Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 4: November 2020"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN DI KABUPATEN GAYO LUES ANTARA PPK BPJN.I PROVINSI ACEH DENGAN PT. KEUMALA PERDANA BERDASARKAN KON-TRAK NOMOR: HK.02.03/CTR-BB1.PJN.I/27/APBN/2018 ]]>
<![CDATA[Jihaan Nabila Zula]]>;
<![CDATA[Darmawan Darmawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan jalan di Kabupaten Gayo Lues antara PPK BPJN.I Provinsi Aceh dengan PT. Keumala Perdana berdasarkan kontrak nomor: HK.02.03/CTR-Bb1.PJN.I/27/APBN/2018, untuk menjelaskan faktor penyebab penyedia jasa wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, kemudian menjelaskan bentuk wanprestasi dan mekanisme penyelesaian sengketa para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu dengan membandingkan ketentuan perundang-undangan dengan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dengan menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data sebagai hasil dalam permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab wanprestasi yaitu adanya faktor internal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. menitiberatkan pada manajemen pelaksanaan yang tidak terstruktur, kemudian bentuk wanprestasi yang dilakukan yaitu keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi, selanjutnya penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak yaitu berupa pemutusan kontrak dan pencairan jaminan untuk ganti kerugian , pemutusan dilakukan oleh PPK setelah adanya rapat pembuktian keterlambatan selama tiga kali, yang mana penyedia jasa dianggap tidak mempunyai itikad untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam kontrak kerja konstruksi. Disarankan kepada pengguna jasa untuk melakukan evaluasi pekerjaan setiap harinya dan mencari solusi untuk permasalahan yang terjadi dilapangan, saran kepada penyedia jasa agar lebih merasa memiliki tanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan sesuai dengan perjanjian dalam kontrak agar menghindari terjadinya wanprestasi dan disarankan apabila penyelesaian sengketa tidak dapat diselesaikan dengan non-litigasi, penyelesaian sengketa agar diselesaikan secara litigasi agar dana pemerintah tidak dianggap sia-sia.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP CERAI GUGAT (Studi Kasus di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Cut Thari Ditya]]>;
<![CDATA[Iman Jauhari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat, untuk menjelaskan pengaturan yang menjadi hak istri dalam mengajukan cerai gugat, dan menjelaskan upaya untuk menanggulangi banyaknya angka perceraian khususnya cerai gugat, dan menjelaskan upaya untuk menanggulangi banyaknya angka perceraian khususnya cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini dilakukan melalui metode yuridis empiris yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang yang bersifat teoritis empiris sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dengan responden dan informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perkara No. 330/Pdt.G/2017/MS.Bna, No. 0211/Pdt.G/2016/MS.Bna, No. 0020/Pdt.G/2017/MS.Bna, yaitu melihat alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 116 KHI, Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Disarankan kepada Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh untuk lebih mengupayakan angka perceraian di Kota Banda Aceh agar menurun untuk tahun-tahun selanjutnya dengan melihat dasar-dasar pertimbangan.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI BERDASARKAN UN-DANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI ]]>
<![CDATA[Intan Apriliana]]>;
<![CDATA[Darmawan Darmawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 88 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak dapat mencapai suatu kemufakatan maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa yang tertera pada kontrak konstruksi. Apabila tidak tercantum penyelesaian sengketa pada kontrak konstruksi maka para pihak dapat membuat persetujuan tertulis mengenai penyelesain yang akan dipilih, dengan tahapan upaya penyelesaian sengketa yang dimaksud melalui Non Litigasi yang terdiri dari Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase. Namun dalam kenyataanya dalam kontrak konstruksi melalui Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) 1 Aceh tidak dicantumkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kontrak konstruksi yang tidak mencantumkan Penyelesaian Sengketa pada kontrak konstruksi. Adapun para pihak juga tidak melakukan perjanjian lain mengenai pencantuman penyelesaian sengketa diluar kontrak konstruksi tersebut. Alasan tidak mencantumkan penyelesaian sengketa secara non litigasi untuk mencari kemudahan penyelesaian sengketa dalam hal menghadirkan para penyedia jasa yang bermasalah dikarenakan jika dilakukan penyelesaian sengketa melalui non litigasi terdapat kesulitan antara kedua belah pihak untuk dipertemukan dikarenakan kesibukkan rutinitas masing-masing. Saran yang dapat diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam pembuatan kontrak jasa konstruksi supaya dapat mencantumkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi, selanjutnya terkait sulit dipertemukannya kedua belah pihak saat timbul masalah untuk bertemu guna menyelesaikan sengketa secara musyawarah.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PRINSIP MENGENAL NASA-BAH DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN UNTUK MENGHINDARI NON PERFORMING FINANCING (NPF) (Suatu Penelitian pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tgk Chiek Dipante) ]]>
<![CDATA[Anggun Mareta]]>;
<![CDATA[Safrina Safrina]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah dalam pengajuan pembiayaan untuk menghindari NPF. Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis empiris, menganalisa permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dan data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan. Penelitian menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah belum diterapkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur PT BPRS Tgk Chiek Dipante. Upaya yang dilakukan oleh PT BPRS Tgk Chiek Dipante dalam menjaga standar NPF yaitu dengan melakukan investigasi awal pembiayaan, menganalisis pembiayaan, memahami secara keseluruhan terhadap rencana proyek yang akan di biayai, melakukan pengawasan terhadap seluruh staf bank, merekrut atau mempertahankan SDM yang berkualitas, dan membuat laporan secara sistematis. Mekanisme penyelesaian NPF dilakukan dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali dan tahap terakhir yaitu penyitaan jaminan. Disarankan kepada PT BPRS Tgk Chiek Dipante dalam menyalurkan pembiayaan harus lebih teliti dan menjalankannya berdasarkan SOP untuk menghindari terjadinya NPF.]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TELUR AYAM ANTARA UD. PANTON TELUR DENGAN PEMBELI PENGECER DI KABUPATEN ACEH UTARA ]]>
<![CDATA[Novita Yana Rizky]]>;
<![CDATA[Ilyas Yunus]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 1457 KUHPerdata menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan dan Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Perjanjian jual beli telur grosir antara pihak UD. Panton Telur dengan pembeli pengecer cenderung memperlihatkan adanya unsur wanprestasi baik dari pihak pembeli maupun pihak UD. Panton Telur. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli telur ayam UD. Panton Telur dengan pembeli pengecer dilakukan oleh kedua pihak dengan cara pemesan terlebih dahulu terhadap penjual dan disertakan pemberian bon/faktur oleh penjual terhadap pembeli untuk melakukan pembayaran secara angsuran dan pembayaran uang muka oleh pembeli. Bentuk wanprestasi dari pihak penjual terlihat dalam jumlah dan kualitas telur dan keterlambatan pengantaran barang terhadap pembeli dan bentuk wanprestasi dari pihak pembeli pengecer terlihat dari keterlambatan melunasi harga telur yang dipesan, membayar namun yang dibayar hanya sebagian, dan tidak membayar sama sekali. kinerja karyawan kurang diperhatikan sehingga banyak barang yang rusak pada saat diterima oleh pembeli. Penyelesaian terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli telur ayam grosir dilakukan dengan cara musyawarah antara pemilik UD. Panton Telur dengan pembeli pengecer tanpa jalur pengadilan melainkan hanya sampai dengan pemberian surat somasi kepada pembeli.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERALIHAN NASABAH PENYIMPAN DARI BANK KON-VESIONAL KE BANK SYARIAH (Suatu penelitian di pt. Bank aceh syariah) ]]>
<![CDATA[Dina Rozana]]>;
<![CDATA[Khairani Khairani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah disebutkan bahwa Bank Konvesional yang telah mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan secara konvesional paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha yang diberikan, namun dalam pelaksanannya pihak bank tidak dapat menyelesaikan hak dan kewajibannya, khususnya untuk melindungi nasabah penyimpan dalam peralihan status nasabah dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah sesuai jangka waktu yang diberikan Otoritas jasa keuangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengalihan nasabah penyimpan dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah bahwa untuk mengejar target 1 tahun sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah dapat dilakukan dengan cara negative confirmation dimana apabila nasabah dalam jangka waktu yang ditentukan tidak merespon atas pemberitahuan dan penawaran oleh bank, maka bank secara otomatis akan bertindak dalam melakukan perubahan rekening nasabah yang berbasis konvesional menjadi yang berbasis syariah secara sepihak.]]>
<![CDATA[STUDI KASUS TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 55/PDT.G/2015/PN.YYK ]]>
<![CDATA[Intan Diah Pratiwi]]>;
<![CDATA[Muzakkir Abubakar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan Agama ialah dalam bidang hibah, waris, infaq, sadaqah, perkawinan, dan ekonomi syariah. Dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Yyk menunjukan bahwa telah memeriksa serta mengadili perkara terkait dengan pembagian harta bersama di antara para pihak yang beragama Islam. Tujuan dari pada penulisan studi kasus ini ialah untuk menjelaskan kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memberikan putusan terhadap perkara dengan Nomor :55/Pdt.G/2015/PN.Yyk, serta menjelaskan dasar pertimbangan Majelis Hakim dan sesuai tidaknya putusan tersebut dengan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan perundang-undangan, kasus, dan asas yang terkait merupakan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil dari kajian Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 55/Pdt.G/2015/PN.Yyk menunjukan bahwa Pengadilan Negeri dalam perkara ini hanya berwenang mengadili sebatas terkait dengan perbuatan melawan hukum, sedangkan yang terkait dengan pembagian harta bersama antara pihak yang beragama Islam menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama. Dalam pertimbangan putusannya Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut kurang memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang terkait dengan harta bersama dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, sehingga penyelesaian harta bersama di antara para pihak yang bergama Islam dalam perkara ini telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hal ini dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum. Disarankan bagi Majelis Hakim serta penegak hukum lainnya dalam menyelesaikan suatu perkara harus dapat memperhatikan pokok permasalahan dan batasan yang menjadi kewenangannya serta memperhatikan UU No 3 Tahun 2006 dan Pasal 88 KHI.]]>
<![CDATA[PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK UNTUK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK (Suatu Penelitian Pada Pengguna Merek Kopi Cek Mad) ]]>
<![CDATA[Anisia Kamila]]>;
<![CDATA[Khairani Khairani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Faktanya dalam pelaksanaan tidak dapat dilakukan dengan mudah karena tidak semua pemilik merek melakukan pendaftaran merek. Hal ini menyebabkan merek tidak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga sangat mudah terjadinya pelanggaran penggunaan merek tanpa hak yang merugikan pemilik merek. Dari hasil penelitian diketahui bahwa merek kopi Cek Mad yang telah digunakan sejak tahun 1980 belum didaftarkan sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum. Faktor pemilik merek tidak mendaftarkan merek yaitu pemilik merek masih rendahnya kesadaran hukum terhadap norma yang berlaku. Upaya untuk melindungi merek kopi Cek Mad yang dilakukan yaitu meminta penghentian pemakaian merek kepada pihak yang melanggar dan upaya yan dilakukan oleh KEMENKUNHAM yaitu melakukan sosialisasi secara langsung dan secara tidak langsung untuk memberikan edukasi kepada pemilik merek. Disarankan kepada pemilik merek dapat menghindari terjadinya peniruan yang merugikan pemilik merek, serta kepada KEMENKUNHAM untuk melaukan kebijakan yang dapat mempermudah pendaftaran merek bagi setiap pemilik merek.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG TERHADAP JASA PENGANGKUTAN ]]>
<![CDATA[Shafira Adzana M]]>;
<![CDATA[Rismawati Rismawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[PT.Asuransi Adira Dinamika belum bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembayaran klaim pengirim dari PT. JNE sebagai perusahaan pengangkutan. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan syarat-syarat pelaksanaan klaim asuransi barang pada perusahaan jasa pengangkutan PT. JNE, hambatan-hambatan yang timbul dalam pengajuan klaim asuransi barang dan penyelesaian klaim Asuransi barang pada Perusahaan jasa pengangkutan. Data dalam penulisan jurnal ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian syarat-syarat klaim asuransi yaitu pengirim mengajukan klaim asuransi dan mengisi form klaim asuransi serta dokumen pendukung kepada JNE, JNE selanjutnya yang akan mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi Adira. Hambatan internal dalam proses klaim asuransi ialah pengirim tidak mengetahui tata cara klaim, tidak pernah diberitahukan mengenai waktu pengajuan klaim, tidak dapat berkoordinasi dengan perusahaan asuransi, dan klaim diajukan bukan oleh pengirim kemudian hambatan eksternal ialah proses klaim yang berbelit-belit dan klaim yang di bayar tidak penuh. Penyelesaian klaim yang di tolak oleh perusahaan asuransi menjadi tanggung jawab JNE sebagai perusahaan pengangkutan dan JNE hanya mengganti kerugian sebesar 10 kali ongkos kirim sebagaimana yang di atur di dalam peraturan asuransi dan klaim. Disarankan kepada JNE untuk merubah peraturan asuransi dan klaim bahwa perusahaan pengangkutan bertanggung jawab penuh sesuai dengan harga barang terhadap klaim asuransi barang yang rusak dan hilang.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN MOBIL (Suatu Penelitian pada PT. Astra Sedaya Finance Kota Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Eka Mulya Putri]]>;
<![CDATA[M Adli]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembiayaan Konsumen merupakasalah satu lembagapembiayaan yang diaturdalam Perturan Presiden Nomr 9Tahun2009 yang dpat membantumasyarakat untuk memiliki kendaraan dengancara pembayaranecara berkla. Perjanjian ini dilakukan dengan adanya jaminan secara fidusia yang mana mmiliki resikoyang ckup bsar, diantaranya kerugianyang akan dialami jika terjadinya waprestasi yang dilakukan oleh debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian wanpretasi pada PT. Astra Sedaya Finance Kota Banda Aceh, untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PT. Astra Sedaya Finance dalam menyelesaikan wanprestasi, dan untuk mengetahui hambatan terhadap PT. Astra Sedaya Finance dalam menyelesaikan wanprestasi dari debitur.Jnis peelitian yangdigunakan adlah penelitian yuridisempiris. Penelitian hukum yang bersifat yuridisempiris ini menggnakan dataprimer yang diperolehdari lapngan. Hasil penelitian menunjukkan umumnya penyelesaian wanprestasi pada PT. Astra Sedaya Finance dilakukan dengan cara non-litigasi melalui upaya negosiasi dan upaya mediasi. Adapun dalam melakukan upaya tersebut terdapat hambatan yang dialami oleh kreditur yaitu tidak adanya itikad baik dari debitur untuk memenuhi prestasi, dan mobil yang menjadi objek jaminan dialihkan debitur kepada pihak lain.Disarankan agar kreditur lebih teliti untuk memilih calon debitur yang akan melakukan pembiayaan, hal ini meliputi ketelitian pada saat melakukan wawancara dengan debitur, survey tempat kediaman debitur, dan melakukan perhitungan angsuran.]]>
