cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976907     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Arjuna Subject : -
Articles 425 Documents
 33   34   35   36   37 
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA TEMPAT USAHA PENJUALAN MAKANAN DI WARUNG KOPI (PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) Abul Khairi; Muzakkir Abubakar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana sistem sewa menyewa antara kedua belah pihak, dan hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanannya serta untuk megetahui bagaimana kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara kedua belah pihak. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa banyak pemilik warung kopi dan juga penyewa tempat untuk berjualan makanan di warung kopi hanya menggunakan perjanjian secara lisan dan bukan perjanjian secara tertulis. Perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis pun tetap mengikat para pihak, dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. Tinjauan hukum perdata terhadap pelaksanaan perjanjian sewa tempat usaha penjualan makanan di warung kopi memiliki kekuatan hukum yang lemah karena dalam kasus perdata.Kata Kunci : Perjanjian Sewa, Warung Kopi, Banda Aceh.
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR HOTEL (SUATU PENELITIAN PADA GRAND LAMBHUK HOTEL KOTA BANDA ACEH) Yusril Khalidy; Kadriah Kadriah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 1: Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa di Grand Lambhuk Hotel, menjelaskan faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa di Grand Lambhuk Hotel, serta menjelaskan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa di Grand Lambhuk Hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan 5 (lima) kasus dari tahun 2018 s.d 2021 dengan 3 (tiga) bentuk wanprestasi yaitu: Terlambat melakukan pembayaran; tidak melakukan pembayaran; dan melakukan pembayaran tapi tidak penuh. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi ialah Penyewa terlambat dalam melakukan penyelesaian pembayaran; Penyewa melakukan pembayaran tapi tidak sepenuhnya; Karena adanya kelalaian baik dari pihak hotel maupun penyewa; dan Timbulnya niat yang tidak baik dari penyewa kamar hotel. Upaya yang dilakukan oleh pihak Grand Lambhuk Hotel ialah melakukan teguran kepada penyewa baik dengan lisan maupun menghubungi melalui media telpon dan mendatangi secara langsung serta melakukan musyawarah yang merupakan itikad baik yaitu dengan cara menerima jaminan sampai penyewa tersebut dapat selesai membayar semua tagihan bill hotel. Disarankan kepada pihak Grand Lambhuk Hotel agar memperketat sistem pembayaran agar kedepannya wanprestasi dapat dihindari serta memberi pengamanan lebih yaitu memperbanyak kamera pengawas dan menambah satpam agar hal yang tidak diinginkan terjadi.Kata Kunci: Wanprestasi, Sewa Menyewa, Kamar Hotel
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK KONVENSIONAL SETELAH BERLAKUNYA QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Suatu Penelitian pada Kanwil BRI Banda Aceh) Cut Savinatun Naza; Rismawati Rismawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi nasabah bank konvensional pada Bank BRI setelah disahkannya Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah dan hambatan dan solusi dalam perlindungan hukum bagi nasabah bank konvensional pada saat peralihan ke bank Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah yang memilih tetap konvensional secara otomatis dialihkan pada cabang Bank BRI terdekat diluar Aceh, yaitu wilayah Sumatera Utara. Akan tetapi bagi nasabah kovensional seperti nasabah pensiunan dan BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) masih dapat dilayani pada Kantor Fungsional BRI Banda Aceh hingga bulan Februari 2021. Hambatan yang dihadapi oleh Bank BRI yaitu adanya pergantian karyawan yang membuat pihak bank kesulitan karena data dan pekerjaannya dialihkan dan juga tidak tertariknya nasabah untuk melakukan peralihan ke rekening Syariah. Solusinya yaitu dengan dilakukan musyawarah antar para pihak terkait hambatan yang dihadapi. Disarankan kepada Bank BRI untuk dapat melakukan perlindungan hukum bagi nasabahnya terkait hambatan yang dihadapinya pada kantor fungsional BRI Banda Aceh selama kantor tersebut beroperasi dan kepada para nasabah untuk dapat mendukung pihak bank dalam menyelesaikan hambatan yang dihadapi dengan cara melapor ke Bank BRI apabila terjadinya hambatan.Kata Kunci : Perlindungan, hambatan, nasabah, solusi, Qanun
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (SUATU PENELITIAN PADA PT ANUGERAH DIANTAS CABANG MEDAN) Widya Syahranie Hidayah; Kadriah Kadriah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 2: Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pekerja migran Indonesia pada PT Anugerah Diantas Cabang Medan, serta faktor terjadinya wanprestasi dalam perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia dan penyelesaian yang ditempuh para pihak terhadap pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh calon pekerja migran Indonesia yaitu calon pekerja migran melarikan diri pada masa pra penempatan dan calon pekerja migran mendapatkan pekerjaan lain pada masa pra penempatan. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah calon pekerja migran tersebut ada di luar kemampuan menghadapi pilihan yang sulit. Upaya penyelesaian wanprestasi diselesaikan melalui musyawarah dan mengenai akibat hukum dari wanprestasi tersebut adalah mengganti kerugian yang ditimbulkan. Disarankan kepada PT Anugerah Diantas Cabang Medan agar dapat mempertegas konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi sehingga menimbulkan efek jera. Disarankan kepada PT Anugerah Diantas  Cabang Medan untuk menambahkan klausul tentang penyelesaian sengketa di dalam  perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia agar dapat memudahkan para pihak dalam menyelesaikan permasalahan.Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Penempatan, Pekerja Migran.
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN OLEH PT. SOLUSI BANGUN ANDALAS (SBA) - ACEH BESAR Muhammad Iskandarsyah Batubara; Eka Kurniasari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 1: Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menjelaskan usaha perseroan yang terkait dengan sumber daya alam memiliki kewajiban terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian pasal ini juga mengatur sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PT. Solusi Bangun Andalas (SBA) - Aceh Besar belum melaksanakan tanggung jawab sosial sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab sosial perusahaan ini terhadap masyarakat sekitar area perusahaan dan masyarakat daerah Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dalam mengkaji data di lapangan melalui wawancara bersama responden dan informan, kemudian dikaitkan dengan data perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan masih ada kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan ini, yaitu proses penyaluran dana kepada masyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh PT. Solusi Bangun Andalas belum menjangkau keseluruhan masyarakat Aceh Besar. Penyaluran dana CSR dari perusahaan masih kurang terpublikasi dan termusyawarah dengan baik.Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG BUS TANPA TIKET APABILA TERJADI KECELAKAAN ATAU KERUGIAN (Suatu Penelitian Pada Usaha Pengangkutan Umum Bus Antar Provinsi di Aceh) Cut Balqis; Yusri Yusri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pengangkutan yaitu suatu  proses  memindahkan barang dan konsumen dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan tempat tujuan. Pengangkutan bus umum merupakan salah satu sarana penting bagi orang- orang pada umumnya, tetapi dapat dilihat kenyataan proses berjalanannya proses pengangkutan bus masih banyak menimbulkan suatu kerugian terhadap konsumen, terkhusus konsumen tanpa tiket. Dasar  hukum yang diterapkan  adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 235 ayat (1) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Seperti halnya pelaksanaan ganti kerugian oleh perusahaan angkutan umum yang hanya dapat diberikan kepada penumpang yang secara resmi memiliki tiket, namun praktiknya saat ini banyak penumpang yang tidak memiliki tiket tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya.Kata Kunci: Transportasi, Penumpang, Tiket
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU JASA LAUNDRY YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA EKSONERASI DI KOTA BANDA ACEH Dara Sumayya; Humaira Humaira
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 2: Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak- Pasal 18 UUPK melarang adanya pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku untuk melindungi konsumen dari pengalihan tanggung jawab. Dalam praktiknya, pelaku usaha jasa laundry di wilayah Kota Banda Aceh menggunakan nota yang mencantumkan klausula eksonerasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan konsumen dalam perjanjian jasa laundry yang mencantumkan klausula eksonerasi di Kota Banda Aceh dan keabsahan klausula eksonerasi pada perjanjian jasa laundry ditinjau dari UUPK. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Ada dua metode pengumpulan data: penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian baku jasa laundry yang mencantumkan klausula eksonerasi di Kota Banda Aceh telah diwujudkan melalui UUPK. UUPK memberikan sanksi perdata, pidana, dan administrasi bagi pelaku usaha yang memakai klausula pengecualian dalam kontraknya dan memberikan beberapa jalan penyelesaian sengketa bagi konsumen yang merasa dirugikan. Keabsahan klausula eksonerasi pada kontrak laundry didasarkan pada larangan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK, yang melarang pencantumannya. Pengusaha yang mencantumkan klausula pengecualian akan dinyatakan batal demi hukum. Namun, perlu meminta hakim untuk membatalkan klausula tersebut. Disarankan untuk membentuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat pada sektor pelayanan jasa di kota Banda Aceh dan memperketat pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen.Kata Kunci : klausula eksonerasi, jasa laundry, perjanjian baku jasa, perlindungan konsumen
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUKSI CAKE AND DESSERT YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) DI KOTA BANDA ACEH Anadia Shafira; Indra Kesuma Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 1: Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen atas konsumsi pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki SPP-IRT, menjelaskan penyebab dan akibat hukum terhadap pelaku usaha pangan industri rumah tangga tidak memiliki SPP-IRT dan menjelaskan peran serta upaya pemerintah dalam  mengawasi yang tidak memiliki SPP-IRT. Hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produksi cake and dessert yang tidak memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga SPP-IRT di Kota Banda Aceh belum terlaksana sepenuhnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan. Namun, secara payung hukum, pemerintah telah menfasilitasi berbagai macam peraturan khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap kewajiban pelaku usaha untuk memiliki SPP-IRT. Adapun perlindungan hukum bagi konsumen atas konsumsi pangan yang tidak memiliki SPP-IRT terbagi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan dan perlindungan hukum represif. Faktor penyebab pelaku usaha tidak memiliki SPP-IRT adalah tidak mengetahui kewajiban untuk memiliki SPP-IRT, prosedur pengurusan yang rumit, tidak ada ancaman hukum dan konsumen tidak melakukan pelaporan. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak memiliki SPP-IRT dapat dikenakan Pasal 102 ayat 3 UU Pangan dan pasal 47 ayat 2 PP No. 28 Tahun 2004. Peran dan upaya pemerintah dalam hal ini, dinas kesehatan melakukan pengawasan sebelum produk pangan diproduksi dan setelah produk pangan beredar. Disarankan bagi pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan Kota Banda Aceh, jika terdapat pelaku usaha yang tidak mengindahkan teguran lisan dan tulisan diberikan oleh dinas kesehatan kota banda aceh, maka harus diberikan sanksi yang lebih tegas sehingga pelaku usaha sadar akan kewajibannya untuk memiliki SPP-IRT.Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Sertifikat, Industri Rumah Tangga.
KEDUDUKAN HARTA PERKAWINAN AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI Yanuar Panji Indra; Syamsul Bahri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 2: Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak- Artikel ini membahas mengenai kedudukan harta perkawinan akibat pembatalan perkawinan poligami. Metode yang dipakai adalah metode yuridis normatif yang bertujuan mendeskripsikan peran harta pernikahan akibat pembatalan pernikahan poligami. Informasi sekunder merupakan bahan yang membagikan uraian bahan hukum primer, komentar para ahli, serta jurnal-jurnal ilmiah yang terdapat hubungannya dengan masalah pembatalan pernikahan poligami. Hasil penelitian yang dilakukan, apabila terjadi pembatalan pernikahan maka kedudukan harta pernikahan dapat di bagi dua atau di bagi sama rata. Hal tersebut dapat di lihat dalam kompilasi hukum islam pasal 97. Kemudian kedudukan harta perkawinan akibat pembatalan perkawina poligami menurut fiqh, Harta bersama tidak di akui dalam Islam, dalam Islam lebih mementingkan pembagian harta antara suami dan istri.Tetapi selaku kewajiban, suami berhak membagikan sebagian harta kepada istrinya dalam wujud nafkah dan juga dalam islam ada namanya harta mut’ah yaitu harta yang diberikan oleh suami setelah menceraikan isrtrinya.Kata Kunci : perkawinan, harta, poligami
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI SERAGAM DI KONVEKSI BAJECLOTHING Muhammad Roni; Darmawan da
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 1: Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh konveksi bajeclothing dalam pelaksanaan perjanjian jual beli seragam serta faktor penyebab terjadinya dan upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan para pihak yang terlibat dalam wanprestasi jual beli tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wanwancara terhadap responden dan informan. Untuk menunjang data primer maka dibutuhkan data sekunder dengan cara menelaah peraturan terkait serta literature hukum lainnya. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh konveksi bajeclothing yaitu melaksanakan perjanjian tetapi tidak tepat waktunya dan melaksanakan perjanjian tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, yaitu berupa keterlambatan penyelesaian produksi dan ketitaksesuai pesanan seragam sebagaimana isi pokok perjanjian. Faktor penyebab konveksi bajeclothing melakukan wanprestasi dikarenakan kapasitas produksi, kekurangan bahan baku, komunikasi yang buruk dengan konsumen, kekurangan biaya produksi, tidak adanya itikat baik serta minimnya ketegasan jaminan. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi para pihak dengan negosiasi/musyawarah agar perjanjian jual beli dapat berjalan sebagaimana seharusnya.Kata kunci : Wanprestasi, Pelaksanaan Perjanjian, Konveksi.

Page 35 of 43 | Total Record : 425

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue