cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976907     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Arjuna Subject : -
Articles 425 Documents
 34   35   36   37   38 
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIKA ASING TANPA LABEL HALAL YANG DIJUAL SECARA ONLINE DI BANDA ACEH Devi Maulida; Susiana Susiana
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap produk kosmetika asing yang dijual secara online, peran Majelis Permusyawaratan Ulama terhadap peredaran produk kosmetika asing tanpa label halal yang dijual secara online, serta upaya pemerintah dalam menanggulangi beredarnya produk kosmetika asing tanpa label halal yang dijual secara online. Hasil penelitian diketahui bahwa UUJPH telah memberikan perlindungan kepada konsumen dengan mewajibkan pelaku usaha mengurus sertifikasi halal dan memasang label halal. Selain itu konsumen juga memiliki kewajiban memperhatikan informasi produk. Peran MPU Aceh hanya mencakup pada sertifikasi dan pengawasan produk makanan dan minuman lokal, namun produk kosmetika belum adanya pengawasan. Upaya preventif dari pemerintah yakni memberikan sosialisasi produk halal kepada masyarakat. Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan koordinasi antara MPU dan pihak pemerintah terkait dalam pengawasan produk kosmetika asing tanpa label halal. Kepada konsumen disarankan agar selalu memperhatikan label halal pada kemasan produk kosmetika asing sebelum membeli.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Produk Kosmetika Asing
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (Suatu Penelitian Pada Kontrak Pembangunan Tower Transmisi Antara PT Medan Smart Jaya dan PT PLN (Persero) Sumbagut I) Cut Putri Soraya; Khairani Khairani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 2: Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis pelaksanaan kontrak kerja konstruksi oleh para pihak dan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam permasalahan keterlambatan terkait pekerjaan konstruksi. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara PT Medan Smart Jaya dengan PT PLN (Persero) Sumbagut I belum terlaksana sebagaimana yang diperjanjikan, pihak penggunan jasa maupun penyedia jasa konstruksi melakukan wanprestasi dalam bentuk keterlambatan melakukan kewajibannya dan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak adalah melalui musyawarah yang dilakukan dengan cara pengajuan amandemen/Addendum perpanjangan kontrak. Disarankan kepada para pihak di masa yang akan datang apabila melaksanakan kontrak kerja konstruksi harus memperjelas mengenai waktu pelaksanaan dan sanksi-sanksi yang disepakati, jika keterlambatan yang terjadi terus berulang seperti yang terjadi dalam permasalahan ini dan dalam penyelesaian sengketa ini apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka dapat diselesaikan secara litigasi melalui jalur hukum.Kata Kunci: Tanggung Jawab, Para Pihak, Kontrak Kerja Konstruksi.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN RUMAH MAKAN KHAS ACEH DALAM KAITANNYA DENGAN PERSYARATAN HIGIENE SANITASI DI KOTA BANDA ACEH Cut Dini Mandasari; T. Haflisyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 1: Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak-Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah di seebutkan mengenai hak konsumen. Dimana yang menjadi hak konsumen yang dijamin adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang maupun jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan apakah rumah makan khas Aceh di Banda Aceh telah memenuhi persyaratan penerapan higiene sanitasi, hambatan serta akibat hukum tidak terlaksananya syarat higiene sanitasi, serta menjelaskan upaya yang dilakukan pelaku usaha dalam meminimalisir kerugian bagi konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, Restoran khas Aceh di kota Banda Aceh belum melaksanakan secara maksimal penerapan higiene sanitasi hal ini dikarenakan karena masih dalam proses. Adapun hambatannya berupa kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai higiene sanitasi rumah makan, kekurangan dana untuk memfasilitasi restoran sesuai standar, serta belum maksimalnya pengawasan dan evaluasi dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan YAPKA. Sanksi admistratif akan diberikan sebagai upaya hukum jika program hygiene sanitasi tidak terlaksana.Kata Kunci : Konsumen, Perlindungan hukum, rumah makan, sanitasi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK TERKENAL IPHONE DAN SAMSUNG ATAS PENJUALAN SMARTPHONE SUPERCOPY Zulkarnain Zulkarnain; Safrina Safrina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 2: Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak  – Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”. Pengaturan tersebut belum konkrit dan holistik mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Merek terkenal seperti smartphone iPhone dan Samsung. “Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap Merek terkenal iPhone dan Samsung atas penjualan smartphone supercopy dan menjelaskan tanggung jawab penjual dan produsen smartphone supercopy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak Merek terkenal dilaksanakan melalui mekanisme permohonan pendaftaran Merek dan melalui gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap pihak yang melakukan penggaran. Produsen dan penjual smartphone supercopy dapat diminta pertanggung jawaban secara perdata maupun pidana. Tanggung jawab perdata karena perbutan melawan hukum dan tanggung jawab pidana karena pelanggaran terhadap Pasal 100 ayat (1) UU Merek dan IG. tentang pelanggaran pidana atas hak” Merek.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Merek Terkenal, Smartphone Supercopy
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM PAKAI BUKU TEKS PADA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA BANDA ACEH Sayyida Faradiba Vahlevi; Ishak Ishak
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 1: Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan prosedur perjanjian pinjam pakai buku teks pada Perpustakaan USK, bentuk dan faktor penyebab mahasiswa wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Pakai buku teks pada Perpustakaan USK, dan upaya penyelesaian wanprestasi terhadap pelaksaan perjanjian pinjam pakai buku teks pada Perpustakaan USK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perjanjian pinjam pakai buku teks pada Perpustakaan USK dengan metode peminjaman mandiri (self loan station) melalui satu unit mesin layanan mandiri (self service machines). Bentuk dan faktor  wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam adalah terlambat mengembalikan buku teks karena struk peminjaman hilang, merusak buku teks dengan meletakkan buku teks sembarangan , dan menghilangkan buku teks karena meminjamkan buku teks kepada pihak lain. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam pakai buku teks di Perpustakaan USK ialah dengan membayar denda, mengganti dengan buku teks yang serupa dan membayar sejumlah uang seharga buku teks yang ditaksir. Kepada pihak Perpustakaan  USK untuk melakukan sosialisasi kepada mahasiswa  mengenai pentingnya mengunduh aplikasi UILIS mobile pada smartphone. Kepada peminjam buku teks untuk menjaga, menyimpan dan mengembalikan buku teks tepat waktu.Kata Kunci: Wanprestasi, Buku Teks, Perpustakaan
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU PROVIDER DIGITAL BY U DARI PT TELEKOMUNIKASI SELULAR Arisetian Arisetian; Eka Kurniasari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak - Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang pencantuman klausula baku yang tidak merugikan konsumen. Namun, dalam kontrak  milik provider digital by.U terdapat klausula baku memuat pembatasan tanggung jawab di dalamnya, yaitu pada poin pertama bagian pembatasan tanggung jawab, ketentuan tersebut melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK, yang dimanfaatkan oleh penyedia jasa untuk mengalihkan tanggung jawabnya. Hasil penelitian menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen provider digital by.U masih lemah, pemberian informasi tentang hak konsumen dan pertanggung jawaban pelaku usaha masih kurang. Pengetahuan konsumen terhadap perjanjian yang dilakukan juga masih kurang, konsumen tidak mengetahui risiko yang akan timbul akibat dari perjanjian baku tersebut. Bentuk kerugian yang dialami konsumen berupa pelayanan yang tidak sesuai janji. Penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha dapat dilakukan dengan jalur litigasi atau non litigasi, namun konsumen lebih memilih melakukan komplain secara langsung kepada pihak by.U, dikarenakan menghemat waktu dan menghemat biaya.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Perjanjian Baku, Provider Digital.
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT NUSANTARA SAKTI KANTOR CABANG BANDA ACEH Rama Agustianingsih; Yunita Yunita
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 2: Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen pada PT Nusantara Sakti Kantor Cabang Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris. Data pada penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku- buku, makalah, jurnal serta dokumen yang berkaitan dengan masalah dan penelitian lapangan melalui wawancara langsung kepada responden dan informan untuk memperoleh data yang akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen belum terlaksana secara optimal dikarenakan debitur melakukan wanprestasi berupa terlambat membayar angsuran. Upaya penyelesaian sengketa konsumen pada PT Nusantara Sakti Kantor Cabang Banda Aceh dilakukan secara non litigasi dengan melakukan panggilan telepon kepada debitur jatuh tempo pembayaran angsuran; mengirimkan Surat Somasi hingga 3 kali dengan kriteria waktu penunggakan yang berbeda-beda, memberikan surat penarikan, dan pelelangan objek jaminan fidusia untuk melunasi tunggakan debitur. Disarankan kepada para pihak dapat melaksanakan perjanjian dengan baik guna terpenuhi hak dan kewajibannya. Account Receivable Collector melaksanakan penarikan objek jaminan fidusia tetap berdasarkan perjanjian dan akta jaminan fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX digunakan sebagai alternatif jika kesepakatan wanprestasi tidak dicapai oleh para pihak.  Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa, Wanprestasi, Konsumen.
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PERADILAN ADAT DI KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG Cut Rahmawati; Teuku Muttaqin Mansur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 1: Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian sengketa tanah melalui peradilan adat, kendala yang dihadapi serta efektivitas penyelesaian sengketa tanah melalui peradilan adat di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui peradilan adat tergolong kurang efektif, dimana pelaksanaan peradilan adat belum mampu menyelesaikan sengketa antar masyarakat secara maksimal.Kendala yang dihadapi yaitu dalam pelaksanaannya  ada para pihak yang bersengketa tidak menghadiri persidangan, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya sendiri. Disarankan kepada para pihak yang bersengketa agar dapat bersikap kooperatif selama menjalani proses peradilan adat. Perangkat adat kampung diharapkan agar melaksanakan peradilan adat kampung dengan sebaik-baiknya. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang diharapkan agar dapat merumuskan aturan pelaksana peradilan adat kampung dengan memperhatikan kesesuaian dengan peraturan diatasnya.Kata Kunci: Efektivitas, Penyelesaian, Sengketa Tanah, Peradilan Adat
WANPRESTASI KREDITOR TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI APARTEMEN JS PADA PT. GAP. TBK BOGOR Farhan Bahri; Muhammad Insa Ansari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 2: Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak - Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa: "setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitor selalu disertai dengan tanggung jawab (liability). PT. GAP memiliki perjanjian terhadap para pembelinya Mengenai jual-beli apartemen JS. Dalam pelaksanaan kewajibannya, pembangunan apartemen JS tidak terselesaikan oleh PT. GAP sehingga mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pihak PT. GAP melakukan wanprestasi terhadap pembangunan apartemen JS. Untuk mengetahui upaya penyelesaian wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak PT. GAP. Metode yang digunakan pada penelitian skripsi ini menggunakan metode hukum empiris, data dalam penulisan skripsi ini didapatkan dengan cara mengumpulkan data primer meliputi data penelitian lapangan dengan cara mewawancara responden dan informan dan data sekunder meliputi Peraturan Perundang-undangan, tinjauan kepustakaan, dan karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab PT. GAP melakukan wanprestasi yaitu pada sisi perizinan untuk membangun apartemen JS masih ada izin-izin yang belum dipegang oleh PT.GAP yang mengakibatkan terkendalanya untuk pembangunan lebih lanjut. Dalam sisi pembiayaan, PT. GAP telah menunggak pembayaran pembangunan yang menjadi kewajiban terhadap kontraktor PT. TBS yang mengakibatkan pembangunan terhenti. Lalu PT. GAP melakukan pengalihan pembangunan kepada kontraktor PT. EJ Kontruksi, akan tetapi PT. GAP kembali melakukan penunggakan biaya kepada PT. EJ Kontruksi yang mengakibatkan pembangunan apartemen JS menjadi berhenti dan terbengkalai hingga saat ini. Upaya penyelesaian wanprestasi yang ditempuh PT. GAP yaitu mengembalikan uang para pembeli, melakukan perjanjian ulang, dan menjual sebagian proyek apartemen JS kepada investor lain.Disarankan untuk PT. GAP agar lebih mengurangi dan memperhatikan faktor-faktor penghambat dalam pembangunan proyek kedepannya dan lebih memperhatikan dan menghormati perjanjian yang sudah disepakati dengan pihak terkait. Dan untuk para konsumen atau pembeli unit apartemen lebih memperhatikan kesepakatan perjanjian dan izin-izin yang sudah dikantongi oleh perusahaan yang membangun apartemen.Kata Kunci: GAP, jual beli, kewajiban, perjanjian, dan wanprestasi.
HARMONISASI DAN SINKRONISASI FASILITAS PENANAMAN MODAL PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI PROVINSI ACEH Farah Diba; Azhari Yahya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Dilakukannya penelitian ini guna menjelaskan pengaturan secara detail fasilitas penanaman modal di Provinsi  Aceh  sebelum  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  dan penyesuaian  fasilitas  penanaman  modal  di  Provinsi  Aceh  pasca  pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja.  Dari  bahan  terkumpul  diperoleh  bahwasannya  fasilitas  penanaman  modal yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  Aceh  “dianggap”  kurang  memadai  yang  mengakibatkan  keraguan  para investor  melakukan  aktivitas  penanaman  modal  di  Provinsi  Aceh,  salah  satu  contohnya  adalah  kurangnya insentif  untuk  perusahaan  eksisting  di  KEK  ARUN  dan  besarnya  pajak  bahan  mineral.  Faktor  yang menyebabkan hal tersebut terjadi juga diakibatkan Aceh sendiri belum mempunyai aturan khusus terkait besaran jumlah fasilitas penanam modal yang diberikan. Kemudian pemerintah Aceh belum melakukan harmonisasi dan sinkronisasi  pemberian  fasilitas  penanaman  modal  seperti  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Cipta Kerja. Disarankan kepada pemerintah Aceh untuk menyusun peraturan gubernur berkaitan dengan penambahan fasilitas penanaman modal, seperti keringanan pajak bagi para penanam modal dan  mengurangi besaran pajak. Upaya  ini  berlandaskan  Pasal  181  ayat  (2)  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dimana  mengharuskan  pemerintah daerah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi setiap peraturan daerah/ peraturan kepala daerah. Kata  Kunci  :  Fasilitas  Penanaman  Modal,  Harmonisasi,  Penanaman  Modal,  Sinkronisasi,  Undang-Undang Cipta Kerja.

Page 36 of 43 | Total Record : 425

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue