Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Articles
425 Documents
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN DALAM MEMBERI PELAYANAN TERHADAP ANAK ASUHNYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 (Suatu Penelitian di PantiAsuhan Kota Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Mira Eriyani]]>;
<![CDATA[Mustakim Mustakim]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 4: November 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Pengaturan tersebut mengatur tentang hak-hak anak asuh. Kenyataannya ketiga panti asuhan tidak melaksanakan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang tersebut, dikarenakan Panti Asuhan menjalankan tugas perlindungan anak hanya untuk menghindarkan anak dari keterlantaran, eksploitasi dan kekerasan semata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Panti Asuhan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan terhadap anak asuhnya tidak sesuai sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Bentuk pemenuhan pelayanan panti asuhan hanya memberikan hak-hak anak di panti asuhan dalam bentuk kebutuhan primer (pokok). Sedangkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana hak anak asuh masih kurang dalam pemenuhannya. Upaya panti asuhan dalam member pelayanan terhadap hak-hak anak asuhnya yaitu perlu meningkatkan pelayanan, menambah jumlah pengasuh,dan mencari sumber dana baik dari beberapa pihak yang mendukung kegiatantersebut atau pihak donatur.Kata Kunci : Panti Asuhan, Tanggung Jawab, Pelayanan]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA ARSITEKTUR YANG DIBUAT BERDASARKAN PESANAN SESUAI PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Muhammad Rizky]]>;
<![CDATA[Mustakim Mustakim]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 3: Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ Abstrak : Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), menyebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan. Berdasarkan Pasal tersebut maka selama tidak diperjanjikan lain seharusnya hak-hak yang terdapat didalam karya arsitektur tetap berada pada arsitek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 36 UUHC terhadap arsitek yang menghasilkan karya arsitektur di Banda Aceh, hambatan dalam pelaksanaan Pasal 36 UUHC dan bentuk pelindungi bagi arsitek yang telah menghasilkan karya arsitektur. Metode yang dipergunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 36 UUHC tidak dilaksanakan dalam hubungan kerja antara arsitek dan pengguna jasa arsitek, sehingga pengguna jasa arsitek bebas melakukan apapun atas karya arsitektur tersebut seperti diperbanyak, diubah atau bahkan dijual tanpa memberi tahu penciptanya. Hambatan dalam pelaksanaan Pasal 36 UUHC disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan sosialiasi UUHC terhadap arsitek dan pengguna jasa arsitek serta pola pikir pengguna jasa arsitek yang beranggapan apabila telah dibayar maka karya arsitektur tersebut beralih langsung ke pengguna jasa. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh UUHC yaitu upaya preventif dan represif, namun yang terjadi di Wilayah Banda Aceh, tidak ada satupun arsitek yang melaporkan pelanggaran yang terjadi atas karya arsitektur yang telah diciptakan. Hal ini mengakibatkan tidak adanya tindakan hukum yang kongkret dari penegak hukum. Saran dari peneliti kepada arsitek, konsultan arsitek dan pengguna jasa arsitek seharusnya lebih mempelajari secara mendalam setiap ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Hak cipta agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan arsitek.Kata Kunci : Hak Cipta, Karya Arsitektur, Perlindungan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENGANGKATAN ANAK DI LUAR PENGADILAN (Suatu Penelitian di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah) ]]>
<![CDATA[Rizkina Mewahni]]>;
<![CDATA[Mustakim Mustakim]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 3: Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Pelaksanaan pengangkatan anak diatur dalam “Undang-UndangNomor 35Tahun2014” Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun2002 Tentang PerlindunganAnak Jo PeraturanPemerintah Republik Indonesia “Nomor 54Tahun2007 Tentg Pelksanaan PengangktanAnak. Penelitian inibertujuan utuk megetahui prosedur pengagkatan anakdalam masyarakat adat di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, faktor penyebab masyarakat melakukn pengagkatan anak tanpapenetapan pengadilan, serta akibat hokum terhadap anak angkat yang tidak ditetapkan oleh pengadilan.Jenis penelitian yng digunakanadalah penelitian yuridisempiris. Peelitian inidilakukan degan cara mecockn bahan-bahan hukum (yng merupakan datasekunder) dngan dataa primere yag diperolehdari penelitian lapangan yakni dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan atas adat kebiasaan yang timbul pada masyarakat sesuaidenganPsal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor “54 Tahun2007” Tentang Pengangkatan Anak, namun tidak melalui penetapan pengadilan. Disarankan agar peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus memiliki sanksi mengenai akibat hokum apabila orang tua angkat mendaftarkan anak angkat sesuai nama mereka bukan nama orang tua kandung anak angkat, dan juga pemerintah harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai peraturan pengangkatan anak yang harus dihadiri oleh seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut dan pendaftaran akta kelahiran beserta Kartu Keluarga (KK) anak tersebut harus sesuai dengan rekomendasi bidan setempat Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Pengangkatan Anak Abstract– The adoption of child is regulated in Act Number 35of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Goverment Regulation of the Republic of Indonesia Number 54 of 2007 concerning Implementation of Adoption of Children. This study aims to determine the procedure for adoption of children in indigenous communities in the Bukit District of Bener Meriah , the factors that cause people to adopt children without a court ruling, and the legal consequences of adopted children who are not determined by the court. The type of research used is empirical juridical research. This research was conducted by combining legalmaterials (whichare secondarydata) withprimary dataobtained from fieldresearch namelyfrom the resultsof interviews. Thresults of the study showed that adoption of children carried out by the community based on customs that arise in the community in accordance with Article 19 Republic of Indonesia Government Regulation Number 54 Year 2007 Concerning Appointment of Children, but not through a court ruling. It is recommended that regulations made by the government must have sanctions regarding the consequences of law if foster parents register adopted children according to their names not the names of adopted parents' biological parents, and also the government should conduct socialization to the community regarding the adoption regulations for children to be attended by all people who in the village and the registration of the birth certificate along with the child's Family Card (KK) must be in accordance with the recommendation of the local midwife Keywords: Legal Protection, Adoption of Children]]>
<![CDATA[STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GUNUNGSITOLI NOMOR 19/PDT.G/2018/PA.GST TENTANG PENYELESAIAN UTANG BERSAMA ATAS HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Aldi Zil Ikram]]>;
<![CDATA[Kadriah Kadriah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 3: Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Penelitian dilakukan untuk menjelaskan pertimbangan hakim tentang pembagian utang bersama atas harta bersama setelah perceraian dalam memutuskan perkara Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Gst dan analisis putusan hakim pengadilan agama gunungsitoli dalam kaitannya dengan tujuan hukum, yaitu nilai keadilan bagi para pihak. Hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Gunungsitoli Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Gst yang menyatakan bahwa fotokopi catatan tangan sudah cukup untuk menjadi bukti dengan tidak membuktikan berapa utang yang sudah dibayarkan dan sisa utang yang belum terbayarkan menunjukkan bahwa hakim melakukan kekeliruan karena tidak mempertimbangkan Pasal 1924 KUHPerdata tentang pengakuan bersyarat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901/K/Pdt/1985. Putusan ini juga tidak mengandung nilai keadilan dikarenakan majelis hakim keliru dalam memeriksa bukti, sebagaimana konsep keadilan yang terdapat pada Pasal 1924 KUHPerdata. Disarankan kepada majelis hakim ketika menguji hal-hal yang sama seperti kasus ini untuk lebih memperhatikan Pasal 1924 KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901/K/Pdt/1985. Kata Kunci: Studi Kasus, Pengadilan Agama, Penyelesaian, Utang Bersama, Cerai.]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ARISAN ONLINE DI KOTA LANGSA ]]>
<![CDATA[Atifa Ummikalsum]]>;
<![CDATA[Susiana Susiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan perjanjian arisan online di kota langsa dan upaya penyelesaian wanprestasi yang ditempuh oleh para pihak pada arisan online. Hasil penelitian arisan online di Kota Langsa dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi kasus wanprestasi, yang mana bentuk wanprestasinya adalah terlambat membayar uang arisan dan pemutusan perjanjian secara sepihak oleh anggota arisan. Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak adalah dengan memberikan peringatan, menuntut ganti kerugian berupa pembayaran denda dan mencari anggota arisan pengganti, apabila anggota arisan tersebutmemutuskan perjanjian secara sepihak. Jika upaya tersebut tidak dipenuhi maka pengelola arisan akan mengunggah foto serta identitas anggota tersebut ke media sosial Instagram. Disarankan kepada pengelolaarisan online dalam pelaksanaannya agar lebih baik bagi para pihak melakukan pertemuan secara online melalui aplikasi-aplikasi yang mendukung seperti video call grup, zoom meeting dan google meet, untuk menjelaskan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Bagi para anggota disarankan untuk melaksanakan kewajibannya tepat waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan.Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Arisan Online.]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN DANA USAHA MELALUI PT. SARANA MAJUKAN EKONOMI (SME) FINANCE INDONESIA CABANG KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Ikbar Athalla Fauzi]]>;
<![CDATA[A. Malik]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 3: Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan pelaksanaan kewajiban debitur PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia cabang Medan dalam perjanjian pinjaman dana, hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh debitur PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia cabang Medan dan upaya PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia cabang Medan dalam melakukan penyelesaian terhadap debitur yang melakukan wanprestasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban debitur PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia dalam perjanjian pinjaman dana dilakukan dengan cara bertahap sesuai dengan limit atau jumlah Pembiayaan yang yang diajukan serta tahapan pembayarannya mencakup komposisi dan pengendalian protofolio Pembiayaan secara menyeluruh dan memuat standart yang berlaku untuk setiap pengambilan keputusan dalam pemberian Pembiayaan. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh debitur PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia adalah tidak adanya itikad baik debitur, sulitnya mengetahui karakter debitur, dan debitur meninggal dunia. Upaya PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia dalam penyelesaian debitur yang melakukan wanprestasi adalah melakukan Early Warning berupa somasi dan opsi gugatan atau negosiasi penyelesaian hutang debitur. Disarankan kepada pihak PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia khususnya bidang analisis lebih cermat dalam menilai kondisi ekonomi calon debitur dan melakukan survey ke lapangan untuk meninjau langsung calon debitur dan kepada debitur sebaiknya lebih konsisten serta lebih disiplin dalam menggunakan fasilitas Pembiayaan yang diberikan dan kepada PT. Sarana Majukan Ekonomi (SME) Finance Indonesia. Kata Kunci : Wanprestasi, Debitur, Perjanjian, Pinjaman Dana]]>
<![CDATA[STUDI KASUS PUTUSAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH NOMOR 211/PDT.P/2020/MS.BNA. ]]>
<![CDATA[Cut Fusya Saifa Alhajd Quraisy]]>;
<![CDATA[Syamsul Bahri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 3: Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan tentang hilangnya Akta Nikah sehingga menjadi dasar hukum permohonan Isbat Nikah dalam studi kasus ini. Dimana pada awalnya Pemohon mengajukan perkara permohonan Isbat Nikah Nomor 211/Pdt.P/2020 ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil yaitu kurangnya pihak yang ditarik, kemudian Pemohon kembali mengajukan permohonannya ke Mahkamah Agung yang akhirnya diterima untuk ditindak lanjuti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam hal tidak menerima penetapan isbat nikah putusan Mahkamah Syar’iyah No.211/Pdt.P/2020/Ms.Bna dan untuk mengetahui dan menjelaskan putusan Mahkamah Syar’iyah telah sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Metodepenelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isbat nikah. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan-alasan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tidak menerima permohonan Isbat Nikah dari Pemohon, karena permohonan yang diajukan pemohon dianggap kurang pihak dan dinyatakan kabur, sehingga permohonan pemohon dianggap tidak jelas. Penetapan permohonan isbat nikah, juga dianggap telah memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfataan hukum. Saran diharapkan kepada hakim dalam memberikan putusan/penetapan dapat mewujudkan tujuan hukum dengan begitu putusan tersebut dapat mencerminkan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan, sehingga hakim mampu memutuskan seadil-adilnya terhadap perkara ini.Kata Kunci : Isbat nikah, Asas Keadilan, Asas Kemanfataan dan Asas Kepastian Hukum.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA DI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ARTHA ACEH SEJAHTERA ]]>
<![CDATA[Muhammad Haikal]]>;
<![CDATA[Teuku Ahmad Yani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk wanprestasi dari perjanjian kredit Bank Pengkreditan Rakyat pada PT. BPR Artha Aceh Sejahtera, faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan upaya penyelesaian wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha di Bank Perkreditan Rakyat Artha Aceh Sejahtera Debitur lalai dan/atau tidak melakukan pembayaran sehingga kreditnya menunggak wanprestasi. Faktor Penyebab wanprestasi ialah turunnya nilai usaha nasabah dan juga dikarenakan terdampak oleh Covid-19. Upaya penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan cara non litigasi atau dengan kata lain dilakukan dengan bermusyawarah secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat.Disarankan kepada kreditur tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit kepada debitur. Hal ini untuk meminimalisir meningkatnya kredit bermasalah yang terjadi dikemudian hari. Untuk debitur sebaiknya lebih aktif berkomunikasi kepada kreditur ketika terdapat hambatan dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga ketika terdapat hambatan dapat segera menentukan solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.Kata Kunci: Penyelesaian, Wanprestasi, Perjanjian, Kredit Usaha, Bank Perkreditan Rakyat.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AIR MINUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DAROY KOTA BANDA ACEH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 ]]>
<![CDATA[M. Razi Alkausar]]>;
<![CDATA[T. Haflisyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 3: Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum dan tanggung jawab PDAM Tirta Daroy terhadap konsumen air minum atas layanan PDAM Tirta Daroy. Serta faktor penyebab hambatan layanan kepada konsumen PDAM Tirta Daroy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen air minum atas layanan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh masih belum terlaksana dengan semestinya. Masih banyak hak-hak konsumen belum dipenuhi oleh PDAM Tirta Daroy. Baik hak kenyamanan dalam menggunakan barang maupun hak kesehatan dalam menggunakan barang. Hal ini masih sangat bertentangan dengan apa yang di atur oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin bahwa konsumen memiliki hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Disarankan kepada pihak PDAM Tirta Daroy agar terus meningkatkan pelayanannya kepada konsumen sesuai yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 agar konsumen yang memanfaatkan jasa air bersih mendapatkan hak-haknya. Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh agar terus memberikan dukungan penuh kepada PDAM Tirta Daroy terutama dalam meningkatkan SDM dan penyediaan anggaran yang maksimal. Kepada konsumen PDAM diharapkan untuk menambah wawasannya sehingga dapat mengetahui hak-hak yang seharusnya diperoleh.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Air Minum, Tirta Daroy.]]>
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) JASA KONSTRUKSI PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT LUBUK RAYA MANDIRI DI KOTA PADANG ]]>
<![CDATA[Fani Yurnalis]]>;
<![CDATA[Indra Kesuma Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 3: Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak - Berdasarkan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) menyebutkan, bahwa usaha Bank Perkreditan Rakyat yaitu memberikan kredit. Pada Pasal 2 UU Perbankan juga menyebutkan bahwa, bank dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Setiap penyaluran kredit dilakukan oleh bank selalu terdapat risiko. Risiko yang sering dialami bank yaitu, kredit yang diberikan mengalami kemacetan dalam pengembalian kredit. Pada BPR Lubuk Raya Mandiri, terdapat 2 nasabah debitur kredit modal kerja yang mengalami kredit macet pada tahun 2018 s.d 2020. Tujuan dari penelitian ini yaitu, menjelaskan pelaksanaan pemberian kredit modal kerja, faktor terjadinya wanprestasi kredit modal kerja dan upaya yang dilakukan BPR Lubuk Raya Mandiri terhadap penyelesaian wanprestasi kredit modal kerja. Metode penelitian dilakukan secara yuridis empiris. Hasil penelitian ini diketahui bahwa BPR Lubuk Raya Mandiri dalam pemberian kredit Secara umum telah berjalan dengan baik, berdasarkan dari jumlah penerima kredit modal kerja pada tahun 2018 s.d 2020 sebanyak 136 nasabah hanya 2 nasabah yang mengalami kredit macet modal kerja dengan persentase 1.47%. Terjadinya kredit macet terjadi karena faktor eksternal adalah tidak adanya itikad baik dari nasabah untuk membayar utang dan kurangnya kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Sedangkan faktor internal yaitu pihak bank kurang teliti dan kurang cermat dalam prosedur analisa kredit dan kurangnya pengawasan terhadap nasabah yang lokasi usahanya berada di luar wilayah kerja bank. Upaya dalam penyelesaian wanprestasi yang dilakukan BPR Lubuk Raya Mandiri terhadap kredit bermasalah yaitu dengan melakukan restrukturisasi kredit. Terhadap kredit macet upaya yang dilakukan yaitu dengan mengambilalih agunan dan/atau penghapusbukuan. Disarankan kepada BPR Lubuk Raya Mandiri, harus lebih cermat dan teliti dalam analisa permohonan kredit serta perlu mempertimbangkan lokasi usaha calon nasabah terutama bagi calon nasabah di luar wilayah kerja bank. Disarankan kepada nasabah debitur untuk memiliki itikad baik dan bertanggung jawab atas kewajibannya untuk melunasi utang sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Kata kunci : Jasa konstruksi, perjanjian kredit modal kerja, wanprestasi]]>
