Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Jurnal Hukum Samudra Keadilan merupakan jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Samudra, guna penyebarluasan kajian konseptual dan hasil penelitian. Jurnal Hukum Samudra Keadilan terbit dua kali dalam setahun (Januari-Juni dan Juli-Desember). Jurnal Hukum samudra Keadilan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum.
Articles
243 Documents
<![CDATA[DAMPAK PERCERAIAN DI LUAR MAHKAMAH SYAR'IYAH DALAM KEHIDUPAN DI MASYARAKAT GAMPONG ALUE BU TUHA KECAMATAN PEUREULAK BARAT KABUPATEN ACEH TIMUR ]]>
<![CDATA[Cut Elidar]]>;
<![CDATA[Rini Fitriani]]>;
<![CDATA[Liza Agnesta Krisna]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (648.733 KB)
<![CDATA[Hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan tersebut yakni antara seorang pria dengan seorang wanita. Pengaturan tentang perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam membina bahtera rumah tangga sering dijumpai berbagai keluhan yang dapat berujung pada terjadinya perceraian. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan yaitu di Mahkamah Syar'iyah, maka ketentuan ini berlaku juga bagi seluruh warga Negara Indonesia termasuk yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di Mahkamah Syar'iyah. Perceraian yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini untuk kemaslahatan dan kepastian hukum. Perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah memiliki dampak terhadap persoalan tentang pembagian harta gono-gini (harta bersama selama berumah tangga), penguasaan anak, nafkah anak, dan nafkah isteri selama masa iddah. Metode yang digunakan adalah Penelitian ini lebih bersifat pada penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer yaitu melakukan wawancara dengan beberapa narasumber.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 ]]>
<![CDATA[Zulfiani Zulfiani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (833.542 KB)
<![CDATA[Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islâm maupun hukum positif (negara). Dalam Undang- Undang perkawinan telah di tetapkan mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materiil) salah satunya Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada kenyataannya banyak terjadi perkawinan yang dilakukan di bawah ketetuan undang-undang perkawinan, ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelak, tidak hanya di kota besar tetapi tidak didaerah-daerah terpencil. Sebabnya-pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA PERSPEKTIF PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA ]]>
<![CDATA[Ridwan Ridwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (721.98 KB)
<![CDATA[Hasan al Banna, merupakan salah satu tokoh Islam. Ide-idenya dan gerakan bersama-sama dengan Ikhwanul Muslimin telah terangsang semangat juang masyarakat Islam agar tidak tertinggal. Kembali ke kehidupan terinspirasi oleh al-quran dan Sunnah gerakan. Meskipun iniAngka pembaruan Islam telah meninggal, pikirannya masih ada dalam kehidupan masyarakat Islam. Oleh karena itu, Dalam pemikiran politik, Hasan al-Banna menghubungkan iman dengan aktivitas politik. Tentunya seorang Muslim tidak sempurna keislamanya kecuali jika dia menjadi politisi, yang memiliki pandangan kedepan dan memberikan perhatian penuh terhadap isu-isi dan ras. Menurutnya, yang Islami harus mengarah pada perhatian terhadap masalah bangsa. Islam adalah sistem yang komprehensif, mencakup semua aspek kehidupan. Namun demikian Islam dan Politik Indonesia dari zaman kezaman terus berkembang dan meningkat, tentu tidak terlepas dari perkembangan Agama dan politik di Indonesia pada umumnya.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI PUNGUTAN LIAR TERHADAP PELAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Wahyu Ramadhani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (673.302 KB)
<![CDATA[Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Pungutan liar di sebagian besar kasus yang terjadi terdapat unsur penyalahgunaan wewenang. Apakah terdapat unsur kesalahan dan pertanggung jawaban pidana dari perbuatan pungutan liar. Penyalahgunaan wewenang pejabat dalam jabatannya melakukan perbuatan pungutan liar sebagian dari inti delik. Unsur melawan hukum sangat di perlukan untuk menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana. Apakah unsur melawan hukum dalam pungutan liar sejalan dengan prinsip asas legalitas atau tidak. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Namun, penulis berharap dengan apa yang penulis berikan dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi penulis dan seluruh pembaca.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENTINGNYA PENGAWASAN OTORITAS TERHADAP BUMN GO PUBLIC ]]>
<![CDATA[Marisi Marisi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (749.349 KB)
<![CDATA[Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan sebuah lembaga yang bergerak dibidang perekonomian sesuai dengan amanah Pasal 33 UUD 1945. Kedudukan BUMN diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Keuangan BUMN adalah Keuangan Negara, namun pengurusannya menggunakan sistem korporasi dan tidak menggunakan sistem pemerintahan. Pengawasan oleh DPR terhadap BUMN dilakukan dengan menggunakan pendekatan korporasi dengan menempatkan BUMN sebagai sebuah korporasi. Sistem pengelolaan BUMN go public sesuai bentuk usahanya tetap mengacu pada regulasi tentang Perseroan Terbatas dan Pasar Modal dalam menjalankan rutinitas usahanya, namun sistem pengawasan ganda berlaku terhadap pengelolaan BUMN tersebut. Selain pengawasan berdasarkan yang sudah diatur dalam regulasi terkait Perseroan Terbatas dan Pasar Modal.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Julianda B. Manalu]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (623.376 KB)
<![CDATA[Guna menunjang pembangunan infrastruktur, baik sarana dan prasarana Pemerintah diperlukan adanya kegiatan pengadaan, baik berupa barang atau jasa. Para pihak penyelenggaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) terdiri dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan penyedia barang.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI AKTE KELAHIRAN TERHADAP ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL-USULNYA ]]>
<![CDATA[Enty Lafina Nasution]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (592.645 KB)
<![CDATA[Nasab/asal-usul seseorang merupakan sesuatu yang harus jelas dan benar adanya, karena merupakan petunjuk identitas seseorang yang harus dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan. Salah satu bukti penjaminan nasab yang diakomodir oleh sistem hukum nasional adalah akta kelahiran. Akta kelahiran dapat berfungsi sebagai alat pengakuan yang diajukan oleh orang tua. Hal ini juga diakui dalam hukum Islam. Kajian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang tidak diketahui asal usulnya melalui akta kelahiran.]]>
<![CDATA[THE CHARATERISTIC AND EXISTENCE OF MULTINATIONAL PETROLEUM COMPANIES ]]>
<![CDATA[Cut Asmaul Husna TR]]>;
<![CDATA[Aktieva Tri Tjitrawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1024.242 KB)
<![CDATA[Spesifisitas penetapan investasi pada konsekuensi hulu minyak dan gas dari peran negara yang cukup besar. Ini karena sektor hulu migas membutuhkan biaya investasi modal yang relatif besar; Risiko tinggi, penggunaan teknologi maju dan sumber daya manusia yang terlatih. Namun, investasi di sektor hulu migas juga memberi keuntungan besar. Oleh karena itu, negara penghasil minyak dan gas berusaha memaksimalkan kontrol penuh atas urusan operasi, produksi, manajemen, dan pemasaran. Kekuatan baru membentuk sistem internasional antara tahun 1945 dan 1970 yang pada akhirnya menciptakan lingkungan politik dan ideologis di mana kekuatan besar dan perusahaan minyak flg mereka dapat ditantang oleh negara-negara produsen. Dekolonisasi, Perang Dingin dan gerakan yang tidak bergerak adalah tiga tren yang menunjukkan kemunduran dunia multipolar di mana kekuatan kekaisaran berjuang untuk mengendalikan sumber daya di luar perbatasan mereka dan munculnya dunia bipolar di mana negara-negara baru di Selatan dapat Memainkan kekuatan super melawan satu sama lain.]]>
<![CDATA[PENDEKATAN INTEGRATIF DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Mahmud Mulyadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 1 (2018): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (579.643 KB)
|
DOI: 10.33059/jhsk.v13i1.690
<![CDATA[Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang belum berhasil diberantas di Indonesia. Dasar pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan aplikatif. Pengaturan tindak pidana korupsi dalam UUPTPK di atas sudah cukup memadai untuk menjerat pelaku-pelaku korupsi. Namun masih perlu dievaluasi dengan memperhatikan perkembangan internasional tentang pengaturan tindak pidana korupsi. Maka solusi yang ditawarkan adalah kebijakan penanggulangan kejahatan korupsi harus dilakukan secara integratif. Pendekatan yang integratif ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal dan pendekatan nonpena]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA NIKAH ]]>
<![CDATA[Ismail Ismail]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 1 (2018): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (173.835 KB)
|
DOI: 10.33059/jhsk.v13i1.691
<![CDATA[Pemalsuan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Khusus pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Penelitian ini yang menjadi surat atau dokumen penting yang dipalsukan adalah akta nikah. Sebagaimana kasus yang telah terjadi dan diputuskan dalam putusan Nomor: 71/Pid.B/2012/PN-Lhoksukon, dimana Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan Alternatif subsidairitas dan hakim dalam putusan tersebut tidak memperhatikan dakwaan dari jaksa. Sehingga dalam kajian ini mengkaji tentang factor penyebab hakim tidak mempertimbangkan dakwaan jaksa dalam putusannya dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan akta nikah.]]>
