Garuda - Garba Rujukan Digital

All

JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT

ED
Website

Published by Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

ISSN : 25274295 EISSN : 26146061 DOI : -

Core Subject : Humanities, Science, Education, Agriculture, Art,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Jurnal Education and Development merupakan publikasi karya ilmiah dari hasil penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, baik sosial, budaya dan lingkungan. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi di Perguruan Tinggi. Jurnal Education and development mewadahi hasil pemikiran dan penelitian dalam peningkatan dan pengembangan secara berkesinambungan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, dapat meningkatkan pengetahuan dan keilmuan. Jurnal Education And Development Terakreditasi Sesuai Dengan Keputusan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia SK. Nomor 21/E/KPT/2018 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2018, Jurnal Education and Development Berada Pada Peringkat 6 (Enam) Dengan Nomor Urut 15 (Lima Belas), Masa Berlaku Akreditasi selama 5 (lima) Tahun dan Akan Berakhir pada Tanggal 9 Juli 2023.

Arjuna Subject : -

Articles 2,820 Documents

49 50 51 52 53

PENGARUH PIJAT OKSITOSIN TERHADAP KELANCARAN ASI PADA IBU POST PARTUM Novita Sari Batubara; Sri Sartika Sari Dewi
Jurnal Education and Development Vol 7 No 4 (2019): Vol.7.No.4.2019
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Berdasarkan data UNICEF (2013), sebanyak 136,7 juta bayil ahir diseluruh dunia dan hanya 32,6% dan mereka yang disusui secara eksklusif dalam 6 bulan pertama. Berdasarkan target program pemerintah tahun 2014 adalah sebesar 80%, hal ini tentu saja masih jauh dari terget,begitu juga dengan persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi 0–6 bulan di provinsi Sumatra Utara di tahun 2014 sebesar 37,6% maka secara nasional cakupan pemberian ASI belum mencapai target. ASI bermanfaat untuk menjaga ketahanan tubuh bayi karena mengandung zat anti infeksi. Oleh karena itu, untuk memperlancar produksi ASI dapat dilakukan dengan merangsang refleks oksitosinya itu dengan pijat oksitosin. Dengan dilakukan pijat oksitosin, ibuakan merasa rileksdan kelelahan setelah melahirkan akan hilang sehingga dapat membantu merangsang pegeluaran hormon oksitosin. Tujuan Penelitian untuk mengidentifikasi perbedaan kelancaran ASIsebelumdan sesudah dilakukan pijat oksitosin. Metode penelitian adalah quasy eksperimen yaitu rancangan yang berupaya untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol disamping kelompok eksperimen dengan rancangan post test only. Hasil uji wilcoxon menunjukkan (p=0,001), secara statistik terdapat perbedaan kelancaran ASI yang bermakna antara kelompok eksperimen dengan perlakuan pijat oksitosin dengan kelompok kontrol tanpa perlakuan.

EFEKTIFITAS MOBILISASI DINI TERHADAP PENYEMBUHAN PASIEN PASCA SEKSIO SESAREA DI RSUD KOTA PADANGSIDIMPUAN Sri Sartika Sari Dewi; Novita Sari Batubara
Jurnal Education and Development Vol 7 No 4 (2019): Vol.7.No.4.2019
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Persalinan di Indonesia dengan operasi seksio sesarea terjadi sekitar 22,8% atau 921.000 dari 4.039.000 persalinan. Ibu yang mengalami seksio sesarea dengan adanya luka di abdomen harus dirawat dengan baik untuk mencegah kemungkinan timbulnya infeksi. Banyak dokter menganjurkan pasien yang baru melahirkan dengan operasi agar segera menggerakkan tubuhnya atau yang disebut dengan mobilisasi dini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi efektifitas mobilisasi dini terhadap penyembuhan pasien pasca seksio sesarea. Penelitian ini menggunakan desain quasi eksperimen yang bersifat post test only dengan jumlah sampel sebanyak 64 dan metode pengambilan sampel accidental sampling. Penelitian dilakukan pada tanggal 29 Maret sampai 20 Mei 2019. Hasil penelitian diperoleh rata – rata volume buang air kecil yaitu 339 ml, rata – rata frekuensi buang air besar yaitu 1 x/hari, rata – rata jumlah lokia yaitu 2x ganti doek/hari, rata – rata tinggi fundus uteri yaitu 5 cm, rata – rata penyembuhan luka operasi yaitu 7 hari. Dari uji statistik dapat disimpulkan bahwa ada perbedaaan signifikan dari tinggi fundus uteri setelah dilakukan mobilisasi dini pada kelompok intervensi dengan kelompok kontrol (p = 0,007). Ada perbedaaan signifikan dari penyembuhan luka operasi setelah dilakukan mobilisasi dini pada kelompok intervensi dengan kelompok kontrol (p = 0,002), dengan kesimpulan bahwa mobilisasi dini efektif terhadap penyembuhan pasien pasca seksio sesarea khususnya pada penurunan tinggi fundus uteri dan penyembuhan luka operasi, sehingga bidan dapat menerapkan mobilisasi dini sebagai intervensi dalam mempercepat penyembuhan pasien pasca seksio sesarea.

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN SIMULASI Edwin Zakaria Wardhana
Jurnal Education and Development Vol 7 No 4 (2019): Vol.7.No.4.2019
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Akta otentik sendiri adalah alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Pihak yang menginginkan alat bukti dengan kekuatan pembuktian sempurna untuk perbuatan hukum mereka, tentu saja akan meminta notaris untuk membuatkan mereka akta otentik. Sering kali klien notaris meminta notaris untuk membuat akta otentik yang berisikan perjanjian simulasi. Perjanjian simulasi adalah sebuah perjanjian dimana ada pertentangan antara kehendak dan pernyataan yang sengaja dilakukan dan tidak diketahui oleh para pihak ketiga. Esensi dari perjanjian ini biasanya adalah bertentangan dengan hukum dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Berkaitan dengan kewenangan dan kewajibannya, notaris wajib menolak untuk membuat akta otentik mengenai perjanjian simulasi tersebut.

PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN OLEH MASYARAKAT MELALUI NOTARIS Jamilah .
Jurnal Education and Development Vol 7 No 4 (2019): Vol.7.No.4.2019
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Setiap Negara hidup dari pajak, termasuk Indonesia. Salah satu sumber pajak yang diterima oleh negara adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) yang sekarang sejak tahun 2011 diserahkan kepada Pemerintah yaitu Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya (Dispenda Kota Surabaya), untuk dikelola guna kepentingan daerah tersebut. Dasar hukum pemungutan BPHTB adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB yang dilakukan oleh Dispenda Kota Surabaya terdapat permasalahan, salah satunya yang menyangkut validasi BPHTB atas temuan verifikasi lapangan nilai bangunan tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tercantum di dalam SPPT PBB dan Nilai Perolehan Objek Pajak. Dari munculnya berbagai persoalan terkait pembayaran BPHTB, masyarakat kemudian cenderung memilih untuk meminta bantuan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menyalurkan pembayaran BPHTB kepada Dispenda.

PRAKTIK KARTEL DALAM PERDAGANGAN SAPI IMPOR (ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 10/KPPU-I/2015) Niril Kusuma Nurhayati
Jurnal Education and Development Vol 7 No 4 (2019): Vol.7.No.4.2019
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Sapi maupun daging sapi sudah menjadi komoditas yang sangat dicari oleh masyarakat secara umum, terutama di kota-kota besar. Dapat dikatakan sapi maupun daging sapi adalah kebutuhan primer yang harus dijaga jumlah ketersediaan serta rantai distribusinya. Minimnya ketersediaan atau terhambatnya pasokan akan menjadi masalah yang dapat memengaruhi komoditas lain di masyarakat. Penelitian ini akan membahas dan menganalisis secara khusus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 10/KPPU-I/2015 berkaitan dengan dugaan terjadinya praktik kartel dalam perdagangan sapi impor di beberapa wilayah di Indonesia. Penelitian ini bertumpu pada metode yuridis normatif dengan memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan rekomendasi yang diberikan KPPU sudah tepat dengan memberikan beberapa poin analisis. Penelitian ini juga menghasilkan beberapa saran berkaitan dengan perdagangan sapi impor maupun pencegahan praktik kartel di Indonesia.

KASUS PENGANIAYAAN ATAS DASAR PERBEDAAN SARA CIDERAI DEMOKRASI Permadi Wahyu Dwi Mariyono
Jurnal Education and Development Vol 7 No 4 (2019): Vol.7.No.4.2019
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

BerdasarkanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan Negara hukum dan menganut sistem demokrasi pancasila. Namun, implementasi prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya belum banyak dapat diterapkan dikalangan masyarakat. Hak untuk hidup damai yang termasuk salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia masih sering tidak dapat dirasakan oleh kalangan tertentu akibat adanya sikap rasisme seseorang terhadap orang lain yang berbeda etnis, meskipun sudah ada peraturan yang menghapuskan adanya diskriminasi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

PROBLEMATIKA DAN REFORMASI ATAS SISTEM PERIZINAN DI INDONESIA Supriyanto .
Jurnal Education and Development Vol 7 No 4 (2019): Vol.7.No.4.2019
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Perizinan menjadi aspek yang sangat penting bagi para pelaku usaha. Izin menjadi “nyawa” dari kegiatan usaha. Tanpa adanya izin, kegiatan usaha tidak akan dapat berjalan. Demikian pentingnya perizinan itu sehingga pemerintah terus berusaha memperbaiki sistem perizinan yang ada di Indonesia. Betapa pun sistem dibuat, tidak ada sistem yang sempurna. Kekurangan dari sebuah sistem dapat ditemukan dalam banyak hal. Penelitian ini didasarkan pada metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep melalui studi kepustakaan. Penelitian ini berusaha membedah problematika yang ada dalam berbagai sistem perizinan di Indonesia dan menemukan solusi serta memberikan rekomendasi atas berbagai problematika tersebut.

KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM TERHADAP HUKUM KETENAGAKERJAAN Teguh Wijaya
Jurnal Education and Development Vol 7 No 4 (2019): Vol.7.No.4.2019
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Hukum positif mengenai ketenagakerjaan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). UU Ketenagakerjaan mengatur sedemikian rupa hubungan hukum antara pemberi kerja dan pekerja yang dibuktikan melalui perjanjian kerja, hak dan kewajiban pekerja, hak dan kewajiban pemberi kerja, dan hal-hal lainnya mengenai ketenagakerjaan. Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat menjalankan wewenangnya sendiri. Notaris seringkali dibantu oleh karyawan notaris dengan imbalan upah. Pemberian upah tersebut lantas menjadikan notaris terkategorisasi sebagai pemberi kerja dan kantor notaris sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa berdasarkan hukum ketenagakerjaan. Hal tersebut mengakibatkan bahwa notaris sebagai pejabat umum juga harus tunduk dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan.

LARANGAN PEMBERIAN KUASA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT Tommy Wiyono
Jurnal Education and Development Vol 7 No 4 (2019): Vol.7.No.4.2019
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Manusia adalah makhluk sosial. Dalam interaksi sosial terkadang manusia membutuhkan bantuan dari manusia lain untuk melaksanakan sesuatu. Pasal 1792 – Pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa pemberian kuasa (lastgeving) adalah perjanjian di mana seorang memberi kekuasaan (kewenangan) kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan perbuatan hukum. Adanya lembaga pemberian kuasa (lastgeving) sangat membantu masyarakat pada zaman sekarang. Masyarakat harus memperhatikan peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang terkait dengan pemberian kuasa (lastgeving). Terdapat pula beberapa tindakan hukum yang tidak dapat dikuasakan kepada orang lain. Beberapa tindakan hukum tersebut harus dilaksanakan oleh orang yang bersangkutan karena tindakan hukum tersebut sangat bersifat pribadi (hoogstpersoonlijke zaken).

ANALISIS KASUS JATUHNYA PESAWAT MALAYSIA AIRLINES MH-17 Irwandatullah Manuhutu
Jurnal Education and Development Vol 7 No 4 (2019): Vol.7.No.4.2019
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH-17 jatuh di Ukraina saat sedang dalam rute penerbangan dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur. Pesawat ini berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh komte investigasi Rusia, di duga jatuh setelah dihantam dengan rudal Buk-M3 yang diluncurkan dari kawasan yang dikuasai oleh pemberontak pro-Rusia di Ukraina Timur. Dimana jatuhnya pesawat yang membawa penumpang dari berbagai negara ini menimbulkan konflik karena diduga adanya penyerangan terhadap pesawat sipil daalam keadaan damai. Untuk itu tim investigasi independen yang dipimpin oleh Belanda telah dibentuk untuk mencari tahu penyebab jatuhnya pesawat tersebut dan kepada siapa pertanggungjawaban dapat dimintakan.

Page 51 of 282 | Total Record : 2820

49 50 51 52 53

Filter by Year

2016 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 14 No 1 (2026): Vol 14 No 1 Januari 2026 Vol 13 No 3 (2025): Vol 13 No 3 September 2025 Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 2 Mei 2025 Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 1 Januari 2025 Vol 12 No 3 (2024): Vol 12 No 3 September 2024 Vol 12 No 2 (2024): Vol 12 No 2 Mei 2024 Vol 12 No 1 (2024): Vol 12 No 1 Januari 2024 Vol 11 No 3 (2023): Vol. 11 No.3.2023 Vol 11 No 2 (2023): Vol.11 No.2.2023 Vol 11 No 1 (2023): Vol.11 No.1. 2023 Vol 10 No 3 (2022): Vol.10. No.3 2022 Vol 10 No 2 (2022): Vol. 10 No. 2. 2022 Vol 10 No 1 (2022): Vol.10. No.1 2022 Vol 9 No 4 (2021): Vol.9 No.4 2021 Vol 9 No 3 (2021): Vol.9.No.3.2021 Vol 9 No 2 (2021): Vol.9.No.2.2021 Vol 9 No 1 (2021): Vol.9.No.1.2021 Vol 8 No 4 (2020): Vol.8.No.4.2020 Vol 8 No 3 (2020): Vol.8.No.3.2020 Vol 8 No 2 (2020): Vol.8.No.2.2020 Vol 8 No 1 (2020): Vol.8.No.1.2020 Vol 7 No 4 (2019): Vol.7.No.4.2019 Vol 7 No 3 (2019): Vol.7.No.3.2019 Vol 7 No 2 (2019): Vol.7.No.2.2019 Vol 7 No 1 (2019): Vol.7.No.1.2019 Vol 6 No 3 (2018): Vol.6.No.3.2018 Vol 6 No 2 (2018): Vol. 6. No.2 Oktober 2018 Vol 6 No 2 (2018): Vol.6.No.2.2018 Vol 6 No 1 (2018): Vol.6.No.1.2018 Vol 6 No 1 (2018): Vol. 6. No.1 Oktober 2018 Vol 5 No 2 (2018): Vol.5.No.2.2018 Vol 5 No 2 (2018): Vol.5. No. 2 Juli 2018 Vol 5 No 1 (2018): Vol.5. No.1 Juli 2018 Vol 5 No 1 (2018): Vol.5.No.1.2018 Vol 4 No 2 (2018): Vol.4.No.2.2018 Vol 4 No 2 (2018): Vol. 4 No. 2 April 2018 Vol 4 No 1 (2018): Vol.4.No.1.2018 Vol 4 No 1 (2018): Vol.4. No.1. April 2018 Vol 3 No 2 (2018): Vol.3 No.2 Januari 2018 Vol 3 No 2 (2018): Vol.3.No.2.2018 Vol 3 No 1 (2018): Vol.3.No.1.2018 Vol 3 No 1 (2018): Vol.3. No. 1. Januari 2018 Vol 7 No 5 (2017): Vol.7. No. 5. Nopember 2017 Vol 7 No 5 (2017): Vol.7. No. 5. Nopember 2017 Vol 7 No 1 (2017): Vol.7 No.1 Nopember 2017 Vol 7 No 1 (2017): Vol.7 No.1 Nopember 2017 Vol 6 No 5 (2017): Vol.6. No. 5. Agustus 2017 Vol 6 No 5 (2017): Vol.6. No. 5. Agustus 2017 Vol 6 No 4 (2017): Vol.6. No. 4. Mei 2017 Vol 6 No 4 (2017): Vol.6. No. 4. Mei 2017 Vol 6 No 3 (2017): Vol.6. No. 3. Agustus 2017 Vol 6 No 3 (2017): Vol.6. No. 3. Agustus 2017 Vol 6 No 2 (2017): Vol. 6 No. 2 Agustus 2017 Vol 6 No 2 (2017): Vol. 6 No. 2 Agustus 2017 Vol 6 No 1 (2017): Vol.6. No. 1. Agustus 2017 Vol 6 No 1 (2017): Vol.6. No. 1. Agustus 2017 Vol 5 No 3 (2017): Vol.5 No.3 April 2017 Vol 5 No 3 (2017): Vol.5 No.3 April 2017 Vol 5 No 2 (2017): Vol. 5 No. 2 April 2017 Vol 5 No 2 (2017): Vol. 5 No. 2 April 2017 Vol 4 No 5 (2017): Vol.4. No. 5. Januari 2017 Vol 4 No 5 (2017): Vol.4. No. 5. Januari 2017 Vol 4 No 4 (2017): Vol. 4 No. 4 Januari 2017 Vol 4 No 3 (2017): Vol.4 No.3. Januari 2017 Vol 4 No 3 (2017): Vol.4 No.3. Januari 2017 Vol 3 No 5 (2016): Vol.3. No.5. Nopember 2016 Vol 3 No 5 (2016): Vol.3. No.5. Nopember 2016 Vol 3 No 4 (2016): Vol. 3 No. 4 Nopember 2016 Vol 3 No 3 (2016): Vol.3. No. 3. Nopember 2016 Vol 3 No 3 (2016): Vol.3. No. 3. Nopember 2016 Vol 3 No 1 (2016): Vol.3 No. 1 Nopember 2016 Vol 3 No 1 (2016): Vol.3 No. 1 Nopember 2016 Vol 2 No 7 (2016): Vol. 2 No. 7 Agustus 2016 Vol 2 No 6 (2016): Vol.2. No. 6. Mei 2016 Vol 2 No 6 (2016): Vol.2. No. 6. Mei 2016 Vol 2 No 5 (2016): Vol.2. No. 5. Agustus 2016 Vol 2 No 5 (2016): Vol.2. No. 5. Agustus 2016 Vol 2 No 2 (2016): Vol.2. No. 2. Agustus 2016 Vol 2 No 2 (2016): Vol.2. No. 2. Agustus 2016 Vol 2 No 1 (2016): Vol. 2. No. 1 Agustus 2016 Vol 2 No 1 (2016): Vol. 2. No. 1 Agustus 2016 Vol 1 No 6 (2016): Vol.1 No.6. Mei 2016 Vol 1 No 6 (2016): Vol.1 No.6. Mei 2016 Vol 1 No 4 (2016): Vol.1. No. 4. Mei 2016 Vol 1 No 4 (2016): Vol.1. No. 4. Mei 2016 Vol 1 No 2 (2016): Vol.1. No. 2. Mei 2016 Vol 1 No 2 (2016): Vol.1. No. 2. Mei 2016 Vol 1 No 1 (2016): Volume 1 No.1 Mei 2016 Vol 1 No 1 (2016): Volume 1 No.1 Mei 2016 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rahmad Fauzi

Contact Email
udauzi@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
udauzi@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. tapanuli selatan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rahmad Fauzi

Contact Email udauzi@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official udauzi@gmail.com

Editorial Address -

Location Kab. tapanuli selatan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rahmad Fauzi

Contact Email
udauzi@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
udauzi@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. tapanuli selatan,

Sumatera utara

INDONESIA