cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Karyati
Contact Email
unizarlawreview@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
unizarlawreview@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
JURNAL UNIZAR LAW REVIEW
Published by Universitas Islam Al-Azhar Mataram
ISSN : 26203839     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Unizar Law Review is a peer-reviewed journal, published by Faculty of Law Islamic University of Al-Azhar Mataram of two times in year. This journal is available in print and online and highly respect the publication ethic and avoids any type of plagiarism. This statement explains the ethical behavior of all parties involved in the act of publishing an article in this journal, including the author, the editor in chief, the editor board, the peer-reviewers and the publisher (Islamic University of Al-Azhar Mataram).
Arjuna Subject : -
Articles 102 Documents
 1   2   3   4   5 
Implementasi Pembuatan Akta Kelahiran Anak Di Kota Mataram (Studi Fenomenologi) Ulya Sofiana
Unizar Law Review (ULR) Vol 1 No 2 (2018): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.335 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembuatan akta kelahiran anak khusunya di kota Mataram. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Proses pengambilan data dilakukan dengan metode observasi dan wawacara. Informan penelitian terdiri dari masyarakat umum, kader dan kabag dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi atau pelaksanaan pembuatan akta kelahiran resminya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 pasal 51-58. Adapun syarat yang harus ada dalam pembuatan akta kelahiran berdasarkan hasil wawancara adalah KK (kartu keluarga), e-KTP (dari orangtua sang anak), akta nikah orangtua anak dan Surat keterangan kelahiran dari puskesmas atau rumah sakit tempat persalinan orangtua. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan orangtua membuat akta kelahiran antara lain faktor kesadaran orangtua akan pentingnya akta kelahiran sebagai hak si anak, faktor kepentingan dan keperluan anak (keperluan berobat dan sekolah), Pelayanan pegawai kelurahan dan kader juga menjadi faktor yang mempengaruhi pembuatan akta kelahiran anak. Adanya faktor penghambat yang menyebabkan orangtua tidak membuat akta kelahiran adalah kurangnya kesadaran orangtua atas pentingnya akta, tidak tercatatnya pernikahan orangtua, kurangnya sosialisasi, dan pelayanan yang tidak memadai dari pegawai kelurahan setempat.
Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Pada Perusahaan Asuransi Sumarni Sumarni; Abdul Tayib
Unizar Law Review (ULR) Vol 2 No 1 (2019): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.882 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah polis asuransi jiwa sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit pada perusahaan asuransi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Polis asuransi jiwa dapat digolongkan sebagai benda bergerak, sehingga dapat dijadikan jaminan atas kredit, baik dengan menggunakan gadai maupun fidusia, dan polis asuransi jiwa dapat dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Proses Perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi hanya bisa terjadi antara anggota (pemegang polis) dengan perusahaan asuransi. Perjanjian kredit dengan jaminan gadai polis asuransi antara perusahaan asuransi dengan anggota tidak dapat dilakukan begitu saja, tetapi harus melalui tahap-tahap atau langkah-langkah tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.
Implementasi Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Dprd Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD,DPRD Abdul Tayib; Sumarni Sumarni
Unizar Law Review (ULR) Vol 1 No 2 (2018): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.398 KB)

Abstract

Recall merupakan bentuk pengawasan oleh Rakyat pemilih atau partai politik terhadap seseorang yang duduk dilembaga perwakilan rakyat atau recall merupakan hak yang dimiliki partai politik untuk menarik dan mengganti anggotanya yang duduk dilembaga perwakilan, kedua bahwa recall merupakan hak yang dimiliki oleh rakyat pemilih untuk memberhentikan orang-orang yang duduk dilembaga perwakilan, hal ini dikarenakan anggota perwakilan rakyat tersebut dipilih secara langsung oleh rakyat. Di Indonesia pengaturan recall dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi recall oleh partai politik terhadap anggota DPRD menurut Undang-Undang No.27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD,dan DPRD. Adapun hasil penelitian adalah tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD yang menjelaskan alasan-alasan partai politik mengusulkan pemberhentian seorang anggota DPRD, acuan yang digunakan oleh partai politik adalah bahwa anggota melanggar ketentuan Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga partai, Sehingga alasan yang digunakan partai politik untuk merecall anggota DPRD adalah subyektif dan tidak terukur.
Gagasan Mekanisme Whistle Blowing System Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Sri Karyati
Unizar Law Review (ULR) Vol 1 No 2 (2018): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.226 KB)

Abstract

Gagasan Mekanisme Whistle Blowing System Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah gagasan ilmiah yang available untuk dilakukan ke depan dalam rangka mewujudkan pemilu yang berintegritas. Gagasan mekanisme whistle blowing system telah berhasil diterapkan di dalam dua institusi, yaitu dipraktekan di Dirjen Pajak dan Kepolisian Republik Indonesia. Sejak diterapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Kewajiban Melaporkan Pelanggaran dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistle blowing) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan di Lembaga Kepolisian Republik Indonesia yang telah mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Gagasan ini dapat dilakukan secara efektif dengan mendesain kembali perubahan penguatan kelembagaan dan kewenangan DKPP untuk secara aktif menangani dugaan pelanggaran kode etik dengan bekerjasama secara aktif baik dengan GAKUMDU maupun LPSK, dan menyiapkan mekanisme perlindungan hukum bagi pelapor/pengadu dengan melakukan perubahan khususnya di ketentuan Pasal 5 terkait dengan identitas pelapor yang dirahasaikan dan diganti dengan Nomor register Perkara hingga saat persidangan, dan menyiapkan mekanisme penghargaan bagi pengadu atau pelapor baik penghargaan berupa materi maupun non materi yaitu kenaikan jenjang jabatan maupun jaminan tanggungan pendidikan bagi anak hingga jenjang pendidikan tinggi.
Penyelesaian kredit macet dengan Hak Tanggungan Pada PT Bank Nusa Tenggara Barat Ruslan Haerani
Unizar Law Review (ULR) Vol 2 No 1 (2019): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.44 KB)

Abstract

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sebelum kredit diberikan, untuk menyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu melakukan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Adapun tujuan dari analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penyelesaian kredit macet yang diikat dengan hak tanggungan pada PT. Bank Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram dan mengapa penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diikat dengan hak tanggungan melalui pelelangan umum yang lebih menguntungkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan empiris, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, menentukan bahwa apabila debitur cidera janji maka pemegang hak dan tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan secara umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Penegasan yang sama diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. perlindungan hukum terhadap pihak bank selaku kreditur dalam eksekusi obyek hak tanggungan, yaitu dalam hal debitur cidera janji, maka bank selaku pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual melalui pelelangan umum atas tanah atau tanah beserta bangunan yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan hak mendahulu daripada kreditur-kreditur lain. Dengan demikian bank sebagai kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai hak preferen terhadap eksekusi jaminan dalam hal debitur cidera janji atau wanprestasi.
Tinjauan Kriminologi Terhadap Praktek Prostitusi Di Kota Mataram Baiq Farhana Kurnia Lestari
Unizar Law Review (ULR) Vol 2 No 2 (2019): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.596 KB)

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya praktik prostitusi serta upaya penanggulangan praktik prostitusi dikota mataram. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data hukum primer dan data hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab seorang perempuan melakukan praktek prostitusi dikota mataram disebabkan karena faktor kemiskinan, karena faktor ekonomi, karena tekanan ekonomi adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi salah satu alasan penyebab seseorang perempuan dikota mataram melakukan praktek prostitusi, tingkat pendidikan yang rendah, lingkungan sosial yang tidak sehat bagi perempuan, anak -anak, keluarga dan masyarakat mendorong berkembangnya praktik prostitusi, perilaku konsumtif, kendornya ketahanan keluarga, serta sikap hedonisme menjadi pendorong seorang melakukan praktek prostitusi. Upaya penanggulangan praktik prostitusi dilakukan melalui upaya preventif dan upaya represif.
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 12/PID. SUS-ANAK/2016/PN MTR) Ruslan Haerani; Muchammad Farhansyah Putra
Unizar Law Review (ULR) Vol 2 No 2 (2019): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.107 KB)

Abstract

ABSTRAK Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka rumusan masalahnya adalah (a)Bagaimana penerapan hukum bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan? (b)Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana sesuai Pasal 340 KUHP pada kasus putusan Reg. No.12 / Pid.Sus Anak / 2016 / PN.MTR? (c) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak? Maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang undangan. Dalam penjatuhan putusan pidana yang dilakukan oleh pelajar, hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat yurisdis dan normatif. Hasil penelitian dan pembahasan berupa (a).Putusan Pengadilan Negeri Mataram 46/pid.sus.anak/2016 pertanggung jawaban pidana yang diterima oleh anak dalam perkara ini ½ (satu perdua) dari tuntutan jaksa penuntut umum (b). Faktor yang memicu terjadinya tindak pidana adalah faktor internal,eksternal,psikis pelaku.(c) Hakim juga mempertimbangkan dari sisi keluarga korban yang kehilangan salah seorang anggota keluarganya akibat perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman dengan vonis 1 (satu) tahun penjara. Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan Berencana, Anak.
Standar Hukum Sistem Syariah Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Bentuk Asuransi Syariah Atin Meriati Isnaeni
Unizar Law Review (ULR) Vol 2 No 2 (2019): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.382 KB)

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut agama islam (muslim) terbesar di dunia yang merupakan sebagian dari pada hukum yang diberlakuan dalam kehidupan sehari harinya adalah hukum islam atau syariah islam dan hal itu merupakan perwujudan dari eksistensinya agama islam yang ada di indonesia, baik dalam bidang ibadah atau muamalah. Dalam bidangmuamala yang bru baru ini nampak dalam bentuk lembaga ekonomi islam yang diwujudkannya dalam bentuk bannk syariah dankemudian disusullagi oleh lembaga-lemagakeuangan lain yang salah satunya asuransi syariah namun lembaga keuangan lain yang oprasionalnya menggunakan sistem syariah masih belum jelas secara aturan oleh karena itu dalam oprasionalnya belum bisa menentukan syariahnya secara baku hannya masih mengunakan sistem syariah yang dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan syariah, padahal dalam hal ini tida kbisa disamakan karena antara lembaga keuangan bank syariah dengan asuransi syariah dalam hal oprsional dan fungsinya pun berbeda oleh karena itu perlu dibentuk aturan yang terkait dengan asuransi syariah dengan tujuan untuk menentukan standar hukum oprasional nya agar asuransi syariah betul-betul bisa beroprasi sesuai dengan bidangnya.
Peran BNN Dan Masyarakat Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Mataram Ulya Sofiana
Unizar Law Review (ULR) Vol 2 No 2 (2019): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.135 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pemerintah dalam hal ini BNN (Badan Narkotika Nasional) dan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran penyalahgunaan narkoba di kota Mataram, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan proses mengambilan data dengan metode, observasi dan wawancara. Narasumber terdiri dari masyarakat umum, keluarga korban, korban pecandu penyalahgunaan narkoba, dan dari pihak pemerintah (dalam hal ini BNN). Adapun hasil penelitian cara menanggulangi maraknya penyalahgunaan narkoba di kota Mataram adalah dengan adanya perlindungan saksi dan korban terhadap penyalahgunaan narkoba. Bagi korban dan saksi yang sudah terlanjur terjerat dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba, hendaknya diberi perlindungan hukum dan rehabilitasi. Untuk masyarakat yang belum terkontaminasi dengan narkoba maka perlunya edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba sejak dini dan adanya jaminan perlindungan hukum untuk bisa melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba.
Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sukarno Sukarno
Unizar Law Review (ULR) Vol 2 No 2 (2019): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.567 KB)

Abstract

Anak merupakan harapan orang tua dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Beberapa waktu belakangan ini tidak sedikit tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan dalam kasus-kasus tertentu anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus aparat penegak hukum. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penerapan Diversi terhadap Anak yang berkonflik dengan hokum menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” dengan rumusan sebagai berikut (1) Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hokum menurut Sistem Peradilan Pidana Anak? (2) Apa faktor-faktor penghambat peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative empiris yaitu menelaah permasalahan yang diteliti dengan berpedoman pada literature dan undang-undang serta meneliti pemberlakuan Undang-undang dalam masyarakat yang terkait dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan analisis yang dilkukan dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) Pembimbing Kemasyarakatan berperan dalam proses peradilan pidana dari pra ajudikasi, ajudikasi dan post ajudikasi. (2) Faktor penghambat peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Saran yang dapat diajukan, antara lain (1) Perlu meningkatkan kinerja Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan perannya di tingkat pra ajudikasi, ajudikasi dan post ajudikasi (2) Perlu meningkatkan kualitas maupun kuantitas Pembimbing Kemasyarakatan serta perbaikan koordinasi antar lembaga terkait yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Page 3 of 11 | Total Record : 102

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2022): Unizar Law Review Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review Vol 3 No 2 (2020): Unizar Law Review Vol 3 No 1 (2020): Unizar Law Review Vol 2 No 2 (2019): Unizar Law Review Vol 2 No 1 (2019): Unizar Law Review Vol 1 No 2 (2018): Unizar Law Review Vol 1 No 1 (2018): Unizar Law Review