cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Karyati
Contact Email
unizarlawreview@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
unizarlawreview@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
JURNAL UNIZAR LAW REVIEW
Published by Universitas Islam Al-Azhar Mataram
ISSN : 26203839     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Unizar Law Review is a peer-reviewed journal, published by Faculty of Law Islamic University of Al-Azhar Mataram of two times in year. This journal is available in print and online and highly respect the publication ethic and avoids any type of plagiarism. This statement explains the ethical behavior of all parties involved in the act of publishing an article in this journal, including the author, the editor in chief, the editor board, the peer-reviewers and the publisher (Islamic University of Al-Azhar Mataram).
Arjuna Subject : -
Articles 102 Documents
 2   3   4   5   6 
Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sri Karyati; Baiq Farhana Kurnia Lestari; Arya Sosman
Unizar Law Review (ULR) Vol 2 No 2 (2019): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.68 KB)

Abstract

Berlakunya UU No.16 tahun 2019 tentang perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khusus tentang persoalan usia minimal pernikahan. Namun hal ini tidak serta merta menuntaskan persoalan pernikahan anak di NTB. Belum tuntasnya persoalan pernikahan anak di NTB karena akar persolan pernikahan anak di NTB belum menyentuh akar persoalan sebenarnya. Oleh Karena itu harus ada terobosan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mencegah terjadinya pencegahan pernikahan anak di NTB. Perlu kebijakan hukum pencegahan pernikahan anak di NTB yakni penetapan perda pencegahan pernikahan anak. Permasalahan yang hendak di kaji dalam tulisan ini yakni bagaimana kebijakan pencegahan pernikahan anak di provinsi NTB pasca berlakunya UU No.16 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normative dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencegahan pernikahan anak. Kebijakan pencegahan pernikahan anak di Provinsi NTB telah merespon perubahan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan ditetapkannya Raperda tentang pencegahan pernikahan anak di propemraperda 2020. Hadirnya Raperda tentang pencegahan perniakahan anak diharapkan terjadi perubahan paradigma pencegahan perkawinan anak dari pendekatan perlindungan bertambah dengan paradigma pencegahan pernikahan dengan menggunakan paradigma pembentukan keluarga yang berkualitas.
Intervensi Negara Dalam Pembatasan Kebebasan Berkontrak Di Indonesia Muh. Risnain; Gatot DH Wibowo; Kaharuddin Kaharuddin; Dyah Eka Suryawati
Unizar Law Review (ULR) Vol 2 No 2 (2019): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.124 KB)

Abstract

Hakikat intervensi Negara dalam pembatasan kebebasan berkontrak dalam peraturan perundang-undangan Indonesia adalah bentuk perlindungan negara terhadap hak asasi manusia warga Negara lain dan bentuk perlindungan Negara terhadap kondisi perekonomian nasional yang sehat dan berdaya saing. Bentuk intervensi Negara dilakukan dalam bentuk pengaturan bentuk dan substansi kontrak yang dibuat oleh Negara. Konsep pembatasan kebebasan berkontrak dalam hukum Indonesia dilakukan dalam kerangka hokum pasal 28 UUD NRI 1945 melalui instrumen undang-undang yang dibentuk melalui keterlibatan public yang optimal dan dalam kerangka menjaga pertumbuhan perekonomian nasional yang sehat dan berdaya saing. Di samping itu hendaknya ada mekanisme pengawasan publik melalui lembaga independen yang memberikan pengawasan terhadap proses dan pelaksanaan kontrak yang berpengaruh pada kepentingan umum.
Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Ditinjau Dari Pasal 8 Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Hafizatul Ulum; Haerani Haerani; Juaini Juaini
Unizar Law Review (ULR) Vol 2 No 2 (2019): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.696 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan peraturan bupati kabupaten lombok tengah nomor 43 tahun 2018 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,penelitian ini dilaksanakan di kecamatan prin ggarata kabupaten lombok tengah, pada penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ,pendekatan konseptual ,pendekatan sejarah dan pendekatan kasus. Untuk mendapatkan hasil yang relevan maka peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan lapangan dengan melakukan interview langsung kepada pihak-pihak terkait sebagai sampel untuk mewakilipopulasi dengan metode proportional purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,peneliti mendapatkan beberapa temuan yang menjadi sumber masalah dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan dalam rangka pengisian perangkat desa tahun 2018 dikabupaten lombok tengah yaitu: 1)bahwa ketentuan didalam perbup aquo pada pasal 8 ayat (5) huruf n melampaui wewenang dari kewenangan yang dimiliki dalam pengaturannya biloa merujuk pada ketentuan diatasnya sesuai dengan azaz-azaz dalam pembentukan peraturan perundng-undangan serta telah membatasi hak konstitusional warga Negara untuk ikut turut serta berpartisipasi dalam pemerintahan 2) ketentuan yang dimaksud yakni dalam rumusan materi pasal 8 ayat (5) peraturan bupati kabupaten lombok tengah nomor 43 tahun 2018sebagai peraturan pelaksana dari perda aquo merupakan norma kabur dalam peraturan ketentuan mengenai penghentian proses penjaringan bila dalam waktu yang ditentukan dalam aturan aquo jumlah bakal calon tidak mencapai dua orang maka proses penjaringan dihentikan yang menimbulkan ketidak pastian bagi satu orang bakal calon serta dalam pemberlakunnya,minimnya sosialisasi tentang kebijakan yang berakibat hilangnya daya guna dari capaian yang hendak dicapai sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai persoalan dan terkesan dipaksakan hanya untuk menunjukkan berbedan kekhasan daerah kabupaten lombok tengah dengan daerah lain tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan persatuan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Bekerja Guru Yayasan Dengan Guru Honorer Sekolah Negeri Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ahmad Rifai
Unizar Law Review (ULR) Vol 2 No 2 (2019): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.63 KB)

Abstract

Tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, Oleh karena itu salah satu cara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut, dengan pendidikan yang dijalankan oleh lembaga pendidikan baik oleh pemerintah maupun oleh yayasan swasta dalam bentuk Lembaga Pendidikan. Dalam menjalankan pendidikan tersebut tidak terlepas dari peranan guru sebagai tenaga pendidik. hubungan antara lembaga pendidikan dan pendidik adalah bentuk hubungan hukum yang memfasilitasi pendidik untuk memberikan proses belajar mengajar kepada peserta didik, sedangkan pendidik dibagi menjadi tiga yaitu pendidik ASN, pendidik honorer (GTT) dan pendidik yayasan. dari tiga guru yang memiliki hak yang berbeda karena peraturan yang mengaturnya juga akan berbeda dengan guru ASN yang akan menyerahkan hak mereka pada undang-undang ASN atau honorarer guru Guru Tidak Tetap. tidak dapat memiliki hak apa pun karena mereka diangkat dengan SK kepala sekolah sementara guru yayasan yang diangkat oleh yayasan akan mengcu pada hukum Ketenagakerjaan sehingga hak-hak mereka diatur dalam unang undang tersebut akan akan tunduk pada hak-hak mereka berdasarkan hukum perburuhan. perlindungan hukum guru yayasan memiliki hak yang sama dengan pekerja pada umumnya karena mereka tunduk pada undang-undang perburuhan sedangkan hak guru honorer Guru Tidak Tetap di sekolah masih dianggap lemah karena tidak ada kepastian hukum yang mengatur hak-hak mereka sebagai guru
Implementasi Pasal 66 AYAT (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Kabupaten Lombok Barat ) Suryantok Suryantok; Gusti Ayu Ratih Damayanti
Unizar Law Review (ULR) Vol 2 No 2 (2019): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.418 KB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk kepulauan serta berdasarkan hukum dan menjalankan kedaulatan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (1), (2), (3) UUDNRI Tahun 1945, mengingat Luas wilayah dan terdiri atas pulau-pulau maka dalam Pasal 18 ayat (1), (2), (3) diaturlah pembagian wilayah dengan sistem Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, atas dasar ketentuan konstitusi tersebut maka lahirlah sistem Pemerintahan daerah dengan pengaturan hukum tersendiri, yakni Undang–Undang Pemerintahan daerah dan undang-undang Pemilihan kepala daerah. Hal ini menandakan negara mengakui kedaulatan rakyat dalam sebuah pemilihan kepala daerah yang berisi pasangan 1(satu) paket kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai komponen dalam pemerintahan daerah, terkait dengan penulisan skripsi ini maka penulis mengambil Judul Implementasi Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Lombok Barat) Yang bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan dari perintah Norma Pasal 66 ayat (4) Undang-undang aquo, penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan mencari sebab dan akibat yang timbul dari lowongnya Jabatan Wakil Bupati Lombok Barat ditinjau dari Undang- undang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah, maka untuk mendapatkan data yang relevan peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (Library Research) dan lapangan (Field Research) dengan melakukan interview langsung kepada pihak-pihak terkait di Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Hasil Penelitian maka dapatlah diketahui penyebab tidak Diisinya jabatan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat, disebabkan oleh adanya Norma Kosong, yang mana dalam perintah norma Pasal 176 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, mengatur ketentuan dalam hal ihwal kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah, partai pengusung mengusulkan 2 orang calon untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD, dan tata cara Pemilihan melalui DPRD diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah, Perintah Norma Undang - undang kepada Pemerintah untuk melahirkan Peraturan Pemerintah tidak berjalan maksimal sehingga berlarut-larut dan menjadi komoditi politik hal ini bertentangan dengan Pasal 206c yang mengamanatkan PP terbit 3 bulan, sehingga jabatan aquo kosong hingga jabatan kepala daerah Periode pengganti 2014-2019 berakhir, namun hal itu sebenarnya bisa dihindari karena pada dasarnya dalam UU NO 10 Tahun 2016 dalam Pasal 205B menentukan penggunaan PP dari UU Nomor 1 Tahun 2015 Subsider UU No.8 Tahun 2015 untuk mengatasi recht vakum, praktis dengan tidak menjalankan perintah norma hukum merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh penguasa (Deteournement de Pouvoir) karena mengabaikan hukum dan berakibat hilangnya kedaulatan hukum dan juga kedaulatan rakyat dikabupaten Lombok Barat. Kata Kunci : Jabatan Wakil Kepala Daerah, Detournement De Pouvoir
Rezim Provinsi Kepulauan Dalam Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, Wawasan Nusantara, Dan Otonomi Daerah Muh. Risnain
Unizar Law Review (ULR) Vol 3 No 1 (2020): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.017 KB)

Abstract

Keberadaan rezim provinsi kepulauan sebagai bentuk desentralisasi asimetris-geografis dalam bingkai NKRI sesungguhnya memperkokoh eksistensi NKRI. Perspektif wawasan nusantara provinsi kepulauan merupakan konsep baru dalam pengelolaan wilayah perairan Indonesia dapat mengokokhkan konsep wawasan nusantara. Konsep provinsi kepulaun dengan desentralisasi asimetris yang didasarkan pada kondisi geografis daerah sesungguhnya sejalan (inline) dengan sistem penyelenggaran pemerintahan pemerintahan daerah yang dianut dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Perlindungan Hukum Bagi Suami Istri Yang Bekerja Pada Satu Perusahaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Gusti Ayu Ratih Damayanti; Masniwati Masniwati
Unizar Law Review (ULR) Vol 3 No 1 (2020): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.972 KB)

Abstract

Sebelum keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/ PUU-XV/2017 salah satu pasangan suami istri biasanya diwajibkan mengundurkan diri dari satu perusahaan atau salah satu pasangan di PHK (pemutusan hubungan kerja) oleh perusahaan apabila memiliki ikatan perkawinan. Perusahaan memiliki kuasa penuh menentukan boleh tidaknya sepasang suami istri bekerja berdampingan asal sebelumnya sudah ditetapkan dalam kontrak kerja atau peraturan perusahaan. Berdasarkan latar belakang, maka ditarik permasalahan yaitu (1) Bagaimanakah seharusnya pengaturan pasangan suami istri yang bekerja pada satu perusahaan setelah Putusan MK Nomor 13 / PUU-XV/2017? (2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi suami istri yang bekerja pada satu perusahaan setelah Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017? Penelitian hukum normatif dalam tulisan ini menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan analisis konsep dengan mengacu pada bahan hukum. Pengumpulan bahan - bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskripsi serta dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan yaitu (1) Pengaturan bagi suami istri yang bekerja pada satu perusahaan seharusnya mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 mengenai Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Hak Membentuk Keluarga. Mahkamah Konstitusi telah meniadakan hukum yang memberikan ruang kepada Pengusaha untuk membuat larangan menikah bagi Pekerja atau Buruh dalam satu kantor sebagaimana yang diatur Pasal 153 ayat (1) huruf f UU No. 13 Tahun 2003 sekaligus menciptakan keadaan hukum baru yang memperbolehkan Pekerja atau Buruh menikah dengan rekan sejawatnya dalam satu kantor. (2) Uji materiil Pasal 153 ayat (1) huruf (f) UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi suami istri yang bekerja pada satu perusahaan. Setelah keluarnya Putusan MK No 13/ PUU-XV/2017 memberikan jaminan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja sebagai dasar membuat perjanjian kerja bersama (PKB).
Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Melalui Proses Negosiasi Ruslan Haerani
Unizar Law Review (ULR) Vol 3 No 1 (2020): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.069 KB)

Abstract

Manusia dikodratkan sebagai mahluk sosial (Zoon Politicon) untuk selalu hidup bersama demi menjalankan kepentingan - kepentingan perseorangan, kemudian menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya mengatur tentang kepentingan itu dan dinamakan ‘Hukum Perdata’ (privat recht). Hukum perdata adalah mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan orang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan.Sengketa perdata adalah perkara perdata dimana paling sedikit ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Jika di dalam masyarakat terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan. Pihak ini disebut penggugat. Gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. Rumusan masalah ini dalam penelitian ini yakni 1. Bagaimanakah eksistensi perjanjian perdamain sebagai upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui proses negosiasi ? 2. Bagaimanakah mekanisme penyelesain sengketa melalui proses negosiasi ? 3. Bagaimanakah Prosedur Pelaksanaan Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Dalam Menjatuhkan Putusan apabila melalui proses negosiasi penyelesaian sengketa tidak mencapai kesepakatan ? ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pendekatan Sejarah (Historical Approach); Pendekatan Sejarah dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan Perundang - Undangan (The Statute Approach); Dalam pendekatan perundang - undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang - undangan. Pendekatan Konsep (Conseptual Approach); Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan melalui cara musyawarah untuk mufakat sehingga cenderung menghasilkan keputusan yang tidak merugikan (win - win solution). Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa, untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut.
Kekuatan Pembuktian Perjanjian ‘Pinjam Nama’ Antara WNA Dengan WNI Untuk Kepentingan Pembelian Tanah Khairul Aswadi; Sarajudin Sarajudin
Unizar Law Review (ULR) Vol 3 No 1 (2020): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.223 KB)

Abstract

Penelitian ini dihajatkan untuk menjawab dua isu hukum utama yaitu : pertama, Bagaimanakah kekuatan Pembuktian perjanjian ‘pinjam nama’ terhadap pembelian tanah oleh orang asing di Kabupaten Lombok Tengah?, Kedua Bagaimanakah dampak yuridis perjanjian “Pinjam Nama” antara Warga Negara Asing (WNA) dengan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk kepentingan pembelian tanah? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris sekaligus. Akan tetapi, penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum empiris berfungsi sebagai informasi pendukung, metode pendekatan yang dipergunakan untuk menjawab berbagai isu hukum tersebut antara lain : Pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa :pertama, Bahwa Perjanjian ‘Pinjam Nama’ dan surat-surat yang dibuat untuk kepentingan pembelian tanah dengan menggunakan modal/ dana milik WNA memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, sehingga pihak WNA secara keperdataan memiliki hak atas modal/ dana yang telah diserahkan untuk pembelian bidang tanah, kedua, Bahwa walaupun pihak WNA memiliki hak keperdataan atas modal/ dana yang diserahkan kepada pihak WNI dalam rangka pembelian bidang tanah di Indonesia khusunya di Lombok, namun karena perjanjian ‘pinjam nama’ bertentang dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata khususnya terkait dengan kausa yang halal (bertentang dengan Pasal 26 (2) UUPA) maka dampak yuridisnya perjanjian tersebut batal demi hukum dan apabila diketahui oleh aparat yang berwenang/ pejabat Negara yang berwenang maka tanah tersebut akan dikuasai oleh Negara.
Analisis Sanksi Pidana Menyiarkan Ujaran Kebencian di Media Sosial menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik B. Farhana Kurnia Lestari; Baihaqi Syakbani; Muhammad Ari Arahman
Unizar Law Review (ULR) Vol 3 No 1 (2020): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.478 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana kriteria menyiarkan ujaran kebencian di media sosial yang dikenakan sanksi pidana dan untuk mengetahui sanksi pidana menyiarkan ujaran kebencian di media sosial menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan konseptual dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini diantaranya kriteria ujaran kebencian di media sosial yang dikenakan sanksi pidana adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong, baik semua perbuatan ini dilakukan di muka umum atau di media sosial, sepanjang memenuhi unsur-unsur perbuatan ujaran kebencian. Bahwa aturan yang mengatur mengenai larangan ujaran kebencian telah diatur didalam Pasal 154, 155, 156, 156 a dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi pidana menyiarkan kebencian di media sosial didasarkan pada aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terkait dengan Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada umumnya jenis sanksi yang dijatuhkan Pidana penjara maksimal dan atau paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 milyar rupiah.

Page 4 of 11 | Total Record : 102

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2018 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2022): Unizar Law Review Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review Vol 3 No 2 (2020): Unizar Law Review Vol 3 No 1 (2020): Unizar Law Review Vol 2 No 2 (2019): Unizar Law Review Vol 2 No 1 (2019): Unizar Law Review Vol 1 No 2 (2018): Unizar Law Review Vol 1 No 1 (2018): Unizar Law Review