cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andes Fuady
Contact Email
andes@um-tapsel.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.nusantara@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 2541657X     EISSN : 25500813     DOI : -
Core Subject : Economy, Education,
Economics, Econometrics & Finance Education
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial adalah suatu jurnal multidisiplin yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Secara khusus jurnal menaruh perhatian, namun tidak hanya terbatas, pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora termasuk politik, hukum dan ekonomi; pembangungan ekonomi dan perubahan sosial termasuk di dalamnya antara lain pokok-pokok persoalan tentang gender, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial dan pemerintahan dan sistem pengetahuan lokal
Arjuna Subject : -
Articles 3,927 Documents
 124   125   126   127   128 
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP NARAPIDANA RISIKO TINGGI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Andi Kurniawan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1534-1543

Abstract

System pemasyarakatan saat ini yang telah dilaksanakan untuk membentuk narapidana (WBP) untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya, menyadari seluruh perbuatanya yang telah dilakukan, serta membenahi diri dan tidak akan melakukan pengulangan tindak kejahatan yang melanggar hukum sehingga bisa disambut kembali di dalam masyarakat, serta ikut berpartisipasi di dalam sebuah pembangunan, dapat menyambung hidup secara positif sebagai seorang WNI dengan penuh rasa tanggung jawab.  Metode  yang  akan  di  pakai  oleh  penulis  adalah  metode  penelitian  yang  bersifat diskriptif  kualitatif,  disini  penulis  ingin  mengajak  untuk  menggambarkan  sebuah  gagasan kedalam sebuah kejadian yang muncul. Disini lapas sebagai tempat pembinaan narapidana tersebut agar dapat menjadikan lapas sebagai lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung mampu membuat peningkatan penilaian yang baik untuk narapidana melalui program pembinaan yang telah ada di lapas, untuk bertujuan narapidana setelah bebas kelak akan memiliki bekal untuk bersosiali di kehidupan masyarakat. Sebuah asesmen kebutuhan narapidana adalah sebuah tolak ukur penilaian untuk dapat mengetahui sebuah kebutuhan apa saja yang dibutuhkan, dan harus diciptakan. Kebutuhan program pembinaan atau pembimbingan yang akan di berikan kepada narapidana harus sesuai dengan minat bakat dan kemampuan Hal tersebut dirasa perlu agar sesuai dan tidak sia-sia,makan di butuhkan asesemen kebutuhan bagi narapidana resiko tinggi diantaranya kurangnya sosialisasi, kuranganya SDM yang terlatih, dan fasilitas yang memadai.
KEPEMIMPINAN PEREMPUAN SEBAGAI PEMIMPIN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Prilia Ristanti; Ari Darmastuti
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1218-1233

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran sifat kepemimpinan yang dimiliki oleh perempuan, terdiri dari faktor the mother, the pet, the sex dan the iron maiden dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Metode Penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pemaparan deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara semi-terstruktur dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan yakni keempat faktor tersebut terdapat pada kepemimpinan Kepala Organisasi Perangkat Daerah perempuan namun masing-masing memiliki salah satu faktor yang dominan. Hambatan yang ditemui adalah pandangan negatif terhadap pemimpin perempuan, diskriminasi permasalahan pribadi kepada pemimpin perempuan serta kurangnya kedisiplinan pegawai. Dalam mengatasi hambatan tersebut Pemerintah Provinsi Lampung berupaya menghimbau pegawai dalam meningkatkan toleransi, peningkatan penerapan Pengarusutamaan Gender serta meningkatkan keteladanan pemimpin.
KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEGURUAN TINGGI Eka Yulianti
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1448-1455

Abstract

Penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di lingkungan perguruan tinggi memiliki manfaat dalam meningkatkan pengembangan produk lokal, daya saing industri lokal, dan mendorong inovasi dan teknologi. Namun, tantangan dalam penerapan kebijakan TKDN meliputi kurangnya ketersediaan sumber daya lokal yang memadai, kurangnya akses terhadap teknologi mutakhir, dan keterbatasan anggaran yang tersedia. Perguruan tinggi perlu membangun kerjasama dengan industri lokal, melaksanakan riset dan pengembangan untuk menghasilkan produk dan teknologi yang lebih baik, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mengatasi tantangan tersebut. Teori kebijakan publik dapat membantu merancang kebijakan dan strategi yang tepat untuk penerapan TKDN di lingkungan kampus. Pemerintah dapat memberikan dukungan dan insentif yang diperlukan untuk mendorong perguruan tinggi dan industri lokal dalam memenuhi persyaratan TKDN. Dengan persiapan dan implementasi yang baik, penerapan kebijakan TKDN di lingkungan perguruan tinggi dapat memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi perkembangan industri lokal dan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
STRATEGI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KOTA BANDUNG DALAM PENANGGULANGAN BENCANA TANAH LONGSOR DI DESA CIJEDIL KECAMATAN CUGENANG KABUPATEN CIANJUR GUNA MENDUKUNG KEAMANAN NASIONAL Wira Muharromah; Adi Subiyanto; Fauzi Bahar; Pujo Widodo; Wilopo Wilopo
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1131-1137

Abstract

Bencana gempa bumi yang dilanjutkan dengan tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin, 21 November 2022 mengakibatkan adanya 310 korban jiwa dan sejumlah bangunan rumah rusak berat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses operasi SAR dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Desa Cijedil Kecamatan Cugenang Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Terkait strategi UPT Pencarian dan Pertolongan Bandung dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Desa Cijedil Kecamatan Cugenang tahun 2022, 1) Strategi. 2) Pelaksanaan pengerahan dan pengendalian potensi pada operasi SAR dilakukan dengan menjalin koordinasi dan komunikasi dengan potensi SAR di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, dalam upaya mengoptimalkan operasi SAR melalui pengerahan dan pengendalian potensi SAR yang dilakukan oleh BNPP, peneliti memberikan beberapa saran dan masukkan. Peneliti memberikan saran kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) agar memperkuat fungsi komando dengan merevisi atau membuat beberapa peraturan maupun kebijakan terkait pengerahan dan pengendalian potensi SAR pada tanggap darurat bencana.Kata Kunci : Strategi; Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; Penanggulangan Bencana; Tanah Longsor; Keamanan Nasional
KEGUNAAN E-METERAI DALAM DOKUMEN ELEKTRONIK DAN IMPLEMENTASINYA Mega Sari Tanjung
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i2.2023.1036-1043

Abstract

Seiring dengan terjadinya perkembangan teknologi maka terjadi modernisasi dalam berbagai bidang. Salah satu hal yang berdampak adalah adanya dokumen elektronik dalam melakukan suatu perjanjian. Dahulu orang melakukan perjanjian dengan kertas atau secara tradisional dimana hal tersebut sudah digeser dengan kecanggihan teknologi zaman. Dalam suatu perjanjian biasanya dibutuhkan tanda tangan serta meterai. Jika perjanjian yang digunakan dalam bentuk digital maka tanda tangan juga dilakukan secara digital. Begitu halnya dengan meterai. Sebelumnya meterai dibubuhkan secara fisik tetapi sejak bulan Oktober 2021 diberlakukan adanya meterai elektronik. Tentunya dengan adanya dokumen elektronik maka meterai juga harus dibubuhkan secara elektronik atau biasa disebut dengan e-meterai. Pemerintah sendiri belum melakukan sosialisasi mengenai e-meterai ini secara jelas sehingga implementasinya kurang efektif. Banyak sekali dokumen yang membutuhkan adanya meterai khususnya meterai elektronik. Hal tersebut menjadi penting karena e-meterai dapat digunakan sebagai syarat suatu dokumen elektronik dapat dijadikan bukti di pengadilan. E-meterai banyak memiliki kegunaan dan manfaat yang dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien karena tidak perlu membeli meterai di kantor pos maupun tempat lainnya.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PEREMPUAN DI KABUPATEN KARAWANG Agung Adi Laksono; Lukmanul Hakim; Rachmat Ramdani
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1370-1376

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif untuk menemukan cara, mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Pentingnya peran perempuan dalam pembangunan SDGs (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan komitmen dunia untuk memprioritaskan pemberdayaan perempuan, karenanya pemerintah Indonesia membidik empat sektor utama yakni di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta terkait pencegahan kekerasan. Penelitian ini berkaitan erat dengan kinerja lembaga pemerintahan, yang berdampak konstruktif pada pengembangan kajian ilmu pemerintahan. Dalam pemberdayaan sumber daya perempuan, banyak upaya yang di lakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan perempuan, salah satunya adalah Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS). pelaksanaan program terpadu P2WKSS Kabupaten Karawang Tahun 2022 juga dicanangkan untuk ikut penilaian provinsi Jawa Barat. Hal itu dilakukan karena optimisme pemda terhadap Desa Tirtasari yang dianggap memiliki potensi untuk konsisten dalam pelaksanaan program P2WKSS, selain itu  Desa Tirtasari juga dianggap memiliki banyak kegiatan penunjang di tingkat masyarakat yang sudah berjalan sangat baik seperti Kelompok Wanita Tani (KWT) dan kegiatan rutinanan yang dilakukan oleh PKK. Namun terdapat kelemahan dalam pelaksanaan program P2WKSS ini, yakni kurang dilibatkannya perempuan itu sendiri sebagai pengelola program P2WKS, keterlibatan mereka masih sebatas kelompok penerima (objek) dan tidak terlibat sebagai pengelola program. Permaslalahan lain muncul dari pelaksana program yang tidak menjalankan programnya sesuai rencana, akibatnya terjadi keterlambatan pelaksanaan, padahal tahun ini ada target pemerintah yang harus dikejar yakni penilaian P2WKSS dari provinsi, selain itu program P2WKSS juga menunjuk daerah atau wilyah yang dianggap kurang menonjol dari segi pemberdayaan perempuan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sumberdaya organisasi dalam Implementasi Program Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS) Di Desa Tirtasari Kabupaten Karawang.
RESOLUSI KONFLIK SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI MALUKU Desta Musthofa Lesmana; Mochammmad Afifuddin; Agus Adriyanto; Rudy Sutanto
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1017-1030

Abstract

Konflik sosial di Maluku timbul akibat adanya perbedaan kepentingan, pola kebudayaan, dan perbedaan individu di antara masyarakat setempat. Konflik ini ditandai dengan adanya perasaan negatif dan merusak, namun kolaborasi dan kompromi dapat menjadi alternatif solusi untuk mengatasi konflik tersebut. Penelitian ini mendeskripsikan salah satu upaya penyelesaian konflik yang dapat diterapkan di Maluku adalah model resolusi konflik Neil Katz dan Kevin McNulty, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Model Neil Katz dan Kevin McNulty melibatkan lima tahap, yaitu pengakuan, persiapan, pembicaraan, penyelesaian, dan tindak lanjut. Tahap-tahap ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi kedua belah pihak untuk berbicara dan mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, upaya lain dalam penyelesaian konflik di Maluku mencakup pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik dan mempromosikan dialog terbuka serta saling pengertian.
OPTIMALISASI KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENDUKUNG PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI Agustina, Frida; Rosalia, Feni
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1283-1291

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi akibat dari kurangnya kemampuan dari beberapa pegawai dalam pelaksaan kinerja terhadap kemampuan penguasaan sistem informasi oleh pegawai. Instansi ini dituntut untuk menghasilkan kinerja baik secara individual maupun secara kelompok. Untuk menunjang kinerja seorang pegawai atau aparatur sipil negara diperlukan pegawai atau aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pada suatu instansi pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah adalah untuk mengetahui kompetensi pegawai dilihat dari aspek pengetahuan, keterampilan, Sikap BPSDM Provinsi Lampung dalam menjalankan tugasnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan teknik analisis data adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen sedangkan sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa kompetensi pegawai dalam di BPSDM Provinsi Lampung belum secara keseluruhan pegawai mampu menguasai sistem informasi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh spencer yaitu pengetahuan, keterampilan, konsep diri dan nilai-nilai, karakteristik pribadi dan motif. Namun untuk indikator keterampilan pegawai memerlukan pelatihan guna mengasah keterampilan atau kemampuan yang dimiliki sehingga dapat memaksimalkan kinerjanya.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TRANSAKSI PEER TO PEER LENDING DALAM KEPAILITAN Austin Junior
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1498-1505

Abstract

Transaksi peer to peer lending adalah transaksi yang merupakan basis dari teknologi informasi yang menggunakan sarana atau wadah platform yang disediakan oleh peer to peer lending. Berdasarkan penyelenggara peer to peer lending bukan sebagai pihak dalam pembuat perjanjian pinjam meminjam yang telah dilakukan oleh pemberi pinjaman dan atau penerima pinjaman melainkan hanya sebagai pihak yang telah diberi kuasa untuk menyalurkan dana pinjaman kepada peminjam. Berdasarkan hal tersebut penyelenggara tidak memiliki kewajiban untuk pinjam meminjam secara online, karena pada dasarnya perjanjian pinjam meminjam hanya dilakukan oleh peminjam dan penerima pinjaman. Tidak adanya hubungan hukum dalam pinjaman online dan perjanjian pinjaman antara Penyelenggara dan pengguna layanan pinjaman konsekuensi hukum. Terutama bagi pemberi pinjaman yang tidak bisa mengambil tindakan hukum terhadap Penyelenggara jika pemberi pinjaman kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah pada kasus default oleh Peminjam. Tujuan non-pembayaran Kegagalan untuk membayar dapat terjadi karena debitur pailit, ketidaktelitian operator dalam memilih, menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman penerima pinjaman diberikan kepada pemberi pinjaman. Perlindungan hukum dalam transaksi pinjam meminjam antar individu adalah bertentangan dengan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang pelayanan pinjaman. Peminjaman uang berbasis teknologi informasi, undang-undang nomor 21 tahun ini 2011 tentang OJK, UU ITE No. 11 Tahun 2008, UU No. 8 Tahun 2008 1999 tentang perlindungan konsumen.Kata kunci: Perjanjian, pinjaman, meminjam, teknologi
PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM PENGGUNAAN DANA DESA DIKAMPUNG REKSO BINANGUN KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Sukmiridiyanto Sukmiridiyanto
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1176-1185

Abstract

Pelaksanaan  pengawasan  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  suatu  kegiatan  yang  telah direncana  berjalan  sebagaimana  mestinya,  sehingga  dalam  penelitian  ini  berusaha  untuk meneliti tentang pengawasan inspektorat daerah Kabupaten Lampung Tengah terhadap pengelolahan dana desa. dalam  pengelolaan dana desa di kampung Rekso Binangun kecamatan Rumbia Kabupaten  Lampung  Tengah.  Metode  penelitian  kualitatif  adalah  yang digunakan   dalam   penelitian   ini.   Teknik   pengambilan   data   yang   menggunakan   sistem pengamatan  dan  wawancara  secara  semi  terstruktur.  Berdasarkan  hasil  analisa  penelitian terhadap  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  inspektorat  bersifat  membina  dan  mengawasi terhadap  pengelolaan dana  desa  berdasarkan  Peraturan  Bupati  Lampung Tengah  Nomor  50 tahun 2020. Dari hasil penelitian adalah proses perencanaan belum terlaksana dengan baik Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang tidak terealisasi sesuai yang terdapat dalam angggaran pendapatan  dan  belanja  kampung  Rekso Binangun.  Dari  pengawasan  tersebut  APIP Kabupaten Lampung Tengah telah merekomendasikan kepada  pihak Aparat Penegak Hukum (APH) ke kejaksaan negeri  Lampung  Tengah  untuk  dilakukan  proses  hukum sesuai  dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Page 126 of 393 | Total Record : 3927

 124   125   126   127   128 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2026): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 12 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 11 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 9 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 8 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 7 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 6 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 5 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 4 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 3 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 2 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 1 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 10 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 9 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 8 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 7 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 6 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 5 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 4 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 3 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 2 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 1 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 12 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 11 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 10 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 9 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 8 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 7 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 10 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 9 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 8 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 7 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 6 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 5 (2022): NUSANTARA :Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 4 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 3 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 2 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 1 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 8 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 7 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 6 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 5 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 4 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 2 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 1 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 4 (2020): (SI) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 3 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 2 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 1 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 3 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 2 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 1 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 5, No 1 (2018): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 4, No 1 (2018): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 3, No 1 (2017): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 1, No 2 (2017): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 1, No 1 (2016): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial More Issue