cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andes Fuady
Contact Email
andes@um-tapsel.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.nusantara@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 2541657X     EISSN : 25500813     DOI : -
Core Subject : Economy, Education,
Economics, Econometrics & Finance Education
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial adalah suatu jurnal multidisiplin yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Secara khusus jurnal menaruh perhatian, namun tidak hanya terbatas, pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora termasuk politik, hukum dan ekonomi; pembangungan ekonomi dan perubahan sosial termasuk di dalamnya antara lain pokok-pokok persoalan tentang gender, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial dan pemerintahan dan sistem pengetahuan lokal
Arjuna Subject : -
Articles 3,927 Documents
 126   127   128   129   130 
PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA PELAKU UMKM DI DESA PEMATANG SERAI Heriyati Chrisna; Hernawaty Hernawaty; Noviani Noviani
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i2.2023.1010-1020

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh dari literasi keuangan syariah yang indikatornya terdiri dari Financial Knowledge, Financial Behaviour dan Financial Attitude terhadap Perkembangan Usaha pada pelaku UMKM di desa Pematang Serai . Sampel pada penelitian ini adalah 25 orang pelaku UMKM yang juga merupakan nasabah dari unit usaha simpan pinjam syariah Bumdes Mozaik desa Pematang Serai.  Temuan penelitian adalah bahwa dari literasi keuangan syariah yang indikatornya terdiri dari Financial Knowledge, Financial Behaviour dan Financial Attitude secara parsial dan simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha pelaku UMKM di desa Pematang Serai dimana kemampuan ketiga indikator untuk mempengaruhi perkembangan usaha hanya 0,72%.  Masih diperlukan perpanjangan OJK untuk lebih giat lagi turun ke desa desa khususnya untuk meningkatkan index literasi keuangan syariah pada masyarakat khususnya pelaku UMKM.
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF ANIMASI POWER POINT PADA BELAJAR MENULIS GEGURITAN (PUISI JAWA) SISWA SMP NEGERI 7 PROBOLINGGO Eko Fajar Yunianto; A. Noor Fatirul; Atiqoh Atiqoh
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1292-1305

Abstract

Penelitian ini dilakukan karena kurangnya hasil perolehan nilai pada kompetensi penulisan geguritan pembelajaran Bahasa Jawa siswa Kelas VII SMP Negeri 7 Probolinggo. Tujuan penulisan dari penelitian ini untuk menghasilkan produk pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Animasi Power Point Pada Belajar Menulis Geguritan (Puisi Jawa) Siswa Kelas VII SMP Negeri 7 Probolinggo. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Model pengembangan dalam penelitian ini memakai model pengembangan ADDIE dengan desain teori model pengembangan yang dilakukan lima langkah yaitu (1) Analisis, (2) Perancangan, (3) Pengembangan, (4) Implementasi, dan (5) Evaluasi. Penelitian ini menghasilkan produk berupa Media Pembelajaran Interaktif Animasi Power Point Pada Belajar Menulis Geguritan (Puisi Jawa) Siswa Kelas VII SMP Negeri 7 Probolinggo. Berdasarkan validasi oleh Praktisi Lapangan (ahli materi), ahli media, dan pengguna atau peserta didik dengan melakukan uji coba kelompok kecil, yakni 10 siswa kelas VII SMPN 7 Kota Probolinggo dengan menggunakan instrumen yaitu lembar Praktisi Lapangan (ahli materi), ahli media, dan pengguna atau peserta didik. Hasil validasi pengembangan produk uji ahli materi/isi 86%, hasil validasi uji ahli media 83%, hasil uji coba kelompok kecil 93%. Dari ketiganya didapatkan hasil Sangat baik, sehingga pembelajaran berbasis multimedia interaktif Animasi Power Point Pada Belajar Menulis Geguritan (Puisi Jawa) sangat layak digunakan.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN MANEJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA DI INDONESIA Brilian Lawyer; Moses Nathanael; Rasji Rasji
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1506-1512

Abstract

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) sangat penting bagi perusahaan dengan resiko kecelakaan kerja yang tinggi, terutama perusahaan yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi. Diharapkan penerapan program K3 oleh perusahaan dengan budaya H&S yang sudah menjadi kebiasaan setiap karyawan dapat meningkatkan kinerja proyek konstruksi. Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja merupakan faktor yang sangat penting, namun banyak faktor penghambat dan risiko kerja dalam pelaksanaannya. Penerapan K3 yang efektif dapat mengurangi angka kecelakaan kerja. Namun pada kenyataannya penerapan K3 dalam proyek konstruksi seringkali sulit. Faktor penyebab rendahnya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di perusahaan konstruksi antara lain. Ini termasuk kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, komitmen terhadap kebijakan kesehatan dan keselamatan, manusia dan lingkungan, serta anggaran dan pendanaan. Selain itu, budaya keselamatan merupakan produk dari nilai, sikap, persepsi, keterampilan dan perilaku individu atau kelompok yang menunjukkan komitmen dan wujud implementasi K3. Saat ini, banyak perusahaan besar telah memperkenalkan atau mengadopsi budaya keselamatan untuk menjaga kelangsungan proses produksi. 
PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK WARGA PENERIMA BLT DI SEI KERA HILIR 1 MEDAN Junaidi Naibaho; Dhiva Dalna Yuzar; Piona Okta Piana; Julia Ivanna
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1186-1196

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengurai terkait Peran Pemerintahan Desa Sei Kera Hilir 1 dalam Pemenuhan Hak Politik Warga Desa Penerima BLT dalam Pilkada 2020. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data-data diperoleh melalui dokumetasi, wawancara, dan observasi dengan analisis data berupa pengurangan data, display data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian yaitu Dalam Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Sei Kera Hilir I, penyalurannya sudah tepat dengan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan kategori sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Peran Pemerintah Desa Sei Kera Hilir I dalam memenuhi hak politik warga desa dan terkhusus warga desa yang menerima BLT dilakukan secara baik dengan memberikan kebebasan bagi warga desa untuk memilih sesuai hati Nurani.
“SERBA AUTOPOIESIS” PUDARNYA PERAN MEDIA MASSA DALAM PANDANGAN TEORI SISTEM NIKLAS LUHMANN Noveri Faikar Urfan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1105-1115

Abstract

Fokus studi ini adalah pada masalah sistemik orientasi media massa ditinjau dari teori sistem Niklas Luhmann. Luhmann berpandangan bahwa sistem media massa mempunyai karakteristik yang autopoiesis. Sistem autopoiesis ini mengandaikan bahwa suatu sistem memiliki kemampuan untuk mendefinisikan kodenya sendiri untuk menghindari kompleksitasnya terhadap faktor eksternal, yaitu lingkungan. Kemampuan ini membuat media massa cenderung mengabaikan faktor terpenting dalam demokrasi, yaitu bagaimana media massa mampu berperan dalam wacana kesejahteraan. Tulisan Luhmann sebenarnya berangkat dari kritiknya terhadap ahli teori sistem Talcott Parsons. Parsons melihat sistem dalam konteks keharusannya untuk memiliki tujuan dalam menjaga keseimbangan. Namun, Luhmann justru melihat sistem bergerak tanpa keseimbangan, karena sistem berjalan dengan kodenya masing-masing. Pandangan Niklass Luhmann yang menjelaskan ciri-ciri sistem autopoiesis juga menuai kritik. Kritik terutama datang dari punggawa madzhab Frankfurt, Jurgen Habermas. Habermas menganggap bahwa teori harus menyumbangkan jalan untuk membebaskan (emansipasi) masyarakat dari masalah yang dihadapinya, tidak seperti Luhmann yang hanya menjelaskan masalah. Pada bagian kesimpulan dan diskusi, tulisan ini menawarkan sebuah alternatif, bahwa media harus dilihat posisinya yang penting dalam demokrasi, dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan demokrasi dengan mempromosikan media publik.
DAMPAK PENERAPAN INTEGRITAS 24 JAM TERHADAP KINERJA, KESEHATAN DAN MENTAL PERSONIL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO Rizka Sari
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1416-1421

Abstract

Pemilihan Umum merupakan sebuah proses demokratis untuk menentukan arah kebijakan negara dalam beberapa tahun ke depan melalui pemilihan para pemimpin dan wakil rakyat. Sistem pemilihan pemilu serentak di seluruh wilayah Indonesia dikeluhkan oleh banyak pihak. Untuk memenuhi rencana program kerja dan anggaran pemliu tahun 2023, KPU pusat memberikan mandat untuk seluruh anggota KPU agar wajib melaksanakan pelayanan selama 24 jam yang dinamakan “KPU Integritas 24 Jam” sebagai bentuk pelayanan KPU untuk stakeholder demi kelancaran dan ketepatan penyelenggaraan pemilu. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana dampak dari penerapan pelayanan KPU selama 24 jam terhadap kinerja, kesehatan diri dan mental anggota KPU. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara, diskusi terfokus dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan integritas KPU melayani 24 jam memberikan dampak diantaranya kesehatan personil mengalami penurunan, mental personil yang terkadang tidak baik, namun bisa teratasi karena adanya support dari atasan, terbentuk loyalitas dan disiplin serta memiliki tanggung jawab yang tinggi pada masing-masing individu.
PEMIIHAN UMUM BUPATI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT BERSIH TANPA MONEY POLITICS PADA TAHUN 2020 Ahdia Pajrin
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1042-1046

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pencegahan Money Politik pada pemilihan Bupati di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian sosiologis atau empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitiaan ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukan bahwa pengawasan Bawaslu belum berjalan dengan efektif karena masih terdapat pelanggaran terkait praktek Money Politik pada pemilihan Bupati. Bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu dengan cara melaksanakan pengawasan langsung dan tidak langsung melalui kegiatan sosialisasi dan patroli pencegahan Money Politik. Hambatan yang di alami Bawaslu dalam pencegahan Money Politik yaitu terdapat celah pada regulasi yang dapat melolosakan pelaku dari jeratan undang-undang, terdapat kesulitan dalam proses pembuktian praktek politik uang oleh bawaslu, Kurangnya kesadaran dan kerja sama masyarakat dalam pencegahan praktek politik uang. Jumlah panwaslu desa yang sangat sedikit yaitu 1 orang sehingga sulit untuk menjangkau seluruh wilayah desa. Panwaslu yang tidak semuanaya berlatar belakang sarjana hukum. Model pengawasan yang efektif yaitu Memperketat pengawasan dengan cara menambah anggota panwaslu Kelurahan/desa, memperkuat aturan hukum melalui sanksi pidana dan administratif, meningkatkan kapasitas dan efektifitas lembaga pemerintahan (Infrastruktur dan Suprastruktur) dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya money politik.
PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN DALAM MENGUPAYAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN CIKARANG UTARA KABUPATEN BEKASI Velia Ulfah; Haura Atthahara; Rachmat Ramdani
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1345-1348

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi oleh upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin. Maka dari itu penelitian ini bertujuan dalam menganalisa dan menjelaskan gambaran pelaksanaan program beras rumah tangga miskin atau raskin di Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Raskin atau beras untuk rumah tangga miskin merupakan program bantuan beras bersubsidi dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau rumah tangga sasaran. Berdasarkan pengamatan dalam penelitian menggunakan metode kualitatif menyebutkan bahwa masih banyak ditemui hambatan yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Program Raskin tersebut. Diantaranya yaitu karena program ini tidak tepat sasaran, kualitas beras raskin tidak layak untuk dikonsumsi, tidak meratanya dalam pembagian Raskin, kurangnya sosialisasi, kurangnya pengawasan dari pihak instansi Pemerintah dan ataupun para pelaksana yang terkait di lapangan.
PERLUASAN KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI PERKARA ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD Asnita Tresia Sitompul; Tundjung Herning Sitabuana
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1557-1565

Abstract

Dalam ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak menyebutkan kewenangan mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dan juga tidak mengatur mengenai ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). Akibat pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Pengadilan Tata Usaha Negara memperoleh kewenangan penuh atas yurdiksi Pengadilan Negeri dalam pergeseran paradigma tentang kewenangan memutus perkara yang menyangkut perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Adapun penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui perluasan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara Onrechmatige Overheidsdaad. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji baik hukum yang tertulis dalam kitab maupun hukum yang telah diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder yang didapatkan melalui wawancara, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya peralihan kewenangan absolut atas perkara Onrechmatige Overheidsdaad yang semula merupakan kewenangan Pengadilan Negeri menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
STRATEGI PENGEMBANGAN DESA TERTINGGAL OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG Haridotama Haridotama; Ari Darmastuti
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1243-1252

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis proses pengembangan inovasi pelayanan publik terpadu dalam program "Ronda" dengan menggunakan teori proses pengembangan inovasi aja Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung yang tertera dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, persentase jumlah Desa Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Lampung Tahun 2021 masih terdapat 128 Desa tertinggal yang mesti dientaskan, itu artinya masih terdapat permasalahan Desa Tertinggal di Provinsi Lampung. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan Pengembangan Desa Tertinggal di Provinsi Lampung. Teori yang digunakan adalah teori Strategi Pengembangan dengan empat tahapan didalamnya yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah melaksanakan Perencanaan sebagai fasilitator Pengembangan Desa Tertinggal dengan merencanakan Program/Kegiatan berdasarkan masing-masing Tugas Fungsi Bidang untuk mengatasi permasalahan Desa Tertinggal. Selain itu Pengorganisasian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah membentuk Bidang sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung No.56 Tahun 2019 dan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing.  Penggerakan Program/Kegiatan dalam Pengembangan Desa Tertinggal dilakukan oleh seluruh Bidang Kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Provinsi Lampung serta Stakeholder terkait lainnya dengan cara berkolaborasi. Kemudian pengawasan dilakukan dengan mengevaluasi setiap kegiatan pada saat pembinaan atau monitoring, tetapi sesuai hasil pengamatan peneliti masih adanya kekurangan sehingga apa yang sudah dikerjakan belum memiliki hasil maksimal, selain itu yang menjadi tolok ukur Pengawasan adalah Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Lampung.

Page 128 of 393 | Total Record : 3927

 126   127   128   129   130 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2026): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 12 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 11 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 9 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 8 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 7 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 6 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 5 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 4 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 3 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 2 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 1 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 10 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 9 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 8 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 7 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 6 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 5 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 4 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 3 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 2 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 1 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 12 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 11 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 10 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 9 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 8 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 7 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 10 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 9 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 8 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 7 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 6 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 5 (2022): NUSANTARA :Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 4 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 3 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 2 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 1 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 8 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 7 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 6 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 5 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 4 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 2 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 1 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 4 (2020): (SI) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 3 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 2 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 1 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 3 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 2 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 1 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 5, No 1 (2018): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 4, No 1 (2018): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 3, No 1 (2017): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 1, No 2 (2017): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 1, No 1 (2016): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial More Issue