NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial adalah suatu jurnal multidisiplin yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Secara khusus jurnal menaruh perhatian, namun tidak hanya terbatas, pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora termasuk politik, hukum dan ekonomi; pembangungan ekonomi dan perubahan sosial termasuk di dalamnya antara lain pokok-pokok persoalan tentang gender, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial dan pemerintahan dan sistem pengetahuan lokal
Articles
3,927 Documents
PENGARUH TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP MINAT MUZAKKI PADA DOMPET DHUAFA WASPADA PROVINSI SUMATERAN UTARA
Indah Pratiwi;
Isra Hayati
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1047-1053
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh transparansi pengelolaan zakat terhadap minat muzakki pada Dompet Dhuafa Waspada Provinsi Sumatera Utara. Dalam suatu lembaga sangat dibutuhkan transparansi dalam pengelolaan zakat sehingga menimbulkan kepercayaan muzakki untuk selalu berzakat di dalam lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana penelitian ini menggunakan angket sebagai alat pengumpulan data yang di bagikan langsung ke muzakki Dompet Dhuafa Waspada Medan, dan teknik analisi data menggunakan SPSS. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel Indevenden (transparansi) sedangkan variabel dependen (minat muzakki). Jumlah sampel dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh terhadap minat muzakki ditunjukkan oleh nilai thitung yang lebih besar dari pada ttabel yaitu nilai thitung  sebesar 4,717 > ttabel 1,987 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Transparansi berpengaruh positif terhadap minat muzakki. Â
STUDI KOMPARATIF PENERAPAN CSR PADA INDUSTRI PERBANKAN DAN PERUSAHAAN ENERGI DI INDONESIA
Alcander Alonzo
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1349-1357
Tujuan dari paper ini adalah untuk membandingkan pelaksanaan kedua industri, yaitu industri perbankan dan industri perusahaan energi di Indonesia yang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Elkington yaitu prinsip Triple Bottom Line (Profit, People, and Planet) . Riset ini menggunakan studi literatur dengan metodologi kualitatif. Peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian prinsip CSR yang diimplementasikan oleh industri di dua bank daerah yang berada di Indonesia. Sedangkan, peneliti menemukan kesesuaian dengan prinsip 3P pada pelaksanaan CSR di industri energi di Indonesia. Penelitian ini harapannya dapat memberikan kontribusi untuk menjadi evaluasi bersama bagi keberlangsungan CSR yang ada di industri-industri lainnya.
KEPATUHAN (OBEDIENCE)TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN PADA REMAJA PASCA PANDEMI COVID-19
Uke Khairunnisa;
Rinaldi Rinaldi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1566-1574
Kehidupan manusia setelah adanya pandemi Covid-19 telah berubah. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam adaptasi kebiasan baru menjadi salah satu cara untuk menghambat penularan dan melindungi diri dari ancaman Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan gambaran terkait alasan individu menilai dirinya patuh terhadap protokol kesehatan. Metode dalam penelitian ini berupa kualitatif survei dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka (open-ended questions), populasi penelitian yaitu remaja yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Peneliti menggunakan sampel sebanyak 271 orang subjek dengan kuisioner yang berisi pertanyaan dianalisis dengan menggunakan analisis tematik. Hasilnya menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan remaja dalam mengaplikasikan protokol kesehatan pada masa pasca pandemi Covid-19. Alasan remaja menilai bahwa dirinya memiliki kepatuhan adalah persepsi, mengabaikan petunjuk Covid-19, faktor situasional dan inkonsistensi.
PENYELESAIAN SENGKETA HAK GUNA USAHA ANTARA MASYARAKAT DESA CIMASKARA KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN CIANJUR DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Yana Kuspiana;
Hayatun Hamid;
ursita i Ayu Gandar;
bah Ruskawan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i2.2023.1001-1016
Negara republik Indonesia merupakan negara yang memiliki tujuan untuk memebrikan kesejahteraan kepada masyarkat, salah satu bentuk pengimplementasian untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat adalah dengan memberlakukan peraturan yang terkait dengan masalah pertanahan. Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria adalah hal-hal yang berkaitan dengan Hak Guna Usaha. Pemberian Hak Guna Usaha memiliki tujuan agar sebidang tanah yang dimiliki oleh negara dapat lebih produktif, namun dalam realitanya Pemberian Hak Guna Usaha oleh pemerintah Kepada Badan usaha Milik Negara seringkali menimbulkan Konflik dengan masyarakat setempat apabila tanah yang menjadi objek Hak Guna Usaha tersebut ditelantarkan oleh BUMN. Hal inilah yang terjadi di Desa Cimaskara Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian inia dalah metode deskriptif analisis dan metode pendekatannya menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa ada beberapa mekanisme yang dapat ditempuh oleh masyarkat terkait sengketa Hak Guna Usaha dengan BUMN yaitu dengan melakukan gugatan ke pengadilan atau dengan mengajukan Pembatalan HGU kepada Badan Pertanahan Nasional kemudian apabila HGU yang dipegang oleh BUMN tersebut ditelantarkan maka HGU atas tanah dapat dicabut.
POLA REKRUTMEN PDI-PERJUANGAN DALAM KANDIDASI CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020
Harjuno Saputro;
Robi Cahyadi Kurniawan;
Bendi Juantara
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1253-1264
Penetapan kandidat calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Pesawaran yang diutus oleh PDI-Perjuangan memperlihatkan perbedaan yang terjadi antara regulasi partai dan keadaan lapangan yang memperlihatkan kemungkinan terjadinya permainan di dalam penetapan kandidat calon bupati dan calon wakil bupati Kabuipaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran mempunyai kader yang memiliki loyalitas tinggi terhadap PDI-Perjuangan yang merupakan Ketua DPC pada saat itu tetapi tidak mendapatkan rekomendasi dari PDI-Perjuangan dalam kompetisi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Tujuan penelitian ini ialah untuk mngetahui Pola Rekrutmen PDI-Perjuangan dalam kandidasi calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2020. Teori di dalam penelitian ini tahapan rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Syamsuddin Haris (2005:44) dan pola rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Nazaruddin Syamsudin dalam Hesel Nogi Tangkilisan (2003:189). Metode penelitian ini ialah kualitatif pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam tahapan rekrutmen dari penjaringan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati sampai dengan penetapan calon bupati dan calon wakil bupati terdapat dua pola rekrutmen yang digunakan PDI-Perjuangan dalam tahapan rekrutmen ini. Di tahap penjaringan sampai tahap penyaringan PDI- perjuangan menggunakan mekanisme pola rekrutmen terbuka namun pada tahap penetapan calon PDI-Perjuangan menggunakan mekanisme pola rekrutmen tertutup.
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA ASING DALAM PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA
Yosia Clementino Moningka;
Gunardi Lie;
Moody Rizqy Syailendra
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1477-1487
Pada tahun 2022, Pemerintah dan DPR mengesahkan Perppu No2. Tahun 2022 Cipta Kerja sebagai respons terhadap fenomena stagflasi yang memaksa untuk dilakukan reformasi struktural yang bijaksana agar dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan iklim investasi. Salah satu ketentuan yang diubah dalam Perppu Cipta Kerja adalah ketentuan terkait penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi di bidang tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia. Untuk itu, perlindungan terhadap tenaga kerja asing diperlukan untuk mencegah pengusaha atau pemberi kerja melakukan pelanggaran terhadap mereka. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing paska pengesahan Perppu Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan guna meneliti bahan hukum primer dan sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Dari hasil pembahasan didapatkan bahwa tenaga kerja asing telah dilindungi dan mendapatkan kepastian hukum berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan Perppu Cipta Kerja melalui rencana penggunaan tenaga kerja asing yang diizinkan oleh Menteri terkait. Namun, terdapat limitasi dalam penggunaan tenaga kerja asing dimana pemberi kerja haruslah mengutamakan tenaga kerja anak bangsa terlebih dahulu ketimbang tenaga kerja asing. Selain itu, terdapat tantangan dalam penggunaan tenaga kerja asing yang harus diperhatikan, yakni era globalisasi dan supply chain antar negara.
ANALISIS DAMPAK KETERLAMBATAN PEMBAYARAN GAJI BADAN ADHOC TERHADAP KINERJA PADA TAHAPAN COKLIT PEMILU 2024 (STUDI PADA BADAN ADHOC DI WILAYAH KERJA KPU KABUPATEN LEBONG)
Etro Jaya Sinaga;
Tabah Maryanah
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1157-1165
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keterlambatan pembayaran gaji adhoc terhadap kinerja pada tahapan Coklit Pemilu 2024. Penelitian dilakukan pada Badan Adhoc di Wilayah Kerja KPU Kabupaten Lebong. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji memiliki dampak besar terhadap kinerja pada tahapan Coklit Pemilu 2024. Dampak ini terlihat dari rendahnya standar kuantitas dan kualitas produksi hasil Coklit yang telah dilakukan, serta kehadiran anggota badan Adhoc yang tidak stabil pada rapat-rapat evaluasi dan kegiatan coklit lainnya. Indikator efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang telah diselesaikan juga menunjukkan bahwa terlambatnya pembayaran gaji menyebabkan kinerja badan Adhoc tidak optimal. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji tidak berdampak pada ketepatan waktu penyelesaian hasil akhir Coklit yang disebabkan adanya ancaman Pidana Pemilu. Oleh karena itu, disarankan agar pembayaran gaji Adhoc dilakukan secara tepat waktu agar kinerja pada tahapan Coklit Pemilu 2024 dapat optimal. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi KPU Kabupaten Lebong dalam mengoptimalkan kinerja badan Adhoc pada tahapan Coklit Pemilu 2024.
PENGARUH PERSEPSI DAN KEMAMPUAN LITERASI DIGITAL TERHADAP KOMPETENSI PEDAGOGIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 PADA GURU MATA PELAJARAN IPS SMP DI KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN PELAJARAN 2021/2022
Heri Purnomo
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1075-1085
Revolusi industri 4.0 merupakan suatu fenomena bahkan menjadi suatu tantangan baru yang harus dihadapi pemerintah untuk mendesain sistem pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan “pasar†di masa depan., dimana pembelajaran dapat dilakukan secara lebih mudah, lebih menyenangkan, efektif serta efisien. Lembaga atau sekolah yang tidak segera melakukan adaptasi dengan perubahan yang terjadi akan tertinggal. Di sini, sekolah sangat perlu menyiapkan guru yang berkompetensi sesuai dengan kebutuhan revolusi industri 4.0. Literasi digital merupakan salah satu kompetensi penting dalam memenuhi kebutuhan revolusi industri 4.0. (Wulandari & Trihantoyo, 2020). Sayangnya, kemampuan literasi digital yang sebenarnya sangat menunjang kompetensi pedagogik guru masih sangat minim. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap ketua MGMP mata pelajaran IPS se-Kabupaten Tulungagung diketahui bahwa mayoritas pembelajaran belum digitalisasi atau masih textbook dan usia dari bapak/ibu guru mata pelajaran IPS sudah di atas 50 sehingga penguasaan IT-nya sangatlah kurang. Terlebih lagi di masa pandemi covid-19 seperti saat ini, sangatlah jelas terlihat adanya keterkaitan antara literasi digital dengan keberhasilan pembelajaran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) adakah pengaruh persepsi terhadap kompetensi pedagogik, 2) adakah pengaruh kemampuan literasi digital terhadap kompetensi pedagogik, 3) adakah pengaruh persepsi dan kemampuan literasi digital secara bersama-sama terhadap kompetensi pedagogik di era revolusi industri 4.0 pada guru mata pelajaran IPS SMP di Kabupaten Tulungagung Tahun Pelajaran 2021-2022?Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan angket. Analisis data yang digunakan adalah analisis t-test dan uji F. Uji-t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dan uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen, yaitu persepsi (X1) dan kemampuan literasi digital (X2) terhadap kompetensi pedagogik di era industri 4.0 pada guru IPS (Y).Dari uji-t diketahui nilai Sig. (2-tailed) sebesar 9.176, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Hα1 diterima dan disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara persepsi terhadap kompetensi pedagogik guru di era industri 4.0. Dari uji-t juga diketahui nilai Sig. (2-tailed) sebesar 2.289, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Hα2 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan literasi digital terhadap kompetensi pedagogik guru di era industri 4.0. Berdasarkan tabel output ANOVAa (Analisis Regresi Linier Berganda), diketahui nilai Sig. adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0.05. Selain itu juga diketahui nilai Fhitung adalah sebesar 44.846 lebih besar dari nilai Ftabel 3.06. Sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain ada pengaruh antara persepsi dan kemampuan literasi digital terhadap kompetensi pedagogik di era revolusi industri 4.0 pada guru mata pelajaran IPS SMP di Kabupaten Tulungagung Tahun Pelajaran 2021/2022.
KONSTRUKTIVISME SEBAGAI PENDEKATAN UNTUK MEMAHAMI POLITIK DUNIA
Fatihah Rizkiyah;
Endro Legowo;
Abdul Rivai Ras;
Pujo Widodo;
Herlina Juni Risma Saragih
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1389-1395
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konstruktivisme sebagai salah satu pendekatan dalam Hubungan Internasional yang berguna untuk memahami politik dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan studi Pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konstruktivisme telah menjadi pendekatan yang kokoh untuk memahami politik dunia. Konstruktivisme dalam hubungan internasional muncul pertama kali pada tahun 1980-an, muncul pada periode pasca Perang Dingin yang dapat menjelaskan akhir damai Perang Dingin dan memberikan pengembangan penjelasan yang lebih beragam bagi fenomena internasional kontemporer. Politik internasional atau politik dunia adalah hasil dari suatu konstruksi sosial, yakni agen dan struktur saling mempengaruhi menghasilkan perubahan sosial politik dan struktur ideasional sama pentingnya dengan struktur material adalah asumsi dasar konstruktivisme. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan konstruktivisme memperluas lingkup dan unit analisis studi hubungan internasional, konstruktivisme dalam memahami politik dunia memiliki kekuatan gagasan, norma dan nilai dalam membentuk politik dunia, bahwa anarki adalah hasil konstruksi negara bersifat konfliktual atau kooperasi tergantung pada negara pembuat keputusan.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA
Syahril Syahril
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.499-509
Penangguhan penahanan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana, adalah pelaksanaan pemberian jaminan baik berupa orang atau uang telah terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, Apakah pertimbangan hakim dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap terdakwa .Metode yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (library reseaech) dan lapangan (field research), dengan pengumpulan data dilakukan dengan interview (wawancara) dan studi dokumentasi.           Data penelitian diperoleh berdasarkan metode induksi dan deduksi. Maka dapat diperoleh hasil bahwa Jika dilihat dari apa yang berkembang dalam praktek pemberian jaminan penangguhan penahanan kiranya belum sesuai seperti yang ditentukan dalam ketentuan pasal 31 ayat (1) KUHAP, akan tetapi pelaksanaannya masih ketentuan pasal 31 ayat (1) KUHAP, akan tetapi pelaksanaannya masih berjalan menurut kebiasaan yang berkembang selama ini. Kemudian dalam menentukan dapat tidaknya permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan yang diajukan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang melakukan penahanan, ternyata aparat penegak hukum sendiri masih berpedoman kepada penafsiran yang bersifat subyektif