Garuda - Garba Rujukan Digital

Pelaksanaan Haji Bagi Wanita Yang Menjalani Masa Iddah Perspektif Fiqh Hanafi Dan Fiqh Asy-Syafi’i Betawi, Usman
Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol 2, No 1 (2024)
Publisher : Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Haji adalah mendatangi ka’bah untuk beribadah kepada Alah dengan syarat dan rukun serta pada waktu tertentu. Ada juga yang mendefenisikan bahwa haji adalah berziarah ke tempat tertentu, pada waktu tertentu dan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Sedangkan iddah adalah masa yang ditetapkan syari’at terhadap perempuan sesudah terjadinya perceraian atau di tinggal mati oleh suaminya agar menahan diri untuk menikah kembali sampai selesainya masa iddah tersebut. Haji adalah ibadah yang secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Seseorang yang sudah memenuhi syarat haji diwajibkan untuk menjalankan ibadah tersebut, maka dari itu setiap tahun ke tahun ibadah haji ini mengalami kenaikan secara drastis yang mengakibatkan seorang calon jamaah haji harus bersabar menunggu antrian pemberangkatan haji. Sehingga hal ini membuat calon jamaah haji khususnya wanita yang sedang mengalami masa iddah bingung dikarenakan di satu sisi ia harus menunda keberangkatan hajinya atau melanjutkannya. Tujuan penelitian ini adalah supaya mengatahui boleh atau tidaknya seorang wanita berangkat haji pada masa iddah. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis normatif yang bersifat komparatif. Menurut fiqh Hanafi bahwa wanita yang pada masa iddah tidak boleh berangkat haji dikarenakan seorang wanita tidak boleh berangkat haji tanpa adanya mahram. Sedangkan menurut fiqh Asy-Syafi’i wanita tersebut boleh berangkat haji karena wanita boleh berangkat dengan rombongan wanita lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa jamaah haji wanita Indonesia boleh melaksanakan ibadah haji apabila khawatir tidak dapat melaksanakannya di waktu yang akan datang berdasarkan perspektif fiqh Asy-Syafi’i.

Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan No 215/Pdt.P/2020/Pa.Mdn) Nst, Rusli Halil
Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol 2, No 1 (2024)
Publisher : Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas dispensasi nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, dengan fokus pada Analisis Putusan No. 215/Pdt.p/2020/PA.Mdn. Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak di bawah umur adalah 21 tahun, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan batas usia anak di bawah 18 tahun. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak melarang pernikahan usia anak, Kompilasi Hukum Islam membolehkan dispensasi nikah jika calon mempelai di bawah usia 21 tahun dan mendapat izin orang tua. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan hukum dispensasi nikah menurut kedua regulasi tersebut dan mempertimbangkan putusan Pengadilan Agama Medan No. 215/Pdt.p/2020/PA.Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak tidak secara langsung mengatur dispensasi nikah, namun Pasal 26 butir (c) menekankan pentingnya pencegahan perkawinan usia anak. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam membenarkan dispensasi nikah dengan persetujuan orang tua. Dalam putusan No. 215/Pdt.p/2020/PA.Mdn, hakim hanya mempertimbangkan Kompilasi Hukum Islam tanpa merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dari putusan pengadilan dan wawancara, serta data sekunder dari studi pustaka.

Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Fatriadi Ruslan dalam Kasus Peredaran Narkotika di Mataram (Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Mt) Al Fajar, Muhammad Din; Lubis, Anggi Rahmadina; Sebayang, Blesscherise; Gultom, Dina Sarahani; Diva, Kanaya Salsha; Dalimunthe, Nabila Alya Safwana; Rumahorbo, Noya Callista
Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol 2, No 1 (2024)
Publisher : Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract:Narcotics trafficking is a serious problem faced by many countries, including Indonesia, with detrimental impacts on individual physical and mental health as well as social and economic stability. Abuse of narcotics, especially Class I narcotics such as methamphetamine (shabu), not only causes dependence and mental disorders, but also becomes the main commodity in the illegal narcotics trade. The Indonesian government, through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, has regulated strict sanctions for perpetrators of narcotics abuse and distribution. A case study in the Karang Bagu neighborhood, Mataram, shows the active role of the community in eradicating narcotics trafficking through collaboration with the police, who succeeded in uncovering methamphetamine transactions by the suspect Fatriadi Ruslan. Strict law enforcement, such as the application of Article 112 paragraph (1) in this case, is expected to be able to provide a deterrent effect and reduce the number of narcotics trafficking in Indonesia.Keywords: Narcotics distribution, methamphetamine (shabu), law enforcement. AbstrakPeredaran narkotika merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia, dengan dampak yang merugikan kesehatan fisik dan mental individu serta stabilitas sosial dan ekonomi. Penyalahgunaan narkotika, khususnya narkotika Golongan I seperti metamfetamin (sabu), tidak hanya menimbulkan ketergantungan dan gangguan mental, tetapi juga menjadi komoditas utama dalam perdagangan narkotika ilegal. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur sanksi ketat bagi pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Studi kasus di Lingkungan Karang Bagu, Mataram, menunjukkan peran aktif masyarakat dalam memberantas peredaran narkotika melalui kerja sama dengan aparat kepolisian, yang berhasil mengungkap transaksi sabu oleh tersangka Fatriadi Ruslan. Penegakan hukum yang tegas, seperti penerapan Pasal 112 ayat (1) dalam kasus ini, diharapkan mampu memberikan efek jera dan menurunkan angka peredaran narkotika di Indonesia.Kata kunci : Peredaran narkotika, Metamfetamin (sabu), Penegakan hukum.

Analisis Kedudukan Hak Anak Luar Kawin Terhadap Ayah Biologisnya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010 Dan Fiqh As-Syafi’i Rangkuti, Afifah
Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol 2, No 1 (2024)
Publisher : Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya. Mazhab Syafi' berpendapat bahwa anak yang lahir di luar nikah adalah seorang ajnabiyyah atau orang asing, karena anak tersebut tidak dapat dihibahkan dan juga tidak berhak atas ayah biologisnya, namun pasca keluarnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010, hubungan hukum bagi anak luar kawin dengan ayah Biologisnya di Indonesia memiliki sisi jelas hal ini terlihat dari amar Putusan MK yang mengatakan hubungan keperdataan anak luar kawin bukan hanya memilik hubungan keperdataan dengan ibunya saja akan tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah bilogisnya sepanjang anak luar kawin dan ibu dari anak luar kawin dapat membuktikan ayah biologisnya dengan tes DNA. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual artikel ini akan mengulas tentang persoalan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, artinya mempunyai kekuatan hukum untuk selama-lamanya setelah dikeluarkan. Secara umum, tidak ada upaya hukum yang tersedia terhadap Keputusan tersebut, artinya anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan ayah bilogisnya sepanjang kawin dapat membuktikan ayah biologisnya dengan tes DNA.

Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Media Sosial Fikri, Muhammad Rausyan; Panjaitan, Amin Rahmad; Anggraini, Anggi Egi
Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol 3, No 1 (2025)
Publisher : Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The issue of child exploitation is on the rise, along with the increasing cases of child exploitation on digital platforms. This research aims to analyze the forms of child exploitation that occur, as well as the available legal protection efforts. Based on data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), around 60% of cases of sexual exploitation and child labor involve social media, showing that technology can be a means of abuse. (muslem 2022). In the legal context, Law No. 35/2014 on Child Protection regulates children's rights to protection from all forms of exploitation, both economic and sexual. Every child has the right to be protected from actions that are detrimental to their physical and mental development. (harahap 2024). Indonesian Child Protection Commission (KPAI) Commissioner Ai Maryati Solihah conveyed KPAI's findings on child victims of exploitation and child labor from January to April 2021. According to her, in 2020 alone the criminal act of trafficking in persons (TPPO) and exploitation reached 149 cases. The details are 28 cases of trafficking, 29 cases of child prostitution, 23 cases of commercial sexual exploitation of children (ESKA), 54 victims of child labor, 11 cases of illegal adoption, and 4 cases of children involved in TPPO. (KPAI 2021) Keywords: Legal Protection, Child Exploitation, Social Media. Abstrakuntuk menganalisis bentuk-bentuk eksploitasi anak yang terjadi, serta upaya perlindungan hukum yang tersedia. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sekitar 60% kasus eksploitasi seksual dan pekerja anak melibatkan sosial media, menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi sarana penyalahgunaan. (muslem 2022). Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Setiap anak berhak dilindungi dari tindakan yang merugikan perkembangan fisik dan mental mereka. (harahap 2024). Omisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah mengungkapkan temuan KPAI mengenai anak-anak yang menjadi korban eksploitasi dan pekerja anak dari Januari hingga April 2021. Ia menyatakan bahwa pada tahun 2020, jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi mencapai 149 kasus. Rincian kasus tersebut mencakup 28 kasus perdagangan, 29 kasus prostitusi anak, 23 kasus eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), 54 anak sebagai korban pekerja, 11 kasus adopsi ilegal, dan 4 kasus anak yang terlibat dalam TPPO. (KPAI 2021) Kata kunci : Perlindungan Hukum, Eksploitasi Anak, Sosial media.

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah Harahap, Hasbiah Tunnaim; Br. Bangun, Dea Nurul Ela putri; Tanjung, Rima Rahmayani
Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol 3, No 1 (2025)
Publisher : Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract:The rise of violence against children causes a decrease in the quality of a child's self-confidence. The author's aim is to find out the implementation of Maqashid Syariah in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. By using normative juridical research methods. The results of this research are that violence is a physical act that results in injury, disability or suffering for someone, in this case the application of Maqashid Syariah in Law Number 35 of 2014 concerning child protection includes Hifzh al-Din (maintaining Religion), namely in the freedom to Choose Religion there is in article 6, Hifzh al-Nafs (maintaining the soul) in Child Care is found in article 7, Hifzh al-Aql (maintaining reason) in Protection of education is found in article 9, Hifzh al-Nasl (maintaining lineage or descendants), Hifz al-Mal (Protection of property). These 5 forms of protection are primary human needs. Keywords: Child; Impelentation; Violence; Maqashid Sharia; Legal Protection AbstrakMaraknya kekerasan terhadap anak menyebabkan menurunnya kualitas percaya diri seorang anak. Tujuan penulis untuk mengetahui implementasi Maqashid Syariah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah, kekerasan merupakan perbuatan fisik yang mengakibakan luka cacat atau penderitaan bagi seseorang, dalam hal ini penerapan Maqashid Syariah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mencakup Hifzh al-Din (memelihara Agama) yaitu dalam kebebasan Memilih Agama terdapat pada pasal 6, Hifzh al- Nafs (memelihara jiwa) dalam Pengasuhan Anak terdapat pada pasal 7, Hifzh al – Aql (memelihara akal) dalam Perlindungan pendidikan terdapat pada pasal 9, Hifzh al-Nasl (memelihara nasab atau keturunan), Hifz al-Mal (Perlindungan harta benda). 5 bentuk perlindungan tersebut merupakan kebutuhan primer manusia. Kata kunci : Anak; Impelementasi; Kekerasan; Maqashid Syariah; Perlindungan Hukum

Pelaksanaan Hukum Cambuk Sebagai Hukuman Ditinjau Berdasarkan Filsafat Hukum Islam Lubis, Syaddan Dintara; Ananda, Faisar; Nurasiah, Nurasiah
Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol 3, No 1 (2025)
Publisher : Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This study aims to examine the implementation of caning punishment reviewed based on Islamic legal philosophy, as in Islam caning punishment is a punishment for perpetrators of criminal acts where the aim is to provide a deterrent effect for the perpetrators of the crime, the formulation of the problem in this study is how is the implementation of caning punishment in Aceh? And how is the implementation of caning punishment reviewed from Islamic legal philosophy, the research method used in this study is normative legal research. The results of this study are Caning punishment in the review of Islamic legal philosophy can be seen from various perspectives that include the values of justice, welfare, and the main purpose of the application of the punishment itself. In Islam, the law has a very strong basis both in the Qur'an and the hadith, which emphasizes the balance between justice and mercy. Caning punishment, which is included in the category of hudud (punishment clearly stated in the text of the sharia), serves to enforce religious rules while providing a deterrent effect on perpetrators of crimes.Kata Kunci: Hukum Cambuk, Hukuman, Filsafat Hukum Islam Keywords: Caning law, punishment, Islamic legal philosophy

Transgender Dalam Kacamata Hukum Waris, Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Adat Minangkabau Damanik, Wahda Hilwani; Muwafikka, Anna; Anggraini, Anggi Egi
Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol 3, No 1 (2025)
Publisher : Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Transgender individuals often face challenges in claiming inheritance rights due to legal and cultural perceptions of gender identity. This study aims to examine how Islamic law and Minangkabau customary law regulate inheritance rights for transgender people. The research uses normative and sociological approaches, analyzing legal texts and conducting interviews with religious and traditional leaders. In Islamic law, transgender individuals may be entitled to inheritance if their gender status is clearly recognized both legally and medically. On the other hand, Minangkabau customary law, which follows a matrilineal system, allows transgender individuals to inherit movable property (pusaka rendah) if they conform to female social roles, but denies them access to ancestral property (pusaka tinggi). The findings indicate that both legal systems still lack comprehensive protection and recognition for transgender individuals in matters of inheritance. Therefore, reinterpretation and reform are needed to ensure fair and inclusive inheritance rights that reflect the social realities of today. Keywords: transgender, inheritance law, Islamic law, Minangkabau

ANALISIS QAWA’ID FIQHIYYAH TERHADAP MASALAH RUJU DAN ILA’ Zikri, Muhammad; Adly, Muhammad Amar; Firmansyah, Heri
Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol 3, No 1 (2025)
Publisher : Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to examine the qawāʿid fiqhiyyah (Islamic legal maxims) related to two significant issues in Islamic family law: rujūʿ (reconciliation) and īlā’ (a husband’s oath of abstinence). Rujūʿ refers to the husband’s right to reconcile with his wife after pronouncing a revocable divorce (ṭalāq rajʿī) during the waiting period (ʿiddah), while īlā’ refers to a husband's oath to abstain from marital relations with his wife for a certain period, which may lead to divorce if it exceeds four months without fay’ (the act of breaking the oath). This research employs a normative legal approach using the statute method, analyzing legal provisions derived from the Qur’an, Hadith, and the views of classical Islamic jurists. The findings indicate that both rujūʿ and īlā’ are firmly rooted in Islamic primary sources and are systematically explained through Islamic legal maxims. The maxim related to rujūʿ asserts that reconciliation is a continuation of a valid marriage contract and does not require a new contract, provided it occurs within the prescribed ʿiddah period. Meanwhile, the maxim concerning īlā’ establishes that the oath of abstinence has a legal limit of four months and is nullified by the husband’s resumption of conjugal relations (fay’). Islam regulates both matters in a balanced manner to preserve marital harmony and protect the rights of women. With proper understanding of the relevant legal maxims, cases involving rujūʿ and īlā’ can be resolved justly, in line with the overarching objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharīʿah).Keywords: Qawa’id Fiqhiyyah, Reconciliation, Oath of AbstinenceAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji kaidah-kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan dua isu penting dalam hukum keluarga Islam, yaitu rujuk dan ila’. Rujuk merupakan hak suami untuk kembali kepada istrinya yang telah dijatuhi talak raj‘i selama masa iddah, sedangkan ila’ adalah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu, yang dapat berujung pada perceraian jika melampaui empat bulan tanpa adanya tindakan fay’. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode statute approach, yaitu mengkaji ketentuan hukum berdasarkan nash Al-Qur’an, hadis, dan pendapat para ulama fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua permasalahan ini memiliki dasar hukum yang kuat baik dari Al-Qur’an maupun hadis Nabi ﷺ, serta dijelaskan secara sistematis dalam kaidah-kaidah fiqhiyyah. Kaidah tentang rujuk menegaskan bahwa rujuk merupakan bentuk kelanjutan dari akad nikah yang sah dan tidak memerlukan akad baru, selama dilakukan dalam masa iddah. Sedangkan kaidah tentang ila’ menjelaskan bahwa sumpah untuk tidak menggauli istri memiliki batas maksimal empat bulan, dan dapat gugur dengan tindakan fay’. Islam mengatur keduanya secara proporsional demi menjaga keutuhan rumah tangga dan melindungi hak-hak perempuan. Dengan pemahaman kaidah yang tepat, penyelesaian perkara rujuk dan ila’ dapat diterapkan secara adil, sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah.Kata Kunci: Qawāʿid Fiqhiyyah, Rujuk, Ila’

PRAKTIK MAHAR SELAIN BENDA: PERSPEKTIF USHUL FIQH TERAPAN Nasution, Muhammad Hasan; Yuslem, Nawir; Khairi, Nispul
Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab Vol 3, No 2 (2025): AL MUQARANAH : JULI
Publisher : Al-Muqaranah : Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract:This research examines the application of non-material mahr (dower) in Islamic law through the lens of usul al-fiqh (Islamic legal theory). Mahr, as a mandatory gift from the groom to the bride in a marriage contract, is not limited to tangible assets but may also take the form of non-material benefits, such as the recitation or teaching of the Qur'an or a spiritual commitment. In contemporary Muslim communities, particularly among those who prioritize religious values and simplicity in marriage, the practice of non-material mahr has become increasingly accepted. This study employs a normative qualitative method with a juridical-theological and usul fiqh approach, using descriptive-analytical techniques based on primary sources (the Qur’an, Hadith, classical and contemporary Islamic legal texts) and secondary sources (scholarly journals and field observations). The findings indicate that non-material mahr is legally valid in Islamic jurisprudence, provided it brings benefit (maslahah), is mutually agreed upon, and does not contradict Islamic legal principles. From the perspective of usul al-fiqh, concepts such as maslahah mursalah, istihsan, and ‘urf justify and strengthen the permissibility and social relevance of non-material mahr. This form of mahr offers a practical and spiritually meaningful solution to modern marital challenges while aligning with the objectives of Islamic law (maqasid al-shari‘ah). Keywords: Mahr Non material, Usul al-Fiqh, Maslahah, Istihsan, ‘Urf Abstrak:Penelitian ini mengkaji penerapan mahar nonmateri dalam hukum Islam melalui sudut pandang ushul fiqh (teori hukum Islam). Mahar, sebagai pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita dalam suatu akad nikah, tidak terbatas pada harta berwujud, tetapi juga dapat berupa manfaat nonmateri, seperti pembacaan atau pengajaran Al-Qur'an atau komitmen spiritual. Dalam masyarakat Muslim kontemporer, khususnya di kalangan yang mengutamakan nilai-nilai agama dan kesederhanaan dalam perkawinan, praktik mahar nonmateri semakin diterima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis-teologis dan ushul fiqh, dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis berdasarkan sumber-sumber primer (Al-Qur'an, Hadits, teks-teks hukum Islam klasik dan kontemporer) dan sumber-sumber sekunder (jurnal-jurnal ilmiah dan pengamatan lapangan). Temuan penelitian menunjukkan bahwa mahar nonmateri sah secara hukum dalam yurisprudensi Islam, dengan syarat membawa manfaat (maslahah), disepakati bersama, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dari perspektif ushul fiqh, konsep-konsep seperti maslahah mursalah, istihsan, dan ‘urf membenarkan dan memperkuat kebolehan dan relevansi sosial dari mahar non-material. Bentuk mahar ini menawarkan solusi praktis dan bermakna secara spiritual terhadap tantangan perkawinan modern sekaligus sejalan dengan tujuan hukum Islam (maqasid al-shari‘ah).Kata kunci: Mahar Non material, Usul al-Fiqh, Maslahah, Istihsan, ‘Urf

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA