JOURNAL EQUITABLE
JOURNAL EQUITABLE is a scientific journal for the field of Law published by the Law Study Program of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Riau. Journal Equitable has the content in the form of research results and reviews in selected fields of study covering various branches of law, such as criminal law, civil law, constitutional law, agrarian law, and others. In the Journal Equitable also contains fields of study related to law in a broad sense.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9 No 2 (2024)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET (STUDI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DANA YAKSA MINO SAROYO KABUPATEN CILACAP) ]]>
<![CDATA[Solahudin, Muhamad Sofyan]]>;
<![CDATA[Attamimi, Zeehan Fuad]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 9 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v9i2.6335
<![CDATA[Fokus penelitian adalah pada mekanisme penyelesaian kredit dan upaya perlindungan hukum yang diimplementasikan untuk memastikan keberlangsungan operasional koperasi. Metode dalam penelitian ini adalah metode mix method atau penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKM Dana Yaksa menjalankan perjanjian kredit sesuai standar operasional manajemen usaha dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan pemberian pinjaman yang sehat. Dalam menghadapi kredit macet, pendekatan kekeluargaan menjadi prioritas, sementara lelang terhadap obyek jaminan dianggap sebagai langkah terakhir jika upaya penyelamatan tidak memungkinkan. Strategi ini memastikan penanganan kredit dilakukan dengan efisiensi dan tanggung jawab, mendukung keberlanjutan operasional Koperasi Simpan Pinjam di tengah dinamika ekonomi lokal.]]>
<![CDATA[JURIDICAL ANALYSIS OF THE DISPARITY OF JUDGES' DECISIONS TO DRUG OFFENDERS IN THE SAME CASE (CASE STUDY OF EAST JAKARTA DISTRICT COURT DECISION NUMBER 334/PID.SUS/2022/PN.JKT.TIM, 335/PID.SUS/2022/PN.JKT.TIM, 336/PID.SUS/2022/PN.JKT.TIM, 337/PID.SUS/2022 ]]>
<![CDATA[Trianingsih, Retno Sella]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 9 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v9i2.6751
<![CDATA[The imposition of sentences in cases charged under the same Article often results in differences between judges. As a maritime country, Indonesia is a heaven for the circulation of narcotics and other illegal drugs, primarily transported through sea routes. Disparities in criminal handling of narcotics cases persist, leading to variations in sentencing (sentencing disparities). The research problem is to identify the causes of disparities in judges' decisions for perpetrators of narcotics crimes in similar cases and to explore efforts to minimize these disparities. This study aims to analyze the causes of sentencing disparities among judges for perpetrators of narcotics crimes in similar cases and examine efforts to minimize such disparities. The research method employed is a normative legal research method. . Based on the research findings, criminal disparities in narcotics cases are caused by both juridical and substantial factors, particularly judicial independence. The freedom of judges in delivering sentences can result in sentencing disparities influenced by emotions, beliefs, and substantial factors such as age, background, religion, and the defendant's attitude. Efforts to minimize sentencing disparities can be achieved through the creation of standardized sentencing guidelines, providing clear limitations to judges.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERMA NO 1/2019 TENTANG E-LITIGASI DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A ]]>
<![CDATA[Nafri, Zikra Hanum]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 9 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v9i2.6786
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya jumlah perkara e-Litigasi di Pengadilan Agama Padang. Rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana implementasi Perma No.1/2019 tentang e-Litigasi dalam mewujudkan asas perdailan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Padang Kelas I A. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pertanyaan penelitian yaitu, pertama Bagaimanakah efektifitas Perma I/2019 dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Padang? Kedua, Apa saja faktor penyebab terjadinya kendala dalam pelaksanaan e-Litigasi di Pengadilan Agama Padang? Ketiga, Apa saja usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Padang untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan e-Litigasi? Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 1) Penerapan e-Litigasi di Pengdilana Agama Padang Kelas I A telah diberlakukan namun belum efektif dan belum sepenuhnya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, 2) Faktor penyebab terjadinya kendala dalam pelaksanaan e-Litigasi di Pengadilan Agama Padang, yaitu terdiri dari faktor internal dan Faktor eksternal, 3) usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Padang untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan e-Litigasi yaitu: melakukan sosialisasi secara face to face kepada masyarakat]]>
<![CDATA[ANALISA YURIDIS ASPEK ITIKAD BAIK SEBAGAI DASAR PEMBATALAN MEREK MENURUT UU NO 20 TAHUN 2016 ( STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 49 PK/PDT.SUS-HKI/2018) ]]>
<![CDATA[Kholika, Ricky Rahman]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 9 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v9i2.6820
<![CDATA[Pembatalan merek berdasarkan aspek itikad baik adalah mekanisme penting dalam menjaga keadilan dalam perlindungan merek. Aspek itikad baik penting diterapkan untuk memberi perlindungan dan menghindari kerugian pemegang hak merek.Aspek itikad baik dapat dijadikan sebagai filter terhadap upaya-upaya penjiplakan merek. Penjiplakan merek dapat menyesatkan masyarakat mengenai suatu barang atau jasa baik mengenai asal usul, kapasitas mutu produk, bentuk suatu produk atau hal lain yang mana merek yang digunakan produk tersebut tidak memberikan daya pembeda dengan merek yang telah didaftarkan.Kasus yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 antara PIERRE CARDIN melawan ALEXANDER SATRYO WIBOWO dalam sengketa merek “ PIERRE CARDIN ” yang merupakan contoh penerapan aspek Itikad Baik sebagai dasar pembatalan merek di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) yang kemudian dilakukan analisis terhadap kasus dalam putusan dan mengaitkannya dengan peraturan perundang – undangan. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan menggunakan bentuk teks naratif dan metode analisis data secara normatif kualitatif.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS PEMBELI TANAH DENGAN ALAS HAK LETTER C ]]>
<![CDATA[Karyani, Sri]]>;
<![CDATA[Umam, Khotibul]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 9 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v9i2.6874
<![CDATA[Sertifikat adalah bukti sah dari kepemilikan tanah menurut hukum tanah Indonesia, realitas di lapangan menjelaskan masih ada persepsi di masyarakat yang menganggap Letter C sebagai tanda kepemilikan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pihak terkait dalam jual beli tanah Letter C, serta perlindungan hukum bagi ahli waris pembeli yang memiliki sertifikat hak milik tanpa pencoretan di Buku Letter C. Menggunakan metode normatif empiris, penelitian ini menggabungkan data primer dari lapangan dan data sekunder dari studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala BPN berperan penting dalam memastikan proses jual beli tanah Letter C berlangsung dengan dokumen yang sah. Pencoretan dalam Buku Letter C, sebagai tindakan administratif oleh BPN, mencatat perubahan kepemilikan tanah. Ahli waris dengan sertifikat hak milik belum dicoret dapat melindungi haknya melalui jalur hukum, menegaskan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah tersebut.]]>
<![CDATA[LEGAL POLITICAL REVIEW OF THE PROTECTION OF SEXUAL VIOLENCE VICTIMS IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING SEXUAL VIOLENCE CRIMES ]]>
<![CDATA[Ningrum, Indah Tri Kusuma]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 9 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v9i2.6974
<![CDATA[Recognition of Human Rights (HR) remains a complex issue in society, particularly concerning preventive measures and protection for women in Indonesia, especially in the context of sexual violence. Despite governmental efforts to enact legislation to protect women, statistics show a dramatic increase in cases of sexual violence. One of the main obstacles is the focus on punishing perpetrators rather than prevention. To address this issue, the government ratified Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. This article discusses the process of forming this law from the perspective of legal politics, highlighting the importance of public participation and transparency in the formation of legislation that is responsive to the protection of victims of sexual violence. Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes demonstrates the government's efforts to consider the public interest and involve the community in the legislative process, as well as provide transparency in the provision of related information.]]>
<![CDATA[POLITICAL IMPLICATIONS AND JURISDICTIONAL CONFLICTS IN IMPLEMENTING THE 2023 HEALTH LAW ON THE MEDICAL PROFESSION IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Pratama, Aditya]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 9 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v9i2.6984
<![CDATA[The 2023 Health Law in Indonesia has sparked debate regarding its impact on the Collegium of Medicine and the Indonesian Medical Council (KKI). This paper examines the legal controversies surrounding these institutions within the context of the law. Employing a legal normative approach, the study analyzes health laws and scholarly literature to understand the implications of the 2023 Health Law on the roles and functions of the Collegium and KKI. Findings indicate significant changes in their authority and autonomy, raising concerns about medical education and practice quality. Government intervention and the marginalization of professional organizations pose threats to institutional independence and healthcare service quality. Recommendations include revising the law to restore Collegium and KKI authority while limiting government intervention to uphold constitutional rights. Strengthening communication between the government and medical professionals, enhancing public awareness, and empowering professional organizations are proposed solutions. This research emphasizes the need to balance government regulation with professional independence to ensure quality healthcare delivery in Indonesia.]]>
<![CDATA[PROBLEMATICS OF PAROLE FOR COMMUNITY STUDENTS IN THE PEKANBARU CLASS II SPECIAL CHILDREN'S DEVELOPMENT INSTITUTION ]]>
<![CDATA[Manihuruk, Tri Novita Sari]]>;
<![CDATA[Daeng, M.Yusuf]]>;
<![CDATA[Johar, Olivia Anggie]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 9 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v9i2.7074
<![CDATA[Children who are undergoing guidance at a special children's institution (LPKA) have the right to receive conditional release as long as the terms and conditions are met in accordance with the law. The problem formulation in this research is what are the problems and efforts in granting conditional release to students at the Pekanbaru Class II Special Development Institution for Children. This research method is sociological legal research. The results of the research show that the problems found are that there are no guarantors for students to apply for conditional release, paperwork for submitting administrative documents is still progressing slowly, students violate disciplinary laws, and there is no desire for students to apply for conditional release. The efforts include finding/contacting the Guarantor's family, collaborating well with related parties to make the proposal process easier, carrying out regular independent training to increase officers' knowledge of the applicable rules.]]>
<![CDATA[THE CRIMINALIZATION POLICY AGAINST PLAGIARISM IS LINKED TO LEGAL PROTECTION IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dinata, Umar]]>;
<![CDATA[Aksar, Aksar]]>;
<![CDATA[Santoso , Mulia Akbar]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 9 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v9i2.7079
<![CDATA[Plagiarism is not only a violation of the law, but also a violation of Moral Rights, especially when the identity of the author is not mentioned intentionally in the quotation, which is a violation of moral rights. In the context of Copyright, respect for moral rights requires citations from other people's work to be accompanied by clear sources. Plagiarism is considered one of the greatest sins in academia because it threatens the authenticity of the work and scientific integrity. Copyright is usually violated if the material is done without permission from the exclusive rights owner, the purpose of this study is to examine and analyze related to the urgency of legal protection to the copyright owner of scientific works against plagiarism, and to analyze the ideal concept of criminalization policy against plagiarism of scientific work copyright owners in Indonesia in the future, This research method uses normative juridical research methods, the results of this study found that legal protection of copyright owners of scientific works against plagiarism is very important in maintaining academic and scientific integrity. Copyright provides comprehensive protection of the work, covering the economic and moral aspects of the creator. Criminal law reform needs to clarify the provisions governing plagiarism, including the explicit use of the term "plagiarism" in the Copyright Law, changing the type of offense to ordinary types of offenses to increase the effectiveness of law enforcement, and imposing strict criminal sanctions against plagiarism perpetrators.]]>
<![CDATA[ANALISA HUKUM DALAM HAK ASASI MANUSIA DARI PERSPEKTIF PANCASILA TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI PAPUA BARAT ]]>
<![CDATA[Grosman, Kingkel Panah]]>;
<![CDATA[Takwa, Tuah Kalti]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 9 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v9i2.7145
<![CDATA[Konsep negara hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila. Perlindungan hak asasi manusia atas seluruh warga negaranya merupakan salah satu ciri yang harus dipenuhi oleh negara dalam mengimplementasikan konsep negara hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui hak asasi manusia dari perspektif pancasila terhadap pelanggaran hak asasi manusia di provinsi papua barat. Instrument hukum hak asasi manusia untuk melindungi dan menegakan HAM yang dimiliki Negara republic Indonesia, Yakini: 1) UUD 1945 bererta amandemennya 2) Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 4) UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM 5) UU No. 40 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 6) UU No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik Sosial 7) Peraturan perundang-undangan nasional lainya yang terkait. Prinsip-prinsip Pancasila sebagai sumber nilai HAM tertuang dalam UUD 1945 Republik Indonesia yang kemudian dapat ditemukan dalam beberapa pasal dari Batang Tubuh UUD, di antaranya:1. Pasal 27 ayat (1), 2. Pasal 28,Pasal 29 ayat (2) 3. Pasal 30 ayat (1).]]>
