cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jasri
Contact Email
jasri.firdaus@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.hes@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Muhammadiyah Makassar
ISSN : 25494872     EISSN : 26544970     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah ISSN 2549-4872 (print), ISSN 2654-4970 (Online)adalah media publikasi ilmiah yang fokus menyebarluaskan hasil penellitian di bidang ilmu Hukum Ekonomi, Fiqh Muamalah, dan Ekonomi Syariah. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar bekerjasama dengan LP3M Unismuh Makassar dan terbit secara berkala dua kali dalam setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 134 Documents
 6   7   8   9   10 
Analisis pada Fluktuasi Harga Paket Data Internet di Platform Digital Dana dan LinkAja dengan Metode Qiyas Ashif Jauhar Winarto; Muhammad Lathoif Ghozali
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 01 (2022): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v6i01.6943

Abstract

Pada era saat ini kebutuhan sehari-hari bagi semua kalangan sangat mudah untuk didapatkan dengan cara menggunakan gadget atau smartphone sehingga bisa mengakses semua yang diinginkan oleh konsumennya sangat perlu perhatian khusus oleh umat Islam seperti hukum dalam jual beli di internet atau platform digital, dalam fluktuasi harga terdapat di platform digital tersebut sehingga terhindar dari yang dinamakan unsur riba. Ulama Jumhur berpikiran qiyas itu menjadi hujjah syariah atau sumber hukum syariah untuk hukum amal tindakan manusia dalam tingkat keempat argumen syariah. Oleh sebab itu, jika suatu peristiwa tidak memiliki hukum ditentukan dari nash atau ijma’ dan memiliki pandangan ‘illat dengan sesuatu hal yang memiliki nash. Golongan ini, oleh pakar ushl fiqh disebut dengan mutsbitul qiyas.  Penelitian ini memiliki tujuan  untuk menganalisis dan menemukan hukum fluktuasi harga paket data internet di platform digital Dana dan LinkAja dengan menggunakan metode Qiyas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (library research). Acuan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah  As-Sunnah tentang mekanisme pasar dan Fatwa DSN-MUI No. 40 80 yang di dalamnya terdapat ketentuan mekanisme pasar. Fluktuasi pada harga paket data internet di platform digital Dana dan LinkAja yang dianalisis memakai metode Qiyas terhadap sistem mekanisme pasar dalam Islam. Penelitian ini menunjukkan hasil riset bahwasannya fluktuasi pada harga paket data internet di platform digital Dana dan LinkAja adalah mubah, karena memiliki kesamaan karakteristik (‘illat) dengan mekanisme pasar yang juga mengalami fluktuasi naik turunnya harga berdasarkan permintaan dan penawaran.AbstractIn the current era, daily needs for all people are very easy to obtain by using a gadget or smartphone so that they can access everything that their consumers want, they really need special attention by Muslims, such as the law in buying and selling on the internet or digital platforms, in price fluctuations. contained in the digital platform so as to avoid the so-called element of usury. Jumhur scholars think that qiyas is a source of sharia law or a source of sharia law for the law of human action in the fourth level of the sharia argument. Therefore, if an event does not have a law, it is determined from the text or ijma' and has the view of 'illat with something that has a text. This group, by ushl fiqh experts, is called mutsbitul qiyas. This study aims to analyze and find the law of price fluctuations for internet data packages on the Dana and LinkAja digital platforms using the Qiyas method. This research is descriptive qualitative research using a library research approach. The legal reference used in this study is the As-Sunnah on market mechanisms and the DSN-MUI Fatwa No. 40 80 in which there are provisions for market mechanisms. Fluctuations in the price of internet data packages on the Dana and LinkAja digital platforms were analyzed using the Qiyas method on the market mechanism system in Islam. This study shows the results of research that fluctuations in the price of internet data packages on the Dana and LinkAja digital platforms are permissible because they have the same characteristics ('illat) with market mechanisms which also experience price fluctuations up and down based on supply and demand.
Implementasi Maqashid Syariah dalam Operasional Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah Abdul Wahab
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 01 (2022): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v6i01.6137

Abstract

AbstractAs sharia financial institutions continue to increase in Indonesia and public awareness of the sharia economy will naturally become an opportunity also in the development of shari'ah audits and become one of the ways to maintain and ensure the integrity of sharia financial institutions in carrying out sharia principles. Maqashid Syariah occupies a very important position in the implementation of sharia audit activities. The purpose of writing this scientific paper is to analyze several important concepts, namely the sharia audit framework, sharia maqashid an initial theory, sharia auditing on sharia financial institutions reviewing its philosophy, and implementation of shariah maqashid on shariah auditing. Maqashid Shari'ah is very relevant to be used as a basis for developing systems, practices, and even sharia audit systems in this multidimensional era, in responding to dynamic contemporary problems, because they are based on the benefit and welfare of the community. The study is conducted with a literature study referring to previous studies and ending with a critical analysis. The results showed that the implementation of maqashid shari'ah in the operation of the Shariah audit of sharia financial institutions provided to customers can provide benefits, namely maintained religion, soul, mind, wealth, and offspring.AbstrakSeiring dengan semakin meningkatnya lembaga keuangan syariah di Indonesia dan dimulainya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah, tentunya juga menjadi peluang bagi berkembangnya audit syariah dan merupakan salah satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas lembaga keuangan syariah dalam menerapkan prinsip syariah. Maqashid syariah menempati posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan audit syariah. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menganalisis beberapa konsep penting, yaitu kerangka audit syariah, maqashid syariah teori awal, audit syariah pada lembaga keuangan syariah tinjauan filosofis, dan implementasi maqashid syariah dalam audit syariah. Maqashid syariah sangat relevan untuk dijadikan dasar pengembangan sistem, praktik, bahkan sistem audit syariah di era multidimensi ini, dalam menjawab persoalan kontemporer yang dinamis, karena berlandaskan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka yang mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya dan diakhiri dengan analisis kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah dalam operasi audit syariah pada lembaga keuangan syariah yang diberikan kepada nasabah dapat memberikan manfaat yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunannya.
Dampak Pembiayaan Bank Kalbar Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat Firman F
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 01 (2022): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v6i01.6814

Abstract

AbstractThe purpose of this study was to determine the effect of Bank Kalbar Syariah Financing on economic growth in West Kalimantan. The data used in this study is time series data in the form of Economic Growth (%) sourced from the Central Statistics Agency, Financing (million rupiah), ROA (%), total assets (million rupiah) and FDR (%) from 2010-2020 sourced from the Annual Report of Bank Kalbar and Monthly Publications of Bank Kalbar Syariah. Analysis of the data used in this study using Path Analysis or Path Analysis with the help of statistics program E-Views.09. The results of this study can be said that ROA has a negative and insignificant effect on the financing of Bank Kalbar Syariah. FDR and total assets have a positive and significant impact on the financing of Bank Kalbar Syariah. Financing has a negative and insignificant effect on West Kalimantan's economic growth, while ROA, FDR and Total Assets have a positive and insignificant effect on West Kalimantan's economic growth.AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Bank Kalbar Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series berupa Pertumbuhan Ekonomi (%) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Pembiayaan (juta rupiah), ROA (%), total asset (juta rupiah) dan FDR (%) dari tahun 2010-2020 yang bersumber dari Laporan Tahunan Bank Kalbar dan Publikasi Perbulan Bank Kalbar Syariah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Uji Jalur atau Path Analysis dengan bantuan program Statistic E-Views.09. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan Bank Kalbar Syariah. FDR dan total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Bank Kalbar Syariah. Pembiayaan berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat, Sedangkan ROA, FDR dan Total Asset berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Online Pluang Fitria Mustapa; Muhamad Nadratuzzaman Hosen
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 01 (2022): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v6i01.6171

Abstract

AbstractThis study analyzes the Shariah suitability of the Buy and Sell Gold product in the Pluang application which has various features, including; Sell, Buy, Withdraw, Printing gold with related Fatwas and review from a positive legal point of view, namely from the related Laws (UU) and Regulations. Thus, this study aims to describe the mechanism of buying and selling gold online in the Pluang application which can be a reference and a new picture regarding the suitability of sharia. To achieve this goal, this research uses qualitative research methods and uses normative-empirical law research which describes directly about a situation temporarily in an event that occurs. By collecting actual data and information, this research intends to be able to realize the objectives of this research. The conclusion from the results of this study is that the features of selling gold, buying gold, printing gold in Pluang are following with the related fatwa. However, the author draws a few things that can be noted as well as input on Pluang's side. These include, among others, the method of top-up wallet in Pluang, it is better to provide Sharia banking features, Pluang provides a Sharia Supervisory Board (DPS) that can monitor and provide input on gold products in Pluang, and Pluang submits an application for a Sharia Certificate in order to increase public confidence in halal product gold in Pluang.AbstrakPenelitian ini menganilisis kesesuaian Syariah dari produk Jual Beli Emas di aplikasi Pluang yang memiliki berbagai fitur, antara lain ; Jual, Beli, Tarik, Cetak dengan Fatwa-Fatwa terkait dan meninjau dari segi hukum positif yaitu dari Undang-Undang dan Peraturan terkait. Dengan begitu, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan mekanisme jual beli emas secara online di aplikasi Pluang yang dapat menjadi referensi dan gambaran baru mengenai hal tersebut tentang kesesuaian syariahnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian Hukum normatif-empiris yang menggambarkan secara langsung tentang suatu keadaan secara sementara pada suatu kejadian yang terjadi. Dengan melakukan pengumpulan data dan informasi yang aktual maka penelitian ini bermaksud untuk dapat mewujudkan tujuan dari penelitian ini. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah fitur-fitur jual emas, beli emas, cicil emas dan Tarik emas yang tersedia di Pluang sudah sesuai dengan fatwa terkait. Namun penulis menarik beberapa hal yang dapat menjadi catatan serta masukan pada pihak Pluang. Hal tersebut antara lain pada metode pengisian dompet di Pluang baiknya menyediakan fitur perbankan Syariah, pihak Pluang  menyediakan Dewan Pegawas Syariah (DPS) yang dapat mengawasi dan memberikan masukan pada produk emas di Pluang, serta pihak Pluang mengajukan permohonan Sertifikat Syariah agar dapat menambah keyakinan masyarakat terhadap kehalalan produk emas di Pluang.
Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap Jual Beli Barang Berformalin Mundhori Mundhori
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 01 (2022): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v6i01.7717

Abstract

Jual beli yang merupakan salah satu bentuk dari sikap tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup yang tidak akan terlaksana tanpa adanya orang lain menjadi suatu pedoman dalam menjalankan suatu transaksi muamalah. Meskipun mereka tahu bahwa terdapat dampak negatif yang ada pada formalin. Dalam hukum Islam pencampuran bahan formalin ke dalam suatu makanan diperbolehkan dengan catatan formalin yang dicampurkan tersebut sesuai dengan kadar toleransi yang telah ditetapkan. Legalnya penggunaan bahan kimia yang dicampurkan pada makanan sebatas zat kimia yang ada pada makanan tidak membahayakan pada tubuh atau memenuhi kadar toleransinya. sedang dalam hukum positif dalam undang-undang perlindungan konsumen dijelaskan larangan penggunaan bahan pengawet formalin yang terdapat pada UUD NO. 8 Tahun 1999 tentang konsumen, UUD NO. 7 Tahun 1996 tentang pangan, dan juga terdapat dalam KUHPerdata pasal-pasal yang mengatur pemidanaan dari perbuatan-perbuatan hukum. Penelitian ini adalah penelitian lapangan ( Field Research ) dan metode yang digunakan adalah analisis induktif dengan pendekatan kualitatif yang akhirnya akan didapatkan data deskriptif mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam dan undang –undang perlindungan konsumen (UUPK) terhadap pelaksanaan jual beli barang berformalin yang terdapat di desa Glodog, Palang, Tuban. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa kadar toleransi yang digunakan oleh para produsen tidak melampaui batas ambang penggunaannya. Hasil ini diperoleh dari analisis peneliti tentang gambaran dari pelaksanaan jual beli barang berformalin di desa Glodog yang dicocokkan dengan syarat serta rukun yang ada dalam transaksi jual beli barang berformalin yang seharusnya atau sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif.
Praktek Mudharabah antara Punggawa dan Posasi dalam Tinjauan Hukum Islam di Pantai Bahari Polewali Mandar Muhammad Nusur; Rahmah Muin
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 02 (2022): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v6i02.9016

Abstract

Sistem bagi hasil (mudharabah) ini merupakan bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana yang meyertakan modal (punggawa) dan pihak lain sebagai pengelola (posasi) yang memiliki keahlian dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian. Apabila terdapat keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah ‘Praktek Mudharabah Antara Punggawa dan Posasi dalam Tianjuan Hukum Islam Pantai Bahari Polewali Mandar. Tujuan dari penelitian ini yakni Praktek mudharabah dan tinjauan hukum Islam antara punggawa dan posasi di pantai Bahari Polewali Mandar berdasarkan Alquran, hadist, dan Ijma. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian ini, yaitu: Pendekatan syar’i, pendekatan ekonomi, dan pendekatan sosiologi.  Sumber data dalam penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung turut serta dilokasi tempat pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil yang dilaksanakan yaitu didasarkan atas perhitungan berapa pemasukan dan berapa ongkos yang dikeluarkan, Adapun nisbahnya yaitu 50% untuk pemilik barang dan 50% untuk pengelola. Hal ini didasarkan atas Firman Allah SWT dalam Q.S An Nisa /4:58. وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ“….Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sebagai kesimpulan bahwa akad yang dilakukan pemilik barang dan nelayan adalah perjanjian dengan lisan sesuai adat secara turun temurun. Sistem bagi hasil nelayan di Lingkungan Ujung Baru, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar hukumnya mubah karena sudah sesuai dengan prinsip syari’ah.AbstractThis profit-sharing system (mudharabah) is a form of cooperation between the party providing funds who include capital (punggawa) and other parties as managers (posasi) who have expertise and management so that economic goals are achieved. If there is a profit, it will be divided according to the agreement. The problem in this study is the 'Practice of Mudharabah Between Punggawa and Posasi in Tianjuan Islamic Law at Pantai Bahari Polewali Mandar. The purpose of this study is the practice of mudharabah and review of Islamic law between punggawa and posasi on the Bahari Polewali Mandar beach based on the Koran, hadith, and Ijma. The type of research used is descriptive qualitative with this research approach, namely: the syar'i approach, the economic approach, and the sociological approach. Data sources in this research are primary data sources and secondary data sources. The data collection technique in this study is using field research techniques, namely research that directly participates in the location where the program is implemented. The results of the study show that the profit-sharing practice implemented is based on calculating how much income and how much costs are incurred. The ratio is 50% for the owner of the goods and 50% for the manager. This is based on the Word of Allah SWT in Q.S An Nisa / 4:58:  وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ     “….And when you make laws among people, so that you judge fairly. In conclusion, the contract made by the owner of the goods and the fisherman is an oral agreement in accordance with the traditions passed down from generation to generation. The profit-sharing system for fishermen in Ujung Baru Environment, Polewali District, Polewali Mandar Regency is legally permissible because it is in accordance with sharia principles.
Pembebasan Denda (al-Gharāmah) Pada Nasabah Wanprestasi di Lembaga Keuangan Syariah: Analisis Maqāṣid asy-Syarī’ah Perspektif asy-Syāṭibī Moh. Hamzah; Wasilatur Rohmaniyah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 02 (2022): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v6i02.7440

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian maqāṣid asy-syarī’ah dari kebijakan pembebasan denda yang diberikan kepada nasabah wanprestasi atau bermasalah, dengan melalui kerangka berfikir maqāṣid asy-syarī’ah teorinya asy-Syāṭibī. Dimana pembebasan denda ini sudah diterapkan oleh beberapa lembaga keuangan syariah, dengannya untuk melihat seberapa besar implikasinya, maka maqāṣid asy-syarī’ah teorinya asy-Syāṭibī diyakini menjadi suatu pisau analisis yang tepat dalam kontek ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan melalui pengamatan kepustakaan, serta dengan menggunakan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini, yaitu pembebasan denda yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah wanprestasi atau bermasalah, sejatinya telah di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian dari hasil analisis yang tajam melalui maqāṣid asy-syarī’ah teorinya asy-Syāṭibī, disimpulkan bahwa pembebasan denda yang diaplikasikan telah mencapai tujuan-tujuan syariah dan telah memberikan kemaslahatan yang sangat besar terhadap nasabah. Selain itu, asy-Syāṭibī yang telah membagi maqāṣid asy-syarī’ah menjadi tiga tingkatan, berupa ḍaruriyah, ḥājiyyah dan taḥsīniyyah. Dengannya, pembebasan denda yang diimplementasikan oleh lembaga keuangan syariah sejatinya telah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dari nasabah tersebut, dari lima unsur ini merupakan bentuk kebutuhan pokok pada setiap orang dalam menjalani hidup yang layak dan sesuai dengan koridor Islam.AbstractThis study aims to determine how far the achievement of maqāṣid asy-syarī’ah from the policy of exemption from fines given to customers who default or have problems, through the framework of thinking maqāṣid asy-syarī’ah theory asy-Syāṭibī. Where the waiver of this fine has been applied by several Islamic financial institutions, in order to see how big the implications are, the maqāṣid asy-syarī'ah theory asy-Syāṭibī is believed to be an appropriate analytical knife in this context. This research is a type of normative legal research through literature observation, as well as by using a conceptual approach. The results of this study, namely the exemption of fines applied by Islamic financial institutions to customers who default or have problems, have actually been regulated in the National Sharia Council Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 and regulations on the Compilation of Sharia Economic Law. Then from the results of a sharp analysis through the maqāṣid asy-syarī’ah theory of asy-Syāṭibī, it is concluded that the waiver of fines applied has achieved the objectives of sharia and has provided enormous benefits to customers. In addition, asy-Syāṭibī who has divided maqāṣid asy-syarī’ah into three levels, namely ḍaruriyah, ḥājiyyah and taḥsīniyyah. With it, the exemption of fines implemented by Islamic financial institutions has actually preserved the religion, soul, mind, lineage and property of these customers, of these five elements are a form of basic needs for everyone in living a decent life and in accordance with the corridors of Islam. 
Prosedur Hukum Peralihan Nasabah Pasca Berdirinya Bank Syariah Indonesia Rustam Magun Pikahulan; Kairuddin Karim; Syafaat Anugrah Pradana
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 02 (2022): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v6i02.7388

Abstract

Kehadiran sistem perbankan syariah resmi pada tahun 1992 sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang membahas mengenai sistem bagi hasil sebagai ciri khas dari bank syariah. Kepastian hukum mengenai eksistensi perbankan syariah memicu kelahiran bank-bank dengan sistem syariah termasuk yang berada di bawah naungan BUMN. Adanya penggabungan 3 (tiga) bank syariah BUMN Indonesia yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), menimbulkan kegelisahan terkait mekanisme peralihan nasabah yang senantiasa mengedepankan perlindungan hak-hak nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseorang Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait perlindungan hukum bagi nasabah pasca berdirinya Bank Syariah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian adalah pertama, proses migrasi nasabah Bank Syariah Indonesia telah rampung untuk seluruh wilayah Indonesia. Seluruh produk dan layanan dari tiga bank syariah tersebut sudah bisa dilayani dalam satu sistem pada Bank Syariah Indonesia. Kedua, dengan adanya pelayanan satu sistem dari BSI ini menandakan bahwa Bank Syariah Indonesia sekarang memiliki satu core banking system, satu kode bank, satu pelaporan keuangan, satu enterprise data dengan nama Bank Syariah Indonesia. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa penggabungan ini menggunakan sistem auto-migrasi dengan dasar hukum pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dengan memperhatikan aspek perlindungan hukum terhadap data nasabah, sehingga kepercayaan nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia tetap terjaga.AbstractThe presence of the official Islamic banking system in 1992 was in line with the issuance of Law Number 7 of 1992 concerning Banking which discussed the profit-sharing system as a characteristic of Islamic banks. Legal certainty regarding the existence of Islamic banking triggered the birth of banks with a sharia system, including those under the auspices of SOEs. The merger of 3 (three) state-owned Islamic banks in Indonesia, namely Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), and Bank Mandiri Syariah into Bank Syariah Indonesia (BSI), caused anxiety regarding the customer transition mechanism that always prioritizes the protection of customer rights based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Partnerships. This study aims to provide information related to legal protection for customers after the establishment of Bank Syariah Indonesia. The research method used is normative juridical with a conceptual and statutory approach. The results of the study are first, the migration process of Bank Syariah Indonesia customers has been completed for all regions of Indonesia. All products and services of the three Islamic banks can already be served in one system at Bank Syariah Indonesia. Second, the existence of one system service from BSI indicates that Bank Syariah Indonesia now has one core banking system, one bank code, one financial reporting, and one enterprise data under the name Bank Syariah Indonesia. Thus, the author concludes that this merger uses an auto-migration system with a legal basis in Article 28 paragraph (1) of Law Number 10 of 1998 concerning Banking by taking into account aspects of the legal protection of customer data, so that customer trust in the Bank Syariah Indonesia is maintained.
Gagasan Maqashid Syari’ah Menurut Muhammad Thahir bin al-‘Asyur serta Impelementasinya dalam Ekonomi Syari’ah Sururi Maudhunati; Muhajirin Muhajirin
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 02 (2022): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v6i02.9315

Abstract

Teori maqashid syari’ah adalah sebuah konsep penting dalam pembahasan Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam diskusi maqashid syari’ah tidak akan terlepas dari tokoh pelopor penerus yaitu Muhammad Thahir ibn Asyur yang dijuluki guru kedua setelah al-Syathibi. Beliau adalah sosok terpenting maqashid syariah pada era modern beliau bukan hanya menata kembali pemikiran-pemikiran As-Syatibi, akan tetapi memberikan kontribusi untuk menjadikan konsep maqashid syari’ah lebih aplikatif dan fungsional bagi hukum islam dalam menghadapi urusan dengan konteks kontemporer, terutama dalam muamalah dan ibadah lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka yang mana mengkaji secara mendalam tentang gagasan maqashid syari’ah dalam pemikiran ibn’Ansyur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Ibn 'Ashur telah berhasil mengembangkan teori maqasid al-syariah yang sebelumnya hanya terfokus pada kajian kulliyah dan juz'iyyah menjadi lebih luas yaitu dengan memperluas kajian maqhasid al-syariah menjadi maqasid al-syariah al-khassah tentang muamalat yang mana ini merupakan keberhasilan Ibnu Ashur dalam mengembangkan dan menyempurnakan konsep maqashid al-Syariah al-Syathibi. Dalam implementasi maqashid syari’ah ada lima hal pokok, yaitu: al-din, al-naf, al-aql, al-maal, dan al-nasl pada produk dan praktik operasional yang digunakan oleh bank syariah syariah dan setiap produknya mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengawasi semua produk yang diluncurkan serta bertanggung jawab untuk mengoreksi dan menilai dalam setiap bidang syariah dan selanjutnya diatur oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI).AbstractThe theory of maqasid shari'ah is an important concept in the discussion of Islam to realize the benefit of mankind. In the discussion of maqasid shari'ah, it will not be separated from the pioneer successor, namely Muhammad Thahir ibn'Asyur who was dubbed the second teacher after al-Syathibi. He is the most important maqasid shariah in the modern era, he is not only rearranging the thoughts of As-Syatibi, but will continue to contribute to making the maqasid shariah concept more applicable and functional for Islamic law in dealing with contemporary affairs, especially in muamalat and Islamic law. other worship. This study uses a literature review method that examines in depth the idea of maqasid shariah in ibn mansur's thought. This study concludes that Ibn 'Ashur has succeeded in developing the theory of maqhasid al-syariah which previously only focused on the study of kulliyyah and jam'iyyah to become wider with the topic of maqhasid al-syariah al-khassah study which is Ibn Ashur's success in developing and perfecting the concept of maqashid al-Sharia al-Syathibi. In the implementation of maqasid shariah there are five main things, namely: al-din, al-naf, al-aql, al-maal, and al-nasl to the products and operational practices used by Islamic banks and each product refers to the fatwa of the National Sharia Council (DSN) wich oversees all products launched and is reponnsible for verifying and assessing each area of sharia and is further regulated by Bank Indonesia Regulations (PBI).
Pembangunan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pandangan Umer Chapra Putri Rizka Citaningati; Kamaluddin Kamaluddin; Diah Widiawati
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 02 (2022): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v6i02.9093

Abstract

Implementasi Pancasila ke lima dalam menegakkan keadilan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, tidak hanya dilakukan di daerah perkotaan melainkan secara merata di daerah pedesaan juga. Melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwasannya desa memiliki hak untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa dalam rangka membangun perekonomian dan mengentaskan kemiskinan masyarakat di desa. Hal ini kemudian sejalan dengan konsep welfare state yang digagas oleh Umer Chapra. Dalam mewujudkan negara yang sejahtera adalah dengan menghapuskan kemiskinan, menyediakan pelayanan sosial, menciptakan pemerataan kekayaan yang adil, membuka kesempatan pekerjaan yang luas dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembangunan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pandangan Umer Chapra dengan studi kasus BUMDes Amarta di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan, diperoleh dari pengumpulan data melalui wawancara dan dianalisis berdasarkan pendekatan penelitian kualitatif Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat 14 indikator yang sudah sesuai dengan pandangan Umer Chapra antara lain adalah motivasi, keadilan sosial-ekonomi, kemampuan, land reform, pembangunan desa, proliferasi UKM, kepemilikan dan kontrol penuh perusahaan, preferensi konsumen, reformasi keuangan publik, restrukturisasi investasi, menghadapi rintangan, produksi barang kebutuhan pokok, promosi UKM dan membentuk langkah-langkah penting.AbstractThe implementation of the fifth Pancasila in justice in economic development in Indonesia is not only carried out in the regions but equally in rural areas as well. Law Number 6 of 2014 concerning Villages states that villages have the right to build Village-Owned Enterprises in the context of developing the economy and alleviating poverty in the village community. This is then in line with the concept of the welfare state which Umer Chapra initiated. In a prosperous country, it is by eliminating poverty, providing social services, creating a fair distribution of wealth, opening up extensive job opportunities, and maintaining the economy. The purpose of this study was to determine economic development through Village Owned Enterprises (BUMDes) in Umer Chapra's view with a case study of BUMDes Amarta in the Special Region of Yogyakarta. This qualitative research was conducted by collecting data through interviews and analysis based on the qualitative approach of Miles and Huberman. The results of this study reveal that there are 14 indicators that are in accordance with Umer Chapra's view, including motivation, socio-economic justice, ability, land reform, village development, a proliferation of SMEs, ownership and full control of companies, consumer preferences, public finance reform, investment restructuring. , face obstacles, the production of basic goods, the promotion of SMEs, and form important steps.

Page 8 of 14 | Total Record : 134

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 9 No. 1: Juni 2025 Vol 9, No 1: Juni 2025 (In Process) Vol. 8 No. 2 (2024): Desember 2024 Vol 8, No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7, No 02 (2023): Desember 2023 Vol 7, No 01 (2023): Juni 2023 Vol 6, No 02 (2022): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2022) Vol 6, No 01 (2022): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2022) Vol 5, No 02 (2021): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2021) Vol 5, No 01 (2021): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2021) Vol 4, No 02 (2020): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2020) Vol 4, No 01 (2020): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2020) Vol 3, No 2 (2019): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2019) Vol 3, No 1 (2019): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2019) Vol 2, No 2 (2018): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2018) Vol 2, No 1 (2018): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2018) Vol 1, No 2 (2017): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2017) Vol 1, No 1 (2017): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2017) More Issue