cover
Contact Name
Mohammad Fauziddin
Contact Email
mfauziddin@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
astutimasnur@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI
ISSN : 26146754     EISSN : 26143097     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Pendidikan Tambusai is Jurnal Electronic which contains the results of research and literature studies related to the field of education, including; regulation of education, learning activities, learning strategies, teacher professionalism, students, education and education personnel, issues of educational institutions, educational environment and parenting.
Arjuna Subject : -
Articles 24,727 Documents
Penerapan Metode Tahfidz Al-Qur'an di Pondok Pesantren Modern I'aanatuth Thalibiin Perawang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau Regina Pebpriza; Iswantir M; Wedra Aprison; Arman Husni
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.355 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Di Pondok Pesantren Modern I’aanatuth Thalibiin Perawang ini sudah dilaksanakan pembelajaran tahfidz masih kurang maksimal, seperti peserta didik sebagian malas menghafal Al-Qur’an. karena disana pelaksana menghafal Al-Qur’an peserta didik hanya disuruh untuk menghafal ayat Al-Qur’an berdasarkan apa yang disuruh dan guru kurang memberikan latihan dan bimbingan di sekolah. Dan metode yang diajarkan guru kurang tepat sehingga anak tidak bisa menguasai hafalan. Maka dari itu sebagian anak hanya menghafal Al-Qur’an bertujuan untuk mendapatkan nilai saja. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Artinya peneliti akan melihat penerapan metode yang digunakan oleh Guru tahfidz. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Guru tahfidz MTs, sedangkan informan pendukungnya kepalsa sekolah dan santri MTs I’aanatuth Thalibiin Perawang. Teknik pengumpulan data: observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil temuan Penelitian yang penulis lakukan menunjukkan hasil bahwa: Penerapan metode tahfidz Al-Qur’an di Pondok Pesantren ini dapat dikatakan berjalan dengan baik karena sudah banyak lulusan yang bisa menguasai hafalan yang banyak namun ada juga yang harus diperbaiki kedepannya karena ada beberapa siswa yang tidak mampu menghafal yang tidak sesuai dengan target. solusinya dengan menukar metode yang lain dan lebih cocok agar lebih membantu lagi untuk menghafal. Dari siswa yang berhasil yang bisa menguasai hafalan sesuai target yang di tentukan dikarenakan guru menerapkan metode tersebut seperti metode Sima’I, Muraja’ah, Musyafahah/face to face, Wahdah, Jama’, dan talqin. Kendala yang dialami dalam penerapan metode tahfidz Al-Qur’an yakni kurangnya waktu pembelajaran, Kurangnya waktu penerapan metode, kurangnya tenaga Pembina, Metode masih kurang banyak, dan masih ada kendala ketika penerapan metode. Siswa berkarakter lemah. Solusinya seperti menambahkan waktu, menukar metode lain, menambah pembina menyesuaikan metode yang cocok, dan memberikan motivasi.
Peranan Serta Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelanggaran Hak Narapidana dan Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara Pogy Hariyanto Saputra; Mitro Subroto
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (332.195 KB)

Abstract

Kelebihan kapasitas penjara disebabkan oleh penyalahgunaan zat. Kondisi ini berkontribusi pada kurangnya kenikmatan narapidana di Lapas. Menjadikan narapidana tidak mengingkari hak dan martabatnya sebagai manusia. Dengan kata lain, sebagai narapidana, mereka juga berhak diperlakukan sebagai manusia. Penelitian ini bertujuan untuk lebih memperjelas kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak narapidana sebagai manusia dalam konteks lembaga pemasyarakatan over-detensi. Selain itu, penelitian ini berusaha untuk menyelidiki pertanggungjawaban atas pelanggaran tugas satpam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi hukum normatif, seperti mengkaji bahan pustaka dan studi hukum dengan metode sekunder, serta pengambilan dan pengumpulan data didasarkan pada dua pendekatan yaitu pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Studi menyimpulkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk mengatasi kelebihan kapasitas penjara untuk memberikan perlindungan sekaligus melindungi hak-hak narapidana terkait dengan kesejahteraan mereka di penjara. Dalam hal terjadi pelanggaran material oleh pengawas, pemerintah bertanggung jawab atas masalah ini, yang dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Peninjauan Kembali Kewajiban Narapidana estelah Berlakunya Asimilasi Akibat Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) di Indonesia Devi Ayu Febrianti; Mitro Subroto
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.959 KB)

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh narapidana yang bebas akibat adanya tindak asimilasi pada saat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) saat ini dan dampak buruk apa saja yang diperoleh masyarakat Indonesia yang menjadi korban kejahatan para narapidana tersebut. kita sebagai masyarakat negara Indonesia mengetahui bahwa sistem pemasyarakatan dibuat dengan tujuan agar pihak-pihak yang sebelumnya melakukan kejahatan agar tidak melakukan kejahatan kembali. Bahkan, dalam Undang-Undang Pemasyarakatan ini dijelaskan hak-hak apa saja yang diperoleh pihakpihak yang melakukan kejahatan selama di dalam penjara dan saya hanya menampilkan beberapa hak yang berkaitan dengan kejahatan narapidana di luar penjara. Dengan metode penelitian studi kasus, peneliti menganalisis beberapa dokumen berupa undang-undang, jurnal, ataupun laman di Internet untuk mendukung penelitian ini menjadi lebih valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa per tanggal 8 April 2020, sebanyak 33.861 narapidana dan 1.815 narapidana anak dibebaskan secara bersyarat oleh kemenkumham, dan 27 narapidana orang diantaranya tmelakukan kejahatan kembali setelah bebas bersyarat melalui Tindakan asimilasi ini. Namun, menurut peneliti hal ini kurang efektif karena sangat bertolak belakang dengan larangan dan kewajiban narapidana selama masih berada di Lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan Tindakan pencegahan dalam menanggulangi masalah ekonomi dan Kesehatan yang sedang melanda pada masa Pandemi Virus Corona ini, yaitu : - Pembuatan Kartu Prakerja 2 - Jika masih melakukan kejahatan, narapidana yang ditangkap kembali akan dimasukkan ke dalam sel pengasingan yang letaknya jauh dari penjara dengan tingkat risiko rendah.
Implementasi Hak Asimilasi Narapidana pada Lapas Terbuka Ruri Ayunda; Mitro Subroto
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.416 KB)

Abstract

Asimilasi dijelaskan adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilakukan dengan cara narapidana diminta membaur kepada masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan narapidana setelah menjalani masa pidana. Penelitan ini membahas bagaimana fungsi dan tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan, pelaksanaan program asimilasi yang dilaksanakan, dan kendala dalam pemberian hak asimilasi pelaksanaan asimilasi ini sangat menjunjung tinggi hak – hak narapidana, yang diperbolehkan untuk tetap menjalani hubungan dengan kerabat maupun keluarga dari narapidana itu sendiri. Pelaksanaan asimilasi di Lapas Terbuka berjalan dengan baik dengan artian sesuai dengan peraturan – peraturan yang berlaku dan sesuai dengan apa yang sudah diatur. Kendala yang paling umum didapatkan dalam menjalankan asimilasi yaitu beberapa masyarakat tidak mengerti apa yang dimaksud dengan program asimilasi tersebut sehingga beberapa masyarakat tidak dapat menerima kembalinya narapidana ke masyarakat dengan dalih mereka telah melakukan tindak yang tidak sesuai dengan norma - norma yang berlaku, asimilasi sendiri perlu di sosialisakan kepada masyarakat karena asimilasi juga menjadi sebuah Hak dari narapidana sendiri.
Hubungan Community Based Correction dengan Pelaksanaan Pemasyarakatan Bagaskara Indra Saputra; Mitro Subroto
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.427 KB)

Abstract

Pemulihan satuan hubungan hidup , kehidupan dan penghidupan merupakan tujuan utama dari pemasyarakatan, dan tujuan tersebut dapat terlaksana melalui proses pebinaan dalam sistem pemasyarakatan. Lapas merupakan unit strategis dalam rangka mempersiapkan narapidana melaksanakan proses reintegrasi sosial yang berdasarkan konsep community–based correction. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan tugas dan fungsi serta implementasi bagaimana community based correction berhubungan dengan pelaksanaannya di lapangan. Berdasarkan bahan –bahan yang saya dapat dan pemahaman saya mengenai community based correction yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan melaksanakan pembinaan narapidana.
Efektivitas Khes dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Muslimin Muslimin; Bintang Bintang; Evi Hendri Susanto; Fitria Agusti; Alfin Dani Arwanto
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.446 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan agar supaya setatus KHES dan Fatwa DSN-MUI dinaikkan posisinya menjadi Undang-undang, hal ini sangatlah penting untuk segera diterbitkan draft rancangannya dan kemudian disahkan. Karena KHES dan Fatwa DSN-MUI merupakan aturan khusus yang mengatur sistem operasional maupun penyelesaiansengketa ekonomi syariah, dengan demikian tentu kedudukannya sangat penting dalam ranah ekonomi syariah. Di samping urgennya kedudukan KHES dan Fatwa DSN-MUI tersebut memiliki kelemahan dalam tatanan hukum nasioal tidaklah dapat dipungkiri pula keberadaannya. Hal ini karena keberadaannya bukanlah sebagai sumber hukum yang mempunyai legalitas hukum nasional. Sebagaimana Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak menyebutkan fatwa sebagai bagian dari dasar hukum di negara ini, Fatwa hanya sebagai suatu pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu wadah organisasi. Disuatu sisi Fatwa DSN MUI banyak mempengaruhi lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini tentu sebuah terobosan yang berkaitan dengan legalitas hukum ekonomi syariah. Namun keberadaannya KHES yang menjadi rujukan para Hakim Pengadilan Agama sebagai penyelesain sengketanya, KHES ini tidaklah berbentuk Undang-undang, faktanya hanya sekedar PERMA, dan ini pastinya berpengaruh dalam kekuatan hukum legislasi nasional. Oleh karena itu untuk mengharmonisasikan dan memformulasikan Fatwa DSN-MUI kedalam KHES serta menaikan setatus KHES menjadi Undang-undang adalah suatu keharusan.
Analisis Pengetahuan Anggota Dewan Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara Mengenai Efektivitas Anggaran yang di Keluarkan Muhammad Hafiz; Juliana Nasution
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.716 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Pengetahuan Anggota Dewan Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) mengenai Efektivitas Anggaran Yang Dikeluarkan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengetahuan anggota dewan atas efektivitas anggaran yang dikeluarkan komisi E DPRD Provinsi Sumatra Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus yang penulis dapatkan melalui kegiatan wawancara dan studi kepustakaan. Komisi E Provinsi Sumatra merupakan salah satu dari lima komisi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra yang bergerak di bidang kesejahteraan rakyat. Komisi E DPRD Sumatera Utara melalui APBD melaksanakan fungsi anggaran yang dapat memaksimalkan segala potensi maupun melaksanakan dan mengelola suatu kegiatan daerah dengan baik dan tepat sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai anggaran sangatlah penting dan setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) haruslah memahami dari proses penganggaran agar mendapatkan output yang tepat sasaran dan tidak mengakibatkan kebengkakan anggaran.
Model Blended Learning sebagai Inovasi Pembelajaran dalam Media Big Book Sekolah Dasar di Era Society 5.0 Arna Saskia; Rahmat Aziz; Mohamad Zubad Nurul Yaqin
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.909 KB)

Abstract

Pendidikan di era society 5.0 dihadapkan pada tantangan modernisasi teknologi yang semakin berkembang pesat. Inovasi pembelajaran untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran ialah model blended learning. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan blended learning dalam media big book di SD/MI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Systematic Literature Review (SLR). Pengumpulan data dilakukan dengan mendokumentasi dan mereview artikel terkait dengan judul makalah ini yang diterbitkan dalam kurun waktu 2017-2021. Artikel yang digunakan terindeks SCOPUS, SINTA, DOI, dan Google Scholar. Adapun hasil kajian penelitian ini menunjukkan penerapan blended learning dalam pembelajaran meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa sehingga blended learning bisa dijadikan inovasi pembelajaran sekolah dasar.
Analisis Pentingnya Pengembangan Kompetensi Guru Abd Rahman
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.382 KB)

Abstract

Guru merupakan sosok yang menentukan terlaksananya pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Namun kenyataan sebagian besar guru yang mengajar di setiap jenjang pendidikan belum memenuhi standar atau belum mempunyai kompetensi sebagai guru. Hal tersebut tentu akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan pembelajaran, penggunaan metode dan perancangan pembelajaran yang tidak sesuai dan lain-lain. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pentingnya pengembangan kompetensi guru. Metode penelitian berupa studi literatur. Teknik pengumpulan data dengan menelaah sumber primer berupa buku referensi dan jurnal yang relevan dengan masalah penelitian. Setelah mendapatkan data yang diperlukan maka dilanjutkan dengan menganalisis data. Analisis dilakukan dengan menghubungkan antara permasalahan dengan konsep dan teori relevan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kompetensi guru sangat menentukan keberhasilan guru dalam menjalankan perannya dengan baik di setiap lembaga pendidikan. Keempat kompetensi saling berkaitan dan tidak dapat terpisahkan. Kompetensi-kompetensi guru tersebut harus selalu dikembangkan baik melalui melalui jalur pendidikan, jalur profesi, diklat maupun pengalaman mengajar. Semakin dikembangkan kompetensi guru maka semakin berkualitas output atau keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu pemerintah/pihak lembaga swasta harus memberikan fasilitas bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan dan sesuai dengan perkembangan zaman.
Optimalisasi Peran Keluarga Di Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Sukarami Solok Shelly Fitri Anita; Yenni Melia; Erningsih Erningsih
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.373 KB)

Abstract

Optimalisasi peran keluarga selama kalayan direhabilitasi merupakan upaya yang sangat besar pengaruhnya bagi kalayan baik secara moril dan materil karena keluarga memiliki peran dalam membentuk kepribadian dan karakter semuanya dilihat berdasarkan sisi sosial, etika, moral dan akhlak, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan optimalisasi peran keluarga dalam rehabilitasi perempuan di Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif dengan wawancara terhadap beberapa informan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bentuk optimalisasi peran keluarga selama kalayan direhabilitasi adalah 1). Memberikan motivasi dan dukungan, 2). Kunjungan keluarga kalayan, 3). Menjalin komunikasi lebih erat. Jadi peran keluarga perlu di optimalkan selama kalayan direhabilitasi agar bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Page 467 of 2473 | Total Record : 24727