Articles
40 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10 No 3 (2023)"
:
40 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TAKSI ONLINE YANG ADA DI BATAM TERHADAP PERMENHUB NOMOR 118 TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Shenti Agustini]]>;
<![CDATA[Winda Fitri]]>;
<![CDATA[Yohannes DS Sitorus]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15289
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118 Tahun 2018 tentang taksi online di Kota Batam. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami substansi, struktur, dan implikasi hukum dari peraturan tersebut dalam konteks praktik lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis hukum normatif. Data diperoleh melalui analisis isi peraturan, literatur hukum, mengidentifikasi ketentuan tarif, promosi, dan wilayah operasi yang diatur dalam peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 memberikan arahan yang jelas terkait taksi online, namun pelaksanaannya masih memiliki tantangan dalam kepatuhan dan pengawasan. Implikasi hukumnya terhadap taksi online mempengaruhi tarif, promosi, dan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum. Kata kunci: taksi online, Permenhub 118/2018, implementasi, tarif, wilayah operasi]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI TALAK TIGA SEKALIGUS PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH ]]>
<![CDATA[Saeful Jihad]]>;
<![CDATA[Ahmad Hidayat]]>;
<![CDATA[Sayehu]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15290
<![CDATA[Pernikahan dalam syari’at islam ialah ibadah yang memiliki tujuan yang suci untuk mendapatkan ridho Allah SWT dengan cara membentuk rumah tangga yang membahagiakan, sakinnah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi, tidak sedikit dari pasangan suami istri tidak bisa mempertahankan ikatan suci itu karena seringnya terjadi pertikaian dan pertengkaran yang berujung kepada perpisahan, lebih dari itu suami sampai mengatakan talak tiga sekaligus. Artikel ini menyampaikan pandangan empat madzhab dan madzhab dzahiriyah serta fatwa Majelis Uama Indonesia (MUI) terkait talak tiga sekaligus walaupun hukum positif di Indonesia melarang praktif talak bid’I. Penulis menggunakan kitab fiqh sebagai referensi dalam mengkaji permasalahan ini untuk memanfaatkan studi kepustakaan di dalam peneltian. Tulisan ini menunjukan bagaimana syari’at islam memandang persoalan talak yang didasarkan pada keterangan ayat qur’an dan hadits nabi Muhammad SAW mengenai aturan talak sesuai hukum dan aturan negara yang juga dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). serta alasan yang dikemukakan sebagai landasan dalam menetukan hukum. Kata Kunci: Implementasi talak, Talak tiga sekaligus, Maqashid Syari’ah.]]>
<![CDATA[PERNIKAHAN DINI DI NAGARI PANDAM GADANG KECAMATAN GUNUANG OMEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Gusrial Fauzan]]>;
<![CDATA[Benni Rusli]]>;
<![CDATA[Jasman Nazar]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15291
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang pernikahan dini, faktor-faktor yang menyebapkan pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini serta pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini. Untuk mengetahui permasalahan yang lebih mendalam dan menyeluruh, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang berguna untuk memberikan data dan fakta mengenai pernikahan dini dan permasalahanya di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh. Kemudian data dianalisis secara sistematis sehingga memperoleh jawaban yang mendalam tentang pernikahan dini serta permasalahanya, dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang menyebapkan pernikahan dini jauh berbeda dengan dulu dimana faktor utamanya di latar belakangi oleh pergaulan bebas di kalangan remaja yang menyebapkan timbulnya perzinaan, faktor ekonomi, pendidikan, perjodohan dan faktor sosial. Pernikahan dini berdampak pada psikologi, sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap pernikahan dini ada yang positif dan negatif tergantung dampak dan faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini tersebut. Masyarakat cenderung menganggap pernikahan dini merupakan hal yang negatif di tengah masyarakat. Kata Kunci: Faktor dan Dampak, Pernikahan dini, Pandam Gadang]]>
<![CDATA[PARADOKS LEGISLASI PERPPU CIPTA KERJA: KEPENTINGAN ATAU KEGENTINGAN YANG MEMAKSA? ]]>
<![CDATA[Tulus Asa Perdana]]>;
<![CDATA[Wendra Yunaldi]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15293
<![CDATA[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) menimbulkan polemik ditengah masyarakat. Sifat kegentingan memaksa dari Perppu ini tidak mempunyai parameter yang jelas. Sehingga, proses legislasi Perppu Cipta Kerja justru menegasi perintah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK-91). Secara teoritis dan yuridis, Perppu Cipta Kerja jauh dari tolak ukur dimensi kegentingan yang memaksa. Tujuan penelitian ini ingin melihat tafsir otentik tentang typologi kegentingan yang memaksa dalam Perppu Cipta Kerja. Selain itu, ingin mengetahui pengaturan pembentukan Perppu Cipta Kerja dalam konstruksi Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah untuk terakhir kalinya menjadi Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU-PPP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 (Putusan MK-138). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data yang dijadikan sebagai sumber analisis adalah data sekunder. Data itu kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sehingga, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Riset ini menemukan bahwa Penerbitan Perppu Cipta Kerja merupakan patologi autocratic legalism yang sedang diperagakan oleh pemerintah dengan cara mengakali serta membangkang terhadap perintah Putusan MK-91, menggunakan hukum sebagai alat kamuflase untuk melegalkan (kembali) regulasi yang justru telah dibatalkan oleh MK sendiri. Tafsir kegentingan yang memaksa dalam Perppu Cipta Kerja kontradiktif dan sumir. Konsideran menimbang Perppu Cipta Kerja bertolak belakang dengan Putusan MK-138. Selain itu, dalam mekanisme pembentukannya, Perppu Cipta Kerja tidak mengakomodasi partisipasi masyarakat. Tiga kategori/parameter Perppu Cipta Kerja tidak memenuhi secara komulatif maupun alternative sebagaimana yang digariskan dalam Putusan Mk-138. Kata kunci: Legislasi; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja; Kegentingan Yang Memaksa.]]>
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM ATAS KONTRAK SEWA BELI RUMAH NEGARA GOLONGAN III TERHADAP TANAH DI WILAYAH HUKUM KANTOR PERTANAHAN BUKITTINGGI BERDASARKAN KETENTUAN UU NOMOR. 72 TAHUN 1957 ]]>
<![CDATA[Victhori Harza]]>;
<![CDATA[Nuzul Rahmayani]]>;
<![CDATA[Mahlil Adriaman]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15294
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh daya paksa kontrak sewa-beli rumah negara golongan tiga yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957. Pokok Bahasan bagaimana hukum yang ada di negara hukum Republik Indonesia memberi ketentuan dan penjelasan terhadap pemberlakuan hukum perdata yang dalam hal ini dilakoni oleh pemerintah sebagai badan hukum perdata dengan warga negara asli Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan jenis penelitian pendekatan undang undang dan pendekatan teori hukum yang ada. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa hukum yang melekat pada kontrak sewa beli rumah negara belum mempunyai daya paksa yang kuat terhadap pemenuhan prestasi oleh salah satu pihak. Hambatan yang ditemukan dalam pemenuhan prestasi tersebut yaitu tidak terukur nya seluruh aspek kontrak tersebut sehingga akan mengakibatkan ketidakpastian hukum diantara para pihak setelah kontrak di penuhi oleh satu pihak lain. Kontrak yang dilakukan oleh badan negara harus sempurna sehingga menjadi garda terdepan dalam menjamin Keadilan terhadap warga negara. Kata kunci: kontrak sewa-beli; rumah negara golongan 3; tanpa tanah.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PT. PLN TERHADAP KONSUMEN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LISTRIK DI BUKITTINGGI (Studi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bukittingi) ]]>
<![CDATA[Nurdian Safitri]]>;
<![CDATA[Anggun Lestari Suryamizon]]>;
<![CDATA[Jasman Nazar]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15295
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa antara PT. PLN terhadap konsumen yang melakukan pelanggaran listrik di bukittinggi (studi badan penyelesaian sengketa konsumen bukittinggi). Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dengan adanya listrik manusia mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai bidang. Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tenaga listrik yang diberikan tersedia dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu. Namun dalam kenyataannya masih ada konsumen yang kurang paham atau tidak mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan konsumen tersebut melakukan pelanggaran dan harus berurusan dengan petugas penertiban pemakaian energi listrik (P2TL). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Penulis melakukan penelitian secara sosiologis atau secara lapangan dengan mengakaji ketentuan hukum mengenai penyelesaian sengketa antara PT.PLN terhadap konsumen yang melakukan pelanggaran listrik di bukittinggi (studi di badan penyelesaian sengketa konsumen bukittinggi). Hasil dari penelitian ini berupa cara penyelesaian sengketa konsumen di badan penyelesaian sengketa konsumen terhadap penarikan meteran listrik di bukittinggi. Fakta yang didapat dilapangan yaitu penyelesaian sengketa dilakukan dengan mediasi dan hasil mediasi tersebut akan mengikat para pihak dan tidak akan melanjutkan gugatan atau tuntutan baru kepada satu sama lainnya, dan akan memenuhi apa yang telah mereka sepakati. Kata kunci : Penyelesaian sengketa, Pelanggaran listrik, Perlindungan konsumen.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA INSES ]]>
<![CDATA[Elinda Novita Dewi]]>;
<![CDATA[Alya Nabila Adistia]]>;
<![CDATA[Ali Maskur]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15296
<![CDATA[Rendahnya implementasi Undang-Undang perlindungan anak di Indonesia menunjukkan kurangnya optimalisasi terhadap perlindungan hukum tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kasus persetubuhan anak dibawah umur dengan pelakunya adalah ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Dimana buruknya tindak asusila orang tua tersebut, sehingga dalam hal ini penelitian yang akan dilakukan terkait tentang urgensi optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses dan upaya optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses. Disini penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam meneliti peroblematika hukum. Dengan menanggapi permasalahan berdasarkan sudut pandang hukum yang bersumber pada peraturan hukum. Bahwa besarnya dampak terhadap korban yang ditimbulkan dari tindak pidana inses meliputi kondisi fisik dan kondisi psikisnya. Sehingga perlu melibatkan para penegak hukum dan lembaga kemasyarakatan yang khusus mengacu pada anak sebagai korban untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses. Kata kunci: anak; perlindungan hukum; tindak pidana inses.]]>
<![CDATA[PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI (PUTUSAN NOMOR 1147/PID.B/2020/PN.JKT.UTR DAN PUTUSAN NOMOR 365/PID.B/2022/PN.JKT.UTR) ]]>
<![CDATA[Padan Indra]]>;
<![CDATA[Siswantari Pratiwi]]>;
<![CDATA[Mardani]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15304
<![CDATA[Kasus penipuan berkedok investasi dengan modus-modus yang semakin canggih yaitu dengan online semakin berkembang. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis pemidanaan terhadap perkara penipuan berkedok kerja sama investasi berdasarkan Putusan PN No 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr dan Putusan PN No 365/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penipuan investasi pada Putusan PN No 1147/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr dan Putusan PN No 365/Pid.B/2022/PN.Jkt.Utr. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus kedua perkara tersebut melihat dari 2 (dua) alat bukti yang sah serta berdasarkan keyakinan Hakim. Berdasarkan kedua Putusan tersebut, belum mencerminkan keadilan bagi korban, karena walaupun dijatuhkannya pidana badan terhadap pelaku penipuan investasi, tidak akan merubah dan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban. Putusan Hakim tersebut sejalan dengan prinsip pemidanaan dilihat dari dakwaan pertama Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan kedua Pasal 372 KUHP dan dakwaan ketiga Pasal 378 KUHP. Majelis Hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Kata kunci: Investasi; Penipuan; Keadilan.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN MAHKAMAH PARTAI GOLKAR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (STUDI KASUS SENGKETA INTERNAL DI PARTAI GOLKAR TAHUN 2020 - 2022) ]]>
<![CDATA[Moestapa M. Radja]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15306
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang peran dan kedudukan Mahkamah Partai dalam menyelesaikan sengketa internal di Partai Golkar berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Penelitian ini menganalisis bagaimana Mahkamah Partai Golkar memutus 48 kasus sengketa internal dalam dua tahun terakhir (2020-2022) dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Mahkamah Partai Golkar masih perlu diatur lebih baik melalui revisi terbatas UU Nomor 2 Tahun 2011 dan/atau penambahan Peraturan Organisasi di Partai Golkar untuk menjadikan penyelesaian sengketa internal lebih efisien, efektif, dan murah. Penggunaan perangkat elektronik dalam sidang sengketa perselisihan di luar Jawa juga perlu dipertimbangkan untuk mengatasi kendala waktu dan biaya. Selain itu, perlu dikaji lagi kewenangan yang terlalu luas dari Mahkamah Partai dalam menyelesaikan perselisihan internal untuk penyempurnaan, mengingat Mahkamah Partai bukan badan hukum perdata murni dari perspektif Negara hukum. Kata kunci: GOLKAR; Mahkamah Partai; Sengketa.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS DAMPAK OVERKRIMINALISASI DALAM PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN ]]>
<![CDATA[Damil Nugrawan Suci]]>;
<![CDATA[Siswantari Pratiwi]]>;
<![CDATA[Mardani]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15307
<![CDATA[Penegakan hukum keimigrasian merupakan usaha untuk mengatur dan mengawasi pergerakan orang antar batas negara. Di Indonesia, hukum keimigrasian diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Namun, terdapat kriminalisasi terhadap perbuatan administratif seperti penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian, yang mengakibatkan overkriminalisasi. Overkriminalisasi ini menyebabkan beberapa dampak, termasuk pergeseran paradigma penegakan hukum keimigrasian, stigma negatif terhadap pelaku, dan peningkatan beban di sistem peradilan pidana serta overpopulasi di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis dampak overkriminalisasi pada penegakan hukum keimigrasian serta mencari pencegahannya. Pencegahan dapat dilakukan dengan merubah UU Keimigrasian agar lebih menggunakan instrumen hukum administratif, atau melanjutkan penegakan hukum keimigrasian dengan menggunakan instrumen sanksi administratif keimigrasian tanpa merubah UU. Kata kunci: Kriminalisasi; Overkriminalisasi; Penegakan Hukum Keimigrasian.]]>
