Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA BERBASIS PRINSIP GOOD GOVERNANCE Bertha Maulidina; Silvia Ratna Anzani; Vianna Novita Kristya
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.17256

Penegakan hukum dalam PTUN ialah proses atau usaha untuk memberlakukan, menjalankan, dan menegakkan hukum mengenai hal yang berkenaan dengan tata usaha negara atau pemerintahan. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan sebagian pelaksana pemimpin kehakiman bagi warga masyarakat yang hendak mendapatkan keadilan kepada Negara Sengketa administrasi. PTUN bertujuan untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Jenis metode penelitian yang kita gunakan ialah penelitian hukum normatif, penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan referensi hukum tertulis merupakan definisi hukum normatif, kemudian sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Kami mendapatkan hasil bahwa dalam menjalankan perannya, PTUN dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan transparansi dan akuntabilitas, melindungi hak-hak warga negara, dan menjaga konsistensi kebijakan. Dengan demikian, PTUN dapat menjadi salah satu upaya penting dalam membangun good governance di Indonesia. Dengan kata lain, PTUN memiliki peran sentral dalam menjaga integritas dan keberlanjutan sistem tata usaha negara. Dengan melibatkan masyarakat dalam prosesnya, PTUN dapat menjadi wahana bagi warga negara untuk melindungi hak-hak mereka dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat PTUN sebagai institusi yang mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan berkeadilan. Kata Kunci : PTUN, Penegakan, Hukum Administrasi Negara, Good Governance

PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA DAERAH PERTAMBANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI NO. 67/G/LH/2022/PTUN.KDI) Erika Evania Sihaloho; Mujiati Nuur Istiqomah; Yolanda Adelia
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pertambangan adalah separuh atau keseluruhan proses tindakan yang berbentuk pengelolaan penelitian, dalam usaha mineral atau batubara yang didalamnya terdapat eksplorasi, konstruksi, studi kelayakan, penyelidikan umum, penambangan, pengangkutan dan penjualan, pengolahan dan pemurnian dan kegiatan setelah pertambangan. Kegiatan/usaha pertambangan menimbulkan efek positif dan negatif. Akan tetapi, efek negatif akan lebih banyak dirasakan apabila dalam pelaksanaanya tidak terdapat sinergi yang baik antara penanggung jawab kegiatan/usaha pertambangan dengan pemerintah. Selain itu, kegiatan/usaha pertambangan dapat dilakukan jika telah mendapatkan berbagai perizinan dari pemerintah. Apabila tidak, hal ini jelas menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang tinggal di daerah pertambangan. Pertambangan dapat menyebabkan kualitas lingkungan hidup menjadi turun sebab reklamasi lahan atau penutupan bekas galian tidak dilakukan. Pengelolaan yang tidak baik oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab juga dapat mengakibatkan berbagai pelanggaran terhadap lingkungan diantaranya adalah menyebabkan terjadinya banjir dan sumber mata air menjadi tercemar. Dengan demikian, pemerintah wajib melaksanakan fungsinya untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam bidang pertambangan sebagai bukti instansi atau penegak hukum efektif dalam melakukan kewajiban pengawasan dan perizinan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan bidup pada daerah pertambangan. Kata Kunci: Penegakan Sanksi Administrasi, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelanggaran, Pertambangan Mineral dan Batubara

EVALUASI KEBIJAKAN DINAS KOPERASI TERHADAP UMKM DI KABUPATEN SEMARANG: TERHADAP PRINSIP-PRINSIP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Heri Hakim; Muh Huda Ramadan
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini menyoroti peran sentral Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan fokus pada tantangan akses, partisipasi, dan perlindungan. Dinas Koperasi memiliki peran krusial dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung UMKM, dan evaluasi kebijakan Dinas Koperasi terhadap prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi penting. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan melibatkan peneliti dalam pengamatan langsung di lapangan. Program-program Diskop UMKM Kabupaten Semarang, seperti Pendidikan dan Latihan Perkoprasian, Pemberdayaan UMKM, Pengembangan UMKM, Perencanaan dan Pembangunan Industri, Pengendalian Izin Usaha Industri, dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dijalankan untuk memenuhi prinsip-prinsip HAN. Meskipun Diskop UMKM memiliki peran penting, keterbatasan dalam membuat kebijakan di tingkat dinas perlu diatasi. Evaluasi program-program ini diperlukan untuk memastikan ketaatan terhadap prinsip-prinsip HAN, terutama dalam aspek akses, partisipasi, dan perlindungan UMKM. Evaluasi ini mencerminkan komitmen Dinas Koperasi dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan menekankan hubungan positif antara partisipasi dan keterlibatan pemilik UMKM dengan implementasi kebijakan oleh Dinas Koperasi. Enam rekomendasi utama yang dihasilkan dari evaluasi ini melibatkan pengoptimalan aspek HAN dalam program, penguatan peran Diskop UMKM, optimalkan program pemberdayaan, peningkatan proaktif dalam pemantauan dan pelaporan, pengembangan pendidikan dan informasi, serta evaluasi terus-menerus untuk mendukung perbaikan berkelanjutan. Kata kunci: Dinas Koprasi, UMKM, Prinsip-Prinsip HAN.

ANALISIS DAMPAK PENETAPAN KUOTA PPPK GURU DI KOTA SEMARANG YANG TERBATAS TERHADAP BANYAKNYA PENDAFTAR Widya Dwi Wahyuningtyas; Sofia Ayut Lutfiana
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.17260

Penetapan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja guru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah mengatur penyusunan kebutuhan jabatan PPPK. Proses pengadaan mempertimbangkan prioritas pendaftar dan melibatkan beberapa tahapan. Keterbatasan kuota PPPK mengakibatkan persaingan yang sangat ketat. Untuk mengatasimya, diperlukan peningkatan kuota, efisiensi seleksi, dan alternatif bagi calon guru. Tahapan ini diharapkan dapat mengurangi dampak keterbatasan kuota pada jumlah pendaftar PPPK guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal, dimana menjawab berbagai persoalan hukum, melalui pendekatan teoretik dan metodologis interdisiplin, utamanya tentang ilmu sosial-humaniora. Subyek penelitian ini peserta seleksi PPPK dan juga pemerintah. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa perlu adanya evaluasi dari pemerintah mengenai proses penetapan kuota bagi seleksi PPPK guru. Hasil dari penelitian ini adalah adanya keterbatasan kuota PPPK Guru yang berdampak pada para pendaftar. Penelitian ini memberikan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak dari keterbatasan kuota PPPK guru. Kata kunci : PPPK, Kuota terbatas, Dampak

KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT PASAL 1320 KUHPERDATA Septia Marliza; Mahlil Adriaman
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.17394

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa apabila dikaitkan dengan hukum perjanjian maka ketentuan dalam jual beli secara online harus tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu apabila para pihaknya tidak cakap hukum maka perjanjian dapat dibatalkan. Tetapi hingga pada saat ini belum ada satupun aturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai batasan umur seorang anak diperbolehkan melakukan jual beli secara online. Namun apabila dikemudian hari timbul suatu permasalahan maka ketentuan hukum perjanjian lemah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata. Kata kunci: keabsahan, jual beli online, anak dibawah umur.

PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAERAH: TINJAUAN KONSEPTUAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Ahmad Muksin; Rani Istriani; Selly Rismalasari
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.17458

Otonomi daerah di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam pelaksanaan urusan wajib daerah, yang melibatkan hak, kekuasaan, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola urusan rumah tangganya sesuai dengan hukum yang berlaku. Reformasi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, yang ditandai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, telah mengubah secara drastis lanskap desentralisasi Indonesia. Konseptualisasi penyelenggaraan urusan wajib daerah mencakup prinsip-prinsip seperti demokrasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Efektivitas pelaksanaan urusan wajib daerah dipengaruhi oleh kebijakan, ketersediaan sumber daya, dan kapasitas institusional. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam menjamin program dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal. Implementasi penyelenggaraan urusan wajib daerah di Indonesia memerlukan perhatian terhadap kebijakan, sumber daya manusia, infrastruktur, koordinasi, serta faktor lingkungan. Kendala seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang kurang, dan ketidakstabilan politik dapat menghambat pelaksanaan efektif urusan daerah. Kesimpulannya, kesuksesan otonomi daerah terletak pada konseptualisasi yang kuat dan implementasi yang efektif dari urusan wajib daerah. Komitmen dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya penting untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat. Kata kunci : Otonomi Daerah, urusan wajib daerah, implementasi

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN UMAT KONG HUCU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG DIUBAH MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 Sri Hayati; Khomaini
YUSTISI Vol 9 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v9i1.17508

Dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terlihat bahwa agama dan/atau hukum agama mempunyai peran penting dalam melaksanakan perkawinan. Penulis menganalisis secara yuridis melalui hukum normatif untuk menemukan aturan hukum tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan umat Konghucu. Bahwa sebelum lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, agama Konghucu diakui sebagai agama ditentukan di dalam Penetapan Presien Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau penodaan agama termasuk salah satu agama dari 6 (enam) yang diakui resmi di Indonesia yaitu Islam, Kristen Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Namun Pada masa Orde Baru dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 tentang agama dan adat istiadat Tionghoa. Etnis Tionghoa yang pada saat itu umumnya memeluk agama konghucu tidak diperbolehkan mengekspresikan segala bentuk kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat etnis Tionghoa berpindah memeluk agama lain, dikarenakan tidak adanya pencatatan perkawinan untuk umat konghucu. Hal ini terlihat dari kolom pengisian kolom agama untuk agama konghucu tidak dicantumkan. Namun penulis tidak menemukan berapa jumlah dari etnis Tionghoa yang beragama konghucu yang pindah ke agama lain. Setelah era Reformasi dibawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) di Tahun 2000, dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama dan adat istiadat Tionghoa (cina). Namun Keppres tersebut hanya bersifat simbolik. Pada perayaan Imlek 2557 tanggal 4 Februari 2006 secara Nasional menegaskan bahwa keberadaan agama Konghucu berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 sah menjadi UU Nomor 5 Tahun 1969. Menindaklanjutinya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Nomor 470/326/SJ/2006 tanggal 24 Februari 2006 tentang Pelayanan Aministrasi Kependudukan Agama Konghucu dan Menteri Agama mengeluarkan surat Nomor ; MA/12/2006 perihal Penjelasan Mengenai Status Perkawinan Agama Konghucu. Penulis menemukan bahwa peraturan yang lebih rendah kedudukannya bisa mengalahkan peraturan yang lebih tinggi, sehingga terjadi ketidakadilan dan ketiakpastian umat Konghucu dan menyarankan agar pemerintah mensosialisasikan peraturan yang membolehkan umat Konghucu bisa mencatatkan perkawinannya seperti umat agama lainnya.

PERANAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PADA POLRESTABES MEDAN) Berman Sitanggang; Yusuf Hanafi Pasaribu
YUSTISI Vol 9 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v9i2.17509

Konstitusi Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa cita-cita bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkrit tentang Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polrestabes Medan). Hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah Aturan hukum dalam penerapan diversi terhadap anak diatur pada UU SPPA No 11 Tahun 2012, yaitu pada pasal 6 – pasal 15. Ketentuan yang diatur adalah adanya kewajiban penyidik kepolisian untuk mengupayakan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan persyaratan ancaman pidana penjara tidak melebihi 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pengaturan lain dalam undang-undang tersebut adalah kesepakatan diversi harus benar-benar dilaksanakan sebelum penyidikan terhadap perkara anak benar-benar diberhentikan. Kata kunci: UU SPPA No 11 Tahun 2012, pasal 6 – pasal 15, Narkotika

KEDUDUKAN FUNGSI AKTE NOTARIS DALAM PERSEROAN TERBATAS PERTANGGUNG JAWABANNYA DI TINJAU DARI HUKUM PERDATA Korliston Sijabat; Syaiful Khoiri Harahap
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.17511

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupundengan tulisan dibawah tangan.Pada pasal 1866 KUH perdata tersebutdikemukakan bahwa urutan pertama alat bukti itu adala bukti tulisan.Hal ini jelasalat bukti tulisan itu merupakan alat bukti utama dan paling penting pada tahap pembuktian di pengadilan. Salah satu bentuk bukti tulisan adalah akta otentik, dimana akta otentik didefinisikan dalam Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang– undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempatakta itu dibuat. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Hasil dan kesimpulan pada penelitian ini adalah Ketentuan hukum dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang pelaksanaanya tidak bersifat wajib dilaksanakan setiap tahun, akan tetapi dapat diadakan setiap waktu apabila kepentingan perseroan, selanjutnya Pasal 79 ayat (1) dan (2), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diselenggarakan berdasarkan inisiatif Direksi sendiri, atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, atau atas permintaan Dewan Komisaris. Kata kunci: Dewan Komisaris, Perseroan Terbatas, pasal 1866 KUH

KAJIAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DEBITUR PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA TEMPAT UNTUK PEMASANGAN DAN PENEMPATAN BASE TRANSCEIVER STATION SISTEM TELEKOMUNIKASI SELULER GSM-UMTS Annisa Rahmi; Muhammad Nurohim
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.17513

Perjanjian sewa menyewa terhadap objek suatu barang milik negara berupa tanah yang dilakukan antara Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dengan PT. Hutchison 3 Indonesia merupakan perjanjian konsensual yang mengikat sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak yang mana pihak Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) disebut sebagai pemberi sewa dan PT. Hutchison 3 Indonesia sebagai penerima sewa. Kendala yang terjadi terhadap perjanjian sewa menyewa disebabkan oleh pihak PT. Hutchison 3 Indonesia sebagai penerima sewa tidak memberitahukan perpanjangan sewa terhadap milik negara berupa tanah yang sedang dimanfaati penggunannya hinga melampaui batas waktu perjanjian. Tentunya dalam hal ini PT. Hutchison 3 Indonesia tidak memiliki itikad baik dalam melakukan hubungan hukum terhadap perjanjian yang telah disepakati dan dapat dikatakan PT. Hutchison 3 Indonesia telah melakukan perbuatan wanprestasi. Adapun jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada pemahaman hukum dalam arti norma, aturan dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakukan norma hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena penelitian ini berupaya menggambarkan situasi permasalahan dengan menguraikan atau memaparkan situasi kejadian yang diteliti berdasarkan data yang didapatkan atau diperoleh dari survey dilapangan. Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi kenikmatan suatu berang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir sesuai dengan Pasal 1548 KUH Perdata. Pengaturan hukum terhadap perjanjian sewa menyewa terdapat pada Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata. PT. Hutchison 3 Indonesia atau yang sekarang telah berubah nama menjadi PT. Indosat Tbk, telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yaitu tidak melanjutkan pembayaran sewa yang telah jatuh tempo dan tidak memiliki itikad baik untuk melakukan perpanjangan sewa, sementara itu disatu sisi, PT. Hutchison 3 Indonesia dalam perbuatan wanprestasinya yang tidak melanjutkan sewa masih memanfaatkan tanah yang menjadi objek sewa menyewa. PT. Hutchison 3 Indonesia atau yang sekarang telah berubah nama menjadi PT. Indosat Tbk sebagai pihak yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa telah melakukan penyelesaian dengan cara memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) dengan nilai kerugian yang telah disepakati dan telah dilakukan pembayaran tunai. Kata kunci: Sewa Menyewa, Wanprestasi dan Debitur.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA