Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Putusan Nomor 919/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim., dan Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim.) Andri Manurung
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16689

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap Analisis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Dan Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 919/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim., dan Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim.), terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan melakukan penelitian tesis dalam perkara pencurian dengan pemberatan dan kekerasan ini serta mengambil salinan putusan yang terkait dengan pemecahan masalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Disamping itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam tesis penulis. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : adalah (1) Penerapan Hukum pidana materiil terhadap kasus tindak pidana pada Putusan Nomor 919/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim., dan Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim., kurang tepat ketika Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan dakwaan pertama yakni Pasal 368 ayat (2) KUHP, karena menurut Penulis berdasarkan posisi kasus serta fakta- fakta yang terungkap dipersidangan maka lebih tepat ketika Terdakwa dituntut dengan dakwaan yang Kedua yakni Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yaitu tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, dan Pasal 368 bukan termasuk jenis tindak pidana pencurian tetapi tindak pidana pemerasan dan pengancaman. (2) Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian dinilai telah sejalan dengan teori hukum pidana, akan tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam hal berat ringannya Menurut penulis pidana yang dijatuhkan oleh hakim dinilai terlalu ringan. Kata kunci: Tindak Pidana Pencurian, Pemberatan, Kekerasan

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE TERKAIT DENGAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PADA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) Hamidin; Siswantari Pratiwi; Hartono
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16690

Penelitian ini menyelidiki penerapan business judgement rule dalam kasus tindak pidana korupsi yang dijelaskan dalam Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI. Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute Approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis data sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin business judgement rule diterapkan pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Mahkamah Agung (judex juris). Terdakwa dinyatakan bersalah pada tingkat pertama dan kedua karena melakukan pelanggaran dalam proses investasi di Blok Basker Manta Gummy (BMG), yang dimiliki oleh Roc Oil Company Limited (ROC Ltd), menyebabkan kerugian uang negara sebesar Rp 568 miliar. Namun, pada tingkat ketiga, terdakwa dibebaskan dengan alasan tindakannya tidak melanggar business judgement rule, ditandai dengan ketiadaan kejadian penipuan, konflik kepentingan, perbuatan melawan hukum, dan kesalahan yang disengaja. Konflik keputusan ini menjadi perhatian karena dapat merugikan di masa depan. Tesis juga menyoroti perlunya peningkatan kompetensi penegak hukum agar memiliki sudut pandang yang seragam dalam menentukan kesesuaian dengan aturan. Selain itu, tesis menekankan bahwa jika direksi mematuhi peraturan dan kebijakan perusahaan serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis, mereka akan dilindungi oleh doktrin Business Judgment Rule ketika perseroan mengalami kerugian. Namun, jika direksi tidak mematuhi prinsip kehati-hatian atau bertindak ultra vires, doktrin Business Judgment Rule tidak dapat memberikan perlindungan. Terkait bukti atas kesalahan atau kelalaian anggota direksi, pemegang saham dapat mengajukan gugatan derivatif sesuai dengan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana pemegang saham yang memenuhi syarat dapat meminta pertanggungjawaban anggota direksi yang bertanggung jawab atas kerugian perseroan akibat kesalahan atau kelalaian Kata kunci: Business Judgement Rule, Direksi, BUMN

PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA MELALUI KERJA SAMA INTERNASIONAL I Putu Bagus Resty Wibisana; Siswantari Pratiwi; Mardani
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16691

Terorisme kini tak lagi dipandang sebagai tindakan kejahatan biasa yang terbatas pada nasionalisme dan wilayah tertentu, tetapi juga memiliki dimensi ideologis dan lintas batas negara. Karena itu, penanganan terorisme telah menjadi tantangan global yang membutuhkan kerjasama antarnegara. Indonesia, sebagai salah satu negara yang terdampak oleh terorisme, terus berusaha mengatasi masalah ini baik di tingkat nasional maupun internasional. Kerjasama internasional menjadi kunci utama dalam upaya mengatasi terorisme di Indonesia, dengan pertukaran informasi, pengalaman, dan sumber daya antarnegara untuk meningkatkan efektivitas langkah-langkah pencegahan terorisme. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengevaluasi hal tersebut. Kesimpulannya, penanganan terorisme di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dalam menangani kelompok teroris di wilayah tersebut. Komitmen Indonesia dalam kerjasama internasional menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pencegahan terorisme di tingkat nasional dan internasional. Namun, untuk menghadapi tantangan terorisme di era globalisasi, terutama terorisme cyber, diperlukan regulasi yang relevan serta peningkatan jumlah dan pemahaman hakim terhadap kasus terorisme. Selain itu, program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang dapat menjadi pemicu penyebaran paham terorisme dan radikalisme di masyarakat. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membasmi akar masalah terorisme secara lebih efektif. Kata kunci: Efektivitas, Terorisme, Kerja Sama Internasional

EFEKTIFITAS PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA Muhammad Zakir; Siswantari Pratiwi; Saefullah
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16692

Penggunaan hukuman pidana seumur hidup dianggap kuno dalam upaya menangani kejahatan, dan aturan hukuman penjara seumur hidup, meskipun ada dalam Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak memberikan batasan resmi mengenai durasi penahanan. Secara umum, masyarakat cenderung mengartikan hukuman penjara seumur hidup sebagai penahanan sepanjang usia pelaku. Justifikasi pidana terletak pada keberadaan tindak pidana itu sendiri, dengan setiap kejahatan memerlukan hukuman. Pidana dipertimbangkan sebagai kewajiban mutlak menurut kategori imperatif untuk membalas perbuatan melanggar hukum. Tujuan pemidanaan adalah memelihara ketertiban masyarakat, menangkap penjahat, dan mendidik agar tidak mengulangi kesalahan. Pidana seumur hidup di Indonesia menjadi alternatif untuk pidana mati, seringkali dikaitkan dengan fungsi subsidair untuk kejahatan berat yang semula dapat dihukum mati. Kata kunci: pidana; penjara seumur hidup; sistem hukum penjara

DISPARITAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN 1 Rizky Wicaksono; Mardani; Uyan Wiryadi
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16693

Penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana hakim mempertimbangkan pelaku tindak pidana narkotika golongan 1 dalam dua putusan berbeda, yakni Nomor 89/PID.SUS/2020/PT MTR dan Nomor 126/PID.SUS/2019/PT MKS. Kedua, bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana tersebut mengakibatkan disparitas, terutama terkait kesamaan berat di bawah 1 gram barang bukti pada putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pya Jo. Penelitian ini merupakan gabungan antara pendekatan hukum normatif dan empiris. Metode yang digunakan melibatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait dan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur. Perbedaan dalam pertimbangan hakim dan penerapan hukum terlihat pada kasus dengan berat barang bukti di bawah 1 gram. Penelitian menyoroti pentingnya pertimbangan terhadap SEMA No 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010, khususnya terkait penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Hal ini dipertimbangkan dalam putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Pya Jo dan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PT. MTR, namun tidak dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Ban (Narkotika) Jo Nomor 126/PID.SUS/2019/PT MKS. Kata kunci: Disparitas, Pertanggungjawaban Pidana, Narkotika

MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA DALAM MEMBENTENGI KELUARGA MUSLIM DARI KASUS PERCERAIAN PERSPEKTIF SYAFIQ RIZA BASALAMAH Prima Rama Fitrilia; Muhammad Nurul Fahmi
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16694

Membicarakan masalah keuangan akan selalu menjadi topik yang krusial dan sensitif, apalagi jika berkaitan dengan keluarga atau rumah tangga. Cara mengatur prioritas keuangan rumah tangga adalah hal yang sangat perlu diperhatikan demi kesejahteraan hidup sebuah keluarga. Faktor ekonomi seringkali menjadi sebab dari banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Indonesia. Pada zaman modern ini, prinsip sebagian generasi millenial dan juga generasi Z adalah mementingkan gaya hidup hingga rela berutang sana sini. Pengelolaan keuangan yang buruk akan sangat berdampak pada kondisi keuangan keluarga, pemenuhan kebutuhan pokok anggota keluarga, hingga prioritas penggunaan harta di masa depan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan arahan dan informasi kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat muslim baik yang akan maupun yang telah berumah tangga untuk mengetahui bagaimana manajemen keuangan keluarga yang tepat demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah sekaligus membentengi keluarga muslim dari kasus perceraian perspektif Syafiq Riza Basalamah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dalam pengumpulan data, dan menganalisisnya dengan metode deskriptif. hasil penelitian ini adalah dalam mewujudkan manajemen keuangan keluarga muslim yang sehat sehingga jauh dari kasus perceraian menurut Syafiq Riza Basalamah adalah dengan menanamkan keimanan dikuti rasa cukup dalam diri, bersikap pertengahan serta tidak berlebihan, dan memperhatikan skala prioritas. Kata Kunci: Manajemen Keuangan, Keluarga, Perceraian

JATAH WARISAN CUCU PEREMPUAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 703/Pdt.p/2021/PA.JT) Nadia Paspashafira Rafsanjani; Muhammad Nurul Fahmi
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16695

Warisan seringkali menjadi salah satu pemicu konflik yang sering menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Penetapan ahli waris dan penghitungannya menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan dari cucu perempuan dari anak perempuan yang menjadi ahli waris dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode library research dan analysist document. Peneliti meneliti putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur lalu mencari dasar yang diambil oleh pengadilan serta membandingkannya dengan hukum Islam. Cucu perempuan dari anak perempuan mendapatkan warisan ketika menjadi dzawil arham. Keputusan cucu perempuan dari anak perempuan menjadi ahli waris dengan dasar sebagai ahli waris pengganti adalah hal yang tidak benar dengan lemahnya dasar dari Pengadilan Agama. Kata kunci : Waris; Ahli Waris Pengganti; Cucu Perempuan

DISHARMONI PENGATURAN TENTANG MODAL DALAM PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PDAM Gerryn Mauretha Indrawan; Freidelino P.R.A de Sousa
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16696

Penelitian ini menjelaskan mengenai disharmony of regulations yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah terkait pengaturan syarat modal dasar. Peraturan Daerah sebagai inferior lex tidak mengatur tentang syarat modal dasar untuk BUMD dimana hal tersebut disyaratkan oleh lex superior yaitu PP Nomor 54 Tahun 2017. Dalam legisprudence suatu aturan pelaksana (secondary legislation) yang materi muatannya telah diperintahkan oleh primary legislation harus diatur seturut yang diperintahkan dan tidak dimungkinkan untuk ditambahkan atau dihapus untuk sebagian atau seluruhnya. Metode penelitian yaitu metode penelitian hukum dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, Perda yang berisi norma pelaksana (delegated legislation) tidak dapat menghapus untuk sebagian atau seluruhnya norma yang diperintahkan melalui peraturan yang lebih tinggi. Kedua, Perda Kota Salatiga tentang PDAM yang tidak mengatur tentang syarat modal dasar dalam BUMD bertentangan dengan PP Nomor 54 Tahun 2017. Ketiga, sebagai rekomendasi agar disharmoni norma ini tidak terus berjalan maka usulan perubahan Perda perlu dilakukan berdasarkan teknik perubahan peraturaan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kata Kunci: Disharmoni Peraturan, Delegated Legislation, Perubahan Perda

ANALISIS YURIDIS POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KONSEP NEGARA KESATUAN TERHADAP PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU Aldi; Andi Muhammad Asrun; Mustaqim
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan politik hukum yang membawa implikasi perubahan sistem pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi. Indonesia adalah negara yang wilayahnya dibagi menjadi wilayah provinsi, yang dibagi atas kabupaten dan kota. Pembentukan provinsi, kabupaten, dan kota harus ditetapkan dengan undang-undang. Dalam upaya pembentukan daerah dilakukan apabila memenuhi unsur pertimbangan daerah dan syarat prosedur pembentukan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Jenis penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif, di mana dalam penelitian ini di dasarkan pada bahan hukum Pustaka dan data sekunder belaka, penelitian ini juga disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini bertujuan mencoba mengungkap dinamika pengambilan kebijakan publik terkait dengan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dan memberikan gambaran bagaimana proses pembentukan wilayah yang terjadi di Indonesia berdasarkan kaitannya politik hukum yang ada. Kajian penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan atau pembentukan Provinsi Kepulauan Riau merupakan sebuah fenomena baru dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang menyebabkan beberapa polemik di antara masyarakat hal ini disebabkan pemekaran Provinsi Kepulauan Riau melalui tahapan mekanisme tidak biasa yaitu menggunakan pendekatan politik luar biasa melalui Hak Usul Inisiatif DPR RI yang mengundangkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pemekaran Daerah, Pembentukan Provinsi Kepri.

PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 12/Pdt.P/2021/PA.KBJ PADA PENGADILAN AGAMA KABANJAHE) Maulana Sabani; Azhar Tauhid; Zetria Erma
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16752

publik menyalahkan hakim pengadilan agama sebagai penyebab utama meningkatnya jumlah perkawinan anak. Persepsi dan anggapan tersebut tentu kurang tepat, sebab bagi hakim ketika sudah menjalankan tugasnya yakni memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawinsesuai ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, maka hakim harus dinilai melaksanakan tugasnya secara professional. Bahkan pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada tanggal 15 Oktober 2019, Mahkamah Agung Republik Indonesia merespon dengan cepat, dengan membuat kebijakan berupa PERMA Nomor 5 Tahun19 tentang Pedoman Mengadili. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja alasan yang menjadi pendorong masyarakat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dini terutama pada kasus 12/Pdt.P/2021/PA.Kbj di Pengadilan Agama Kabanjahe dan untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabanjahe. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pengaruh batas usia perkawinan pada Pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 terhadap masuknya perkara permohonan dispensasi perkawinan. Kata kunci: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perkara Pemohonan Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama Kabanjahe.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA