cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kaspul Anwar
Contact Email
kaspulanwar.as@unja.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
sosio.lppm@unja.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Sains Sosio Humaniora
Published by Universitas Jambi
ISSN : 25801244     EISSN : 25802305     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Social Sciences
Jurnal Sains Sosio Humaniora (JJSH) |E-ISSN: 2580-2305|P-ISSN: 2580-1244|is an open-access published by Research institutions and community service (LPPM), Universitas Jambi, Indonesia. receives research-based and conceptual articles in the fields of humanities and social science which have not been previously published, nor is it under review or consideration for a book chapter or journal publication elsewhere.
Arjuna Subject : -
Articles 443 Documents
 36   37   38   39   40 
Classifying Regencies and Cities on Human Development Index Dimensions: Application of K-means Cluster Analysis Nurhasanah, Nurhasanah; Salwa, Nany; Ornila, Lyra; Hasan, Amiruddin; Mardhani, Martahadi
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v5i2.15753

Abstract

The Human Development Index (HDI) is a measurement that analyzes a region's development in improving human development. The government's development plan aims to create a successful and peaceful life. The unbalanced development in every regency and city in Indonesia is a typical issue during the development process. It may also be shown that the HDI level changes across regencies and cities in Indonesia. This research aims to identify Indonesian regencies and cities based on HDI indices. K-Means clustering algorithm is the clustering method adopted. The results of the analysis formed 4 clusters. The first cluster consisted of 20 regencies with a low average HDI indicator. The second cluster consisted of 148 regencies and cities with an average HDI indicator is medium. The third cluster consisted of 88 regencies and cities with an average HDI indicator. The fourth cluster consists of 258 regencies and cities with high HDI indicators
URGENSI PENGATURAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA GRATIFIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI: URGENSI PENGATURAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA GRATIFIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI Yulia, Yulia Monita; Najemi, Andi; Arfa, Nys
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 7 No. 1 (2023): Volume 7, Nomor 1, Juni 2023
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v7i1.21931

Abstract

Salah jenis tindak pidana korupsi yang banyak juga terjadi adalah gratifikasi yang banyakterjadi dalam birokrasi. Perbuatan penerimaan gratifikasi oleh pegawai negara ataupenyelenggara negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila perbuatan tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dari berbagai cara yang diimplementasikan dalam hal pemberantasan korupsitermasuk tindak pidana gratifikasi, salah satu diantaranya adalah sistem pembalikan bebanpembuktian yaitu beban pembuktian dilimpahkan kepada terdakwa dan proses pembuktian inihanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Namun bagaimana dan seperti apa yang dimaksud dengan pembuktian terbalik, serta bagaimana cara pengaturannya dalam UU korupsi saat ini, yang menimbulkan beberapa permasalahan dalam pengaturannya, karena jika pengaturan tidak tepat akan sulit untuk diterapkan. Penelitian ini ditujukan untuk melihat apakah perangkat hukum sudah cukup memandai untuk di terapkan pada pelaku tindak pidana korupsi terutama gratifikasi. Permasalahan dalam penelitian adalah: Bagaimanakah Pengaturan tentang pembalikan beban pembuktian dalam perkara gratifikasi pada tindak pidana korupsi menurut UU Korupsi ? dan Bagaimana pengaturan tentang pembalikan beban pembuktian dalam perkara gratifikasi pada tindak pidana korupsi yang lebih tepat ? Untuk menjawabpermasalahan tersebut, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini adalah tipe penelitian hukum normatif yaitu suatu tipe penelitian yang mengkaji hal-hal yang bersifat teoritis, asas, konsepsi, doktrin hukum serta kaidah hukum yang berhubungan dengan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tertier beserta sumbernya. Dari hasil penelitian di peroleh bahwa sudah ada pengaturan dalam UU Korupsi saat ini, namun masih ada permasalahan dan perlu ada pembaharuan hukum pidana ke depan berkaitan dengan jenis tindak pidana korups yg bisa diterapkan pembalikan beban pembuktian, cara dan bentuk pembalikan beban pembuktian tersebut harus diatur lebih tepat lagi.  Jika pengaturan untuk baik dan tepat maka pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi bisa diterapkan
PENGATURAN PENGUATAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI: PENGATURAN PENGUAATAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI Yarni, Meri; Netty, Netty; Arfa, Nys; Febrian, Rifqi
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 7 No. 1 (2023): Volume 7, Nomor 1, Juni 2023
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v7i1.22537

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan penguatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan bagaimana Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Penelitia ini bersifat empiris yaitu dengan mempelajari terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian melihat kenyataan yang ada. yaitu penelitian ini memberikan gambaran tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.. dan Kendala apa saja yang dihadapi pengelola Bumdes dan pemerintah terbawah (kepala desa beserta aparatnya dan Badan Perwakilan Desa) dalam pengelolaan tersebut. Data yang digunakan adalah data primer Data primer yaitu data yang didapat dengan melakukan penelitian di lapangan melalui wawancara (interview) dengan pihak yang dipandang berkompeten, melalui tanya jawab secara langsung tertuju pada para responden dengan menggunakan tuntunan wawancara yang ditujukan kepada narasumber langsung sebagai pemberi informasi sehingga dapat diketahui pendapat atau tanggapan, keyakinan, motivasi serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dan studidokumen, dimana dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat dokumen atau arsip terkait permasalahan yang akan dikaji. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisa yang dilakukan dengan deskriptis analisis. Hasil penelitian bahwa Kepala Desa dalam pengelolaan Bumdes di Kabupaten Muaro Jambi belum dapat dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan secara baik serta benar karena pemerintah desa belum bisa mengeluarkan suatu kebijakan secara formal sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang belum sempurna Bumdes diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan berdampak pada peningkatan sumber pendapatan asli Desa (PAD) yang memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih optimal dengan berdasarkan pada pengaturan yang kuat.
EFEK SOSIAL DAN PSIKOLOGIS PERILAKU BULLYING TERHADAP KORBAN Prastiti, Jamalia Putri; Anshori, Isa
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 7 No. 1 (2023): Volume 7, Nomor 1, Juni 2023
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v7i1.23163

Abstract

Perundungan (Bullying) dapat melibatkan individu atau sekelompok orang yang melecehkan atau menyiksa seseorang. Itu bisa fisik, seperti menyakiti seseorang dengan kekerasan fisik, atau bisa mental, seperti mengintimidasi atau mempermalukan, menghina mereka. Bullying dapat menimbulkan efek dan konsekuensi yang serius bagi korbannya, termasuk stres, depresi, bahkan bunuh diri. Korban bullying mungkin merasa tidak aman, takut, atau tertekan dengan tindakan yang dilakukan terhadap mereka. Mereka mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, atau kecemasan yang disebabkan oleh pergumulan yang mereka alami.Korban bullying mungkin merasa terisolasi dan tidak punya tempat untuk berbagi pengalaman atau mencari bantuan. Mereka mungkin takut untuk mengatakan apa yang terjadi karena takut akan pembalasan atau tidak dipercaya. Penting untuk dipahami bahwa korban bullying tidak bersalah atas apa yang terjadi pada mereka dan bahwa mereka memiliki hak untuk menerima bantuan dan perlindungan.
PERAN TOKOH BUDAYA DALAM MENJAGA LINGKUNGAN ALAM DI JAMBI: ANALISIS STRUKTUR FUNGSIONALISME Nilyati, Nilyati; Nurfazilah, Nurfazilah; Hatta, Juparno
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 7 No. 1 (2023): Volume 7, Nomor 1, Juni 2023
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v7i1.23473

Abstract

Krisis lingkungan menjadi perhatian pemerintah dasarwarsana ini. Aktivitas PETI disimpulkan sebagai faktor yang banyak menyumbang dampak negatif bagi lingkungan. Jambi menjadi lokasi PETI yang tingkat aktivitasnya meningkat. Aktivitas ini tersebar pada beberapa kabupaten di Jambi. akan tetapi, ada dua desa di kabupaten yang berbeda menunjakan gerakan penolakan terhadap aktivitas PETI, yaitu Desa Sikamis dan Desa Talang Segegah. Kesadaran akan ramah lingkungan dikatikan dengan peran tokoh adat setempat. Gerakan yang bersifat buttom up ini, mendorong, membuat dan mempertahankan Peraturan Desa tentang pelarangan aktivitas PETI. Tokoh masyakat dengan legitimasi dari masyarakat membuat peraturan daerah tentang pelarangan aktivitas PETI, serta mendorong proses sosialisasi dalam membangun kesadaran ramah lingkungan pada masyarakat di desa Sikamis dan Talang segegah. Tokoh masyarakat berperan sebagai system sosial dalam konsep litensi, mengarahkan dan memotivasi agar masyarakat setempat bersikap dan bertindak selaras dengan subjek ramah lingkungan
PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM KEPAILITAN MANAJER INVESTASI DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM PASAR MODAL Diva Davina, Nathania; Gultom, Elisatris; Rahmawati, Ema
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 7 No. 1 (2023): Volume 7, Nomor 1, Juni 2023
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v7i1.23757

Abstract

Investasi merupakan salah satu cara untuk melindungi nilai tabungan dari kemungkinan penyusutan akibat inflasi sekaligus untuk memperoleh keuntungan. Reksadana merupakan alternatif investasi dengan risiko yang relatif lebih rendah. Meskipun reksadana memiliki risiko yang relatif lebih rendah, reksadana tetap memiliki risiko investasi, antara lain risiko pasar, risiko likuiditas, risiko inflasi, risiko jenis portofolio efek yang diinvestasikan oleh manajer investasi, dan risiko ketidakpatuhan manajer investasi dalam mengelola dan memasarkan produk. Risiko ini memicu masalah seperti gagal bayar yang kerap menimpa manajer investasi. Masalah ini muncul akibat kesalahan manajer investasi dalam memasarkan produk yang menjanjikan fixed return dalam jumlah tertentu dan nilai portofolio yang terpengaruh oleh risiko pasar menyebabkan portofolio tidak laku. Akibatnya, investor yang merasa dirugikan mengajukan permohonan pernyataan kepailitan terhadap manajer investasi. Kepailitan manajer investasi tentu akan merugikan investor. Melalui metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi investor reksadana yang mengalami kerugian dalam hal terjadi kepailitan manajer investasi dan tanggung jawab manajer investasi atas kerugian investor reksadana yang ditinjau berdasarkan Hukum Kepailitan dan Hukum Pasar Modal Indonesia.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT PENANGANAN PERNIKAHAN DI INDIA DAN JEPANG Nurul Fadilah, Lathifa; Atthahara, Haura
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 7 No. 1 (2023): Volume 7, Nomor 1, Juni 2023
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v7i1.23928

Abstract

India mengalami problematika pernikahan yang disebabkan oleh tingginya perkawinan anak. Hal ini terjadi karena India memiliki budaya, dimana anak bisa bisa menjadi penyelamat dan orangtua terlepas dari beban bila anak tersebut segera dinikahkan. Disertai pula oleh bias gender sehingga perempuan lebih dominan dipaksa menikah. Lain dengan jepang, yang mana mengalami krisis pernikahan alias mayoritas masyarakatnya tidak berkeinginan untuk menikah. Masyarakat Jepang lebih ingin fokus berkarir, karena orientasi hidupnya untuk membahagiakan diri sendiri. Alhasil angka kelahiran penduduk di Jepang semakin menurun tiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tindakan yang dilakukan pemerintah India dan Jepang dalam mengatasi fenomena pernikahan. Untuk melihat implementasi kebijakan dari pemerintahnya, maka digunakanlah teori dari Paul Sabatier & Daniel Mazmanian (1983) dengan metode pendekatan penelitian kualitatif yang diperoleh dari studi literatur dan bersifat studi komparatif. Pemerintah India dan Jepang mengeluarkan inovasi kebijakan berbasis teknologi dan amandemen undang-undang batas pernikahan. Pemerintah India membuat aplikasi Childline sebagai sarana pengaduan, sedangkan Pemerintah Jepang membuat aplikasi Konkatsu sebagai alat untuk mencari jodoh. Dalam pengimplementasiannya, berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah India dan Jepang masih belum berjalan dengan efektif, karena masyarakat masih berpegang teguh terhadap pendiriannya. Pemerintah masih perlu meningkatkan kualitas inovasi kebijakannya agar masyarakat lebih tertarik, terutama terkait sosialisasi.
PENGARUH IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN BUMDES DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Nelpion, Piges; Savitri, Enni; Dianto, Volta; Hasan, Mudrika Alamsyah
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 7 No. 1 (2023): Volume 7, Nomor 1, Juni 2023
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v7i1.24376

Abstract

This study aims to analyze the effect of accountability, transparency, responsibility, professionalism, rule of law on financial statements. The population in this study were 208 BUMDes located in Kuantan Singingi Regency in 2020.  Respondents are 1) Chairman / Head of BUMDes. 2) Head of finance of BUMDes. 3) Expenditure treasurer. The sample used was 65 BUMDes, namely a total of 195 respondents. The data collection method uses the Proposive Sampling method. The analysis method uses multiple linear regression models. The results of this study indicate that Accountability has a positive effect on BUMDes Financial Reports, the application of bumdes accountability provides financial management that is presented openly, quickly, and precisely. so that the government's goal of reporting good financial report results is achieved. Transparency has a positive effect on BUMDes Financial Statements, being able to provide information that the public needs in a relevant, accurate, timely and reliable manner. Responsibility has a positive effect on BUMDes Financial Statements, a high level of responsiveness from the organization will lead to trust from external parties. Professionalism has a positive effect on BUMDes Financial Statements, the ability of a competent person can really be utilized optimally for the benefit of the organization. The existence of the rule of law can direct government duties and functions in an orderly manner.
PENGEMBANGAN BUMDES MAJU BERSAMA DALAM MENDUKUNG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA TUNJUNGTIRTO laksono, bayu agung; Arya Pamungkas, Bayuaji; Rizki Sukowati, Dey; Nadhifah, Fitrotin; Wahyu Ramadhani, Novela
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 7 No. 1 (2023): Volume 7, Nomor 1, Juni 2023
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v7i1.24912

Abstract

Badan Usaha Milik Desa adalah salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan sebagai perkembangan dan kemajuan ekonomi masyarakat desa. Berdirinya BUMDes "Maju Bersama" Desa Tunjungtirto berkembang dengan baik, dengan adanya BUMDes masyarakat tunjungtirto sangat terbantu terutama masyarakat dalam membuka usaha dan berfokus pada peningkatan pendapatan yang ada di desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengembangan BUMDes Maju Bersama yang di dalamnya terdapat banyak unit usaha. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menjadikan dan menyatukan potensi yang ada dengan mendirikan badan usaha milik desa. Dapat disimpulkan bahwa BUMDes mampu mengembangkan perekonomian di masyarakat dengan usaha melalui beberapa unit yang didirikan oleh BUMDes agar melakukan pemasaran produk sehingga mengalami peningkatan dan mampu untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
Implikasi Sistem Multi Partai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia Dea Lestari, Amanda
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v5i2.27613

Abstract

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan dalam konstruksi politik multipartai. Realitanya kombinasi sistem pemerintahan dan kepartaian yang dianut Indonesia saat ini menimbulkan berbagai konflik yang berimplikasi pada kurang terbangunnya sistem pemerintahan presidensil yang kuat, stabil, dan efektif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implikasi penerapan sistem multipartai terhadap sistem presidensial di Indonesia serta menganalisis dan mengkritisi sistem kepartaian seperti apa yang ideal diterapkan untuk negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan lima pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Hasil akhir menunjukan bahwa perpaduan sistem multipartai terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia realitanya menyebabkan instabilitas di tubuh pemerintahan. Seperti sulitnya mengontrol proses demokrasi, hadirnya koalisi yang tidak sehat di kabinet dan parlemen, serta konflik yang terus terjadi antara lembaga kepresidenan dan lembaga perwakilan. Untuk menjaga stabilitas pemerintahan tersebut maka sistem kepartaian yang ideal diterapkan di Indonesia adalah sistem multipartai sederhana. Jumlah partai politik yang terlalu banyak merupakan salah satu faktor penyumbang tidak efektifnya sistem pemerintah di Indonesia. Maka ada tiga desain institusi politik yang perlu dirancang dan di tata kembali. Pertama, desain sistem pemilu yag dirancang untuk mendorong penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen. Kedua, desain institusi parlemen yang diarahkan untuk menyederhanakan polarisasi kekuatan politik di parlemen, seperti pengurangan jumlah fraksi dan efektivitas koalisi agar proses-proses politik di parlemen menjadi lebih sederhana dalam kerangka checks and balances. Dan terakhir, desain institusi kepresidenan yang diarahkan untuk memperkuat posisi presiden di hadapan parlemen, agar kekuasaan parlemen tidak di atas presiden, tetapi juga menghindari terlalu kuatnya posisi presiden.

Page 38 of 45 | Total Record : 443

 36   37   38   39   40 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Volume 9, Nomor 2 Desember 2025 (In Progress) Vol. 9 No. 1 (2025): Volume 9, Nomor 1, Juni 2025 Vol. 8 No. 2 (2024): Volume 8, Nomor 2, Desember 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): Volume 8, Nomor 1, Juni 2024 Vol. 7 No. 2 (2023): Volume 7, Nomor 2, Desember 2023 Vol. 7 No. 1 (2023): Volume 7, Nomor 1, Juni 2023 Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022 Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021 Vol. 5 No. 1 (2021): Volume 5, Nomor 1, Juni 2021 Vol. 4 No. 2 (2020): Volume 4, Nomor 2, Desember 2020 Vol. 4 No. 1 (2020): Volume 4, Nomor 1, Juni 2020 Vol. 3 No. 2 (2019): Volume 3, Nomor 2, Desember 2019 Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019 Vol. 2 No. 2 (2018): Volume 2, No (Issue) 2, Desember 2018 Vol. 2 No. 1 (2018): Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 1 No. 2 (2017): Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 1 No. 1 (2017): Jurnal Sains Sosio Humaniora More Issue