cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kaspul Anwar
Contact Email
kaspulanwar.as@unja.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
sosio.lppm@unja.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Sains Sosio Humaniora
Published by Universitas Jambi
ISSN : 25801244     EISSN : 25802305     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Social Sciences
Jurnal Sains Sosio Humaniora (JJSH) |E-ISSN: 2580-2305|P-ISSN: 2580-1244|is an open-access published by Research institutions and community service (LPPM), Universitas Jambi, Indonesia. receives research-based and conceptual articles in the fields of humanities and social science which have not been previously published, nor is it under review or consideration for a book chapter or journal publication elsewhere.
Arjuna Subject : -
Articles 443 Documents
 35   36   37   38   39 
PENGUASAAN HAK ATAS TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING BERLANDASKAN PERJANJIAN PINJAM NAMA Isra, Muhammad Ibnu; Supriyo, Agus
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 7 No. 1 (2023): Volume 7, Nomor 1, Juni 2023
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v7i1.25243

Abstract

In a country, land is regarded as an integral part of human life. Land becomes one of the essential things needed to sustain their livelihoods as humans require housing or a place to reside. As time goes by and their living needs evolve, humans not only utilize land as a place to live but also see it as an investment due to its high economic value. This situation leads to an increasing land price each year as more individuals require it. Such land-related investments attract foreign nationals to visit or settle in Indonesia for a certain period to balance their investments in the country. To facilitate this, the government establishes legal provisions for foreign nationals with connections to land in Indonesia through various regulations, particularly the Agrarian Law as the legal framework. In reality, many buying and selling activities are conducted through a borrowing agreement between Indonesian citizens and foreign nationals. Therefore, the purpose of this article is to discuss the rights over land in Indonesia for foreign nationals. According to the Agrarian Law, foreign nationals can possess land in Indonesia through the rights of use and leasehold for buildings. However, in practice, ownership rights (Hak Milik) are also highly coveted by many foreign nationals. Therefore, to fulfill their desires, various covert practices are carried out by foreign nationals through legal circumvention, such as borrowing agreements or nominees with Indonesian citizens.
Responsibilitas Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Ketidak Stabilan Harga Minyak Goreng di Provinsi Jambi Hapsa, Hapsa; Baidawi, Ahmad; Salmia, Salmia
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.27040

Abstract

Isu hangat yang muncul di pemberitaan Indonesia terkait melonjaknya harga minyak Goreng yang merupakan salah satu bahan pangan. Pemberitaan Semakin diperparah ketika di minggu kedua Maret 2022 Minyak goreng mengalami Kenaikan yang drastis akibat pencabutan subsidi dari pemerintah. Tingginya harga minyak goreng di Indonesia telah menjadi sorotan sejak kuartal keempat 2021 hingga awal kuartal pertama 2022. Provinsi Jambi sebagai salah satu dari beberapa provinsi yang penghasil sawit terbesar di Indonesia pun tidak luput mengalami kelangkaan dan kenaikan harga minyak yang cukup signifikan. Haris menyebutkan bahwa kenaikan harga ini bukan dikarenakan kelangkaan tapi ada faktor lain yang belum bisa diungkapkan secara gamblang. Diperlukan Responsibilitas berupa intervensi Pemerintah Provinsi Jambi untuk menstabilkan harga Minyak Goreng dengan melakukan perumusan masalah bersama dengan Produsen dan Distributor agar permasalahan yang berkemungkinan akan mengganggu perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Provinsi Jambi segera teratasi.
ANALISIS POTENSI KONFLIK DAN PENANGANAN KONFLIK PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI PROVINSI JAMBI BERBASIS GENDER EQUALITY AND SOCIAL INCLUSION (GESI) Suryahartati, Dwi; Windarto, Windarto; Yusra, Dony; Yusuf, Muhammad
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i2.20989

Abstract

Organisasi Kemasyarakatan hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan peradaban dan sejarah perkembangan bangsa. Organisasi kemasyarakatan sebagai wadah penggerak pembangunan bangsa. Sebagai aktualisasi kebebasan dan demokrasi, keberadaan ormas adalah sebaga wujud kebeasan fundamental indvidu dan kelompok. Dalam kerangka etika dna hukum, keberadaannya dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Namun pada sisi lain, pelaksanaan kebebasan fundamental tersebut justru memiliki isu gender yang harus dipetakan sebagai sumber konflik. Ketertiban social yang responsive gender perlu diselaraskan dengan tujuan negara. Penelitian ini melihat kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antar organisasi massa yang berbasis gender dalam GESI dan memetakan konflik gender pada organsiasi kemasyarakatan yang ada dalam data Kesbangpol Provinsi Jambi. Sehingga tujuan penelitian ini adalah bagaimanakah dinamika konflik antar Ormas yang terjadi dan apa saja faktor penyebabnya, Kebijakan apa saja yang telah keluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengananan konflik antar Ormas yang berbasis GESI. Penelitian ini dianallisis dengan menggunakan teori penyelesaian sengketa, mobilisasi sumber daya dan analisis circle of conflict, untuk mendapatkan jawaban bagaimana Konflik Ormas yang terjadi di Provinsi Jambi dan bagaimana penanganan konflik oleh Pemerintah di Provinsi Jambi dengan menggunakan pendekatan GESI. Hasil sementara yang didapat dari penelitian adalah bahwa tedrapat kategori konflik, klsifikasi konflik dan jenis konflik yang ditangani oleh pemerintah melalui tim terpadu. Penanganan konflik belum responsive gender, Kebijakan yang ada belum memadai untuk menangani konflik dan pasca konflik, belum memiliki metode untuk menangani konflik sejenis. Jumlah konflik kemasyarakatan tidak sebanding dengan sumber daya yang disiapkan oleh pemerintah terkait. Terdapat program-program yang belum ramah keadilan gender. Diperlukan pola atau model yang mampu mengurai dan memberikan solusi terkait penangan konflik secara terpadu. Diperlukan Regulasi yang terpadu yang melibatkan Institusi terkait serta berbasis nilai-nilaikelokalan. Kata kunci: Gender, Pemerintah, Kebijakan , konflik, Ormas
POLA PENGUASAAN TANAH AJUN ARAH DAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI KOTA SUNGAI PENUH Windarto, Windarto; Idris, Isran; Tahya, Taufik
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 1 (2021): Volume 5, Nomor 1, Juni 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v5i1.26171

Abstract

Ajun arah adalah ketentuan adat dalam tata cara mendirikan rumah baik diatas tanah pribadi maupun tanah negeri di Kabupaten Kerinci atau Kota Sungai Penuh, untuk mohon izin dan pengarahan dari pemangku adat untuk mengajun mengarahkan, mematok tanah yan diminta oleh masyarakat atau masyarakat persekutuan hukum adat. Tujuan penelitian adalah: 1.Untuk mengetahui bagaimanakah pola penguasaan tanah ajun arah pada masyarakat hukum adat Kota Sungai Penuh, 2. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap terhadap tanah ajun arah di Kota Sungai Penuh. metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah pengamatan, wawancara, studi literatur. Hasil penelitian ; 1. Tanah ajun arah adalah tanah negeri atau tanah ulayat yang diatur oleh lembaga adat dan dikuasai oleh pemangku adat yang ditetapkan oleh depati dan ninik mamak , alim ulama, orang tuo cerdik pandai melalui musyawarah adat. Pola penguasaan tanah ajun arah dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilinial yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Tanah ajun arah adalah tanah negeri yang boleh dipakai oleh anak batino saja untuk mendirikan rumah. Penguasaan tanah tersebut masih berlangsung sepanjang masih terbukti secara fisik sesuai dengan peruntukannya. 2. Hukum Agraria Nasional Indonesia membenarkan adanya penguasaan tanah secara hukum adat termasuk tanah ajun arah sepanjang tidak bertantangan dengan praturan perundangan yang ada diatasnya, dan tidak bertantangan dengan kepentingan bangsa dan negara. Pelaksanaan program pemerintah Indonesia dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap tetap terlaksana walaupun hanya sampai pada tahap pemetaan, karena tanah ajun arah bukanlah tanah individu, dan tanah ajun arah masih bisa diberikan oleh pemangku adat kepada orang lain bila peruntukan untuk mendirikan rumah tersebut tidak kelihatan lagi. Kondisi ini menyebabkan sulit untuk menentukan kepastian hukum tentang subjek hukum sebagai salah satu sarat untuk Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap di Kota Sungai Penuh. Suatu hal positif pada pola penguasa tanah ajun arah ini, menyebabkan tanah adat tidak beralih kepada pihak diluar persekutuan hukum adat, karena orang diluar persekutan hukum adat tidak punya hak untuk menguasai dan memiliki tanah ajun arah
Kebijakan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dimasa Pandemi Covid–19 dalam Rangka Mewujudkan Good Governance di Kota Jambi Hapsa, Hapsa; Beriansyah, Alva
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i2.27043

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan inovasi pelayanan publik pada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi. Kebijakan inovasi pelayanan administrasikependudukan pada aspek pelayanan publik, inovasi pelayanan, dokumen kependudukandan output pelayanan bagi masyarakat. Era digitalisasi telah dilakukan penyesuaian dalampenyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan kebutuhan era serba teknologisebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online ( dalamjaringan) program ini diperkuat dengan mewabahnya covid-19 yang membatasi mobilitasmasyarakat. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Keabsahan data diperolehsetelah pengambilan data primer dan data sekunder secara sistematis dari informanmelalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Metode studi kasus dananalisis data kualitatif induktif untuk menarik kesimpulan yang kredibel Penerapankebijakan inovasi pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambikhususnya di mas Pandemi covid-19 menunjukkan sudah melakukan beberapa Inovasipelayanan dalam tiga aspek yaitu inovasi layanan, system pelayanan dan proses pelayananpublik, akan tetapi kualitas pelayanan belum sepenuhnya menujukan pelayanan primayang merupakan bagian dari good governance seutuhnya baik pada percepatan prosesdokumen kependudukan , pelayanan yang efisien dan efektif, perlakuan birokrasi dalammewujudkan kinerja pemerintahan yang profesional, produktif, inovatif danakuntabel,terlihat bahwa dinas masih berada pada tahapan transisi dan penyesuain dalamterwujud layanan kepada masyarakat layanan yang mudah, cepat, efektif, dan gratis dalammemperoleh dokumen kependudukan untuk keperluan administrasi lainnya dalammewujudkan tata pemerintahan yang baik, terlihat dari inovasi yang sudah dilakukanberupa penataan dan penempatan SDM, keterlibatan dan kolaborasi bersama pihak ketiga(swasta) Lippo Mall dalam penempatan mesin ADM, pelayanan melalui WhatsAp, danaplikasi SiPaduko.
Praktek Etnisitas Dalam Politik Identitas Di Tengah Multikulturalisme Bangsa Indonesia Baidawi, Ahmad; Novianti, Novianti
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i2.27047

Abstract

Pada sistem demokrasi praktek politik identitas merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, hal itu dikarenakan pada sistem demokrasi memberikan kebebasan pada setiap induvidu dalam mengekpresikan politiknya termasuk politik identitas baik yang bersumber identitas aliran keagamaan maupun etnisitas. Untuk memahami praktek etnisitas dalam politik identitas ditengah keberagaman bangsa indonesia maka matakuliah politik identitas dan multikulturalisme ini diajarkan pada semester 4 di prodi ilmu politik yang salah satu materinya membahas etnisitas dalam politik identitas. Untuk metode pembelajaran pada matakuliah ini menggunakan metode Project Based Learning (PjBL) Case Method (studi kasus) dengan melakukan penelitian tindakan kelas dan penelitian lapangan sebagai materi pemicu utamanya. Untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami praktek etnisitas dalam politik identitas para mahasiswa akan dibekali dengan pendekatan-pendekatan teori dan konsep tentang politik identitas dan multikulturalisme. Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan secara runut penelitian ini akan memberikan proyeksi terhadap perumus, pembuat dan pelaksana kebijakan dalam mengelola politik identitas dan multikulturalisme di indonesia. Lebih lanjut penelitian ini akan menemukan model pembelajaran baru untuk matakuliah ini.
Pewarisan dalam Hukum Adat Melayu Jambi : Pewaris dan Ahli Waris Oktaviarni, Firya; Suryahartati, Dwi; Amir, Diana; Windarto, Windarto
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.27069

Abstract

Kematian seseorang memberikan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Kematian menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berkaitan dalam hal mengurus jenazahnya (fardhu kifayah). Akibat lain adalah hubungan hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap harta peninggalannya. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai Pelaksanaan pembagian waris menurut Hukum Waris Adat Melayu Jambi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sebagai budaya hidup Hasil Penelitian menunjukan pembagian waris belum bisa dilakukan pada saat pewaris meninggal, ttapi menunggu waktu yang tepat. Pelaksanaan pembagian waris menurutHukum Waris Adat Melayu Jambi dilakukan dengan tiga cara, cara rukun dan damai, dibagi oleh penguasa adat dan melalui peradilan adat dalam dusun.
Asas Nebis In Idem Dalam Hukum Acara Perdata Dikaitkan Dengan Gugatan Perceraian Yang Diajukan Kembali Setelah Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum Simorangkir, Melin; Afriana, Anita; Ayuna Putri, Sherly
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.27074

Abstract

Pada Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn dan Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg, yang mana pada kedua putusan tersebut Penggugat mengajukan gugatan untuk kedua kalinya. Namun, terdapat inkonsistensi hakim dalam memutuskan gugatan nebis in idem pada perkara perceraian yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan dan alasan perceraian dalam UU Perkawinan serta penerapan asas nebis in idem pada perkara gugatan cerai yang sudah berkekuatan hukum tetap dan diajukan kembali dihubungkan dengan kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis normatif, yang mana objek dari penelitian ini akan diteliti dan dianalisis dengan mengedepankan norma serta asas yang terdapat dalam hukum positif berupa data sekunder dan dilengkapi data primer. Hasil dari penelitian ini yaitu pada putusan yang menjadi objek penelitian telah memenuhi alasan perceraian yang sesuai dengan hukum positif dan terdapat inkonsistensi dalam penerapan asas nebis in idem pada putusan tersebut, yang mana Majelis Hakim pada Putusan Nomor 295/Pdt.G/2018/PN.Mdn tidak mengabulkan gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya karena mengandung unsur nebis in idem berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata dan SEMA Nomor 3 Tahun 2002, sedangkan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PN.Bdg mengabulkan gugatan yang diajukan untuk kedua kalinya yang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang dijadikan pula sebagai rujukan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2007.
Tinjauan Yuridis Jabatan Rangkap Direksi BUMN (Persero) Yang Berpengaruh Terhadap Penetapan Harga Tiket Pesawat Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia Puteri Nurjanah; Elisatris Gultom; Anita Afriana
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v5i2.14882

Abstract

Adanya keterkaitan antara praktik jabatan rangkap dengan penetapan harga dijelaskan dalam Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Harga bahwa perilaku penetapan harga sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No.5/1999 akan menjadi lebih mudah dilakukan apabila terdapat jabatan rangkap pada perusahaan yang saling bersaing. Persoalan ini dapat mempengaruhi secara negatif iklim persaingan usaha dan memiliki dampak serius bagi realitas dunia usaha di Indonesia. Walaupun terdapat aturan hukum yang melarang jabatan rangkap, nyatanya praktik jabatan rangkap masih sering terjadi khususnya jabatan rangkap oleh direksi badan usaha milik negara yang seharusnya berperan menyelenggarakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa telah terjadi ketidakpastian hukum terkait jabatan rangkap direksi BUMN, yang mana dalam peraturan menteri BUMN No.3/2015 memperbolehkan seorang direksi BUMN merangkap jabatan namun hal ini bertentangan dengan peraturan diatasnya yang melarang praktik tersebut. Dengan demikian telah terjadi inkonsistensi norma antara Undang-Undang dengan peraturan pelaksananya yang melanggar ketentuan hierarki yang lebih tinggi. Implikasi dari adanya praktik jabatan rangkap Direksi BUMN ini berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena penetapan harga tiket pesawat bukan bersumber dari pertimbangan nilai keekonomisan tetapi adanya kepentingan yang sama dari organ Persero.
Hubungan Sikap Asertif dan Rasa Malu terhadap Perilaku Anti Korupsi pada Remaja Yuliasari, Hesty; Pusvitasari, Putri
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v5i2.15329

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris hubungan antara sikap asertiif dan rasa malu terhadap perilaku anti korupsi pada remaja. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah remaja berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 13 hingga 18 tahun. Penelitian ini menggunakan tiga skala yaitu skala sikap asertif (35 aitem, α= 0.793), skala kedua adalah skala rasa malu (16 aitem, α= 0.794). Alat ukur yang ketiga adalah kuesioner yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik saat survey pengukuran indeks perilaku anti korupsi (IPAK) tahun 2012 (20 aitem, α= 0.771). Skala dan kuesioner dimodifikasi oleh peneliti menyesuaikan karakteristik subjek. Pemilihan subjek dilakukan dengan cara purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan uji regresi linier berganda dan uji tambahan menggunakan independent sample t-test program IBM SPSS 20.0 realease for Windows. Hasil analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji hubungan antara tiga variabel penelitian, yaitu sikap asertif dan rasa malu terhadap perilaku anti korupsi memiliki hubungan yang positif terhadap perilaku anti korupsi pada remaja (B= 2. 618, p= 0.008). Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan hubungan sikap asertif dan perilaku anti korupsi memiliki hubungan positif (B= 2.223 , p= 0.03) dan hasil analisis regresi menunjukkan hubungan rasa malu dan perilaku anti korupsi memiliki hubungan positif (B=0.99, p= 0.04). Analisis tambahan untuk melihat pengaruuh jenis kelamin terhadap masing-masing variabel menunjukkan bahwa ada perbedaan sikap asertif, rasa malu dan perilaku anti korupsi berdasarkan jenis kelamin, sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan tidak memiliki perbedaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan perilaku anti korupsi tidak hanya dibutuhkan sikap asertif saja namun juga rasa malu terhadap perilaku tidak bermoral juga sangat dibutuhkan.

Page 37 of 45 | Total Record : 443

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Volume 9, Nomor 2 Desember 2025 (In Progress) Vol. 9 No. 1 (2025): Volume 9, Nomor 1, Juni 2025 Vol. 8 No. 2 (2024): Volume 8, Nomor 2, Desember 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): Volume 8, Nomor 1, Juni 2024 Vol. 7 No. 2 (2023): Volume 7, Nomor 2, Desember 2023 Vol. 7 No. 1 (2023): Volume 7, Nomor 1, Juni 2023 Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022 Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021 Vol. 5 No. 1 (2021): Volume 5, Nomor 1, Juni 2021 Vol. 4 No. 2 (2020): Volume 4, Nomor 2, Desember 2020 Vol. 4 No. 1 (2020): Volume 4, Nomor 1, Juni 2020 Vol. 3 No. 2 (2019): Volume 3, Nomor 2, Desember 2019 Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019 Vol. 2 No. 2 (2018): Volume 2, No (Issue) 2, Desember 2018 Vol. 2 No. 1 (2018): Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 1 No. 2 (2017): Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 1 No. 1 (2017): Jurnal Sains Sosio Humaniora More Issue