cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kaspul Anwar
Contact Email
kaspulanwar.as@unja.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
sosio.lppm@unja.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal Sains Sosio Humaniora
Published by Universitas Jambi
ISSN : 25801244     EISSN : 25802305     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Social Sciences
Jurnal Sains Sosio Humaniora (JJSH) |E-ISSN: 2580-2305|P-ISSN: 2580-1244|is an open-access published by Research institutions and community service (LPPM), Universitas Jambi, Indonesia. receives research-based and conceptual articles in the fields of humanities and social science which have not been previously published, nor is it under review or consideration for a book chapter or journal publication elsewhere.
Arjuna Subject : -
Articles 443 Documents
 34   35   36   37   38 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DI KOTA JAMBI Dessy Rakhmawati; Nelly Herlina; Evalina Alissa
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.23055

Abstract

Riset ini memiliki maksud untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Jambi. Mengingat di kota Jambi masih banyak ditemui anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi mereka di suruh berjualan koran, mengamen bahkan meminta minta. Permasalah dalam riset ini yaitu Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dan apa saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Jambi? Riset ini merupakan jenis riset empiris yang artinya riset ini mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan dan mengtahui efektifitas hukum positif di masyarakat, dengan memfokuskan pada informasi primer dan sekunder, dalam hal ini data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan- bahan kepustakaan adalah data sekunder. Hasil dari Riset ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi dilakukan oleh Dinas Sosial, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan Polresta Kota Jambi dengan menyebarluaskan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan sosialisasi, melakukan pemantauan terhadap anak yang bekerja, memberikan laporan kepada penegak hukum yang berwenang tentang kegiatan eksploitasi ekonomi, memberikan perlindungan terhadap anak korban ekslpoitasi ekonomi, memberikan sanksi kepada yang melakukan Tindakan eksploitasi ekonomi di Kota Jambi, kemudian kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi yaitu kurangnya pemahaman orang tua, masyarakat dan anak-anak tentang eksploitasi ekonomi, kurangnya kepedulian atau kepekaan dalam memberikan informasi kepenegak hukum terkait kegiatan eksploitasi ekonomi serta tidak adanya panti khusus atau rumah aman anak untuk membina anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi.
Pewarisan dalam Hukum Adat Melayu Jambi : Pewaris dan Ahli Waris Firya Oktaviarni; Dwi Suryahartati; Diana Amir; Windarto Windarto
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kematian seseorang memberikan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Kematian menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berkaitan dalam hal mengurus jenazahnya (fardhu kifayah). Akibat lain adalah hubungan hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap harta peninggalannya. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai Pelaksanaan pembagian waris menurut Hukum Waris Adat Melayu Jambi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sebagai budaya hidup Hasil Penelitian menunjukan pembagian waris belum bisa dilakukan pada saat pewaris meninggal, ttapi menunggu waktu yang tepat. Pelaksanaan pembagian waris menurut Hukum Waris Adat Melayu Jambi dilakukan dengan tiga cara, cara rukun dan damai, dibagi oleh penguasa adat dan melalui peradilan adat dalam dusun.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Sub Rekening Efek untuk Kepentingan Peradilan Pidana Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Mochamad Arya Gunawan; Nyulistiowati Suryanti; Sudaryat Sudaryat
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legalitas mengenai pemblokiran sub rekening efek untuk kepentingan peradilan pidana telah diatur sesuai Pasal 59 ayat 3 Undang-Undang Pasar Modal. Akan tetapi, ketentuan tersebut dinilai belum cukup memadai, pasalnya dalam praktik pemblokiran sub rekening efek untuk kepentingan peradilan pidana telah membawa kerugian yang besar bagi kegiatan di pasar modal. Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk memperjelas mekanisme pemblokiran sub rekening efek untuk kepentingan peradilan pidana yang sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal dan mendapatkan pemahaman mengenai perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh investor pasar modal ketika mengalami pemblokiran sub rekening efek untuk kepentingan peradilan pidana yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan menelaah pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah desktiptif analitis yaitu penelitian diharapkan dapat menggambarkan secara lengkap, rinci, sistematis, dan juga menyeluruh terkait dengan pemblokiran sub rekening efek untuk kepentingan peradilan pidana sesuai peraturan-peraturan ataupun teori hukum yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut bahwa: Pertama, mekanisme pemblokiran sub rekening efek untuk kepentingan peradilan pidana belum sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal. Kedua, perlindungan hukum bagi investor pasar modal yang mengalami pemblokiran sub rekening efek untuk kepentingan peradilan pidana dapat dilakukan secara mediasi dan litigasi. Mediasi dilakukan dengan cara melakukan permohonan bantuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas tindakan pemblokiran sub rekening efek tersebut dan litigasi dapat mengajukan permohonan pra peradilan dan mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM INSIDER TRADING DI PASAR MODAL INDONESIA Emir Adzan Syazali , Emir Adzan Syazali; Irawan, Agus; Alfarisi, MS; Ternando, Albi; Rahman, Rahman
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i2.23302

Abstract

Abstrak Praktek yang sering terjadi di Pasar modal dalam bentuk Kejahatan yakni perdagangan orang dalam (Insider trading) sudah lama terjadi, akan tetapi sangat sedikit kasus yang sampai ke pengadilan Hal ini Menimbulkan permasalahan di pasar Modal dalam Jangan panjang. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis Penyebab penegakan hukum dalam kasus Insider trading di pasar modal yang tidak pernah sampai ke pengadilan. Kegunaan penulisan ini a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat merupakan sumbangan pemikiran guna menambah dan mengembangkan khasanah Ilmu Hukum khususnya yang menyangkut dengan analisis penegakan hukum dalam insider trading di pasar modal Indonesia. b.Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sabagai bahan masukan dan saran terhadap pejabat yang berwenang atau pihak yang berkepentingan dalam menerapkan analisis penegakan hukum dalam insider trading di pasar modal Indonesia. Tipe penulisan dengan menggunakan, metode hukum Yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui berbagai faktor yang menjadi penghambat kasus insider trading bisa masuk kepengadilan dan dari hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa 1.Dalam Hukum Pasar Modal ada beberapa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum pada proses penyelidikan dalam membuktikan Kasus Insider Trading yang terjadi di pasar modal Indonesia. 2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal perlu diamandemen, agar bisa menjangkau pelaku kejahatan di Pasar Modal, Insider Traiding
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM INSIDER TRADING DI PASAR MODAL INDONESIA Emir Adzan Syazali Emir Adzan Syazali; Agus Irawan; MS. Alfarisi; Albi Ternando; Rahman
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Praktek yang sering terjadi di Pasar modal dalam bentuk Kejahatan yakni perdagangan orang dalam (Insider trading) sudah lama terjadi, akan tetapi sangat sedikit kasus yang sampai ke pengadilan Hal ini Menimbulkan permasalahan di pasar Modal dalam Jangan panjang. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis Penyebab penegakan hukum dalam kasus Insider trading di pasar modal yang tidak pernah sampai ke pengadilan. Kegunaan penulisan ini a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat merupakan sumbangan pemikiran guna menambah dan mengembangkan khasanah Ilmu Hukum khususnya yang menyangkut dengan analisis penegakan hukum dalam insider trading di pasar modal Indonesia. b.Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sabagai bahan masukan dan saran terhadap pejabat yang berwenang atau pihak yang berkepentingan dalam menerapkan analisis penegakan hukum dalam insider trading di pasar modal Indonesia. Tipe penulisan dengan menggunakan, metode hukum Yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui berbagai faktor yang menjadi penghambat kasus insider trading bisa masuk kepengadilan dan dari hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa 1.Dalam Hukum Pasar Modal ada beberapa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum pada proses penyelidikan dalam membuktikan Kasus Insider Trading yang terjadi di pasar modal Indonesia.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal perlu diamandemen, agar bisa menjangkau pelaku kejahatan di Pasar Modal, Insider Traiding
BATASAN TANGGUNG JAWAB TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN DALAM TUGAS PELAYANAN KEFARMASIAN Ismi Fadjriah Hamzah; Eko Nuriyatman
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i2.24515

Abstract

Sebagai dampak prinsip pharmaceutical care peran apoteker diharapkan lebih optimal pada praktiknya. Fakta di lapangan sering ditemukan sebaliknya, dimana pembebanan berat tugas selalu dibebankan kepada tenaga teknis kefarmasian. Sehingga dalam penulisan ini ingin melihat bagaimana batasan tugas tenaga teknis kefarmasian sesuai peraturan kefarmasian yang berlaku saat ini terutama dalam praktik pelayanan kefarmasian. Hasil serta kesimpulan bahwa berdasarkan aturan diuraikan: Pertama, Tenaga Teknis Kefarmasian merupakan tenaga yang masih terbatas secara keahliannya sehingga masih diperlukan adanya tenaga yang lebih profesional dalam hal ini apoteker. Kedua, Tenaga Teknis Kefarmasian tidak dapat melakukan praktiknya secara mandiri pada sebagian besar fasilitas kefarmasian tanpa adanya pengawasan dari Apoteker. Ketiga, terdapat pengecualian bagi tenaga teknis kefarmasian melakukan praktiknya secara mandiri hanya apabila dalam hal di daerah terpencil tidak terdapat Apoteker. Keempat, tenaga teknis kefarmasian dapat menerima pelimpahan pekerjaan kefarmasian dari tenaga apoteker dengan tetap di bawah pengawasan pemberi pelimpahan yakni apoteker. Kelima, tenaga teknis kefarmasian dapat melakukan kegiatan mandiri pada toko obat.
Praktek Etnisitas Dalam Politik Identitas Di Tengah Multikulturalisme Bangsa Indonesia Ahmad Baidawi; Novianti Novianti
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i2.24666

Abstract

Pada sistem demokrasi praktek politik identitas merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, hal itu dikarenakan pada sistem demokrasi memberikan kebebasan pada setiap induvidu dalam mengekpresikan politiknya termasuk politik identitas baik yang bersumber identitas aliran keagamaan maupun etnisitas. Untuk memahami praktek etnisitas dalam politik identitas ditengah keberagaman bangsa indonesia maka matakuliah politik identitas dan multikulturalisme ini diajarkan pada semester 4 di prodi ilmu politik yang salah satu materinya membahas etnisitas dalam politik identitas. Untuk metode pembelajaran pada matakuliah ini menggunakan metode Project Based Learning (PjBL) Case Method (studi kasus) dengan melakukan penelitian tindakan kelas dan penelitian lapangan sebagai materi pemicu utamanya. Untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami praktek etnisitas dalam politik identitas para mahasiswa akan dibekali dengan pendekatan-pendekatan teori dan konsep tentang politik identitas dan multikulturalisme. Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan secara runut penelitian ini akan memberikan proyeksi terhadap perumus, pembuat dan pelaksana kebijakan dalam mengelola politik identitas dan multikulturalisme di indonesia. Lebih lanjut penelitian ini akan menemukan model pembelajaran baru untuk matakuliah ini.
Kebijakan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dimasa Pandemi Covid–19 dalam Rangka Mewujudkan Good Governance di Kota Jambi Hapsa Hapsa; Alva Beriansyah
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan inovasi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi. Kebijakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan pada aspek pelayanan publik, inovasi pelayanan, dokumen kependudukan dan output pelayanan bagi masyarakat. Era digitalisasi telah dilakukan penyesuaian dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dengan kebutuhan era serba teknologi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Online ( dalam jaringan) program ini diperkuat dengan mewabahnya covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Keabsahan data diperoleh setelah pengambilan data primer dan data sekunder secara sistematis dari informan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Metode studi kasus dan analisis data kualitatif induktif untuk menarik kesimpulan yang kredibel Penerapan kebijakan inovasi pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi khususnya di mas Pandemi covid-19 menunjukkan sudah melakukan beberapa Inovasi pelayanan dalam tiga aspek yaitu inovasi layanan, system pelayanan dan proses pelayanan publik, akan tetapi kualitas pelayanan belum sepenuhnya menujukan pelayanan prima yang merupakan bagian dari good governance seutuhnya baik pada percepatan proses dokumen kependudukan , pelayanan yang efisien dan efektif, perlakuan birokrasi dalam mewujudkan kinerja pemerintahan yang profesional, produktif, inovatif dan akuntabel,terlihat bahwa dinas masih berada pada tahapan transisi dan penyesuain dalam terwujud layanan kepada masyarakat layanan yang mudah, cepat, efektif, dan gratis dalam memperoleh dokumen kependudukan untuk keperluan administrasi lainnya dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, terlihat dari inovasi yang sudah dilakukan berupa penataan dan penempatan SDM, keterlibatan dan kolaborasi bersama pihak ketiga (swasta) Lippo Mall dalam penempatan mesin ADM, pelayanan melalui WhatsAp, dan aplikasi SiPaduko.
IMPLIKASI SISTEM MULTIPARTAI TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL INDONESIA Amanda Dea Lestari
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i2.25107

Abstract

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan dalam konstruksi politik multipartai. Realitanya kombinasi sistem pemerintahan dan kepartaian yang dianut Indonesia saat ini menimbulkan berbagai konflik yang berimplikasi pada kurang terbangunnya sistem pemerintahan presidensil yang kuat, stabil, dan efektif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implikasi penerapan sistem multipartai terhadap sistem presidensial di Indonesia serta menganalisis dan mengkritisi sistem kepartaian seperti apa yang ideal diterapkan untuk negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan lima pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, dan pendekatan perbandingan. Hasil akhir menunjukan bahwa perpaduan sistem multipartai terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia realitanya menyebabkan instabilitas di tubuh pemerintahan. Seperti sulitnya mengontrol proses demokrasi, hadirnya koalisi yang tidak sehat di kabinet dan parlemen, serta konflik yang terus terjadi antara lembaga kepresidenan dan lembaga perwakilan. Untuk menjaga stabilitas pemerintahan tersebut maka sistem kepartaian yang ideal diterapkan di Indonesia adalah sistem multipartai sederhana. Jumlah partai politik yang terlalu banyak merupakan salah satu faktor penyumbang tidak efektifnya sistem pemerintah di Indonesia. Maka ada tiga desain institusi politik yang perlu dirancang dan di tata kembali. Pertama, desain sistem pemilu yag dirancang untuk mendorong penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen. Kedua, desain institusi parlemen yang diarahkan untuk menyederhanakan polarisasi kekuatan politik di parlemen, seperti pengurangan jumlah fraksi dan efektivitas koalisi agar proses-proses politik di parlemen menjadi lebih sederhana dalam kerangka checks and balances. Dan terakhir, desain institusi kepresidenan yang diarahkan untuk memperkuat posisi presiden di hadapan parlemen, agar kekuasaan parlemen tidak di atas presiden, tetapi juga menghindari terlalu kuatnya posisi presiden.
RESPONSIBILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KETIDAK STABILAN HARGA MINYAK GORENG DI PROVINSI JAMBI Hapsa Hapsa; Ahmad Baidawi; Salmia Salmia
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.25129

Abstract

Isu hangat yang muncul di pemberitaan Indonesia terkait melonjaknya harga minyak Goreng yang merupakan salah satu bahan pangan. Pemberitaan Semakin diperparah ketika di minggu kedua Maret 2022 Minyak goreng mengalami Kenaikan yang drastis akibat pencabutan subsidi dari pemerintah. Tingginya harga minyak goreng di Indonesia telah menjadi sorotan sejak kuartal keempat 2021 hingga awal kuartal pertama 2022. Provinsi Jambi sebagai salah satu dari beberapa provinsi yang penghasil sawit terbesar di Indonesia pun tidak luput mengalami kelangkaan dan kenaikan harga minyak yang cukup signifikan. Haris menyebutkan bahwa kenaikan harga ini bukan dikarenakan kelangkaan tapi ada faktor lain yang belum bisa diungkapkan secara gamblang. Diperlukan Responsibilitas berupa intervensi Pemerintah Provinsi Jambi untuk menstabilkan harga Minyak Goreng dengan melakukan perumusan masalah bersama dengan Produsen dan Distributor agar permasalahan yang berkemungkinan akan mengganggu perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Provinsi Jambi segera teratasi.

Page 36 of 45 | Total Record : 443

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Volume 9, Nomor 2 Desember 2025 (In Progress) Vol. 9 No. 1 (2025): Volume 9, Nomor 1, Juni 2025 Vol. 8 No. 2 (2024): Volume 8, Nomor 2, Desember 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): Volume 8, Nomor 1, Juni 2024 Vol. 7 No. 2 (2023): Volume 7, Nomor 2, Desember 2023 Vol. 7 No. 1 (2023): Volume 7, Nomor 1, Juni 2023 Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022 Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021 Vol. 5 No. 1 (2021): Volume 5, Nomor 1, Juni 2021 Vol. 4 No. 2 (2020): Volume 4, Nomor 2, Desember 2020 Vol. 4 No. 1 (2020): Volume 4, Nomor 1, Juni 2020 Vol. 3 No. 2 (2019): Volume 3, Nomor 2, Desember 2019 Vol. 3 No. 1 (2019): Volume 3, Nomor 1, Juni 2019 Vol. 2 No. 2 (2018): Volume 2, No (Issue) 2, Desember 2018 Vol. 2 No. 1 (2018): Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 1 No. 2 (2017): Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 1 No. 1 (2017): Jurnal Sains Sosio Humaniora More Issue