Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik

public-inspiration
Website

Published by Universitas Warmadewa

ISSN : 25812378 EISSN : 25805975 DOI : https://doi.org/10.22225

Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,

Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

PUBLIC INSPIRATION: Jurnal Administrasi Publik is a journal research published by Postgraduate program of Public Administration, Universitas Warmadewa. This Journal is a group of research including; Social science, Psychology, Politic, Anthropology, Information technology, Culture, and Law. This Journal is published twice a year in June and December.

Arjuna Subject : -

Articles 6 Documents

Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2020)" : 6 Documents clear

Evaluasi Kebijakan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Di Badan Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung I Made Sumada; Agus Suradika
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Warmadewa

Pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah saat ini masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas kinerja pegawai yang kurang efektif. Berkenaan dengan fenomena tersebut penulis dapat merumuskan masalah penelitian adalah bagaimana evaluasi kebijakan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung? Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis Evaluasi Kebijakan Penerbitan Tanda Daftar Pariwisata di Badan Pelayanan dan Perzinan Terpadu Kabupaten Badung dengan menggunakan metode penilitan deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data wawancara dan dokumen. Menggunakan teori evaluasi kebijakan dari Jones (1996:359-360), yaitu : (1) Political evaluation (evaluasi yang bersifat politis), (2) Organizational evaluation ( evaluasi yang sifatnya organisasional), dan (3) Substantive evaluation (evaluasi yang bersifat substantif atau nyata) yaitu yang telah diimplementasikan ini memberikan manfaat yang nyata untuk kepentingan bagi wmasyarakat Kabupeten Badung,yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan penerbitan TDUP di Kabupaten Badung melahirkan dukungan bagi badan-badan pelaksana seperti DPRD Kabupaten Badung, Dinas pariwisata, Satuan Kerja Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum dan perangkat daerah lainnya,telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik secara hukum maupun dalam detail kebijakan yang ingin dicapai selanjutnya, serta berdampak kepada BPPT Kabupaten Badung dalam penerbitan TDUP. Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Perizinan Usaha Wisata di Kabupaten Badung dengan tanda daftar usaha pariwisata yang dimohonkan oleh pelaku usaha digunakan sebagai landasan yuridis dalam membangun usaha wisata di Kabupaten Badung.

Persepsi Petugas Customer Relation Officer Dalam Service Recovery Rekomendasi Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pengelolaan Lahan Ayu Adriana Putri; Rachma Fitriati
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Warmadewa

Kegiatan pelayanan rekomendasi hak guna bangunana (HGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL) yang dilaksanakan oleh petugas customer relation officer (CRO) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terkadang terjadi kegagalan pelayanan. CRO sebagai petugas garis depan harus mampu melakukan service recovery dengan tepat kepada pemohon. Tujuan: Mengetahui gambaran persepsi CRO terhadap kegiatan service recovery bagi pemohon yang mengalami service failure pada layanan rekomendasi HGB di atas HPL. Metode penelitian ini adalah kualitatif, yang dilakukan di Kantor DPMPTSP pada tahun 2020 yang belokasi di Jakarta Selatan. Informan terdiri dari tujuh informan, yang merupakan CRO pada dinas DPMPTSP yang bertugas melakukan pelayanan atau pernah melakukan pelayanan rekomendasi HGB di atas HPL dan 3 informan dari pemohn yang pernah mengalamai service failure pada layanan rekomendasi HGB di atas HPL. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan observasi langsung. Penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi petugas CRO tentang kegiatan service recovery layanan rekomendasi HGB di atas HPL sudah berjalan baik. Hambatan pelaksanaan program service recovery yang berasal dari pusat, diantaranya peraturan gubernur terkait mengenai besaran biaya, dan panjangnya SOP. Hambatan dari petugas yaitu terbatasnya petugas yang paham tentang Layanan rekomendasi HGB diatas HPL tersebut. Kesimpulan: pelaksanaan service recovery layanan rekomendasi HGB di atas HPL sudah cukup baik.

Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar I Wayan Tagel Winarta; Anak Agung Gde Raka; I Made Sumada
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Warmadewa

Kabupaten Gianyar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali telah memberikan dana Bansos kepada masyarakat, kenyataan di lapannganbahwa penyaluran dana Bansos di Kabupaten Gianyar belum maksmal.Berdasarkan masalah di atas penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu Bagiamanakah penyaluran Kebijakan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar?,Fakator-faktor apakah yang mempengaruhi penyaluran Kebijakan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar? Dan tujuan adalah untuk Mengetahui Penyaluran Kebijakan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar dan untuk mengetahui fakator-faktor yang berpengaruh terhadap penyaluran Kebijakan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dukumentasi, serta obejek penelitian di Pemerintah Kabupaten Gianyar. Menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William Dun, dengan hasil penelitianEfektivitas: Kebijakan Dana Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Gianyar belum efektif, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah,Efesiensi: Kebijakan Dana Bansos ini belum cukup efisien, hal itu karena masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai, Kecukupan yang dihadapi masyarakat sudah cukup tepat, hal ini karena masyarakat merasa terbantu dan keijakan ini tepat untuk mengatasi masalah mereka, Perataan biaya dan manfaat yang didistribusikan kepada masyarakat sama, Respon masyarakat sangat baik, dan ketepatan sasaran dari Kebiajakan Dana Bansos kurang tepat, karena masih adanya masyarakat/kelompok/organisasi/sekaa yang menerima Dana Bansos lebih dari sekali

Pengaduan Sengketa dalam Pelayanan Publik dan Penyelesaiaannya di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali I Nengah Suriata
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Warmadewa

Pengaduan msyarakat dalam pelayanan publik di wilayah provinsi Bali membutuhkan kehadiran Negara untuk mencarikan solusi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali sebagai institusi Negara menerima pengaduan masyarakat di wilayah provinsi Bali. Instansi pemerintah wajib memberikan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, bertujuan untuk mewujudkan tujuan Negara dan cita-cita nasional. Tujuan Negara Indonesia termaktud didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, alinea keempat. Cita-cita nasional untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, sentosa, dan makmur serta berkeadilan sosial dalam rangka menuju Negara sejahtera atau welfare state. Tindakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pelayanan publik akan menimbulkan maladministrasi. Tindakan maladministrasi disebabkan faktor kesengajaan maupun ketidak sengajaan yang menimbulkan keberatan masyarakat. Metode penelitian ini dilakukan dalam penelitian ini metode penelitian yuridis normatif, dengan analisa data melalui kualitatif diskripsi, dengan penelitian yuridis normatif dengan kajian deskriptif kualitatif. Data primer dipergunakan hasil Focus Groups Discussion (FGD), beberapa peraturan perundang-undangan. Sedangkan data sekunder dengan bahan FGD maupun beberapa buku-buka terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian diproleh, pengaduan masyarakat atau pelapor pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali dapat diselesaikan melalui; kesatu pendekatan musyawarah kekeluargaan antara pelapor dengan terlapor. Kedua melalui pendekatan ilmu pengetahuan dengan negosiasi, mediasi dan ajudikasi.

Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government) I Gede Agus Wibawa; Lilik Antarini
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Warmadewa

Sistem digital dengan berbagai programnya, seperti website, SMS Center/Call Center, e-paper, Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP), e-ktp, e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-warehouse mampu mendorong peningkatan transparansi pengelolan anggaran daerah, mendorong terbentuknya penguatan kepastian hukum dan ketaatan terhadap hukum (rule of law) bagi para penyelenggaran pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugasnya. Dengan menerapkan sistem digital, aspek efektifitas dan efisiensi kerja semakin dapat ditingkatkan pula. Sistem digital yang memberikan ruang transparansi akhirnya dapat mendorong pula peningkatan sikap responsif para penyelenggara pemerintahan daerah, masyarakat sebagai pemilik kedaulatan juga diberikan ruang yang sama (kesetaraan/equity) dalam memperoleh layanan dari aparatur pemerintah daerah.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Desa Pemecutan Kelod Kota Denpasar Ramayanti Sitanggang; A. A. Gde Raka; I Made Mardika
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 5 No. 1 (2020)
Publisher : Universitas Warmadewa

Pelayanan prima menjadi tuntutan masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pemerintah termasuk di tingkat desa. Pelayanan menjadi sangat penting agar masyarakat puas terhadap kinerja Pemerintah Desa. Penelitian ini berupaya mengkaji pengaruh lima dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dari reability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles secara parsial dan simultan terhadap kepuasan masyarakat pada Kantor Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 orang, dengan menggunakan model Isaac dan Michael. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner, pengukuran variabel memakai skala Likert, skala 5. Uji validitas menggunakan paket program SPSS 24.0 for windows dan uji reabilitas menggunakan Alpha Cronbach’s. Uji Asumsi Klasik terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas varians, uji linieritas, multikolonieritas. Uji pengaruh variabel bebas kualitas pelayanan terhadap variabel terikat kepuasan masyarakat, digunakan uji kelayakan model dengan nilai signifikansi hasil uji F lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (α=0,05). Hasil uji Anova, nilai F = 12270 dengan probabilitas sig = 0.000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikant dari dimensi daya tanggap terhadap kepuasan masyarakat dengan nilai sebesar 0,466. nilai Sig. (1-tailed) sebesar 0.005, nilai probabilitas Sig. (1-tailed) atau [ 0,05 > 0,005]. (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan dimensi keandalan terhadap kepuasan masyarakat dengan nilai sebesar 0,552, nilai Sig. (1-tailed) sebesar 0.000, nilai probabilitas Sig. (1-tailed) atau [ 0,05 > 0,000]. (3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan dimensi jaminan terhadap kepuasan masyarakat dengan nilai sebesar 0,469, nilai Sig. (1-tailed) sebesar 0.005, nilai probabilitas Sig. (1-tailed) atau [ 0,05 > 0,005]. (4) Terdapat pengaruh positif dan signifikan dimensi jaminan terhadap kepuasan masyarakat dengan nilai sebesar 0,361, nilai Sig. (1-tailed) sebesar 0.000, nilai probabilitas Sig. (1-tailed) atau [ 0,05 > 0,000]. (5) Terdapat pengaruh positif dan signifikan dimensi jaminan terhadap kepuasan masyarakat dengan nilai sebesar 0,385, nilai Sig. (1-tailed) sebesar 0.005, nilai probabilitas Sig. (1-tailed) atau [ 0,05 > 0,005]. (6) terdapat pengaruh positif dan signifikan lima dimensi daya tanggap, keandalan, jaminan, perhatian dan kemampuan fisik terhadap Kepuasan Masyarakat. Hasil tabel Model Summary R = 0.628, dan koefisien Determinasi ( Rsquare) sebesar 0,395, menunjukan bahwa Kepuasan Masyarakat (Y) dipengaruhi sebesar 62,8 % oleh variabel Daya Tanggap (X1), variabel Keandalan (X2), variabel Jaminan (X3), variabel Perhatian (X4) dan variabel Kemampuan Fisik (X5), sedangkan sisanya (37,2 %) dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol. 7 No. 2 (2022) Vol. 7 No. 1 (2022) Vol. 6 No. 2 (2021) Vol. 6 No. 1 (2021) Vol. 5 No. 2 (2020) Vol. 5 No. 1 (2020) Vol. 4 No. 2 (2019) Vol. 3 No. 2 (2018): Desember 2018 Vol. 4 No. 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 3, No 1 (2018): Juli 2018 Vol. 3 No. 1 (2018): Juli 2018 Vol. 2 No. 2 (2017): Desember 2017 Vol. 2 No. 1 (2017): Juli 2017 Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 2, No 1 (2017): Juli 2017 Vol. 1 No. 1 (2016): Desember 2016 Vol 1, No 1 (2016): Desember 2016 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
PUTU ESA GUSTAFELLASER

Contact Email
esa.gustafellaser@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
esa.gustafellaser@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name PUTU ESA GUSTAFELLASER

Contact Email esa.gustafellaser@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official esa.gustafellaser@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
PUTU ESA GUSTAFELLASER

Contact Email
esa.gustafellaser@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
esa.gustafellaser@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA