cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Syafii
Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Published by Universitas Gresik
ISSN : 20897146     EISSN : 26155567     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Arjuna Subject : -
Articles 649 Documents
 31   32   33   34   35 
PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI OPEN-SOURCE SOFTWARE SEBAGAI RESIDU DARI FORMALITAS HAK CIPTA Ilham, Ilham Tri Putra Mahpudin
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam dua dekade terakhir, perkembangan teknologi telah membuat eksistensi karya intelektual seperti open-source software dengan nilai ekonomis berkembang cukup pesat. Namun, fenomena tersebut tidak terlepas dari perdebatan seperti menyoal kewajiban dalam mencatatkan perjanjian lisensi hak cipta program komputer seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang telah dianggap menghambat proses kreativitas dan menambah panjang proses birokrasi. Maka, penelitian ini berupaya untuk meninjau kembali kewajiban untuk mencatatkan perjanjian lisensi hak cipta diperlukan guna merekonstruksi aturan yang ada hingga menghadirkan prespektif baru dalam memandang OSS sebagai salah satu sumber utama dalam mengembangkan program komputer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pencatatan perjanjian lisensi diperlukan sebagai alas pembuktian, pencatatan telah dianggap menambah panjang proses birokrasi yang dapat mengurangi minat untuk berkreativitas. Selain dari itu, kewajiban dalam mencatatkan perjanjian lisensi hak cipta telah menimbulkan kerancuan dikarenakan hak cipta tidak wajib untuk didaftarkan.
Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Anak: Studi Kualitatif Syafii, Akhmad
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana anak yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Di Indonesia, konsep ini telah diakomodasi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana anak melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan kuesioner terhadap aparat hukum, mediator, pendamping, serta pelaku anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman aparat terhadap keadilan restoratif masih bervariasi, partisipasi korban belum optimal, dan pelatihan bagi pelaksana masih belum kontekstual. Observasi juga mengungkap bahwa lokasi dan metode mediasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas diversi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan restorative justice bergantung pada dukungan struktural, pelatihan empatik, dan integrasi sosial-budaya lokal dalam proses hukum terhadap anak.
Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Perempuan: Analisis Kualitatif Kasus Eksploitasi Ubaedila, Ibnu
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perempuan pekerja migran Indonesia merupakan kelompok rentan yang kerap mengalami eksploitasi di negara penempatan, termasuk kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan pelanggaran kontrak kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk eksploitasi yang dialami oleh pekerja migran perempuan serta menganalisis efektivitas perlindungan hukum yang tersedia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, kuesioner kepada karyawan berlisensi, dan observasi lapangan pada pusat layanan migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum masih belum optimal, terutama pada tahap pasca-penempatan, akibat lemahnya koordinasi lintas negara dan minimnya akses korban terhadap bantuan hukum. Selain itu, banyak kasus diselesaikan secara informal tanpa proses hukum yang adil. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya reformulasi kebijakan yang lebih responsif gender, penguatan sistem pelaporan, serta pemberdayaan korban sebagai subjek perlindungan hukum yang berkeadilan.
Konstruksi Sosial terhadap Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah: Studi Kualitatif Hidayat, Asep Ramdan
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa tanah merupakan isu kompleks yang tidak hanya menyangkut aspek kepemilikan, tetapi juga legitimasi hukum antara negara dan masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi sosial masyarakat terhadap hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah serta interaksinya dengan hukum formal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, aparat pemerintah, dan masyarakat yang terlibat sengketa; penyebaran kuesioner kepada anggota komunitas adat; observasi lapangan; serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat tetap memiliki legitimasi sosial yang kuat karena dipandang lebih adil, cepat, murah, dan menekankan pada harmoni sosial. Mekanisme adat terbukti mampu menjaga kohesi sosial melalui musyawarah terbuka dan ritual budaya, sehingga keputusan lebih diterima masyarakat. Namun, ditemukan adanya kesenjangan antara legitimasi sosial hukum adat dengan legitimasi legal hukum formal yang menimbulkan dualisme hukum dalam praktik penyelesaian sengketa. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat bukan sekadar norma yang diwariskan, melainkan hasil konstruksi sosial yang terus diproduksi melalui interaksi masyarakat. Temuan ini memiliki implikasi praktis bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat pengakuan hukum adat dan membangun sinergi dengan hukum formal guna menciptakan sistem hukum yang pluralis dan berkeadilan.
Peran Advokat dalam Menjamin Hak Asasi Tersangka: Kajian Kualitatif Praktik Bantuan Hukum Arifin, Achmad
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam menjamin hak asasi tersangka melalui kajian kualitatif terhadap praktik bantuan hukum di Indonesia. Latar belakang penelitian berangkat dari masih lemahnya implementasi hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan, meskipun hak tersebut dijamin dalam UUD 1945, KUHAP, dan Undang-Undang Advokat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan advokat, tersangka, dan stakeholder pendukung, disertai observasi lapangan serta penyebaran kuesioner sederhana kepada advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran advokat sejak awal proses hukum mampu mencegah intimidasi, memberikan pemahaman hak kepada tersangka, serta memperkuat prinsip fair trial. Namun, penelitian juga menemukan sejumlah hambatan, seperti keterbatasan akses advokat pada tahap penyidikan, minimnya sumber daya lembaga bantuan hukum (LBH), serta relasi yang tidak sepenuhnya harmonis dengan aparat penegak hukum. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas advokat, reformasi kebijakan bantuan hukum, dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa advokat berperan sebagai garda terdepan dalam menjamin perlindungan hak asasi tersangka, namun efektivitas peran tersebut masih sangat dipengaruhi oleh faktor struktural dan institusional dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Efektivitas Penerapan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak: Penelitian Kualitatif Parindo, Dhandy
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan anak masih menjadi isu serius di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan dengan prevalensi yang relatif tinggi akibat faktor ekonomi, pendidikan rendah, serta norma budaya yang mengakar. Pemerintah desa telah berupaya mencegah praktik tersebut melalui penerapan Peraturan Desa (Perdes) sebagai instrumen hukum lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan perdes tentang pencegahan perkawinan anak di salah satu desa di Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, tokoh masyarakat, orang tua, dan remaja; observasi lapangan; serta kuesioner sederhana kepada 25 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdes cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko perkawinan anak, terutama di kalangan remaja dan institusi pendidikan. Dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi faktor utama dalam memperkuat implementasi. Namun, efektivitas perdes masih terbatas pada aspek sosialisasi, sementara pengawasan dan evaluasi belum optimal. Hambatan utama adalah rendahnya pendidikan orang tua, tekanan ekonomi keluarga, serta praktik perkawinan diam-diam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perdes merupakan langkah progresif, tetapi efektivitasnya memerlukan penguatan melalui sosialisasi berbasis kultural, keterlibatan remaja sebagai agen perubahan, dan integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga.
Legalitas Dan Implikasi Hukum Penerapan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kekerasan Seksual: Kajian Hukum Tpks Jaya, Hendro Kusuma
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keadilan restoratif semakin mendapat perhatian sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam kasus kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas dan penegakan hukum penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang melibatkan wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, penyidik kasus kekerasan seksual, dan aktivis hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun keadilan restoratif berpotensi memberikan keadilan bagi korban, implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dari segi regulasi, tekanan sosial terhadap korban, dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terkait mekanisme ini. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara harapan pembuat kebijakan dan pengalaman korban dalam proses keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat, pengawasan yang lebih baik terhadap proses mediasi, dan peningkatan edukasi bagi aparat penegak hukum dan masyarakat agar keadilan restoratif dapat diterapkan secara efektif dan adil dalam kasus kekerasan seksual.
Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Rentan Di Era Digital: Studi Kasus Cyberbullying Anak Dan Perempuan Rismanto, Malik
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah berdampak signifikan pada pola interaksi sosial masyarakat, termasuk munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru seperti cyberbullying. Anak-anak dan perempuan adalah kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan digital ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi kelompok rentan dalam menangani cyberbullying, dengan studi kasus di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan kuesioner yang didistribusikan kepada 40 responden yang terdiri dari korban, aparat penegak hukum, pendidik, dan pegiat perlindungan anak/perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia sudah memiliki kerangka hukum seperti UU ITE dan UU Perlindungan Anak, penerapan perlindungan bagi korban masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut termasuk literasi digital yang rendah, prosedur pelaporan yang tidak ramah korban, kurangnya pemahaman penegakan hukum tentang kekerasan digital, dan kurangnya dukungan psikososial yang sistematis. Sebagian besar responden menyatakan bahwa akses terhadap perlindungan hukum masih terbatas dan kurang efektif. Temuan ini diperkuat oleh pengamatan di lapangan yang menunjukkan bahwa tidak ada sistem pelaporan berbasis digital yang mudah diakses oleh anak dan perempuan. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum yang ramah korban, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan integrasi pendidikan digital ke dalam sistem pendidikan. Perlindungan hukum terhadap cyberbullying tidak hanya membutuhkan pendekatan pidana, tetapi juga pendekatan restoratif yang memastikan pemulihan penuh hak-hak korban.
Legalitas dan Implikasi Hukum Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Seksual: Studi atas UU TPKS Safii, Nur Muhamad
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restorative justice semakin mendapat perhatian sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana, termasuk dalam kasus kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas serta implikasi hukum penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang melibatkan wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, penyintas kekerasan seksual, serta aktivis hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun restorative justice memiliki potensi untuk memberikan keadilan bagi korban, penerapannya di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek regulasi, tekanan sosial terhadap korban, dan kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap mekanisme ini. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara harapan pembuat kebijakan dan pengalaman korban dalam menjalani proses restorative justice. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat, pengawasan yang lebih baik terhadap proses mediasi, serta peningkatan edukasi bagi aparat hukum dan masyarakat agar restorative justice dapat diterapkan secara efektif dan adil dalam kasus kekerasan seksual.
Urgensi Harmonisasi Regulasi Hukum Lingkungan dan Hukum Kesehatan dalam Penanganan Pandemi di Indonesia Khodijah, Siti
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa penanganan krisis kesehatan tidak dapat dipisahkan dari isu lingkungan. Di Indonesia, regulasi hukum kesehatan dan hukum lingkungan masih berjalan secara sektoral sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan, khususnya dalam pengelolaan limbah medis berbahaya yang meningkat tajam selama pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disharmonisasi regulasi hukum lingkungan dan hukum kesehatan, sekaligus merumuskan rekomendasi normatif mengenai urgensi harmonisasi regulasi tersebut dalam penanganan pandemi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-socio-legal, melalui analisis peraturan perundang-undangan, wawancara dengan pejabat manajemen kementerian terkait, penyebaran kuesioner kepada 120 tenaga kesehatan berlisensi, serta observasi lapangan di tiga rumah sakit rujukan COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 72% responden menilai protokol pengelolaan limbah medis belum dijalankan secara konsisten, 60% rumah sakit tidak memiliki fasilitas pengolahan limbah mandiri, dan 70% menilai koordinasi antarinstansi masih lemah. Wawancara dengan manajemen memperkuat temuan tersebut, di mana regulasi sektor kesehatan dan lingkungan cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa mekanisme integrasi yang jelas. Observasi lapangan juga menemukan masih adanya praktik pencampuran limbah medis dengan sampah domestik, keterbatasan fasilitas penyimpanan sementara, serta penggunaan APD yang tidak sesuai protokol. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi hukum lingkungan dan hukum kesehatan merupakan kebutuhan mendesak agar penanganan pandemi lebih efektif, komprehensif, dan berkelanjutan. Rekomendasi penelitian adalah perlunya pembentukan instrumen hukum terpadu lintas sektor serta peningkatan kapasitas infrastruktur dan sosialisasi regulasi bagi tenaga kesehatan.

Page 33 of 65 | Total Record : 649

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 1 (2017) Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) More Issue