cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andy Sapta
Contact Email
saptaandy@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
lppm_stmik@royal.ac.id
Editorial Address
-
Location
,
INDONESIA
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH
Published by Smart Education
ISSN : 26154307     EISSN : 26153262     DOI : -
Core Subject : Economy, Science, Education, Social,
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
Journal of Science and Social Research is accepts research works from academicians in their respective expertise of studies. Journal of Science and Social Research is platform to disclose the research abilities and promote quality and excellence of young researchers and experienced thoughts towards Change for Development. The journal releases on February and July.
Arjuna Subject : -
Articles 1,452 Documents
 19   20   21   22   23 
KAPASITAS DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI DALAM PENGAWASAN LALU LINTAS Novia Rindani; Februati Trimurni
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.990

Abstract

Pengawasan Lalu Lintas merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjamin kelancaran arus lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kapasitas Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai dalam pengawasan lalu lintas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai dalam Pengawasan Lalu Lintas masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia; infrastruktur, teknologi dan sumber daya keuangan belum memadai dalam mendukung kinerja; kepemimpinan strategis belum dilakukan secara maksimal; program dan manajemen proses belum efektif serta hubungan dan kerjasama dengan pihak lain belum optimal. Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai perlu melakukan peningkatan kapasitas dalam pengawasan lalu lintas di Kota Binjai
IMPLEMENTASI JARINGAN SYARAF TIRUAN MENGGUNAKAN ALGORITMA BACKPROPAGATION DALAM MERAMALKAN KEBUTUHAN HANDSANITIZER DI PEMERINTAH KOTA MEDAN Junaidi Junaidi; Sartika Mandasari; Yuni Franciska; Agus Fahmi; Rika Rosnelly
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.1019

Abstract

Meningkatnya jumlah permintaan handsanitizer oleh operasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan terjadi karena tuntutan kebutuhan menjaga kebersihan tangan dimasa pandemi. Hal ini berakibat pada melonjaknya kebutuhan pengadaan produk handsanitizer di Pemerintah Kota Medan tersebut. Untuk menyiasati peningkatan kebutuhan handsanitizer tersebut, maka pemasok produk perlu melakukan peramalan untuk meredam ketidakpastian yang akan muncul dari penyediaan produk tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode backpropagation pada jaringan syaraf tiruan untuk meramalkan kebutuhan produk tersebut. Pengolahan data hasil arsitektur jaringan syaraf tiruan dilakukan dengan mengunakan software Matlab 6.1.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2022 sebaiknya di sediakan produk handsanitizer sebanyak 637, 642 dan 636 Pcs permasing-masing bulannya. Hasil peramalan ini menunjukkan nilai MSE setiap periode peramalan sebesar - 0.027, 0.066 dan -0.014. ketiga nilai MSE ini masih lebih kecil dari 10% sehingga hasil ramalan ini masih dapat dikatakan akurat.
OIMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIC MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (E-MUSRENBANG) DI DESA PADANG MANINJAU KECAMAN AEK KUO KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA Rismayani Rismayani; Tunggul Sihombing
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.985

Abstract

Penerapan e-musrenbang di desa Padang Maninjau didasari karena adanya permasalahan di dalam kegiatan musyawarah rencna pembangunan desa. Dimana kegiatan ini dirasa masih kurang efektif untuk mewujudkan program perencanan pemvangunan desa, sehingga diterapkanlah sistem e-musrenbang di Desa Padang Maninjau. Namun setelah diterapkan e-musrenbang muncul permasalahan baru di dalamnya seperti pada ketersedian sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung penggunaan e-musrenbang yang masih kurang memadai. Penelitian in sendirii bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci mengenai implementasi Kebijakan (e- musrenbang) di Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan memakai model implementasi George C. Edward III Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan (e-musrenbang) di Desa Padang Maninjau Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara masih belum berjalan dengan optimal, hal ini terlihat pada salah satu variabel sumber daya sarana dan prasarana yaitu jaringan listrik dan internet (wifi) yang masih belum memadai.
TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM PEMBERIAN OBAT (SELF DISPENSING) OLEH DOKTER DI PRAKTEK MANDIRI Naufal Rosar; Iriansyah Iriansyah; Yeni Triana
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.1008

Abstract

Abstract: The practice of independent doctors is basically a first-level health service that provides individual assistance by doctors to patients in the form of medical services. Doctors are authorized to provide drug services based on Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice Article 35 paragraph (1) letters i and j concerning the Law on Medical Practice. Based on this provision, it can be said that doctors can store drugs in permitted quantities and types as well as mix and give drugs to those who practice in remote areas and there are no pharmacies. Doctors are given authority in accordance with the education obtained and their competence. However, the existing regulations are not fully followed by health workers. Non-compliance of health workers with these regulations. There are still many health workers who provide health services outside their authority. It is recommended to the Government and independent medical practice to be committed to and apply the rules and procedures set out in the law on medical practice. Keywords: independent doctor practice, doctor's authority, drug service Abstrak: Praktik dokter mandiri pada dasanya merupakan tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan bantuan secara individual oleh dokter kepada pasien berupa pelayanan medis. Dokter diberi kewenangan melakukan pelayanan obat berdasarkan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Pasal 35 ayat (1) huruf i dan j tentang Undang-Undang Praktek Kedokteran. Berdasarkan pada ketentuan ini dapat dikatakan bahwa dokter dapat menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan serta meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang berpraktik di daerah terpencil dan tidak ada apotek. Dokter diberikan kewenangan ini sesuai dengan pendidikan yang diperoleh dan kompetensinya. Namun, Peraturan yang ada tidak sepenuhnya diikuti oleh tenaga kesehatan. Ketidakpatuhan tenaga kesehatan terhadap peraturan tersebut. Tenaga Kesehatan masih banyak yang memberikan pelayanan kesehatan diluar kewenangan. Disarankan kepada Pemerintah dan praktek dokter mandiri agar perlu berkomitmen dan menerapkan aturan dan prosedur yang telah ditetapka di dalam undang-undang praktek kedokteran.Kata kunci: praktik dokter mandiri, kewenangan dokter, pelayanan obat
PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM KAITAN DENGAN HAK-HAK ASASI ANAK ( STUDI DI PENGADILAN NEGERI KISARAN) Fahrul Rizal
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.978

Abstract

The Juvenile Criminal Justice System is the entire process of Settlement of Child Cases in conflict with the law, starting from the investigation stage to the mentoring stage after the child undergoes the criminal law process. Implementation of Criminal Sanctions for Actions Against Children According to Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, is an "emergency door" for children when the child commits a criminal act on the condition that the child is 14 (fourteen years old) or more and is suspected of committing a crime. a criminal offense punishable by imprisonment of 7 (seven) years or more, and the terms of detention must be stated explicitly in a detention order as regulated in articles 32 (2) and (3) according to the law mentioned above. As long as the child does not commit a crime as regulated in Article 32 (2) and (3), the settlement of a child criminal case must be resolved by means of a. Restorative Justice, namely the settlement of criminal cases by involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim and other related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing restoration back to its original state, and not retaliation, or by means of b. Diversion namely the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to the process outside the criminal justice system as regulated in Chapter I Article 1 paragraph (6) and (7). This is intended to provide special protection for children by providing the best for the interests of children, which is an implementation of children's human rights. And in an effort to provide the best protection for children as well as to equalize the vision and perception between institutions that are competent in upholding children's rights, namely the Courts, Prosecutors, Police and Correctional Institutions, the Government issued Presidential Regulation Number 175 of 2014 concerning Integrated Education and Training for Law Enforcement and Related Parties Regarding the Juvenile Criminal Justice System.
PELIMPAHAN WEWENANG SECARA DELEGATIF KEPADA PERAWAT TERHADAP TINDAKAN SIRKUMSISI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN Candra Ahmadi; Hasnati Hasnati; Indra Afrita
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.996

Abstract

Abstract: Health services to the community include promotive, preventive, curative and rehabilitative services. On of the health services in the field of promotive and preventive is circumcision (sunat/khitan). Circumcision in indonesia is a common practice in society based on religious guidance, customs, or cultural and social guidailines. Circumcision usually done by most nurses in carrying out independent practice. Circumcision according to law number 29 of 2009 concerning medical practice is an invasive procedure or minor surgery under the authority of a doctor. These actions can be carried out by nurses with delegation of authority either by mandate or by delegative. The delegation of authority to nurses based on law number 38 of 2014 concerning nursing is only general in nature and is not clear and detailed. Avoiding overlapping authorities, this study analyzes the extent of delegation, of authority and legal responsibilities in the delegation.Keywords: circumcision, delegation of authority, delegative, nursing lawAbstrak: Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Salah satu pelayanan kesehatan di bidang promotif dan preventif adalah sirkumsisi (sunat/khitan). Sunat/khitan di Indonesia merupakan tindakan yang lazim di tengah masyarakat berdasarkan tuntunan agama, kebiasaan adat istiadat atau budaya dan sosial. Khitan sudah biasa dilakukan sebagian besar perawat dalam menjalankan praktek mandiri. Tindakan sirkumsisi menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran merupakan tindakan invasif atau bedah minor yang merupakan kewenangan dokter. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh perawat dengan pelimpahan wewenang baik secara mandat atau delegasi. Pelimpahan wewenang kepada perawat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan hanya bersifat umum dan tidak jelas dan rinci. Menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan, penelitian ini menganalisis sejauh mana pelimpahan wewenang secara delegasi dan tanggung jawab hukum dalam pedelegasian tersebut.Kata kunci: sunat, pendelegasian wewenang, pendelegasian, hukum keperawatan
APLIKASI E-PELAYANAN PUBLIK PADA SISTEM ADMINISTRASI KANTOR KELURAHAN KARANG ANYER KABUPATEN ASAHAN Maulana Dwi Sena; Nurul Rahmadani
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.1043

Abstract

Aturan Protokol Kesehatan merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan tanpa tawar menawar, namun juga memberikan dampak negatif terhadap kinerja di kantor pemerintah. menurunnya kinerja aparatur pemerintahan khusunya di kantor Lurah dalam memberikan pelayanan publik di era pandemi covid-19. Kondisi ini disebabkan pandemi covid-19 yang mengharuskan penerapan Protokol Kesehatan. Penelitian ini bertujuan memberikan solusi dari masalah yang terjadi dengan menghasilkan sebuah produk aplikasi android e-pelayanan publik pada kantor pemerintahan guna mencapai pelayanan prima di masa pandemic. Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif, dengan alur penelitian: (1) Identifikasi masalah; (2) Kajian Literature; (3) Survey dan pengumpulan data; (4) Perancangan UML; (5) Perancangan User Interface; (6) Pembuatan aplikasi android; (7) Pengujian sistem. Dengan menggunakan aplikasi pelayanan publik ini masyarakat tidak perlu lagi datang untuk antri dan berkerumun di kantor pemerintahan, tetapi cukup mengajukan pelayanan publik dari rumah dan datang ke kantor pemerintahaan saat administrasi yang diajukan telah selesai dikerjakan oleh petugas yang berwenang.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY KEMITRAAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA 3 (PERSERO) DENGAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA MEDAN Adinda Ibni Syakinah; Rudi Kristian P Manurung
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.991

Abstract

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penopang perekonomian nasional di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM (2018), sebanyak 98,7 persen usaha di Indonesia merupakan usaha mikro. Dengan jumlah yang cukup besar tersebut, UMKM dapat menyerap 89,17 persen tenaga kerja dalam negeri. Mengingat tingginya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, berbagai kegiatan guna mengembangkan UMKM terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya ialah dengan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak sesuai dengan UU NO 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Permasalahan utama adalah checking kemitraan yang kurang ketat dalam hal rekrutmen UMKM binaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemitraan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dengan PTPN 3 (Persero) dalam pengembangan UMKM di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan kemitraan antara PTPN 3 (Persero) dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara. Data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dideskripsikan menggunakan CSR Implementing Framework oleh Paul Hohnen (2007) yang mencakup 4 indikator yaitu Planning, doing, check, dan Evaluating. Dari hasil penelitian, CSR dalam bentuk kemitraan antara Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dengan PTPN 3 (Persero) sudah cukup efektif. Akan tetapi masih terdapat kekurangan dari segi checking UMKM binaan yang kurang ketat. Mekanisme rekrutmen UMKM binaan yang kurang ketat dapat menimbulkan tingginya angka piutang tak tertagih serta laporan yang tidak tertulis dalam tahapan checking dapat menjadi masalah. Ada baiknya pihak Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara memberikan laporan secara tertulis sehingga apabila ada masalah di kemudian hari pihak Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan bukti bahwasannya mereka sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar.Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Kemitraan, Pengembangan UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA PENJUALAN OBAT-OBATAN GOLONGAN OBAT KERAS SECARA ONLINE Biran Affandi Yusriono; Lailan Tawila Berampu; Yetti Yetti
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.1036

Abstract

Abstract: This article aims to identify the responsibility of business actors in selling prescription drugs. If left uncontrolled, this will be very dangerous for the community as according to the Regulation of the Minister of Health No. 73 of 2016 concerning Pharmaceutical Service Standards in Pharmacies that each sale of prescription drugs is obligatory in a pharmacy service facility where pharmacy practices are carried out by pharmacists. However, there are many cases of selling prescription drugs online without following the rules and violating Law No. 5 of 1997 on Psychotropic and Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. There are many cases of selling psychotropic drugs online without a doctor's prescription. Business actors who violate the Consumer Protection Laws, Law No. 8 of 1999 in Article 3 namely raising awareness of business actors about the importance of consumer protection to grow honest and responsible attitudes in doing business. The dose of the drug and the procedure to use provided are not according to the rules as the prescription drugs can only be purchased with a doctor's prescription. Thus, it can be said that this is an illegal activity. This incident becomes more serious as it has a dangerous impact on the health of the Indonesian people as consumers.Keywords: Prescription Drugs, Online Business, Distribution of Drugs.Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual obat-obatan golongan obat keras secara online. Hal ini sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia jika tetap dibiarkan, Karena aturan yang berlaku di Indonesia menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Bahwa setiap menjualan obat keras wajib di sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Namun banyak kasus ditemukan penjualan obat keras secara online tanpa mengikuti aturan dan melanggar Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Sering terjadi kasus Penjualan obat keras golongan Psikotropika secara online tanpa resep dokter. Maka pelaku usaha yang melakukan hal tersebut melanggar aturan yang berlaku pada Undang-Undang perlindungan konsumen UU nomor 8 tahun 1999 pada pasal 3 yaitu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha. Dosis obat yang di berikan dan aturan pakai yang di berikan semua tidak sesuai aturan, karena obat keras ini hanya dapat di beli melalui resep dokter .Dapat di katakan ini adalah kegiatan illegal. Kejadian ini menajadi lebih serius karena menimbulkan dampak berbahaya bagi Kesehatan masyarakat Indonesia sebagai konsumenKata kunci: Obat Keras, Bisnis Online, Peredaran Obat
PROGRAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO BIDANG PRODUKSI DI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA MEDAN Mutia Dwiyanti; Februati Trimurni
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.986

Abstract

Banyaknya pelaku usaha mikro bidang produksi yang mengalami penurunan omzet dan pendapatan akibat krisis pandemi COVID-19 mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan program pemberdayaan masyarakat untuk usaha mikro bidang produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan program pemberdayaan masyarakat pelaku usaha mikro bidang produksi di dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah kota medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat pelaku usaha mikro bidang produksi di dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah kota medan belum terealisasi dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari kurangnya pengetahuan penggunaan teknologi dalam hal pemasaran sehingga membutuhkan kerja sama dengan beberapa market place dan kurangnya kesadaran usaha mikro bidang produksi untuk berpartisipasi menjadi binaan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan.

Page 21 of 146 | Total Record : 1452

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2026): February 2026 Vol 8, No 4 (2025): November 2025 Vol 8, No 3 (2025): August 2025 Vol 8, No 2 (2025): May 2025 Vol 8, No 1 (2025): February 2025 Vol 7, No 4 (2024): November 2024 Vol 7, No 3 (2024): August 2024 Vol 7, No 2 (2024): May 2024 Vol 7, No 1 (2024): February 2024 Vol 6, No 3 (2023): October 2023 Vol 6, No 2 (2023): June 2023 Vol 6, No 1 (2023): February 2023 Vol 5, No 3 (2022): October 2022 Vol 5, No 2 (2022): June 2022 Vol 5, No 1 (2022): February 2022 Vol 4, No 3 (2021): October 2021 Vol 4, No 2 (2021): June 2021 Vol 4, No 1 (2021): February 2021 Vol 3, No 2 (2020): August 2020 Vol 3, No 1 (2020): February 2020 Vol 2, No 2 (2019): August 2019 Vol 2, No 1 (2019): February 2019 Vol 1, No 2 (2018): August 2018 Vol 1, No 2 (2018): August 2018 Vol 1, No 1 (2018): February 2018 Vol 1, No 1 (2018): February 2018 More Issue