cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 121 Documents
 5   6   7   8   9 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 1 (2024)" : 121 Documents clear
Government Employee with Work Agreement (PPPK) Position and Regulation in Staffing System based on Civil Servant Act Novita Sebtianingsih, Amaranda; Iskandar Ichlas, Rudy; Nashriany Jufri, Nur
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2215

Abstract

One of the key aspects of this reform is the restructuring of the staffing system, which includes the management of human resources in the public sector. However, the implementation and technical arrangements regarding PPPK still face various challenges, especially related to the position in the overall staffing system. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach with a literature study. The position of PPPK and State Civil Apparatus (ASN) is regulated by Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus. Arrangements that have been stipulated by laws and regulations related to PPPK include 1) Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus. 2) Government Regulation Number 49 of 2018 concerning PPPK Management. 3) Ministerial Regulation of PAN-RB Number 2 of 2019 concerning PPPK Procurement. Equal Rights and Obligations are PPPK and civil servants entitled to receive salaries and allowances in accordance with applicable regulations. In contrast, PPPK is appointed to fill certain positions without a fixed career path, although they can change positions through re-selection or promotion based on performance.
Pengaruh Efektivitas Layanan Berbasis Digital pada Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari Eka Sudarso Kasi, Yulius; Hattab, Syahruddin; Bida, Obed
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2220

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari dan mengidentifikasi solusi untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Metode penelitian menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan explanatory, melibatkan 80 responden yang dipilih secara acak dari populasi karyawan dan pengguna layanan pada tahun 2022. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dokumentasi penerimaan PNBP selama tiga tahun terakhir, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda dan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Layanan Berbasis Digital atau E-Government (X1), Kualitas Layanan (X2), dan Kepuasan Masyarakat (X3) secara signifikan berpengaruh terhadap PNBP. Variabel Layanan Berbasis Digital (X1) memiliki pengaruh paling besar terhadap peningkatan PNBP. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa untuk meningkatkan PNBP di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari, perlu dilakukan peningkatan pada Layanan Berbasis Digital (X1), Kualitas Layanan (X2), dan Kepuasan Masyarakat (X3). Meningkatkan Kualitas Layanan (X2) dan Kepuasan Masyarakat (X3) juga penting untuk memberikan kontribusi yang merata seperti Layanan Berbasis Digital (X1). Hasil penelitian ini diharapkan dapat diadopsi oleh kantor imigrasi lainnya untuk meningkatkan pelayanan publik dan kontribusi PNBP.
Kekuatan Objek Jaminan Instansi dalam Ajuan Kredit Platform E-Commerce Shopee Pinjam Tsary, Syifa Rana; Indrastuti, Lusia
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2226

Abstract

Peneliti tertarik mengkaji suatu penelitian hukum yang berjudul Kekuatan Objek Jaminan Instansi dalam Ajuan Kredit Platform E-commerce Shopee Pinjam, dengan objek penelitian berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan kredit pada aplikasi Shopee. Jaminan merupakan salah satu prinsip penting yang perlu dipenuhi dalam ajuan kredit, baik konvensional maupun online. Jaminan mempunyai berbagai bentuk diatur dalam KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satunya yaitu jaminan penanggungan. Adapun penelitian ini ditujukan untuk membahas tentang bagaimana kekuatan objek jaminan instansi yang diajukan dalam kredit online. Penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu mengkaji isu hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini yaitu dalam ajuan kredit online, pada aplikasi Shopee Pinjam, debitur yang menginput data pribadi termasuk tempat bekerja dan pendapatannya setiap bulan, secara tidak langsung instansi tersebut terikat menjadi jaminan penanggungan untuk diharapkan dapat membantu proses somasi atau penagihan terhadap debitur apabila suatu hari ia wanprestasi.
Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Khumairok, Mar 'atul; Soekorini, Noenik
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2228

Abstract

Catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual di ruang publik yang melibatkan siulan, godaan dengan panggilan yang merendahkan, atau komentar terhadap penampilan fisik wanita yang tidak dikenal, yang cenderung berorientasi seksual dan merangsang secara visual. Permasalahan yang dibahas yaitu pengaturan hukum pidana terkait dengan catcalling sebagai pelecehan secara verbal di Indonesia dan perlindungan hukum bagi korban catcalling menurut Undang-Undang di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian normatif yang bertujuan untuk mengumpulkan sumber bahan hukum tertulis serta menggunakan pendekatan konsep hukum dan pendekatan perundang-undangan. Penyelesaian perkara tindak pidana catcalling saat ini di Indonesia terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar hukumnya yaitu UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Walaupun penggunaan pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum perbuatan catcalling tetapi belum mampu menjamin kepastian hukum secara maksimal. Perlindungan hukum bagi korban catcalling diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Perlindungan hukum yang diberikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban catcalling mendapatkan keadilan dan merasa aman selama proses hukum berlangsung.
Tinjauan Hukum Islam dalam Bermuamalah Melalui Media Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Fatwa Dsn-Mui Nomor 24 Tahun 2017 Zakaria, Aprian; Nasik, Khoirun
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2229

Abstract

Pada era globalisasi perkembangan telekomunikasi dan informatika (IT) sudah begitu pesat. Popularitas media sosial terus berkembang bukan hanya karena cara pengguna dalam berinteraksi, tapi juga karena cara pengguna dalam menghasilkan uang lewat media sosial. Monetisasi media sosial juga dapat menghasilkan pendapatan atau yang biasa dikenal dengan adsense, seperti hal nya pada salah satu aplikasi TikTok. Akan tetapi apakah hal tersebut telah sesuai dengan syariat Islam dalam proses mendapatkan penghasilan. Tujuan dari terbentuknya penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam bermuamalah melalui media sosial berdasarkan prinsip syariah dalam fatwa DSN-MUI Nomor 24 Tahun 2017 . Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kepustakaan (library research) yang mana bersifat deskriptif analisis, analisa data yang digunakan dengan menggunakan cara reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian ini yaitu pada salah satu aplikasi media sosial yaitu TikTok. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwasanya.
Aspek Hukum Pertanggungjawaban Dokter terhadap Kematian Bayi di dalam Kandungan yang terjadi di RSUD Sidikalang Gunawan, Nathaniel Elbert; Manuel Hutomo, Calvin; Santoso, James; Christy Dwi Yudo, Cecillia; Silvi Dhesinta Rini, Wafia
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2230

Abstract

Kesehatan menjadi sebuah urgensi penting dewasa ini sebab berbicara terkait dengan kesehatan tentu saja merupakan bagian dari hak asasi manusia setiap orang tanpa terkecuali. Eksistensi dari seorang dokter sebagai tenaga kesehatan yang tergolong ke dalam kelompok tenaga medis diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan. Realitanya masih banyak permasalahan yang terjadi dalam pemberian layanan kesehatan, salah satu contoh kasus yang diangkat dalam penulisan tersebut adalah dr. ESHS yang berkedudukan sebagai Dokter Penanggung Jawab Pasien yang tidak dapat menyelamatkan nyawa bayi di dalam kandungan yang terjadi di RSUD Sidikalang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tersebut adalah yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian tersebut adalah dr. ESHS tidak melaksanakan kewenangannya dengan baik sebagai DPJP dalam menangani bayi di dalam kandungan pasien RU. Ada kewenangan yang dilaksanakan, namun ada juga kewenangan yang tidak dilaksanakan sehingga pelayanan medis oleh dokter yang bersangkutan tidak diberikan secara optimal. Terhadap dr. ESHS sudah patut dan sepantasnya untuk diberikan sanksi disiplin oleh MKDKI atau MKDKI-P berupa rekomendasi pencabutan STR dan SIP sementara selama-lamanya satu (1) tahun atau bisa saja secara tetap (selamanya) berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Lembaga Adat di Lembang Kaero Kecamatan Sangalla M. Rombeallo, Yulianus; Rante, Marchelina
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2232

Abstract

Persoalan mengenai sengketa masih terjadi sampai sekarang secara umum penyelesaian sengketa tanah dapat diselesaikan melalui dua cara yakni pertama melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan. Sedangkan yang kedua yakni melalui jalur non litigasi atau tanpa melalui pengadilan yang mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dalam penyelesaiannya. Dalam masyarakat adat Lembang Kaero Kecamatan Sangalla’ dikenal adanya lembaga adat yang dijalankan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah di lingkup masyarakat Lembang Kaero. Menjadi hal yang menarik ialah mengenai prosedur penyelesaikan sengketa tanah oleh Lembaga adat yang tentunya berbeda dengan prosedur penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah oleh lembaga adat di Lembang Kaero Kecamatan Sangalla’. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan Penyelesaian sengketa tanah oleh Lembaga Adat di Lembang Kaero Kecamatan Sangalla’ dimulai dengan pengajuan gugatan ke Lembang Kaero, untuk selanjutnya dilakukan sidang adat dengan memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk mengajukan bukti-buktinya masing-masing, penyampaian putusan selanjutnya disampaikan oleh Hakim Adat Pendamai apabila putusan tersebut diterima oleh kedua belah pihak maka sengeketa tanah tersebut dinggap selesai namun apabila ada pihak yang merasa tidak puas atau keberatan maka bisa mengajukan upaya hukum ke tingkat Kecamatan Sangalla.
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Nurainiyah, Nilam; Ketut Astawa, I; Setiady, Tri
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2236

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam konteks pengalihan liabilitas dan restrukturisasi asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur perlindungan hukum bagi pemegang polis, terdapat ketidakseimbangan kekuasaan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang berdampak pada kerugian pemegang polis. Kasus Jiwasraya menjadi contoh di mana proses restrukturisasi yang tidak transparan menyebabkan penurunan manfaat bagi pemegang polis, serta ketidakpastian terkait hak-hak mereka. Hal ini menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih kuat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan proses restrukturisasi dilakukan dengan adil dan transparan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis harus ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih efektif dan transparansi yang lebih baik dalam proses restrukturisasi asuransi. Penting bagi perusahaan asuransi dan OJK untuk memastikan bahwa hak-hak pemegang polis dilindungi secara optimal, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Restrukturisasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pemegang polis dan menghindari pelanggaran terhadap hak-hak mereka.
Analisis Kasus Mafia Tanah di Caturtunggal dan Fungsi Hukum Sebagai Social Engineering dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Salsabila, Anisa; Basoeky, Unggul
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2237

Abstract

Secara praktik mafia hukum berhubungan dengan adanya campur tangan pihak lain terhadap proses perkara yang sedang ditangani atau diproses oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Regulasi pertanahan yang telah ada, apabila tidak diimbangi dengan penegakkan yang benar-benar diterapkan, maka semuanya akan percuma. Rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan di dalam penulisan ini yaitu mengenai bagaimana penyelesaian sengketa mafia tanah atas tanah kas Desa Nologaten yang berada di Caturtunggal dan bagaimana fungsi hukum sebagai social engineering dalam memberantas sengketa mafia tanah. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai kasus mafia di Caturtunggal. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa adanya kolusi yang melibatkan oknum pejabat sehingga terjadinya mafia tanah di Caturtunggal, dengan adanya penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap PT Deztama Putri Sentosa dan Lurah Caturtunggal mengimplikasikan tidak adanya keberpihakan dari aparat penegak hukum kepada oknum tertentu, tindakan aparat penegak hukum telah tepat untuk melakukan upaya pemulihan fungsi hukum sebagai social engineering.
Batasan Perbuatan Hukum Orang Dewasa Yang Berada Dalam Pengampuan Cakra Manggala Ganda; Miftakhul Huda
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2240

Abstract

Adulthood is a phase of life that occurs after entering the adolescent life stage, When someone is in the adult life phase to the elderly, some people can experience a decrease in organ function, with the loss of organ function can result in loss of memory to skills. Skills are very useful for survival, can make a person strong and resilient in living personal and social life. In Indonesia, skills and authority to act are regulated in article 330 and article 1331 BW. Acting is also included in skills and is a general authority to take legal action and skills to act also generally and in principle apply to everyone, in Indonesia skills are included in the category of guardianship.

Page 7 of 13 | Total Record : 121

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue