cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,910 Documents
 165   166   167   168   169 
Suspicious Financial Transactions from Initial Evidence of Customs Offenses Yuni Priskila Ginting; Sabela, Louise Shania
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2091

Abstract

This study focuses on the critical issue of suspicious financial transactions related to customs offenses in Indonesia. The research aims to analyze the evidence system for customs offenses, the utilization of suspicious financial transactions as initial evidence, and strategies to enhance the evidence system. Using a normative legal methodology, the study examines Indonesia's legislative frameworks and empirical case studies to interpret legal principles and regulations governing customs-related financial transactions. Results indicate that increased trade volume correlates with a rise in customs-related financial irregularities, leading to significant financial losses for the state. Effective monitoring and enforcement by customs authorities are crucial in combating these offenses. Recommendations include refining the regulatory framework for identifying suspicious transactions, enhancing the capabilities of customs and law enforcement agencies through training and technology, and strengthening international cooperation to effectively address cross-border financial crimes.
Pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang Dilakukan Debitur Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus PT BCA Finance Cabang Tangerang) Achmad Rifalial Yudha
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2093

Abstract

Penelitian ini membahas dampak pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur tanpa persetujuan dari kreditur terhadap rasio Non-Performing Loan (NPL) di PT BCA Finance Cabang Tangerang. Bank memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui fungsi utamanya sebagai lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, risiko bisnis, terutama terkait kredit, sering terjadi karena debitur tidak membaca atau tidak memahami isi dari perjanjian kredit, hal ini dapat berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi serta menyebabkan kredit bermasalah atau kredit macet. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, penelitian ini mengumpulkan bukti-bukti primer dan sekunder melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan deskriptif. Berdasarkan temuan penelitian, seringkali debitur tidak memahami syarat-syarat perjanjian, sehingga sering terjadi pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin kreditur. Pelanggaran ini menyebabkan peningkatan NPL, yang menunjukkan buruknya kualitas kredit bank. Untuk mengatasi masalah ini, PT BCA Finance menerapkan langkah-langkah seperti pemeriksaan kelayakan debitur baru sebelum persetujuan pengalihan objek jaminan fidusia. Bank Indonesia menetapkan batas maksimum NPL sebesar 5%, dan penurunan rasio NPL penting untuk menjaga kesehatan bank serta menghindari kerugian operasional. Studi ini menyoroti pentingnya pemahaman debitur mengenai pengalihan objek jaminan fidusia berdasarkan UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA agar terhindar dari jerat pidana dan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah yang berdampak terhadap kinerja bank.
Lagu yang Digunakan Tanpa Izin pada Fitur Reels Instagram untuk Kepentingan Komersil Arman, Muti Biandharani
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2095

Abstract

Dalam era digital saat ini, platform-platform media terus berkembang, tidak hanya sebagai media sosial pribadi, saat ini platform media sosial seringkali digunakan sebagai media jual beli melalui konten kreatif. Salah satu platform media sosial yang digunakan yaitu Instagram. Platform Instagram awalnya dirancang sebagai media sosial pribadi yang membagikan foto dan video. Namun saat ini Instagram juga digunakan sebagai alat pemasaran yang efektif bagi pelaku bisnis. Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di platform tersebut, salah satunya fitur Reels. penggunaan fitur Reels pada Instagram sebagai platform promosi komersial, yang seringkali melibatkan penggunaan lagu tanpa izin dari pemegang hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memperoleh data dari studi kepustakaan yang meliputi undang-undang hak cipta, literatur hukum, serta analisis kasus-kasus terkait. Dari hasil penelitian terlihat bahwa platform Instagram sudah menerapkan ketentuan hukum dalam hak cipta, namun penerapan asas fair use dalam penggunaan lagu pada Reels Instagram untuk kepentingan komersial sangat terbatas. Rata-rata penggunaan lagu dalam konteks ini tidak memenuhi kriteria fair use, seperti tujuan dan karakter penggunaan, sifat karya yang digunakan, jumlah dan substansialitas bagian yang digunakan, serta dampak penggunaan terhadap pasar potensial atau nilai karya berhak cipta. Dari sudut pandang hukum hak cipta, penggunaan tanpa izin lagu pada Reels Instagram untuk kepentingan komersial merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat dikenakan sanksi hukum. Disarankan agar pengguna platform ini memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan izin atau lisensi dari pemegang hak cipta untuk menghindari konsekuensi hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran hukum dan tanggung jawab dalam menggunakan karya berhak cipta di media sosial untuk tujuan komersial.
Prosedur dan Efektifitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perdagangan dan Investasi Dalam Asean Anggia Rettrisunz P I M Panjaitan
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2097

Abstract

The Association of South-East Asian Nations Enhanced Dispute Settlement Mechanism (ASEAN EDSM), like the World Trade Organization's (WTO) Dispute Settlement Mechanism, recognizes trade countermeasures in the event of noncompliance with Panel and Appellate Body rulings. However, the harmed party may encounter stumbling obstacles while proposing an authorized trade countermeasure. The pitfall emphasizes the implications of not resolving the conflict. Meanwhile, ASEAN acknowledges a system that allows disputant states to present outstanding disputes to the ASEAN Summit under Article 26 of the ASEAN Charter. Furthermore, if the injured party is harmed as a result of the ASEAN dispute settlement decision's failure to be implemented, the injured party may raise the issue at the ASEAN Summit in accordance with Article 27(2) of the ASEAN Charter. This study looks into whether the involvement of the ASEAN Summit may help solve the post-adjudication problem in the ASEAN EDSM. The research methods include a literature review and a thorough reading of Articles 26 and 27 of the ASEAN Charter
Relevansi Badan Khusus dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia Sulistyowati, Sulistyowati; Dewi Nadya Maharani; Indri Palindangan; Gusti Bintang Maharaja
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2098

Abstract

Election dispute management is a vital element in maintaining the integrity of the democratic process in Indonesia. Electoral conflicts can arise at various stages, from the nomination process, campaigning, voting, to the determination of election results. Therefore, it is very important to have an effective and fair mechanism to resolve such disputes. This study examines the mechanisms and institutions involved in the resolution of electoral disputes in Indonesia. Reviewing the development of regulations related to election disputes and efforts to improve the system that has been done, including the role of the Constitutional Court, the election supervisory board, and the General Election Commission. The author uses qualitative research methods by collecting data from various literature sourced from the internet. This study aims to provide a comprehensive overview of how to resolve electoral disputes, as well as to identify challenges and opportunities in the improvement of the electoral dispute resolution system. With a better understanding of existing mechanisms and regulations, it is expected to increase public confidence in the electoral process and strengthen democracy in Indonesia. This study evaluates various efforts that have been made to improve the electoral dispute resolution system, such as regulatory reform, capacity building of related institutions, and community participation in overseeing the electoral process. Thus, it is expected that the results of this study can contribute significantly to the development of the democratic system in Indonesia.
Literature Review Aborsi Akibat Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam Khairunnisa, Khairunnisa
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2099

Abstract

In principle, abortion is prohibited in all forms of law, whether it be positive law or Islamic law, as it is considered premeditated murder of the life of an unborn individual. However, there are certain situations that provide exceptions to perform abortion, such as in cases of rape or when there is a serious threat to the life of the mother. In this context, there is an ongoing debate regarding these exceptions, making it important to conduct thorough research on this issue.
Tujuan Pemidanaan Rehabiltasi bagi Pelaku Ganja Medis Rikwan Yuda Pratama
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2100

Abstract

Objective of Financing in Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana has included Rehabilitation as part of the financing that can be dropped for offenders. In the case of Fidelis who uses Ganja for medical purposes that are Group I Narcotics to treat his wife who has been diagnosed with Syringomyelia. Fidelis is subject to article 116 (1) of the Narcotics Act and is sentenced to eight months imprisonment, a fine of Rp. 1,000,000,000 subsider, one month imprisonement, regardless of the emergency circumstances experienced by Fidelis. Later in a similar case, Rossy was sentenced to 10 months in prison for allegedly violating article 127, paragraph 1, letter a of the Narcotic Drugs Act for consuming cannabis plants to treat the severe nervous disease he suffered. Rehabilitation, both medically and socially, is expected to be a legal breakthrough that can be applied to medical marijuana perpetrators as a form of punishment (sanctions/acts) aimed at benefiting the perpetrator. In understanding the crime policy, looking at the purposes of mediation with the various existing theories should open up new thoughts for law enforcement in terms of combating crime. Then the purposes of the investigation on the New Covenant must also be taken into consideration by the prosecution, because if the judge is not thorough in digging a problem then the scripture that is in the New covenant is only a rigid writing
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam Reza Tri Putra Aldrin; Aria Zurnetti; Nilma Suryani
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2101

Abstract

Children need special protection to maintain their dignity and dignity, in accordance with the objectives of the Criminal Justice System in the Juvenile Criminal Justice System. The Prosecutor's Office and other child protection institutions as part of the criminal justice sub-system, play a role in helping and protecting child victims as witnesses in trials. According to Article 1 Number 8 of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, namely Protection is all efforts to fulfill rights and provide assistance to provide a sense of security to Witnesses and/or Victims which must be carried out by the Witness and Victim Protection Institute (LPSK) or other institutions in accordance with the provisions of this Law. The problem is that in one of the cases in the jurisdiction of the Agam District Prosecutor's Office, on the agenda of the witness examination (evidence) at the Lubuk Basung District Court, the victim's child's statement as a witness is different from the information in the Examination Report (BAP) in the case file made by the West Sumatra Police Investigator. This caused the defendant to be acquitted by the Lubuk Basung District Court Judge who was previously prosecuted by the Public Prosecutor for 15 (fifteen) years. Therefore, the defendant was proven innocent because the victim's child's testimony as a witness could not convince the judge that the defendant had committed a criminal act of obscenity. In this case, it can be seen whether the victim's child received intervention from another party when he became a witness so that his statement at trial was different from the information in the Examination Report (BAP) in the case file. The formulation of the problems discussed in this study is 1. How is the implementation of legal protection for child victims as witnesses to criminal acts of abuse in the jurisdiction of the Agam District Attorney's Office 2. What are the obstacles faced by the Prosecutor in implementing legal protection for child victims as witnesses to criminal acts of abuse in the jurisdiction of the Agam District Attorney's Office? The research method used is empirical legal research (empirical juridical) which is supported by research in the Jurisdiction of the Agam District Attorney's Office. The results of the study show that the implementation of legal protection for child victims as witnesses to criminal acts of abuse in the jurisdiction of the Agam District Prosecutor's Office has been accompanied by professional social workers, but the legal protection for the victim's child has not been maximized because there is still intervention from certain parties so as to affect the victim's child's testimony in the trial. The obstacle faced by the prosecutor is that the victim's child is limited in providing Testimony, the public prosecutor found it difficult to prove the charges at trial, the defendant did not admit to his actions. This makes it difficult for the Public Prosecutor to prove at trial and carry out legal protection for the victim's child as a witness.
Peran Notaris dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Studi Komparatif Praktik Hukum Indonesia dan Standar Internasional Damaiyanti, Alifia; Roisah, Kholis
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2103

Abstract

This study explores the role of notaries in the protection of intellectual property rights (IPR) in Indonesia compared to international standards, aiming to identify opportunities for improvement and harmonization. Employing qualitative research methods and comparative studies, the research combines literature analysis, comparative analysis, and methodologies of content analysis and SWOT. Findings reveal significant differences in the practices of Indonesian notaries compared to international standards, facing challenges such as regulatory complexity, technological dynamics, and limited IPR awareness. It is recommended that Indonesia aligns its IPR regulations with international standards, enhances notary training, adopts advanced technology, and strengthens inter-agency cooperation. These steps are expected to improve IPR protection, reinforce Indonesia's position in the global economy, and support a sustainable ecosystem of innovation and creativity.
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Akibat Penolakan Ahli Waris Penjual yang Menimbulkan Wanprestasi Akta Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan No.648/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr) Indri Romauli Marbun, Luya; Ikhsan, Edy; Kaban, Maria
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2104

Abstract

Sale and purchase agreements are one form of agreement that often occurs in society. An agreement will be valid if it has fulfilled the conditions stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The sale and purchase binding deed is a preliminary agreement that binds the parties to the sale and purchase and has the right and obligation to fulfill the performance as agreed upon in the sale and purchase agreement. The research method used is normative juridical research. The nature of this research is descriptive analytical. The source of legal material used is secondary data with primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The research technique used is library research with a case approach to this research. The results of this study indicate that defaults caused by heirs who are reluctant to pay land and building tax and seller's tax from the late seller / heir in the deed of binding of sale and purchase even though the buyer has carried out his performance so as to obtain legal protection, he filed a lawsuit with the court in accordance with preventive legal protection.

Page 167 of 391 | Total Record : 3910

 165   166   167   168   169 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue