cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,910 Documents
 163   164   165   166   167 
Perlindungan Hukum Bagi Kurir Ekspedisi E – Commerce pada Sistem Cash On Delivery di Kabupaten Semarang Hanzah Alid, Idul; Ekaningsih, Lailasari; Tohari, Mohamad; Jaya Waruwu, Berkat
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2067

Abstract

Pelaksanaan transaksi e-commerce dengan metode pembayaran Cash On Delivery (COD) tidak jarang menemukan kendala-kendala seperti kurir mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari konsumen akibat penolakan dari konsumen. Peneliti berkeinginan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir transaksi E-Commerce pada sistem Cash On Delivery. Penulis juga berniat menganalisis apakah ada hambatan sekaligus solusi penerapan perlindungan hokum terhadap kurir.Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, kedudukan kurir dalam sistem pembayaran COD sebagai orang yang menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan kuasa yang diberikan oleh penjual kepadanya dalam hal pengiriman barang kepada pembeli. Terhadap kerugian yang dialami oleh kurir, wajib digantikan dan dipertanggung jawabkan oleh penjual, jika kurir tidak dibayar oleh konsumen dalam transaksi tersebut maka kurir tidak dibayar oleh perusahaan dan tidak diberikan bonus apabila dalam satu hari kurir tidak bisa memenuhi target pengiriman barang tersebut, Perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah diterima dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi dan dapat di tuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian, Pembatalan Sepihak Transaksi dari Konsumen Kepada Kurir yang mengakibatkan kerugian, Adanya pembeli yang menolak untuk membayar barang yang dipesannya dalam system Cash On Delivery dan adanya pengancaman dengan kekerasan oleh pembeli kepada kurir, merupakan beberapa faktor penghambat perlindungan hukum bagi kurir. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh Customer Bagi Kurir COD yaitu pasal 335 KUHPidana, Pasal 368 KUHPidana dan Pasal 369 Ayat 1 KUHPidana.
Kebocoran Data Pribadi Akibat Penagihan Utang Pinjaman Online Ilegal Lutvy Priambono; Sudirman, Sudirman; Umar, Wahyudi
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2068

Abstract

Penelitian ini berupaya mengatasi masalah perlindungan hak-hak konsumen dari penyalahgunaan data debitur setelah gagal bayar pinjaman online yang ilegal. Penelitian ini menggunakan metode normatif, menggabungkan pendekatan hukum, konseptual, dan faktual. Temuan ini menyoroti bahwa meskipun pengawasan dan pengaturan pinjaman online dibahas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, contoh penagihan utang melalui ancaman, teror, dan penyebaran data pribadi kepada publik tetap ada. Menjamurnya perusahaan pinjaman online ilegal dan individu yang menggunakan cara ilegal membuat banyak korban rentan terhadap pengungkapan informasi pribadi yang tidak sah.
Implementing Business Judgment Rules in Corporate Decision-Making: A Focus on the Tourism Industry Johan, Suwinto
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2071

Abstract

The Board of Directors assumes responsibility for managing a Limited Liability Company, making decisions amidst uncertain circumstances that may lead to company losses. Directors must adherence to the principles of the business judgment rule and act without conflict of interest and with utmost good faith towards the company's best interests. This study explores the application of business judgment rules by directors in corporate governance, employing normative juridical methods. Directors' accountability for company losses under these rules were examined based on the primary, secondary, and other relevant data sources. The research concludes that directors can effectively apply business judgment rules when they operate with integrity and prioritize the company's well-being, emphasizing the importance of maintaining good corporate governance standards.
Eksplorasi Sejarah Pemikiran Hukum: Integrasi Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Rohman, Saipul; Mulyono; Singalodra, Nurita; Ayudya Maharani, Dinar
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2072

Abstract

Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2/2017 on Mass Organizations was issued by President Joko Widodo on 10 July 2017. This Perppu amends several provisions in Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations, in response to the activities of mass organizations that are considered to threaten national unity and national security. In this research, the theoretical framework used is Lawrence M. Friedman's Legal Culture Theory, which emphasizes the substance, structure, and culture of law. This Perppu reflects the influence of cultural and historical factors in its formation, with efforts to create social justice through the regulation of mass organizations. The integration of legal philosophy, legal sociology, and historical approaches in the juridical analysis of this Perppu results in a holistic and in-depth perspective, essential for effective and equitable implementation in society. This research argues that the integration of these approaches helps to develop legal policies that are more just, contextual, and responsive to social change, and avoid potential abuse of power.
Legalitas Advokat dalam Memnberikan Layanan Konsultasi Hukum Daring di Tinjau dari Perspektif UU Advokat dan UU ITE Edwar Fransisko, Rendra; Alauddin, Alauddin
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2073

Abstract

Artikel ini merupakan kajian mengenai peraturan Perundang-Undangan Nomor Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perbuahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap legalitas advokat dalam memberikan layanan hukum berbasis teknologi daring. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat yang normatif. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang akan menggunakan layanan jasa hukum advokat daring yang menurut aturan hukumnya tidak memenuhi syarat praktek advokat pada umumnya. Kemudian hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan praktik advokat daring belum dapat dikatakan sebagai tindakan legal maupun ilegal. Hubungan advokat dan klien daring juga dikhawatirkan terjadi perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dan mengalami kesulitan didalam penggugatan karena pembuktian fisik terhadap kesalahan/kelalaian tidak termaktub dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
Situational Crime Prevention dalam Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kampung Baru Jakarta Selatan Rahmat Putra, Dandi; Margaret, Monica
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2074

Abstract

Studi ini berfokus pada teori Pencegahan Kejahatan Situasional (Stuational Crime Prevention) untuk menyelidiki kejadian pencurian motor di wilayah Kampung Baru, Jakarta Selatan. Pencurian kendaraan bermotor adalah masalah besar yang membahayakan keamanan dan kemakmuran masyarakat. Studi ini melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan ini dan metode pencegahan yang efektif. Ini dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Untuk memberikan gambaran lengkap tentang kondisi ini, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan betapa pentingnya kerja sama antara penegak hukum dan masyarakat untuk menerapkan strategi pencegahan, seperti pengawasan yang lebih baik, area parkir yang lebih aman, dan pendidikan masyarakat tentang keamanan kendaraan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu membuat kebijakan publik yang lebih baik untuk mengurangi jumlah pencurian motor di Indonesia.
Terobosan Restitusi sebagai Kewajiban Pelaku dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Mazumah, Siti
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2075

Abstract

Studi ini ingin melihat bagaimana restitusi adalah terobosan bagi korban kekerasan seksual dalam Undang-undang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dengan menggunakan Feminis Legal Theory, studi ini menganalisa restitusi pada UU TPKS sebagai pemenuhan bagian dari hak korban yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan keadilan yang komprehensif. Sebelumnya, restitusi dilihat sebagai aturan yang hanya berdasar pada niat baik pelaku tanpa ada unsur mewajibkan atau memaksakan pelaku dalam pemenuhannya. Pemberian restitusi juga kerap kali dijadikan sebagai alasan meringankan hukuman bagi pelaku karena dianggap sebagai itikad baik yang dapat meringankan putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah studi satu putusan pengadilan kasus kekerasan seksual pada tahun 2022 di Kepanjen Malang yang memutuskan restitusi bagi korban, kemudian studi dokumen untuk mendukung penelitian penulis serta studi empiris dengan melakukan wawancara dengan pendamping korban kekerasan dari Women Crisis Center (WCC) Dian Mutiara Malang yang melakukan pendampingan langsung pada korban. Studi ini menemukan bahwa restitusi pada UU TPKS adalah kewajiban pelaku yang harus dipenuhi, meski implementasinya masih belum sempurna. Restitusi dapat menjadi salah satu pemutus mata rantai penderitaan korban kekerasan dalam proses hukum yang tidak mudah dan cenderung mereviktimisasi korban.
Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Gea, Ali Yusran
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2077

Abstract

Perkembangan hukum didunia sangat mempengaruhi sistem hukum yang terhadap hukum suatu negara dan bagaimana hukum tersebutditentukan oleh peradaban manusia baik dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Mengembangkan hukum nasional secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional merupakan tujuan dan kewajiban Indonesia sebagai negara hukum, menurut Pasal 1 Ayat [3] UUD 1945. Hal ini untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh sebab itu pembentukan Undang-Undang yang bernilai, berkualitas dan komperensif harus dilakukan secara utuh yang tidak dapat dipisahkan dengan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Untuk mencapai tujuan pembentukan Undang-Undang yang bernilai, berkualitas dan komperensif serta proses dan mekanisme pembentukan Undang-Undang, maka dituntut kekuasaan eksekutif dan legislatif untuk dapat mengintegrasi serta menggunakan pikiran kritis melalui landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalampembentukan Undang-Undang.
Kajian Hukum Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Politik Anggaran Gea, Ali Yusran
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2078

Abstract

Maraknya tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai tindak pidana yang memerlukan upaya luar biasa untuk memberantasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat otonom, mandiri, dan bebas dari pengaruh pihak luar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 berwenang melakukan supervisi terhadap lembaga penyidik ​​kepolisian dan kejaksaan. Lembaga ini bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan hukum yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.Pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi tidak selalu mengedepankan tindakan represif akan tetapi dapat dilakukan pencegahan melalui politik anggaran atau kebijakan anggaran baik dalam penyusunan anggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran. Selain kebijakan anggaran juga pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi sangat dituntut penyelenggara Negara dan penegak hukum memiliki kemauan politik keberanian dan komitmen dalam memberantas korupsi.Penelitian Hukum Normatif dengan studikepustakaan ini memiliki tujuan untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi yang sering terjadi di lingkungan kekuasaan legistaif, eksekutif dan yudikatif bahkan lebih cenderung terjadi di lingkungan kekuasaan eksekutif.Pencegahan tindak pidana korupsi dapat juga dilakukan secara tindakan preventif, tindakan preventif ini dapat didukung dengan sistem pengawasan di setiap jenjang penyelenggaraan Negara atau dalam internal institusi-institusi penyelenggara Negara. Pencegahan tindak pidana melalui prefentif ini sangat dituntut melalui pengawasan internal di setiap institusi penyelenggara Negara.
Strategi Menuju Kabupaten Lengkap dengan terus mengakselerasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Hidayati, Triana; Silviana, Ana
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2079

Abstract

In an effort to realize the Modern Land Office as an electronic-based land and space information service center, the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency (ATR/BPN) launched a Complete City/Regency declaration program. The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) is an asset legalization program with a systematic land registration scheme, which means registration starts from village to village, district/city to other districts/cities, until it is completely registered throughout Indonesia. A strategy to improve data quality is needed to accelerate PTSL so that it can move towards a fully registered and mapped Indonesia as well as preparation for facing the main obstacles in realizing a complete district in Pati Regency. This research uses an empirical juridical research method, namely by knowing the strategy for accelerating the PTSL program in accordance with the legal regulations in force at the Pati Regency Land Office. The data sources used in this research are primary data sources and secondary data. Data collection was carried out by means of observation and interviews. This research data analysis is connected to problems which are then researched and described in narrative form. From this research, it can be obtained how the strategy for improving data quality in realizing a Complete City/Regency can be seen from the spatial aspect and the obstacles faced in realizing a Complete District at the Pati Regency Land Office are known.

Page 165 of 391 | Total Record : 3910

 163   164   165   166   167 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue