cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,918 Documents
 192   193   194   195   196 
Diskresi Kepolisian Dalam Penggeledahan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Payakumbuh Hendini, Putri; Ismansyah; Rias, Irzal
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2461

Abstract

Diskresi kepolisian adalah konsep otoritas polisi yang diberikan oleh hukum untuk melakukan tindakan sesuai dengan pertimbangan hati nurani petugas maupun institusi. Jenis penggeledahan yaitu penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian dan penggeledahan badan. Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai crime without victim, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih terus menjadi ancaman serius, hal ini diiakibatkan oleh terjadinya peningkatan produksi narkoba secara illegal dan pendistribusian yang begitu cepat dan meluas dengan tidak lagi mengenal batas antar negara. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan diskresi penggeledahan oleh kepolisian unit satnarkoba Polres Kota Payakumbuh? 2) Apakah pertimbangan dilakukan dikresi kepolisian pada proses penggeledahan tersangka yang dilakukan oleh satnarkoba Polres Kota Payakumbuh? 3) Apa kendala-kendala dan upaya-upaya dilakukan dikresi kepolisian pada proses penggeledahan tersangka yang dilakukan oleh satnarkoba Polres Kota Payakumbuh?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan pelaksanaan diskresi kepolisian satnarkoba Polres Kota Payakumbuh sudah mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian pertimbangan kepolisian dalam melakukan diskresi yaitu atas dasar kemanusiaan, dengan pertimbangan jika tetap dilakukan penggeledahan terhadap tersangka, maka akan berdampak buruk, yang jika dikaitkan dengan teori diskresi kepolisian maka pihak kepolisian memiliki kewenangan tersebut. Selanjutnya dalam pelaksanaan diskresi tersebut pihak kepolisian memiliki kendala, namun pihak kepolisian melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.
Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Perseroan Terbatas Yang Melakukan Tindak Pidana Pengerusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.PKY) Berutu, Sigar P.; Tampubolon, Elis Mariaty; Khairani, Putri Rahma; Fransisca, Ega; Bara, Kevin Juan Carlos Batu
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2466

Abstract

Lingkungan hidup merupakan anugerah dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa yang wajib dijaga dan dikelola secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan, Indonesia telah mengatur perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus illegal logging, dampak interpretasi hukum terhadap pekerja pelaksana, serta efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang didasarkan pada studi kepustakaan dan analisis terhadap Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2019/PN.PKY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja dalam korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun harus disesuaikan dengan peran dan tanggung jawabnya dalam struktur organisasi. Ketentuan Pasal 116 UUPPLH dan Pasal 1 angka 21 UU Nomor 18 Tahun 2013 menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya terbatas pada pelaku langsung, tetapi juga dapat dikenakan pada badan usaha serta pihak yang memberi perintah. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat bersifat individual maupun korporatif.
Konstelasi Kekuatan Baru: Brics Sebagai Organisasi Penyeimbang Perdagangan Global Dalam Dinamika Trade War Amerika Serikat Vs China (Studi Hukum Transaksi Bisnis Internasional) Fulenzi Amri, Ibra
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2467

Abstract

Dalam dinamika transaksi bisnis internasional mulai tahun 2025, ketegangan hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat China (RRC) kembali mengemuka melalui kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan terhadap berbagai komoditas impor. Perdagangan global yang semakin memanas menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana peran BRICS sebagai organisasi penyeimbang dalam perdagangan global, khususnya dalam konteks perang dagang antara AS dan RRC, dalam studi hukum transaksi bisnis internasional? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis BRICS sebagai organisasi penyeimbang perdagangan global di tengah ketegangan perang dagang antara AS dan RRC, serta menganalisis dinamika perang dagang antara AS dan RRC dalam konteks hukum transaksi bisnis internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (doktrinal). Pendekatan yang digunakan adalah statute approach (pendekatan perundang-undangan). Pembahasan dan hasil analisis hukum transaksi bisnis internasional dalam konteks perang dagang antara AS dan RRC menunjukkan adanya pelanggaran terhadap General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 dan Dispute Settlement Understanding (DSU), yang berdampak pada kestabilan perdagangan global. Di sisi lain, BRICS sebagai organisasi multi-sektor berupaya mendorong sistem perdagangan global yang lebih berimbang melalui strategi dedolarisasi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pengurangan ketergantungan terhadap dolar AS (USD) dalam transaksi internasional antarnegara anggota. Pembentukan "BRICS Currency" menjadi langkah strategis untuk memperkuat integrasi ekonomi dan mengurangi dominasi USD dalam sistem keuangan global.
Perlindungan Hukum Penerima Hibah Terhadap Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) YANG Dibatalkan Oleh Pengadilan (Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor: 236/Pdt.G/2017/PA.Pal jo Putusan Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PTA.PAL) Siyaningati; Huda, Miftakhul
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2468

Abstract

Hibah dalam ketentuan Pasal 1666 KUHPerdata dapat dianalisis sebagai suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang. Bagi orang-orang beragama islam maka menganut Kompilasi Hukum Islam, yang mana hibah adalah pemberian secara Cuma-Cuma kepada orang lain dan tidak dapat ditarik Kembali kecuali hibah orang tua kepada anak kandung. Seringkali pembuatan akta hibah tanpa melibatkan persetujuan anak kandung menyebabkan sengketa di Pengadilan pasca kematian Pemberi Hibah sebagaimana pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yaitu hibah kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Anak kandung yang merasa hak-haknya dilanggar oleh penerima hibah mengajukan tuntutan hukum untuk memperoleh bagian mereka dari aset Pemberi hibah tersebut. Hal ini dapat mengarah pada perselisihan yang berkepanjangan, yang tidak hanya mempengaruhi hubungan keluarga tetapi juga membebani sistem peradilan dengan kasus-kasus terkait hak waris.
Pailit Menurut UUJN Yang Menyebabkan Notaris Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Hamsyah, Moch. Choirul; Saleh, Moh.
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2469

Abstract

Setiap profesi di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang seperti Advokat, Dokter, dan juga Notaris. Yang membedakan pekerjaan dan profesi adalah adanya kode etik, di setiap profesi pasti ada kode etik yang harus ditaati oleh setiap profesi sedangkan di dalam pekerjaan belum tentu ada kode etik, seperti kasir, buruh pabrik, resepsionis, bahkan pegawai di isntansi pemerintahan pun tidak ada kode etik yang yang harus mereka taati. Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan. Kepailitan meliputi perorangan dan badan hukum, sehingga Notaris juga tidak terlepas dari kepailitan, namun didalam proses kepailitan adalah karena utang piutang. Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana yang dimaksut pailit menurut Undang-undang Jabatan Notaris sebagai syarat memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dengan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Dalam Kasus Korupsi Jual Beli Tanah Pemerintah Daerah (Studi Kasus Putusan Npmpr 9/Pid.Sus-TPK/PN.Kpg) Namur, Maria Fatima; Huda, Miftakhul
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2470

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam transaksi jual beli tanah milik pemerintah daerah yang berujung pada tindak pidana korupsi, dengan menyoroti penerapan prinsip duty of care dan due diligence. Studi ini berfokus pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg yang mengungkap kelalaian Notaris/PPAT dalam memverifikasi keabsahan dokumen tanah dan status pihak yang berwenang. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kasus dan konseptual, penelitian ini menyoroti pentingnya prinsip kehati-hatian dalam memastikan legalitas dokumen dan mencegah manipulasi data yang dapat merugikan keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip duty of care dan due diligence merupakan langkah krusial yang harus diterapkan Notaris/PPAT guna memitigasi risiko hukum dan menghindari potensi keterlibatan dalam praktik korupsi terkait transaksi aset pemerintah daerah.
Efektivitas Dan Efisiensi Pada Pelayanan Lembaga National Single Window Dalam Digitalisasi Layanan Ekspor, Impor Dan Logistik Tahun 2023 Malau, Tiur Margaretha; Bintari , Antik
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2478

Abstract

Lembaga National Single Window (LNSW) yang bergerak dalam naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki tugas untuk mengelola INSW dan menyelenggarakan SINSW dalam menangani dokumen ekspor dan impor secara elektronik. Sepanjang tahun 2023, LNSW berperan penting dalam mendukung kelancaran ekspor dan impor logistik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan oleh LNSW dengan menggunakan metode kualitatif eksploratif dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LNSW telah efektif dalam menjaga struktur organisasi dan mengelola SDM secara optimal. Peningkatan kapasitas SDM didukung oleh pelatihan dan rapat kerja, sementara keterbukaan informasi serta forum komunikasi membantu LNSW beradaptasi dengan kebutuhan eksternal. Selain itu, reformasi birokrasi melalui kebijakan NSW dan SSm menyederhanakan proses perizinan ekspor dan impor, sejalan dengan tujuan strategis organisasi. Kedua, melalui unsur efisiensi, LNSW berhasil mengoptimalkan biaya operasional dan mempercepat proses perizinan. Digitalisasi dokumen meningkatkan transparansi dan kemudahan akses, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan berkualitas. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan adanya penguatan koordinasi lintas kementerian, harmonisasi regulasi, serta pengembangan strategi integrasi sistem yang tetap menghormati kewenangan masing-masing kementerian/lembaga. Hal ini penting untuk menciptakan ekosistem logistik yang lebih efisien tanpa mengorbankan efektivitas birokrasi dan akuntabilitas institusi terkait.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS INFORMASI IKLAN PERUMAHAN YANG MENYESATKAN DALAM PERJANJIAN KEPEMILIKAN RUMAH PADA PT. BANGUN PERSADA SEJAHTERA Setiawan, Budi
UNES Law Review Vol. 1 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/law.v1i1.1

Abstract

Nowadays the needs of the house are difficult to obtain, although the government is always active and strives to carry out housing development. In the midst of the limited ability of the government, has led to business opportunities to meet the needs of community housing, commonly referred to as developers. Developers in providing homes often do not provide clear information relating to the specification conditions of the house to the consumer. The problems discussed in this thesis writing is, first how the form of legal protection of the consumer for misleading housing ad information? Second, how is the business actor's responsibility for misleading home advertising information? This research is an analytical descriptive research, with normative juridical approach as main approach and empirical juridical as supporter. The data used are secondary data and primary data collected through literature study and field study with interview technique. The analysis is done qualitatively and presented in the form of qualitative descriptive. Based on the results of research that has been analyzed it can be concluded, firstly, forms of legal protection of misleading housing ad information, for the actions undertaken by developers PT. Bangun Persada Sejatera to Villa Anggrek housing consumer, the consumer as an injured party can make various legal efforts to fight for his rights through: the settlement of consumer dispute through litigation and settlement of non-litigation consumer disputes. Secondly, the business actor's responsibility for misleading housing advertising information is that the consumer is entitled to submit his / her complaint relating to the house in the maintenance warranty period of 100 (one hundred) calendar days. Developers as business actors will seek every improvement that complained by consumers. If the consumer feels aggrieved by the business actors, the entrepreneur shall be obliged to provide compensation, compensation and / or reimbursement for loss caused by the user, user and the utilization of the goods and / or services that have been traded.
PENGATURAN KOORDINASI PENGENDALIAN KEAMANAN ANTARA KANTOR PUSAT DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN DAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA (Studi di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang) Adrian, Dani
UNES Law Review Vol. 1 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/law.v1i1.3

Abstract

Fulfillment of rules against a high standard of aviation security is an absolute necessity in the aviation world. The arrangement of the coordination of aviation security control between the Head Office of the Directorate of Aviation Security and the Office of the Airport Authority is essential to protect the safety, regularity, and efficiency of civil aviation activities in its territory. The implementation of the flight security control coordination arrangement between the Head Office of the Directorate of Aviation Security and the Office of the Airport Authority has a problem namely the Directorate of Aviation Security still performs the functions of the controlling activities, the authority of signing the extension of licensing to the Head of the Office of the Authority Authority has not been implemented, the aviation security inspector's mutation from the Aviation Security Directorate's Head Office has not worked properly, and the fulfillment and distribution of budgetary requirements for the implementation of the control and supervision of the Office of the Airport Authority has not been met.
UPAYA PENYIDIK MELAKUKAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NARKOTIKA (Studi Pada Satres Narkoba Polres Kepulauan Mentawai ) Defri, Defrizal
UNES Law Review Vol. 1 No. 1 (2018)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/law.v1i1.4

Abstract

Investigators have an important role to the settlement of cases of narcotics abuse for themselves. In dealing with narcotics abusers for themselves, investigators should be oriented to action sanctions in the form of rehabilitation. This is very necessary in order to operationalize Article 54 of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics, where the narcotics abusers for themselves are obliged to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. Based on the results of the study, as well as the discussion and analysis, obtained the conclusion as an answer to the formulation of the problem, as follows: first, the investigator's efforts to the rehabilitation of narcotics narcotics for themselves according to the Narcotics law on Satres Drugs Mentawai Islands Police done by sending a request for an assessment to BNN West Sumatra Province. The request to conduct an assessment to West Sumatra Provincial BNN for suspected Narcotics abusers for themselves is conducted against the suspect with evidence and limit of usage of at most 5 grams. If the evidence brought by the suspect is more than 1 grams, the Satres Drug Investigator of Mentawai Islands Resort does not send a request for an assessment to BNN West Sumatera Province. Second, obstacles encountered by the investigator against the efforts of the rehabilitation of narcotics narcotics for themselves according to the Narcotics law in the Drug Satres Mentawai Islands Police, in the first instance, has not been formed Integrated Assesmen Tim in Mentawai Islands District. Secondly, the lack of community response in the rehabilitation of narcotics narcotics for themselves, where narcotics abusers for themselves and families of narcotics abusers for themselves, no one reports to Satres Drug investigators Mentawai Islands police.

Page 194 of 392 | Total Record : 3918

 192   193   194   195   196 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2026) Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue