cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,918 Documents
 217   218   219   220   221 
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMAJUAN KEARIFAN LOKAL BIDANG KEBUDAYAAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN Syarif, Muhammad; Syofiarti, Syofiarti
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.402

Abstract

The people of Padang Pariaman, who are so diverse in culture, certainly have the potential to be influenced by foreign cultures in the era of globalization and modern developments at this time, Padang Pariaman culture broadly consists of religion or belief, a system of community organizations, a system of knowledge (education), language, arts, livelihood systems. This is what contains a lot of local wisdom in it. In the current condition, culture is starting to be abandoned, even some Indonesian people are ashamed of their culture as a nation's identity. The differences that occur in Indonesian culture are due to different growth processes and influences from other cultures that mix in it. The sharing of laws also mentions culture and indigenous peoples, including in Article 1 paragraph (3) of Law No. 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture, the promotion of culture is an effort to increase cultural resilience and Indonesia's cultural contribution to the midst of world civilization.
KAJIAN YURIDIS TATA NIAGA CRUDE PALM OIL DI INDONESIA TERKAIT LARANGAN DAN PENCABUTAN LARANGAN EKSPOR Sabowo, Hudi Karno; Irianto Legowo, Mig; Purwanto, Purwanto
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.403

Abstract

Melonjaknya harga minyak goreng di Indonesia tidak lepas dari meingkatnya harga Crude Palm Oil(CPO) atau minyak mentah dunia. Situasi itulah yang mendorong meningkatnya ekspor CPO Indonesia ke pasar internasional sehingga memicu terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasar dalam negeri. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor CPO terhitung sejak 28 April 2022. Namun tidak lama kemudian yakni tepatnya pada tanggal 23 Mei 2022, larangan ekspor CPO telah dicabut kembali seiring dengan kembali melimpahnya pasokan minyak goreng di dalam negeri, terjadinya penurunan harga minyak goreng serta pertimbangan banyaknya pekerja yang terlibat dan bekerja pada industri kelapa sawit. Metode penelitian yuridis normatif dipergunakan dalam penelitian ini, yakni menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan norma. Penelitian ini bersumber dari dokumen kepustakaan. Kesimpulan yang dapat diambil yakni dalam situasi problematis, pemerintah setidaknya mampu mengendalikan dengan menciptakan stake holder berpihak positif terhadap terpenuhinya kebutuhan secara umum di masyarakat, terutama guna menstabilkan harga dan kelangkaan minyak di pasaran.
PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SOLOK DALAM PENCIPTAAN KETAHANAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Fitriati, Fitriati; Utami, Rahmides
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.405

Abstract

Pemberdayaan lembaga adat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Solok dalam penciptaan ketahanan sosial sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana narkotika dilakukan dengan pertama Kerjasama dengan Lembaga adat melakukan pemetaan tentang sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pembentukan kader anti Narkoba pada wilayah rawan penyalahgunaan Narkoba oleh Lembaga adat yang kemudian dilakukan pembinaan oleh BNNK Kota Solok. Secara eksternal kendala yang ditemui adalah tingkat kesadaran diri masyarakat masih sangat kurang akan bahayanya narkotika sehingga pemberdayaan Lembaga adat sulit dilakukan karena pemuka pemuka adat menganggap tidak perlu. Mapping sulit dilakukan karena kerjasama antara masyarakat dan pengurus atau unsur unsur yang ada dalam Lembaga adat tersebut agar mau memberikan informasi mengenai lokasi dilakukannya tindak pidana narkotika. Pendekatan tradisional melalui lembaga adat dengan pengkaderan anti narkoba terhadap seluruh elemen masyarakat kurang diminati oleh masyarakat terutama generasi muda.
PENERAPAN KODE ETIK SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAKAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA DPRD DALAM MELAKSANAKAN TUGAS Fahmiron, Fahmiron; Syafrinaldi, Syafrinaldi
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.406

Abstract

Article 3 paragraphs (1) and (4) of Padang Pariaman Regency DPRD Regulation Number 2 of 2020 concerning the DPRD Code of Ethics. One violation of the code of ethics is violence in carrying out duties. This research is legal research with descriptive-analytical specifications. From the results of the internal meeting, the members of the DPRD who were in conflict were summoned. The Honorary Board verbally reprimanded DPRD members with the initials H and J. Then they were given directions and input on what they had done in DPRD meeting activities. The two DPRD members were asked not to repeat their actions and attitudes and to respect the DPRD district regulations and procedures. Padang Pariaman. Obstacles in the Implementation of the Code of Ethics as an Effort to Overcome Violent Behavior by DPRD Members in Carrying Out Their Duties at the Padang Pariaman Regency DPRD are in the form of External Obstacles, namely statutory regulations. Weaknesses in research techniques in Article 51 letter b of Government Regulation Number 53 of 2005 concerning Amendments to Government Regulation Number 25 of 2004 concerning Guidelines for Drafting the Standing Orders of the Regional People's Representative Council which states that document inspection is only sufficient for formal evidence in the form of written allegations and the identity of the reporter and through requests for information and explanations from witnesses and/or those concerned as well as an examination of documents or other evidence.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI JIWA (Studi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jakarta) Delmiati, Susi; Ridha, Mochammad
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.408

Abstract

Penerapan Keadilan Restoratif atau Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia diatur dalam tercantum Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jakarta, Keadilan Restoratif telah diterapkan berulang kali. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis disimpulkan. Pertama, Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah memenuhi seluruh syarat formil dan materil penerapan Restorative Justice yang tercantum Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 terbagi menjadi dua yaitu tindakan Represif dan Preventif.
TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 272/PID.SUS/2019/PN.MTR) Susanto, Endri; Parman, Lalu; Ufran, Ufran
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.409

Abstract

This research is a normative legal research that aims to analyze the concept of the crime of extortion and threats through social media in the formulation of Article 27 paragraph (4) of the ITE Law and to analyze the considerations of judges in acquitting decisions (vrijspraak) against cases of criminal acts of extortion and threats through social media in Mataram District Court Decision No. 272/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. The results of the research are analyzed that the previous offense of extortion and threats (afpersing en afdreiging) in the Criminal Code were two different crimes, but the ITE Law formulates the crime of extortion and threats in one formulation of the Article. Extortion and threats carried out through electronic media use the element of extortion as the first element because extortion is the substance, while threats are a method used by perpetrators to carry out acts of extortion. In the acquittal (vrijspraak) against the criminal act of extortion and threats through social media in the Mataram District Court Decision Number 272/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr that at the trial the Defendant explained the intent and purpose of the Defendant in providing comments on Social Media was so that funds Earthquake assistance was quickly realized by the Regional Government of Kab. North Lombok, Another consideration is that based on proven legal facts, the defendant's posting on his Facebook account was not motivated by extortion and the defendant did not get any benefit, therefore the element of extortion and/or threats was not proven.
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN GOWA Eka Saputra. B, Imran; Rahman, Ali; Ramadani, Rizki
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.410

Abstract

keberadaan pedagang kaki (PKL) yang kini di nilai masyarakat, Semakin semerawut, Nampak sepanjang ruas jalan poros yang meliputi Desa Je’netallasa dan Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabuptaen Gowa Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosio-legal researchbahwa efektivitas penataan dan pembinaan PKL Kabupaten Gowa, sebagaimana yang telah diatur dalam Perda No. 5 Tahun 2009, dinilai belum efektif sebagaimana mestinya. Pemerintah Kabupaten Gowa yang memiliki peran utama dalam menertibkan dan menegakkan ketentuan yang belaku terkait PKL tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan masyarakat, khususnya warga Kelurahan Mangngalli Kabupaten Gowa. Pengaturan mengenai PKL telah diatur secara nasional oleh pemerintah pusat. Berpedoman dengan peraturan tersebut pemerintah Kabupaten Gowa sudah mengeluarkan peraturan yang khusus mengatur mengenai PKL yaitu Perda No. 5/2009. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perda No. 5/2009, sebagaimana yang disamapaikan oleh warga Kelurahan Mangngalli Kabupaten Gowa adalah pemerintah setempat tidak bertanggungjawab atas pembinaan dan penataan, seharusnya pemerintah yang berwenang melakukan penataan dan pembinaan; belum ada penyuluhan terkait penataan dan pembinaan PKL dan pemerintah belum benar-benar memberikan tempat yang layak guna menata dan membina PKL
PROTECTION OF WOMEN'S RIGHTS IN DETERMINING REPRODUCTIVE HEALTH RELATED TO FAMILY PLANNING POLICY BY THE GOVERNMENT Anom Saputra, Ign Agung Wira; Yustianno, Tiar
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Problems in the policy aspect of the family planning program, although it is a concrete form of increasing awareness and community participation through maturing the age of marriage, birth control, fostering family resilience, increasing family welfare to create happy and prosperous small families, but the program is a form of restraining women's rights. to determine and regulate reproductive aspects, because the reproductive health aspect of women is a basic right that must be given fulfillment of needs without any discriminatory actions or policies. The existence of this program seems to be a program that must be followed by all women of childbearing age by using Family Planning officers to attract women without any process, so that these women are limited in terms of reproductive affairs, and women do not have the right to their reproductive organs. determine what program is suitable for him, when and how many will have children. The government is obliged to review the existence of this policy so that there are no restrictions on rights in terms of determining the reproductive aspects of women.
CRIMINAL POLICY OF SOCIAL WORKERS IN THE FRAMEWORK OF COMPLETING OVER CAPACITIES CORRECTIONAL INSTITUTIONS Satriyo, Wahyu; Widodo, Slamet
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.412

Abstract

The politics of criminal law is related to the legal policy of imposing criminal sanctions on social workers which is currently a common problem. The imposition of these sanctions causes over capacities which results in the loss of the function and objectives of Correctional Institutions as fostering and protecting institutions, while research methods use normative juridical approaches using conceptual and statutory approaches. The conclusion is that the policy of imposing criminal penalties on social workers is appropriate in order to reduce over capacities. Recommendations need for legality in the form of a ministerial decree regarding the imposition of a criminal case for social workers.
LEGAL PROTECTION OF STREET CHILD ABANDONMENT VICTIMS WITHOUT PARENTAL CARE Siregar, Firmansyah
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.413

Abstract

Street children as one of the problems in the field of children that occur as a result of the inability of parents to raise children so that street children are vulnerable to discriminatory behavior in society. Street children need a protection and welfare of children which can be realized with institutional and regulatory support, children in a general sense get attention not only in science, but can be noticed from a centralistic point of view of life, such as religion, law and psychology which makes children increasingly national and in the actual social environment Street children must still be cared for and protected because after all street children have the same rights and position as the next generation of development and ideals of the nation, state and religion because these children will later maintain, maintain and develop the results of their predecessors a child basically need care, protection, teaching, and affection.

Page 219 of 392 | Total Record : 3918

 217   218   219   220   221 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2026) Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue