cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,918 Documents
 219   220   221   222   223 
MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI SUBSTANTIF Gusman, Delfina
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.425

Abstract

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ayat (1) menyatakan: “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” dan Ayat (2) menyatakan:“Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan melalui (a) rapat dengar pendapat umum, (b) kunjungan kerja, (c) sosialisasi, dan (d) seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.Mencermati bunyi ketentuan Pasal 96 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 di atas, pertanyaan kritisnya, apakah hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis pernah dilakukan oleh lembaga pembentuk hukum (legislatif dan eksekutif) pada saat rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya dan/atau diskusi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tata cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah adalah melalui Pemerintah daerah menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, Pemerintah daerah mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat, Pemerintah daerah mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pegambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DISTRIBUSI RISIKO DAN MANFAAT PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI DESA SATUI BARAT KABUPATEN TANAH BUMBU Indrasari, Febrina
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.428

Abstract

The guarantee of management and utilization of natural resources stated in the constitution should be the basis in managing the natural resources by taking into account the broad aspects of the interests of the community and the environment.This research aims to answer questions regarding the basis of the constitutional guarantee of management and utilization of natural resources in West Satui Village, Tanah Bumbu Regency towards environmental justice, and how the distribution of risks and benefits of management and utilization of natural resources in West Satui Village, Tanah Bumbu Regency. The research approach method used is doctrinal approach, with the target of norms, and linkages with facts found in the field. The result of this research is that unfair distribution of environmental risks will certainly lead to consequences in the form of environmental injustice. If the environment is damaged and unbalanced due to coal mining in Satui Barat Village, Tanah Bumbu Regency, it means that the risk is not felt by the government and mining business actors, but only a high risk for people's lives, as a result in terms of environmental risk distribution in coal mining in Satui Barat Village, Tanah Bumbu Regency can be said to be unfair.
PENGARUH MONITORING RAKYAT PADA MEDIA SOSIAL TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Mariyam, Siti; Putra Satria, Adhi
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.429

Abstract

Democracy and Reform in Indonesia have had a significant impact on the people's participation and control over the nation's direction and development, one of which is the participation and control of the people in the formation and enforcement of the law. This study will attempt to provide an overview of the extent of public monitoring/control in law enforcement in Indonesia. The study is a normative juridical research, using secondary data as the main source, which is then analyzed qualitatively. The results show that public monitoring/control through social media in law enforcement in Indonesia has a great influence in determining the demands, defenses, and verdicts of individuals in legal cases. For example, in the case of Ferdy Sambo, the Indonesian people expressed their hopes on social media that Ferdy Sambo should be sentenced to death, although the prosecutor's office sentenced him to life imprisonment. However, the judge later gave Ferdy Sambo the death penalty in accordance with the aspirations of the Indonesian people. Nonetheless, comments and expressions of aspirations by the public through social media need to be regulated so as not to violate the rights of individuals who are involved in legal cases, including the right to be presumed innocent. Therefore, the government needs to develop and consider online petitions as a means for people to express their aspirations in an orderly and accountable manner.
PENGUJIAN PERKADA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN NOMOR 56 PUU-XIV/2016 Andrivand, Andrivand
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkinya. Perkada merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan menurut Pasal 8 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011. Kewenangan pengujian Perkada menjadi ranah kewenangan Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam pertimbangannya bahwa pembatalan Perkada dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah merupakan bagian dari mekanisme pengawasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam lingkungan pemerintah yang lebih tinggi terhadap satuan yang lebih rendah. Dengan dikabulkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 56/PUUXIV/2016 maka ketentuan mengenai pembatalan terhadap Peraturan Kepala Daerah oleh pemerintah sebagai mekanisme kontrol tetap bisa dilakukan. Adapun permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kedudukan Peraturan Kepala Daerah dalam sistem peraturan perundang-undangan; dan (2) Bagaimana kewenangan pengujian Peraturan Kepala Daerah dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mempelajari serta mengamati peraturan perundang-undangan terkait, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur yang bersinggungan dengan tema hukum yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Perkada memang tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perkada merupakan salah satu peraturan yang diakui dalam sistem hukum nasional. Perkada merupakan jenis Peraturan Perundang-undangan dan diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. Setelah adanya amandemen Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Oleh karena itu seharusnya pengujian Perkada tidak lagi dilakukan Pemerintah Pusat tetapi sudah bergeser menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Dengan demikian dapat disimpulkan pengaturan pembatalan Perkada oleh Pemerintah menurut Pasal 251 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sehingga untuk pembatalan Peraturan Kepala Daerah harus melalui proses pengujian perundang-unadangan di Mahkamah Agung.
IMPLIKASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENJEMPUTAN PAKSA JENAZAH PASIEN OLEH PENGEMUDI ONLINE DI R.S.U.P M.DJAMIL PADANG Yandriza, Yandriza; Elvandari, Siska
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.434

Abstract

Law Number 44 of 2009 states that: a hospital is a health service institution that provides comprehensive individual health services that provide inpatient, outpatient and emergency services. This latest development increasingly shows that the hospital has de facto shifted from a social institution to a business institution. In efforts to provide health services that aim to dignify patients as whole human beings at this time it often occurs because of imperfect laws which often cannot reach reality. It can be seen that several cases were found in various hospitals, due to the economic limitations of the patient. Thus resulting in the patient being unable to complete hospital administration after the patient was declared dead, and this suddenly went viral on various social media, because these online drivers did not come to visit their sick colleagues or to carry out demonstrations, but forced the bodies of children from one of his fellow online drivers who died, who was allegedly made difficult by the hospital, due to economic limitations in the patient's (victim's) family was unable to complete hospital administration.
INVESTMENT-BASED INSURANCE DISPUTE PREVENTION (UNITLINK) IN INDONESIA Fauzi, Wetria
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.435

Abstract

Investment-based insurance (unitlink) is a hybrid product from insurance companies that is very vulnerable to causing disputes. Innovations in the development of unit-linked investment-based insurance products continue to cause constant polemics, many policyholders are disadvantaged. What efforts can be made in order to prevent the occurrence of such disputes. This research was carried out using a normative juridical method using a statutory and conceptual approach. Prevention of unitlink insurance disputes is to apply the principle of perfect honesty (Utmost good faith) for both policyholders and insurance agents. and improve the supervisory function of the Financial Services Authority (OJK) in accordance with existing regulations. Integrated supervision for all financial institutions in accordance with unitlink insurance which is a hybrid product of insurance and investment. Coordination between insurance company associations and OJK needs to be improved, so that supervision of insurance companies, in this case insurance agents can be carried out optimally, so as to prevent unit-linked insurance disputes.
UPAYA PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL MELALUI E-COMMERCE OLEH PPNS BBPOM MAKASSAR Asirah, Asirah; Muhammad Sofyan, Andi; Mayasari Muin, Audyna
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui e-Commerce sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum ini. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis upaya yang dilakukan PPNS BBPOM Makassar dan untuk membahas hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal melalui e-commerce di wilayah kerja BBPOM Makassar. Metode penelitian menggunakan metode empiris melalui pendekatan interdisipliner. Sumber bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara dengan PPNS BBPOM Makassar dan hasil survei terhadap konsumen yang berada di wilayah kerja BBPOM Makassar. Bahan hukum sekunder diperoleh dari peraturan, buku hukum dan jurnal hukum. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkumpul dikaji secara kualitatif deskriptif. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS BBPOM Makassar terdiri atas upaya preventif dan upaya represif. Secara preventif upaya penegakan hukum dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui kegiatan patroli siber. Upaya represif dilakukan ketika terjadi pelanggaran hukum melalui proses penyidikan. Upaya penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain dari hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan prasarana penunjang, pengaruh masyarakat dan pengaruh kebudayaan.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN JASA DI QUEEN LAUNDRY YOGYAKARTA DENGAN ADANYA KLAUSULA EKSONERASI Anugrah, Syafira Dwi; Yuniarlin, Prihati
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.438

Abstract

Munculnya banyak usaha di masyarakat salah satunya usaha jasa laundry, tidak sedikit dari pelaku usaha dalam usaha tersebut mencantumkan ketentuan yang disebut dengan klausula untuk mempercepat proses transaksi yang ada di dalam nota laundry yang isinya dibuat secara sepihak tanpa adanya negosiasi dengan pelanggan pengguna jasa laundry tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah Bagaimana tanggung jawab pemilik usaha laundry terhadap kehilangan atau kerusakan barang dengan adanya klausula eksonerasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara empiris normatif, yang berfokus pada perilaku masyarakat dan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari pihak-pihak yang bersangkutan dan berdasarkan bahan hukum utama dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini bahwa pelaku usaha mengalihkan tanggung jawab dari pelanggan, dan tidak bertanggung jawab dengan kelalaian dari pelaku usaha, sikap dari pelaku usaha terhadap complain dari pelanggan tersebut sangat merugikan pihak pelanggan karena pelaku usaha tidak amanah.
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT KETERANGAN GANTI RUGI DI KABUPATEN KAMPAR Rahmatika Hakim, Tia; Warman, Kurnia; Syofyan, Syofirman
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.439

Abstract

Sale and purchase binding agreement, of course, a notary can provide legal counseling, namely by explaining to the parties, that the binding sale and purchase agreement made should be based on a land certificate, because the ownership of a certificated land right has been registered at the Land Office which has legal certainty, protection law and can prove himself as the holder of the land rights. However, in practice, the binding sale and purchase agreement in Kampar Regency is made using a letter of compensation (SKGR) so it is very straightforwardproblems to occur which can cause losses. The method used is empirical juridical which emphasizes the reality in the field associated with legal aspects or applicable laws and regulations regarding the object of research. The binding sale and purchase agreement should be made using a land certificate instead of using a letter of compensation and based on its authority the notary should be able to provide legal counseling to the parties before the binding sale and purchase agreement is made so that the urgent sale and purchase agreement can be carried out properly.
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADI DI KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Suhani, Muhammad; Warman, Kurnia; Ferdi, Ferdi
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.440

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the agricultural land production sharing agreement system that applies in Rangsang Barat District. What are the influencing factors in determining the choice of the implementation system for the Production Sharing agreement? As well as the legal consequences arising from the implementation of the agreement for the results of agricultural land in Rangsang Barat District, Islands Regency. The research method used is an empirical juridical approach. Then the data collected were analyzed qualitatively. From the results of the research, it was found that the implementation of the rice farming yield sharing agreement carried out in Rangsang Barat District, Islands Regency was not by Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements so the implementation of the rice farming production sharing agreement had not gone well. good and not effective.

Page 221 of 392 | Total Record : 3918

 219   220   221   222   223 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2026) Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue