cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,910 Documents
 27   28   29   30   31 
KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PASAR MODAL (STUDI KASUS PT. ASURANSI JIWASRAYA) Marcelino Valentin
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.450

Abstract

Attorney is Indonesia government institution who has a duty which regulated in Indonesia Constitution. In this case the attorney authorized to monitoring the activity in capital or stocks markets. Capital markets is one of the key instrument for Indonesia economical growth which is important, but in the Capital markets activity sometimes there’s a things that can make a negative impact and cause a violation of law like fraudulency, embezzlement, forgery, information disclosure and even corruption and the example in Indonesia is PT. Jiwa Sraya Insurance case. Then Indonesia government formed the institution who has a authority to monitoring and organizing capital markets activity including attorney in that. This things is the reason for a writer to make a research about attorney position in law enforcement on a capital markets activity. About how the problems arise in capital markets case with PT. Jiwa Sraya insurance as an example. This research have a purpose to understanding and analyzing the attorney authority and the regulation for capital markets in Indonesia based on Indonesia Constitution 8 of 1995 about capital markets, Indonesia constitution No 20 of 2001 and No. 19 of 2019 about corruption crime.
INTERPRETASI YANG SALAH MENGENAI BUSINESS JUDGMENT RULE PADA SUBSTANSI DAN STRUKTUR HUKUM DI INDONESIA Williem Darmawangsa
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.451

Abstract

Indonesia views SOEs and their subsidiaries as companies operating in the public sector, even though on the other hand, SOEs and their subsidiaries are companies formed as limited liability corporations. As a legal entity, there are legal consequences that give the corporation the ability to have its own assets and wealth, which should rightfully belong to humans. Although a legal entity cannot act on its own, it can establish its governing body, in this case, the Board of Directors. However, the government's view of SOEs and their subsidiaries as a public legal entity has caused conflicts, namely, how the legal accountability of the Directors of SOEs and their subsidiaries is determined in making business decisions and what standards of Business Judgment Rule violations lead to losses to be borne by the Directors.
IMPLEMENTASI PENEGAK HUKUM INDONESIA TERHADAP BANDAR DAN PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I Sulthan Hunafa; Elfrida Ratnawati
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.455

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan masukan dan saran kepada para penegak hukum dalam hal ini (1) BNN (Badan Narkotika Nasional) yang dibantu oleh (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); (3) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Para penegak hukum tersebut agar dapat memaksimalkan usaha dalam menghentikan para bandar dan pengedar narkotika atas penjualan serta pengedaran narkotika dalam negeri maupun internasional. Kajian ini menggunakan Metode penelitian Hukum Normatif yang didukung dengan Data Primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menggunakan Data Sekunder dan pendekatan Deskriptif Analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana narkotika dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum, dengan Badan Narkotika Nasional dan kepolisian menindak dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian, menjatuhkan hukuman sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) dan 114 ayat (2). Dengan demikian, harapannya para penegak hukum dapat mengurangi pengedaran narkotika serta memberantas para bandar dan pengedar narkotika melalui memaksimalkan tindakan hukuman yang sesuai dengan pelaku tindak pidana narkotika.
KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 46/PUU-VIII/2010 DAN PENELANTARAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM PIDANA Novie Ardhiyani; Elfrida Ratnawati
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum kepada Anak Luar Kawin. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anak diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi bagi istri dan anak, c. biaya Pendidikan bagi anak. Bahwa selain itu juga kewajiban hukum untuk memberikan nafkah pemeliharaan terhadap anak kandung juga diatur dalam Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPER )(Kitab Undang Undang Hukum Perdata ( KUHPER ), n.d.). Bahwa perbuatan Penelantaran Anak telah melanggar telah melanggar ketentuan Pasal 76 huruf b Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu tentang Penelantaran Anak dan Keluarga yang berbunyi sebagai berikut “ Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran” ( Pasal 76 huruf b Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ). Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan metode normative dan dilakukan dengan studi kepustakaan . Data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya kepastian hukum bagi Anak Luar Kawin.
PENYIMPANGAN PROSES HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KATEGORI DELIK BIASA Risa Christianti; Elfrida Ratnawati Gultom
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.457

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah meneliti lebih dalam mengenai penyimpangan yang terjadi dalam proses hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terutama dalam kategori delik biasa, kasus kekerasan dalam rumah tangga kembali menjadi pembicaraan hangat masyarakat Indonesia sejak muncul pemberitaan kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan Rizky Billar terhadap istrinya Lesti Kejora pada akhir September 2022, keduanya merupakan public figure terkenal. Lesti melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang di alaminya kepada pihak kepolisian, hingga pihak kepolisian melakukan penahanan terhadap Rizky. Lesti yang sempat di rawat di rumah sakit akhirnya memutuskan untuk datang mencabut laporan tersebut di Polres Jakarta Selatan dan pihak kepolisian menerima pencabutan laporan Lesti sehingga pada akhirnya Rizky dibebaskan. Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, menggunakan sumber data sekunder, dan bahan hukum primer serta sekunder melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan adanya penyimpangan dalam proses hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.
SANKSI REHABILITASI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UU 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Rangga Rangga; Elfrida Ratnawati
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran saat ini bagaimana banyaknya penyalahguna narkotika yang dipenjara sehingga menyebabkan penyalahguna jumlahnya semakin lama semakin bertambah banyak karena penyalahguna lama tidak dipulihkan atau disembuhkan sementara timbul penyalahguna baru. Keadaan semacam itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran narkotika. Dan hal itu terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tidak menutup kemungkinan di kota-kota besar di Indonesia terdapat mata rantai perdagangan narkotika Internasional. Aturan hukum yang menghukum penyalahguna dipenjara harus dilakukan berdasarkan subtansi hukum yang tepat, supaya penyalahguna dikenakan sanksi rehabilitasi bukan lagi penjara. Pokok permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana aturan mengenai rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan penelitian penelitian Normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan–bahan referensi lainnya. Kesimpulan penelitian yaitu Penyalahguna wajib mendapatkan hukuman berupa rehabilitasi bukan dipenjara,karena rehabilitasi bentuk alternatif hukuman maka penyalahguna dijamin oleh undang – undang narkotika wajib di rehabilitasi.
ETIKOLEGAL PENOLAKAN KARANTINA PADA MASA PANDEMI : PERTENTANGAN HAL INDIVIDU DAN MASYARAKAT Sonya Airini Batubara; Jusnizar Sinaga; Jefri Natanail Purba; Jody Setiawan Siregar; Stevan Febriando Sinaga; Velina Angelica Saragi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.447

Abstract

Penolakan karantina di zaman pandemi adalah hal yang sangat berbahaya pada saat itu. Untuk hukum di negara Indonesia sendiri, masih kurang tegas dalam menegakkan keadilannya bahkan yang sudah tertulis sekalipun tidak cukup kuat untuk menegaskan keadilan yang ada. Penolakan karantina ini juga kerap kali dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena merasa memiliki jabatan yang cukup besar untuk tidak menaati peraturan yang ada. Seperti pada contoh kasus yang kami berikan, penolakan karantina yang dilakukan oleh salah satu public figure yang ada justru merugikan banyak pihak, tidak hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga merugikan orang-orang yang membantunya serta masyarakat sekitar. Namun, dia dan rekan-rekannya yang melanggar kekarantinaan ini justru tidak mendapat hukuman yang sepantasnya sedangkan orang-orang yang membantunya untuk melanggar kekarantinaan ini mendapat sanksi yang lebih berat. Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui penegakan sanksi hukum serta mengetahui etika, hukum dan keadilan terhadap pelaku penolakan karantina. Dan juga sama seperti yang sudah-sudah, hukum yang berlaku bergerak tumpul ke atas dan runcing kebawah. Etika, hukum dan keadilan adalah hal yang berkesinambungan dan memiliki satu kesatuan yang padu termasuk pada hal penolakan karantina itu sendiri, dimana hak masyarakat, ketentuan hukum dan sifat dasar menolak dan menerima menentukan segala aspek. Menurut temuan penelitian ini, seharusnya untuk pelaku penolakan karantina, dikenakan sanksi yang lebih tegas dan sama rata, tanpa terkecuali agar tidak terjadinya kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial itu sendiri, sangat merugikan seperti orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan atau jabatan yang penting untuk bisa membantunya lari dari tanggungjawab, sedangkan orang-orang yang memiliki kekuasaan dengan tenang kabur begitu saja.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 621/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT): Indonesia Syafrudin Wijaya; Elfrida R. Gultom
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.449

Abstract

Drug abusers should get rehabilitation punishment because rehabilitation is an alternative form therefore abusers are guaranteed by the narcotics law to get rehabilitation sentences instead of imprisonment, Such as the case of Buchari Hy Bin Hamdan Yahya, legally proven and convinced guilty of committing the crime of "Class I Non-Plant Narcotics Abusers" which ended in a prison sentence. The subject matter raised is Analysis Does the Defendant Fulfill the Elements of Article 112 Paragraph (1) and/or 127 Paragraph (1)?, (Study of Decision Number 621/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt) and Analysis What Are the Types of Punishment for Drug Abusers? (Study of Decision Number 621/Pid.sus/2020/PN.Jkt.Brt). This research uses a type of normative legal research that is descriptive analytical, using secondary data obtained from literature studies and also primary data obtained by interviews, and data processed qualitatively by drawing deductive logic conclusions. The conclusion of the study is (1) The defendant with Article 112 paragraph (1) seems similar to the article of abuser, but this article is contrary to the purpose of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics article 4d where the abuser is guaranteed to get rehabilitation efforts but with article 112 paragraph (1) this abuser is justri imprisoned, if viewed from article 127 paragraph (1) point a the defendant who is sentenced to 2 years 6 months in prison should be a judge can decide to pay attention to article 127 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, "In deciding the case of the judge as referred to in paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the judge is given the authority to decide the defendant to undergo treatment through medical rehabilitation and social rehabilitation, both guilty and innocent. (2) Abusers shall be punished in the form of rehabilitation instead of imprisonment, because rehabilitation is an alternative form of punishment Abusers are guaranteed by the Narcotics Law to be rehabilitated and judges must consider the condition of the level of drug dependence (Article 55 of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics), and pay attention to the authority of Article 103 regulated in the Narcotics Law.
PENGAWASAN OJK ATAS DATA PRIBADI KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEER TO PEER LENDING Nadia Nursantih; Elfrida Ratnawati
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.453

Abstract

Peer to peer lending providers require consumer personal data to conduct funding, this is very important to pay attention to the protection of personal data, because in the use of personal data due to the possibility of misuse of user personal data. The government issued a new policy due to problems and issues over the misuse of personal data by issuing and passing Law Number 27 of 2022 concerning the protection of personal data. The formulation of the problem discussed, how is the Legal Protection of Consumers Regarding the Misuse of Personal Data in Peer to peer lending Transactions and the Financial Services Authority Supervision of Peer to peer lending Business Activities related to Consumer Protection of Personal data. Normative writing method, with, descriptive nature of writing, type of data using secondary data, qualitative data analysis. And conclusion making is done with deductive logic. Based on the results of the study, Legal Protection of Consumers regarding Misuse of Personal Data in Peer to peer lending transactions, regulated by Law Number 27 of 2022 and also regulated in POJK 10/2022, the two regulations regulate the prohibitions and obligations of Peer to peer organizers in terms of protection in personal data management and regulate the sanctions obtained in the event of misuse of personal data and POJK No.6/POJK.07/2022 is a form of OJK's efforts in organizing integrated supervision of Peer to peer lending companies.
PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB TANJUNG PATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Dwi Mega Oktoviona; Yaswirman Yaswirman; Yasniwati Yasniwati
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.461

Abstract

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, dari perkawinan tersebut seseorang akan dapat memperoleh keseimbangan baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun tentunya akan menambah jumlah permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama. . Tulisan ini dibuat dalam bentuk tulisan yuridis empiris (hukum sebagai realitas sosial, budaya, atau das sein). Dari hasil penelitian penulis, faktor pendorong untuk mengajukan dispensasi nikah antara lain pertama, faktor ekonomi, kedua, faktor pendidikan orang tua, ketiga, hubungan biologis, dan keempat, kehamilan di luar nikah. Pengadilan Agama Klas IB Tanjung Pati telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berlakunya undang-undang tersebut ibarat pisau bermata dua, di satu sisi undang-undang menginginkan pendidikan yang layak bagi anak, dan di sisi lain menyangkut kebutuhan komunitas.

Page 29 of 391 | Total Record : 3910

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue