cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,862 Documents
 368   369   370   371   372 
Strategi Pemecahan Masalah Usaha Perikanan Purse Seine Pelagis Kecil di Kota Pangkalpinang Menyikapi Peraturan Pemisahan Kewenangan Wilayah dan Jalur Penangkapan Ikan Taj, Kemal; Puspitasari Sudarmo, Agnes; Noviyanti, Rinda
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2202

Abstract

The purpose of this study is to recommend a strategic solution to the central government for small pelagic purse seine fishery business in Pangkalpinang City in response to the regulation on the separation of authority of areas and fishing routes, namely PERMEN-KP RI Number 18 of 2021. Participants in this study are small pelagic purse seine business actors in Pangkalpinang City. The method used is a qualitative descriptive method. Data collection with direct observation and in-depth interviews. The data was analyzed by qualitative analysis and SWOT analysis. The results of the study show that the implementation of PERMEN-KP RI Number 18 of 2021 on the small pelagic purse seine fishery business in Pangkalpinang City has not gone well. Only 13% of small pelagic purse seine business actors in Pangkalpinang City have implemented the policy. Strategies to solve the problem of small pelagic purse seine fishery business in Pangkalpinang City include optimizing the implementation of the PERMEN-KP RI Number 18 of 2021 policies for fishermen to support government policies; optimizing the authority of the central government and local governments in regulating the sustainability of the fishery business; improving human resources, infrastructure, and supporting facilities and infrastructure; conducting socialization and awareness more intensively and specifically to small pelagic purse seine business actors about the importance of implementing PERMEN-KP RI Number 18 of 2021; the existence of subsidies from the central government as policymakers related to the consequences of licensing migration requirements; prioritizing sustainable local fisheries by paying attention to the conditions of certain water areas; increasing supervision by prioritizing guidance to fishermen; making special rules related to procedures withdrawal of 5% PNBP so as not to burden fishermen; the need for a review of licensing migration policies to the central government by prioritizing the interests of fishermen; as well as increasing coordination and synergy between the central government and regional agencies and related stakeholders so that the implementation of the PERMEN-KP RI Number 18 of 2021 policy can run well.
Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Kampus Universitas Negeri Padang di Kabupaten Padang Pariaman Suti Rahmi, Aidhil; Warman, Kurnia; Marjon, Dahlil
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2203

Abstract

Tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dalam bentuk luasnya wilayah kepulauan Indonesia. Oleh sebab itu selaku anugerah Tuhan, selayaknyalah tanah tersebut digunakan untuk mencapai kemakmuran rakyat yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pandangan sederhana tersebut berangkat dari luasnya wilayah Indonesia yang tersebar dari berbagai pulau-pulau yang ada. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berawal dari adanya rencana pengembangan Kampus UNP yang rencananya akan dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman. Rencana tersebut ditandai dengan surat permohonan dari Rektor UNP kepada Bupati Padang Pariaman melalui surat Nomor: 1784/UN35/2017 tanggal 19 April 2017 tentang Permohonan Penyediaan Lahan Pendidikan. Sebagaimana dalam pokok surat yang berisi adanya permohonan dari pihak UNP sebagai Institusi Pendidikan yang memerlukan tanah untuk pengambangan Kampus UNP yang berada di luar Kota Padang tepatnya di Kabupaten Padang Pariaman. Tetapi kemudian muncul permasalahan dalam proses hibah tanahnya, dikarenakan tanah tersebut adalah tanah aset yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan telah tercatat sebagai aset dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka tentu bagaimana kemudian peralihan terhadap aset daerah tersebut apakah diperlukan adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman atau tidak. Serta permasalahan klasik yang sering terjadi yaitu terhadap penaganan dampak sosial kemasyarakatan. Adanya aktifitas pendudukan tanah oleh masyarakat baik secara ilegal maupun legal diatas bidang tanah yang akan dibangun oleh Kampus UNP juga perlu mendapat perhatian khusus, muaranya adalah berupa pendataan dan pemberian ganti kerugian terhadap tanaman maupun objek lain diatas bidang tanah tersebut. Upaya pemberian ganti kerugian terhadap masyarakat tersebut, tidak serta merta dapat langsung dilaksanakan oleh pihak Kampus UNP. Ada upaya atau tahapan yang harus dilalui dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pemberian ganti kerugian tersebut memiliki dasar hukum yang jelas.
Penyelenggara Magang Calon Notaris Sebagai Kewajiban Notaris di Kota Padang Arief Wicaksana, Tegar; Warman, Kurnia; Rosari, Anton
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2204

Abstract

Notaris berhimpun dalam suatu wadah Organisasi Notaris yang dikenal dengan nama Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI mempunyai institusi pengawasan melalui Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Notaris berfungsi mengontrol terlaksananya kode etik di lapangan yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung. Permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana Pratek magang calon Notaris di kota Padang?; 2) Bagaimana Pengawasan terhadap Kewajiban Notaris Dalam Pelaksanaan Magang Calon Notaris di Kota Padang?; 3) Bagaimana Sangsi Terhadap Notaris yang tidak yang tidak melaksanakan kewajiban dalam penyelengaraan magang calon notaris di kota Padang?. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris: 1) Belum semua notaris melaksanakan sebagaimana yang di perintahkan oleh Undang undang jabatan notaris tentang kewajiban notaris dalam menerima magang calon notaris, karna adanya peraturan tempat magang harus pada kantor notaris yang telah mempunyai masa jabatan selama lima tahun. 2) Koordinasi organisasi dengan notaris yang ada di kota padang belum terjalin sebagaimana mestinya, karna tidak adanya suatu lembaga magang yang jelas Dewan Kehormatan INI Daerah Kota Padang dan Majelis Pengawas Daerah Kota Padang dalam penegakan Kode Etik belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. 3) Tidak adanya aturan yang jelas mengenai sangsi bagi Notaris yang belum menjalankan kewajiban dalam penyelengaraan magang calon Notaris di Kota Padang.
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang Petrolika, Petrolika; Fendri, Azmi; Hasbi, Hasbi
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2205

Abstract

Penelitian ini meneliti pendaftaran tanah sebagai barang milik daerah di Kota Padang, yang merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah. Pendaftaran ini didasarkan pada beberapa peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007, dan Peraturan Wali Kota Padang No. 10 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan, pelaksanaan, dan akibat hukum dari tidak dilakukannya pendaftaran tanah milik daerah di Kantor Pertanahan Kota Padang. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan fokus pada hukum dan pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran tanah belum sepenuhnya dilakukan dan terdapat hambatan seperti masalah administrasi, kurangnya koordinasi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Administrasi yang baik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini.
Perilaku Masyarakat Terhadap Pasal 29 UUD 1945 Atas Perbuatan Pembubaran Ibadah Secara Paksa Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Pratiwi Br. Tambun, Dina; Gabriel Siahaan, Parlaungan
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2206

Abstract

This research aims to find out and analyze the extent to which people's behavior towards legal rules protects the law in implementing a life that has high religious tolerance. This research is normative-empirical legal research, namely research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents in action (factual) on each specific legal event that occurs in society. This research was carried out using interview and observation methods with informants, namely the Satia Village Community, Binjai Kota District, North Sumatra and the Binjai City Police Department, and the Binjai Religious Harmony Forum (FKUB). Then the data analysis techniques in this research are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show that on May 19 2023, there was an incident of forced disbandment of the Mawar Sharon Church (GMS) congregation in Satia Village. Around 40-50 local residents protested the worship activity even though GMS had obtained permission from FKUB. This incident sparked strong reactions from the wider community and various organizations who condemned the forced disbandment. Based on the results of interviews with 12 respondents in Satia Village, the majority of respondents condemned this action and understood that the forced disbandment of worship violated Article 29 of the 1945 Constitution which guarantees freedom of religion. However, some people still feel uncomfortable with worship activities carried out by other religious groups in Muslim-majority environments. FKUB Binjai plays an active role in mediating and seeking peaceful solutions to overcome these disturbances. They also emphasized the importance of dialogue and mutual understanding to prevent future conflict. Overall, this research shows that although the public's understanding of religious freedom is relatively good, greater efforts are still needed from the government and related institutions to improve legal protection of religious freedom in Indonesia. More intensive education, better coordination between institutions, and increased human resources and budgets are necessary steps to achieve this goal. Apart from that, society's response to minority religious forms also needs to be improved through the involvement of various parties, including religious leaders, to change society's way of thinking.
Analisis Royalti Lagu Sebagai Harta Gono Gini dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB) Sandra, Lulu; Hidayat, Yusuf
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2207

Abstract

Penelitian ini membahas pengakuan royalti lagu sebagai harta bersama dalam perspektif hukum Islam dengan fokus pada kasus perceraian Inara Rusli dan Virgoun Teguh Putra di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kasus ini menyoroti isu hak kekayaan intelektual yang jarang dibahas dalam konteks perceraian, khususnya mengenai royalti dari lagu-lagu yang diciptakan selama masa perkawinan. Penelitian ini mengkaji bagaimana royalti diakui sebagai bagian dari harta gono-gini menurut hukum Islam dan meneliti dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam keputusan tersebut. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum dan prinsip-prinsip Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, royalti yang didapatkan selama masa perkawinan dapat dianggap sebagai harta bersama karena mencerminkan kontribusi kolektif dalam rumah tangga. Putusan hakim yang membagi 50% dari pendapatan bersih royalti sebagai harta bersama mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta, serta penyesuaian hukum Islam terhadap dinamika modern. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang hak kekayaan intelektual dalam konteks perceraian, penyempurnaan regulasi terkait, serta penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak keputusan pengadilan terhadap kasus serupa di masa depan.
The Role of the Surabaya City Manpower Service in Efforts to Resolve Industrial Relations Cases Through Mediation Shohihah, Millatus; Ali Murtadho, Nazhif
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2208

Abstract

Industrial relations cases can give rise to conflicts between workers and employers which can be detrimental to the industry and society as a whole. In an effort to resolve industrial relations cases, the Surabaya City Manpower Office has an important role in facilitating mediation between the two parties. This research is a type of empirical juridical legal research using primary legal sources, namely obtained using direct interview techniques with the City Manpower Office, and referring to Law no. 2 of 2004 and Law no. 13 of 2003 as well as secondary legal sources obtained using library study techniques (library research) by collecting sources in the form of journal articles, books and related policy documents. The research results show that the Surabaya City Manpower Office has an important role in resolving industrial relations cases through mediation, such as gathering information, facilitating meetings between the two parties, providing suggestions and recommendations, and providing education to workers and entrepreneurs regarding their rights and obligations. However, the effectiveness of the Manpower Office's role still needs to be improved through increasing the competence of Manpower Office officers in conducting mediation, as well as strengthening coordination between the Manpower Office and various related parties in resolving industrial relations cases. This research provides an overview of the role of the Surabaya City Manpower Office in resolving industrial relations cases through mediation and can be a basis for developing further research in the future.
Analisis Ring of Security pada Stasiun MRT X Permana, Aulya; Priyanto, Sapto
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2209

Abstract

The security of public transportation infrastructure is a crucial aspect in maintaining the stability and continuity of urban society. Mass Rapid Transit (MRT) stations are potential targets for terrorism and other crimes. This study aims to analyze the security of X MRT Station based on the Ring of Security concept. This article, titled "Analysis of the Ring of Security at X MRT Station in Jakarta," uses a descriptive qualitative research method with data collection techniques including field observations and literature studies. The Ring of Security concept is used as an analytical framework to identify weaknesses and strengths in the station's security system. The results show that the station has several strengths, such as robust building design and extensive use of CCTV. However, there are also weaknesses, such as a lack of supervision in certain areas like restrooms and parking lots. Risk analysis and improvement recommendations are proposed to enhance the security of X MRT Station in Jakarta and protect the public from potential terrorism and other crimes. This research contributes to the understanding of public transportation security systems and the importance of implementing a holistic security concept in protecting critical urban infrastructure.
Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Skizofrenia Paranoid dalam Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 105/PID.B/2023/PN_GDT) Julianti Putri, Nada; Hidayat, Yusuf
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2210

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku skizofrenia paranoid dalam hukum Islam dengan studi kasus Putusan Nomor 105/PID.B/2023/PN_GDT. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hukum Islam menilai dan memutuskan kasus pidana yang melibatkan individu dengan gangguan mental berat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis putusan pengadilan dan relevansi prinsip-prinsip hukum Islam terkait pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan memutuskan untuk menempatkan terdakwa di bawah perawatan medis, bukan hukuman pidana, yang mencerminkan pendekatan yang adil dan manusiawi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya evaluasi medis dalam proses peradilan dan perlunya sistem hukum untuk menyediakan prosedur serta fasilitas perawatan mental yang memadai. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang bagaimana hukum Islam menangani kasus pidana yang melibatkan individu dengan gangguan mental, serta menekankan perlunya keseimbangan antara keadilan dan perlindungan bagi mereka yang mengalami gangguan mental berat.
Analisis Implementasi Three Rings of Security Sebagai Upaya Pencegahan Aksi Terorisme dalam Sistem Pengamanan Bandara X Azzahra, Syafira; Priyanto, Sapto
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2212

Abstract

Peristiwa 9/11 yang merupakan titik awal dari salah satu serangkaian serangan teroris yang mematikan di Amerika Serikat, di mana serangan pembajakan pesawat udara yang menyerang gedung World Trade Center (WTC) di New York oleh Al Qaeda pada tahun 2001. Adanya fenomena tersebut menyoroti bahwa kedaulatan udara berperan sangat penting dalam memastikan keamanan dari ancaman serangan terorisme yang melibatkan transportasi udara, karena dapat berakibat fatal jika terjadi kelalaian dalam menjaga wilayah udara kedaulatan negara. Bandara X merupakan salah satu bandara di Indonesia yang memiliki nilai strategis, karena didalamnya terdapat objek-objek vital. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan observasi. Analisa yang dilakukan menggunakan kerangka konsep three rings of security yang terdiri dari tiga indikator, yaitu the outer ring, the middle ring, dan the inner ring. Hasil analisis dari penelitian ini menjelaskan bagaimana implementasi three rings of security yang sudah diberlakukan dalam menjaga keamanan bandara X untuk mencegah terjadinya aksi terorisme.

Page 370 of 387 | Total Record : 3862

 368   369   370   371   372 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue