cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,862 Documents
 367   368   369   370   371 
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 dalam Memaknai Peran Presiden di Pemilihan Umum Redani Suryanata, Andi; Zaki Mubarrak, Muhammad
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2191

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2023 terkait sengketa Pemilihan Presiden menandai keputusan bersejarah karena merupakan pertama kalinya dalam sejarah Indonesia terdapat dissenting opinion. Dari delapan hakim yang memutus sengketa ini, tiga hakim tidak setuju. Hakim Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat menyoroti peran Presiden Joko Widodo dalam bantuan sosial yang berpotensi mempengaruhi elektabilitas salah satu paslon, pengerahan aparatur negara, dan keterlibatan langsung Presiden. Dissenting opinion berfokus pada peran Presiden dalam Pemilu 2024. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji peran Presiden dalam Pemilu 2024 dari perspektif politik hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU PRES-XXII/2024 serta mengetahui urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan untuk mengatur norma etika menurut teori konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual dengan sumber data sekunder seperti literatur hukum, peraturan, dan putusan pengadilan sebelumnya. Tindakan Presiden Joko Widodo selama Pemilu 2024 telah menimbulkan perdebatan dan kontroversi di masyarakat, menekankan perlunya kerangka hukum yang jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang khusus tentang Lembaga Kepresidenan sangat penting untuk memastikan rule of ethics Presiden dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.
Efektivitas Pengaturan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Di Kabupaten Karawang Dalam Meminimalisir Angka Pengangguran Perspektif Siyasah Dusturiyah Hidayat, Yusinta; Fahrul Rizal, Lutfi; Saptaji, Aji
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2192

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pengaturan penyerapan tenaga kerja lokal melalui program dan kegiatan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja, dengan menyerap 60% tenaga kerja lokal di Kabupaten Karawang dalam meminimalisir angka pengangguran dilihat dari perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dan analisis terkait peraturan ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang penyerapan tenaga kerja mengenai program skala prioritas 60% menyerap tenaga kerja lokal kini belum dapat dikatakan efektif dikarenakan angka pengangguran lokal di Kabupaten Karawang masih bersifat flutuaktif, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya rendahnya sumber daya manusia, kurangnya pengawasan dan penegakan regulasi dan masih maraknya praktik percaloan. Adapun dalam perspektif siyasah dusturiyah terdapat teori kewajiban negara yang dikembangkan oleh Abu Yusuf, yang mana negara berkewajiban untuk memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran untuk mereka. Peraturan penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu bentuk dari adanya kewajiban negara dalam membuat suatu kebijakan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, agar suatu kebijakan dapat dijalankan dengan efektif, maka seorang pemimpin dalam menetapkan atau melaksanakan suatu kebijakan harus mengutamakan kemaslahatan umatnya.
Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah Nur Azzahra, Annisa; Janwari, Yadi; Fahrul Rizal, Lutfi
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2193

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan implikasi terjadinya penggelembungan suara sirekap pemilu 2024 terhadap demokrasi yang jurdil perspektif siyasah dusturiyah. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dengan jenis deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui library research atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggelembungan suara Sirekap pemilu tahun 2024 terjadi karena ketidaksinkronan dan kesalahan dalam mengkonversi data hasil suara pemilu formulir model C-Hasil dengan hasil suara yang terbaca dan ditampilkan dalam Sirekap disebabkan oleh bentuk tulisan setiap panitia pemilu di TPS tidak semua terbaca secara jelas dan mudah oleh sistem sirekap, kualitas gambar beresolusi rendah dan sudut pengambilan gambar yang tidak tepat, terdapat noise pada gambar seperti bercak dan lipatan kertas, serta kesalahan manusia saat pengunggahan sehingga dapat mengancam integritas dan keabsahan pemilu, pelanggaran terhadap asas kejujuran dan keadilan, kehilangan kepercayaan publik, kerugian bagi keadilan politik, kehilangan asas transparansi, dan pengaruh terhadap kebijakan publik. Adapun dalam perspektif siyasah dusturiyah, hal ini belum mewujudkan prinsip fiqh siyasah dusturiyah, karena ada hak warga negara yang dirugikan, karena fiqh siyasah senantiasa memastikan hubungan pemerintah dengan hubungan warga negaranya, salah satunya menjaga hak-hak konstitusional.
Analisis Yuridis Penggunaan Sertipikat Tanah Sebagai Objek Gadai Pada PT Pegadaian Rahmadhani, Vina; Salsabila Labaika, Venska; Astiti, Jazilah
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2194

Abstract

PT Pegadaian merupakan perusahaan umum yang melakukan usaha pergadaian sebagaiamana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Dalam menjalankan usahanya, PT Pegadaian mengembangkan usahanya dengan menerima sertipikat tanah sebagai objek gadai, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1150 jo. Pasal 1153 BW yang membatasi objek gadai hanyalah benda bergerak, sementara sertipikat tanah adalah benda tidak bergerak. Penelitian ini membahas keabsahan penggunaan sertipikat tanah sebagai objek gadai dikaji melalui metode doktrinal dengan menganalisis undang-undang dan doktrin mengenai hukum jaminan. Hasil dari penelitian ini adalah lembaga jaminan yang digunakan untuk sertipikat tanah seharusnya adalah hak tanggungan. Gadai atas sertipikat tanah tersebut tidak memenuhi unsur gadai yang ada dalam Pasal 1150 BW dengan demikian perjanjian gadai tersebut tidak sah dan tidak lahir jaminan kebendaan sehingga PT Pegadaian tidak dapat melakukan eksekusi atas tanah apabila kreditor wanprestasi. Namun, dalam POJK 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian telah mengakomodasi gadai syariah yang memungkinkan menggunakan Sertipikat tanah sebagai objek gadai melalui akad Rahn Tasjily.
Pengelolaan dan Pengawasan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pesisir Selatan Putra Rivaldo, Yudha; Yasniwarti, Yasniwarti; Syam, Misnar
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2196

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat membentuk Organisasi Pengelola Zakat yang disebut Badan Amil Zakat (BAZNAS) Pusat untuk tingkat nasional yang berkedudukan di ibu kota dan untuk daerah dibentuk BAZNAS Kabupaten/Kota. Namun lain hal nya dengan Pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan tidak berjalan semestinya. Pengawasan pengelolaan zakat hanya dilakukan secara internal saja oleh ketua dan wakil ketua BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, bersifat deksripif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan mewawancarai BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan serta menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan literatur hukum kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan pengumpulan zakat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pelaksanaan pengumpulan zakat harta diperoleh dari penghasilan ASN saja. 2). BAZNAS Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan penyaluran zakat terdiri dari penyaluran zakat konsumtif dan zakat produktif dengan membentuk 5 program kerja yaitu Pessel Cerdas, Pessel Religius, Program Kesehatan, Pessel Peduli dan Pessel Makmur. 3). Pengawasan terhadap pengelolaan zakat di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan secara internal dan eksternal.
Application of Restorative Justice Principles in Judges' Considerations in Decisions to Release from All Legal Charges (Decision Case Study Number: 28/Pid.B/2022/PN.LBB) Permana, Yondra; Yoserwan, Yoserwan; Elvandari, Siska
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2197

Abstract

This research aims to examine and analyze the application of the principles of restorative justice to judges' considerations in decisions to release all legal claims (case study decision number:28/Pid.B/2022/PN.LBB). This research uses the method normative juridical, while the approach used in this research is a statutory approach , then the data is analyzed using qualitative descriptive research analysis methods. The results of this research are : 1) Application of restorative justice in Decision No.28/Pid.B/2022/PN.Lbb, where the judge handed down a decision to release all legal charges against Defendant Dedi on charges of theft. 2) In terms of implementing the principles of Restorative Justice This is an obstacle to the implementation of restorative justice, including in very serious violations, the difficulty in creating public trust in the implementation of restorative justice in serious cases. Apart from that, the reasons for recidivist actions by perpetrators after undergoing a restorative justice process raise questions from the public if they have to repeat the process several times against the same perpetrator.
Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Investasi Langsung: Tinjauan Mengenai Regulasi dan Praktik Terkini di Indonesia Fifa Kholiza, Ummu; Alya Shafira Mulyandhani, Baiq; Achmada Arifah Mustafa, Milla
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2198

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap investor dalam konteks investasi langsung di Indonesia. Investasi langsung, yang melibatkan penanaman modal secara langsung pada aset seperti perusahaan, proyek infrastruktur, atau properti, telah menjadi instrumen utama dalam menyalurkan modal dan meraih keuntungan di Indonesia. Namun, investasi ini menghadapi berbagai risiko dan tantangan, yang membuat perlindungan hukum menjadi aspek penting. Penelitian ini menganalisis regulasi dan praktik terkini yang terkait dengan investasi langsung, dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang cara meningkatkan perlindungan hukum bagi investor di Indonesia guna mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis dokumen terkait, termasuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan penegakan hukum, transparansi pasar, edukasi kepada investor, serta dialog antara pemangku kepentingan adalah langkah-langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi investor​.
Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Flat Pay Sempurna (Jual Beli Putus) dalam Permohonan PT Musica Studios Terhadap Undang-Undang Hak Cipta (PUTUSAN MK No. 63/PUU-XIX/2021) Al Ajib, Hanny; Fuad, Fokky
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2199

Abstract

Dalam putusan MK No. 63/PUU-XIX/2021 terkait permohonan uji materil UUHC yang diajukan oleh PT. Musica Studio, membahas tentang Perjanjian Flat Pay Sempurna yang disebut melanggar Asas Kebebasan Berkontrak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana asas kebebasan berkontrak diterapkan dalam perjanjian Flat Pay Sempurna (Jual Beli Putus) dalam gugatan PT Musica Studios terhadap Undang-Undang Hak Cipta, serta apa pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam menanggapi gugatan tersebut. Sedangkan kerangka teori penelitian terdiri dari asas kebebasan berkontrak dan pembatasannya, Perjanjian Flat Pay Sempurna dalam konteks Royalti Musik, UUHC dan Perlindungan HAKI, dan Putusan PT. Musica Studio berisi pertimbangan hukum. Metode Penelitian yaitu yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus putusan MK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya Asas Kebebasan Berkontrak memiliki sifat tidak mutlak sehingga peran penegak hukum sangat dibutuhkan dalam menganalisa keadaan pihak-pihak perjanjian yang sering terjadi ketidak seimbangan kekuatan. Dengan diamandemennya UUHC menjadi dihilangkannya sistem Flat Pay Sempurna dan memberikan kembali hak cipta kepada pencipta karya mendorong motivasi seniman dan kreator untuk berinovasi sebab perlindungannya terjamin oleh negara.
Penerapan Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Nursafitri, Kharisma; Danil, Elwi; Yoserwan, Yoserwan
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2200

Abstract

Pengaturan tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam penanganan tindak pidana korupsi, terkait dengan istilah saksi pelapor, terdapat istilah Whistleblower. Secara umum Whistleblower adalah orang-orang yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, kejahatan, mal-administrasi maupun korupsi dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja. Para whistleblower ini takut untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang terjadi karena rentan akan intimidasi dan ancaman. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Kepolisian Daerah Sumatera Barat melakukan koordinasi.
Penghentian Penuntutan Terhadap Pelaku Gangguan Jiwa Berat Berkaitan dengan Proses Peradilan Pidana di Indonesia Gutama, Therry; Sabri, Fadillah
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2201

Abstract

Tidak pernah dimintanya pertanggungjawaban atau sikap/perilaku orang gila. Akan tetapi dalam penegakan hukum juga menimbulkan suatu permasalahan hukum tersendiri terutama berkaitan dengan tujuan penegakan hukum itu, sehingga penegakan hukum memiliki kesulitan dalam menghadapi sikap dan perilaku orang gila. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama Penyidik tidak dapat menghentikan Penyidikan terhadap Pelaku yang terganggu jiwanya pada proses penyidikan, sehingga dengan demikian proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik berdasarkan Pasal 44 ayat (3) yang menyatakan : Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Kedua Ketua Pengadilan Negeri yang mengeluarkan Penetapan/putusan terhadap terdakwa yang terganggu jiwa, berdasarkan kewenangan kejaksaan sebagai dominus litis atau jaksa sebagai posisi sentral dapat atau tidak melimpahkan suatu perkara ke pengadilan sekaligus sebagai pelaksana putusan hakim atau eksekutor, maka hal tersebut berdasarkan asas peradilan cepat, biaya ringan dan efektif, maka kejaksaan dapat memintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar pelaku yang terganggu jiwanya yang telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka tindakan yang akan diberikan kepada pelaku gangguan jiwa berat sesuai dengan norma pasal 44 ayat (3) KUHP yang harus dilaksanakan.

Page 369 of 387 | Total Record : 3862

 367   368   369   370   371 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue