cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,862 Documents
 369   370   371   372   373 
Pembatalan Sertipikat Hak Milik Tanah Kaum Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri pada Kantor Pertanahan Kota Solok Fadhilla Efriandini, Farah; Warman, Kurnia; Andora, Hengki
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2213

Abstract

Pembatalan Sertipikat Hak Milik Kaum Nomor 1324/kandang Aur, Simpang Rumbio berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Solok merupakan tindak lanjut dari permohonan penggugat yang merupakan pihak yang menang pada hasil putusan pengadilan negeri kota solok Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Slk, yang menyatakan bahwa Sertipikat hak Milik 1324/ kandang Aur dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Adapun Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah proses pendaftaran tanah milik kaum di kantor pertanahan Kota Solok ? Bagaimanakan proses pembatalan Sertipikat tanah milik kaum berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kota Solok ? Bagaimanakah Kesiapan Kantor Pertanahan Kota Solok Menuju Kota Lengkap dan Sertipikat Elektronik dan tujuan penulisan ini adalah Untuk menganalisis proses pendaftaran tanah milik kaum di kantor pertanahan Kota Solok, untuk menganalisis proses pembatalan Sertipikat tanah milik kaum berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kota Solok, untuk menganalisis Kesiapan Kantor Pertanahan Kota Solok Menuju Kota Lengkap dan Sertipikat Elektronik. Adapun metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam pendaftran tanah milik adat yang dilakukan oleh Datuk Pahlawan Garang ( dalam sertipikat hak milik nomor 1324, Simpang Rumbio pada tahun 1962) telah melakukan perbuatan hukum karena tidak mencantumkan salah satu anggota kaumnya, yang mana ini menjadi dasar gugatan bagi Misdarni selaku penggugat, Pembatalan Sertipikat diajukan secara tertulis ke kantor Pertanahan Kota Solok oleh pihak yang dinyatakan menang oleh pengadilan dan telah dilakukan gelar perkara, Saat ini Kantor Pertanahan Kota Solok sedang berupaya mewujudkan Kota Lengkap dan menerapkan setipikat elektronik, hal ini diharapkan agar tidak adalagi terjadi sengketa pertanahan yang merugikan masyarakat, bahkan hingga harus terjadinya pembatal sertipikat, dan juga diharapkan agar nantinya dalam hal pendaftaran tanah indonesia mampu menerapkan sistem pendaftaran tanah yang positif.
Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Perjanjian Sertifikat Tanah Secara Sepihak yang Dilakukan Kreditur (Studi Putusan No. 235/Pdt.G/2020/PN Sgr) Az zahra, Lutfiyyah; Andryan
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2214

Abstract

This research aims to analyze juridically the unilateral changes to land certificate agreements carried out by creditors (study decision No. 235/Pdt.G/2020/Pn Sgr). This research uses normative legal research methods with a normative juridical approach. Research data was obtained from primary legal materials (No. 235/Pdt.G/2020/Pn Sgr) and secondary legal materials (laws, statutory regulations, legal books, and scientific articles). The data collection technique was carried out by means of document study. The collected data was then analyzed qualitatively using deductive and inductive methods. The results of this research are to punish the debtors to hand over the Title Certificates while they are still in the owner's name if the creditors have made payment of their obligations to the debtors as financiers of their debts and receivables in the amount of Rp. 250,000,000,- (two hundred and fifty million rupiah) with details of the principal debt amounting to Rp. 150,000,000,- (one hundred and fifty million rupiah) plus loan interest amounting to Rp. 100,000,000,- (one hundred million rupiah), The judge also rejected the creditor's lawsuit against the debtor who asked for compensation of IDR 1,550,000 (One Billion Five Hundred and Fifty Million) which was borne jointly by the debtors.
Government Employee with Work Agreement (PPPK) Position and Regulation in Staffing System based on Civil Servant Act Novita Sebtianingsih, Amaranda; Iskandar Ichlas, Rudy; Nashriany Jufri, Nur
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2215

Abstract

One of the key aspects of this reform is the restructuring of the staffing system, which includes the management of human resources in the public sector. However, the implementation and technical arrangements regarding PPPK still face various challenges, especially related to the position in the overall staffing system. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach with a literature study. The position of PPPK and State Civil Apparatus (ASN) is regulated by Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus. Arrangements that have been stipulated by laws and regulations related to PPPK include 1) Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus. 2) Government Regulation Number 49 of 2018 concerning PPPK Management. 3) Ministerial Regulation of PAN-RB Number 2 of 2019 concerning PPPK Procurement. Equal Rights and Obligations are PPPK and civil servants entitled to receive salaries and allowances in accordance with applicable regulations. In contrast, PPPK is appointed to fill certain positions without a fixed career path, although they can change positions through re-selection or promotion based on performance.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi dalam Ruang Siber di Kota Balikpapan Anzward, Bruce; Avriani, Elvina; Nugraha, Rivaldi
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2216

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat ternyata mampu membuka peluang bagi pelaku kejahatan siber untuk menyebarkan foto atau video bermuatan pornografi yang menampilkan tubuh anak. Pada tahun 2018 hingga tahun 2023 tercatat sebanyak 4 (empat) kasus tindak pidana pornografi dalam ruang siber yang menimpa anak-anak sebagai korban telah terjadi di Kota Balikpapan. Terhadap hal ini, maka anak korban dan orang tua anak korban harus mengetahui bentuk-bentuk pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi dalam ruang siber beserta hambatannya sebagai perwujudan atas pemenuhan hak-hak anak. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-empiris berdasarkan analisis kualitatif yang mengacu pada hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Balikpapan, dan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polresta Kota Balikpapan. Praktik perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi telah berjalan sebagaimana mestinya seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, ada kalanya perlindungan hukum yang diberikan tersebut mengalami hambatan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kuantitas aparat penegak hukum, kurangnya sumber daya finansial terhadap penyelenggaraan sosialisasi, kurangnya keterbukaan anak korban pada saat assessment, kurangnya peran orang tua pada saat proses konseling, dan tidak adanya pemulihan nama baik terhadap anak korban.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Lembaga Pengumpul Zakat yang Tidak Memiliki Izin di Sumatera Barat Afdilla, Andra; Zurnetti, Aria; Yasniwati, Yasniwati
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2218

Abstract

Abstract: The Government of the Republic of Indonesia through Law Number 23 Year 2011 on Zakat Management prohibits unauthorized institutions to collect zakat because it has the potential to misuse the collected zakat funds. The collection of zakat funds by unauthorized institutions in West Sumatra Province has the effect of losing public trust in making zakat payments and zakat funds that have been collected by unauthorized institutions have the potential to fund other criminal activities such as terrorism movements that threaten the sovereignty of the Republic of Indonesia. The formulation of this research problem are: (1) How is the criminal law enforcement against unauthorized zakat collecting institution based on Law Number 23 Year 2011 on Zakat Management by law enforcement officials in West Sumatera? 2) How are the efforts that have been made in law enforcement against criminal acts of zakat management by unauthorized zakat collecting institution in West Sumatera? This research was conducted with sociological juridical research methods and the data sources of this research were primary data and secondary data, data collection techniques were carried out by interview and analyzed qualitatively. The conclusions of this study are 1) Criminal law enforcement against unlicensed zakat collection institutions based on Law number 23 of 2011 concerning zakat management by law enforcement officials in West Sumatra is carried out by the West Sumatra Regional Police which is influenced by legal factors, law enforcers, facilities, society, and culture. 2) Efforts that have been made in criminal law enforcement against unlicensed zakat collection institutions based on Law number 23 of 2011 concerning zakat management in West Sumatra are penal efforts and non-penal efforts (Socialization). Keyword: Zakat, Law Enforcement, Crime, Illegal Institution
Perlindungan Hukum Atas Tanah Pusako Kaum dalam Keluarga yang Belum Terdaftar di Kota Pariaman Alfarisi Putra, Dino; Warman, Kurnia; Sofyan, Syofirman
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2219

Abstract

Harta warisan atas tanah yang belum disertipikatkan, cara hukum dalam melindungi hak atas tanah tersebut salah satunya yaitu dengan mengakui alat bukti berupa keterangan saksi maupun surat dibawah tangan. Meskipun pengakuan terhadap 2 alat bukti tersebut tidak menjadikannya sebagai alat bukti yang sempurna jika dibandingkan dengan akta otentik. Oleh karena itu, untuk menguatkan hak kepemilikan atas tanah tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara pendaftaran tanah. Adapun rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu: 1) Mengapa tanah pusako kaum dalam keluarga di Kota Pariaman masih banyak belum terdaftar di Kantor Pertanahan? 2) Bagaimana pewarisan tanah pusako kaum dalam keluarga pada masyarakat Kota Pariaman? 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris atas tanah pusako kaum dalam keluarga yang belum terdaftar di Kota Pariaman? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun hasil temuan penulis yaitu Penyebab tanah pusako kaum dalam keluarga yang belum terdaftar, yaitu adanya anggapan bahwa sertipikat hak atas tanah tidak penting, sulitnya mendapatkan persetujuan seluruh anggota keluarga, sulitnya mendapatkan persetujuan dari Ketua KAN, tanah pusako kaum yang didaftarkan cenderung dibebankan pajak, adanya anggapan bahwa tanah pusako kaum yang didaftarkan cenderung menjadi konflik dan sengketa dalam keluarga. Pewarisan tanah pusako kaum dalam keluarga yang tidak terdaftar terjadi dengan sendirinya tanpa melakukan proses administrasi, yaitu ahli waris secara langsung dapat melakukan penguasaan fisik bidang tanah pusako kaum tersebut. Proses administrasi dalam pemerintahan terjadi ketika pewarisan atas tanah pusako kaum dalam keluarga yang tidak terdaftar, akan didaftarkan oleh ahli waris ke kantor pertanahan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, dalam hal ini pemerintah kepada ahli waris atas tanah pusako kaum dalam keluarga yang belum terdaftar, diberikan 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu pertama perlindungan hukum secara preventif dalam bentuk melakukan pendaftaran dan kedua perlindungan hukum secara represif dalam bentuk mengajukan keberatan dan gugatan ke pengadilan.
Pengaruh Efektivitas Layanan Berbasis Digital pada Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari Eka Sudarso Kasi, Yulius; Hattab, Syahruddin; Bida, Obed
UNES Law Review Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i1.2220

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari dan mengidentifikasi solusi untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Metode penelitian menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan explanatory, melibatkan 80 responden yang dipilih secara acak dari populasi karyawan dan pengguna layanan pada tahun 2022. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dokumentasi penerimaan PNBP selama tiga tahun terakhir, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda dan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Layanan Berbasis Digital atau E-Government (X1), Kualitas Layanan (X2), dan Kepuasan Masyarakat (X3) secara signifikan berpengaruh terhadap PNBP. Variabel Layanan Berbasis Digital (X1) memiliki pengaruh paling besar terhadap peningkatan PNBP. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa untuk meningkatkan PNBP di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari, perlu dilakukan peningkatan pada Layanan Berbasis Digital (X1), Kualitas Layanan (X2), dan Kepuasan Masyarakat (X3). Meningkatkan Kualitas Layanan (X2) dan Kepuasan Masyarakat (X3) juga penting untuk memberikan kontribusi yang merata seperti Layanan Berbasis Digital (X1). Hasil penelitian ini diharapkan dapat diadopsi oleh kantor imigrasi lainnya untuk meningkatkan pelayanan publik dan kontribusi PNBP.
Achieving Inclusive Development: Bridging Gender Equality and Social Inclusion (GESI) in Indonesia’s Rural and Urban Communities Sari, Anneke Zehan Puspita; Antik Bintari
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2221

Abstract

This article explores the challenges and strategies for achieving inclusive development in Indonesia, focusing on the integration of Gender Equality and Social Inclusion (GESI) principles in rural and urban areas. It examines the disparity in development indicators across regions and the effectiveness of policies like the Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) program. The study highlights the role of government and community in fostering equitable growth and addresses the impact of gender stereotypes and social exclusion on development efforts. By analyzing current policies and their implementation, the article provides insights into improving GESI integration for sustainable and inclusive development in Indonesia.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Galian C Di Daerah Aliran Sungai Bingai Arjuna, Arjuna; Arjuna; Syahrin, Alvi; Yunara, Edi; Marlina, Marlina
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2222

Abstract

Mining of minerals without a permit is a mining activity that has a big impact, especially on the environment and the State administrative system. This study explores aspects of unlawful acts in cases of unlicensed mining that can be detrimental to the State and have an impact on the environment, focusing on the Bingai River Watershed, Langkat Regency. This research aims to reduce, overcome, and analyze the interpretation of unlawful acts and implement material law against excavated mining actors in the Bingai River Basin. This research uses an empirical juridical approach with descriptive-analytical methods. Data was obtained from case studies at the Langkat District Environmental Service, Sei Bingai District SDA and Environment and other related legal materials, as well as in-depth legal literature regarding mining without permits and law enforcement. The results of this research show that criminal law enforcement against perpetrators of C-quarry mining in the Bingai river basin faces complex challenges, including interpreting unlawful acts, applying clear legal principles, and efforts to prevent unauthorized C-quarry mining activities in the Bingai river basin. . This research contributes to an understanding of the legal dynamics in enforcing criminal law against perpetrators of the criminal act of excavated mining in the Bingai river basin, as well as providing a basis for improving the law enforcement system and efforts to overcome the criminal act of excavated mining in the Bingai river basin.
Analisis Perjanjian Tidak Tertulis Pada Arisan Online Di Kota Cilegon Mahesa, Nico; Rokilah
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2223

Abstract

Online arisan is a new phenomenon in society, attracting various groups. An oral agreement in online arisan serves as a protection of the rights of each party. This study aims to understand the implementation and legal resolution of online arisan agreements in Cilegon City. The research method used is qualitative with a juridical empirical approach. Data were collected through literature studies and interviews. The findings of the research indicate that the implementation of online arisan agreements in Cilegon City does not yet fulfill the valid requirements of an agreement as per Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), and the resolution of issues is conducted non-litigiously as it is considered easier and more efficient. Additionally, this study highlights the importance of using electronic evidence in the dispute resolution process to enhance legal validity and strengthen protection for all parties involved.

Page 371 of 387 | Total Record : 3862

 369   370   371   372   373 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue