cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,878 Documents
 384   385   386   387   388 
Penyelesaian Sengketa Jual Beli Antara PT. Mitra Mata Jakarta Pusat Dengan PT. Bank Mandiri (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 305/PDT/2020/PT.DKI.JKT) Adim, Rasyaki Putri; Fendri, Azmi; Delfiyanti
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/zbcppn39

Abstract

Tanah merupakan aset yang memiliki peran penting dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum, sehingga keberadaannya sering menimbulkan sengketa kepemilikan maupun peralihan hak. Salah satu kasus yang menonjol adalah sengketa jual beli tanah dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 10 di Jakarta Pusat yang melibatkan PT Mitra Mata Jakarta Pusat dan PT Bank Mandiri. Penelitian ini berangkat dari tiga pokok permasalahan, yaitu: (1) faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa jual beli tanah atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 10, (2) pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, dan (3) tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta yang dibuatnya dalam sengketa ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, didukung oleh studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa muncul karena sertipikat yang menjadi dasar jual beli telah habis masa berlakunya, terjadi tumpang tindih kepemilikan atas tanah bekas hak eigendom, dan adanya kelalaian PPAT dalam memastikan keabsahan objek jual beli. Pertimbangan hakim didasarkan pada asas kepastian hukum serta legalitas sertipikat tanah, sementara PPAT dinyatakan memiliki tanggung jawab perdata, administratif, dan etika profesi atas akta yang dibuatnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap validitas sertipikat tanah perlu diperketat dan PPAT wajib lebih cermat dalam menjalankan kewenangannya agar sengketa serupa dapat dihindari di masa mendatang.
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perspektif Asas Keadilan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pada Putusan PN Magetan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Mgt Sari, Dwi Nur Yunita Permata; Zainsyah, Luthfillah Arrizqi
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/n4cajt90

Abstract

Penelitian ini membahas pertimbangan hukum majelis hakim dalam menegakkan asas keadilan dalam kasus tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan PN Magetan Nomor 85/Pid.B/2025/PN Mgt. Kasus ini melibatkan terdakwa yang melakukan penggelapan dengan menggadaikan sepeda motor yang disewa secara sah, dan beralih menjadi melawan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach), pendekatan  konseptual (conceptual approach) dan pendekatan  perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan  penggelapan diatur pada Pasal 372 KUHP lama dan Pasal 486 KUHP baru serta unsur subjektif (kesengajaan dan melawan hukum) dan unsur objektif (menguasai barang milik orang lain secara sah). Penjatuhan hukuman berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis seperti keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa, pertimbangan hakim memperhatikan keadilan distributif dan sosial. Pentingnya teori kepidanaan absolut dan teori relatif penting untuk mewujudkan keadilan distributif dan kepastian hukum dalam tindak pidana penggelapan.
Perlindungan Hukum Terkait Pembelian Game Di Steam Yang Diretas Hanafi, Ahmad Fadli; Setiyawan, Deni
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/2nxrcg90

Abstract

Perkembangan platform distribusi digital seperti Steam telah mengubah pola konsumsi permainan video namun menimbulkan permasalahan hukum terkait peretasan akun. Pada tahun 2024, 5,7 juta akun Steam global diretas oleh malware infostealer, termasuk 69.909 akun Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Indonesia yang mengalami peretasan akun Steam, tanggung jawab hukum Valve Corporation, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus, menganalisis bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (buku, jurnal), dan tersier (kamus hukum). Hasil penelitian menunjukkan konsumen Indonesia memiliki perlindungan hukum komprehensif berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Pelindungan Data Pribadi, mencakup aspek preventif (kewajiban sistem keamanan, transparansi informasi) dan represif (hak ganti rugi, tanggung jawab produk). Valve Corporation bertanggung jawab berdasarkan prinsip product liability, tanggung jawab profesional, dan wanprestasi, serta tunduk pada yurisdiksi Indonesia meskipun berkedudukan di luar negeri. Klausula pembatasan tanggung jawab dalam Terms of Service Steam dapat batal demi hukum jika merugikan konsumen. Konsumen dapat menempuh jalur non-litigasi (Steam Support, mediasi BPSK, arbitrase internasional) dan litigasi (gugatan perdata, class action). Namun, efektivitas menghadapi tantangan yurisdiksi lintas negara, ketidakseimbangan posisi tawar, dan literasi hukum konsumen.
Legalitas Penyadapan Dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Guna Penanganan Tindak Pidana Korupsi  Dolansyah, Gugi; Zurnetti, Aria; Yoserwan
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/h3wr5n40

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merugikan keuangan negara dan merusak tatanan sosial-ekonomi masyarakat. Upaya pemberantasannya memerlukan metode yang luar biasa pula, salah satunya melalui penyadapan (intersepsi). Namun demikian, praktik penyadapan yang dilakukan oleh jaksa dalam proses penanganan tindak pidana korupsi masih menuai perdebatan, terutama terkait dengan aspek legalitasnya, mengingat Undang-Undang Kejaksaan tidak secara eksplisit memberikan kewenangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) kedudukan penyadapan dalam pembuktian tindak pidana korupsi; dan (2) legalitas penyadapan oleh jaksa dalam penanganan perkara korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyadapan termasuk dalam alat bukti petunjuk berupa dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan dapat digunakan dalam pembuktian kasus korupsi. Namun, agar sah dan memenuhi prinsip due process of law, penyadapan oleh jaksa harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, legalitas penyadapan oleh jaksa tetap dimungkinkan secara terbatas dan bersyarat. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan regulasi yang secara tegas mengatur kewenangan penyadapan oleh kejaksaan guna mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.
Kewenangan Menteri Hukum Menetapkan Pengurus Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2025 Silviana, Novita Linda; Adjie, Habib
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/a55rx165

Abstract

Amanat UUJN perubahan tahun 2014 Pasal 82 ayat 5 menyebutkan dalam penetapan, pembinaan, dan pengawasan terhadap organisasi notaris diatur dalam peraturan menteri, peraturan menteri tersebut baru diundangkan pada tanggal 17 Juni 2025, namun dalam Permenkum khususnya Pasal 9 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu menteri melalui direktur jenderal dapat menetapkan pengurus organisasi notaris, tentu hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dikarenakan Pasal 82 ayat 3 UUJN yang mengatakan bahwa organisasi notaris bersifat bebas dan mandiri, selain itu dalam UU Ormas juga menyebutkan bahwa sengketa yang berkaitan dengan internal organisasi maka penyelesaian melalui AD/ART organisasi apabila tidak kunjung selesai maka diselesaikan melalui gugatan ke pengadilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan kepada Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun hasil dari pembahasan ini yaitu apabila kita mengkaji dari segi teori hans kelsen tentang jenjang norma maka ketentuan pasal 9 ayat 1 tersebut bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya yakni UU dan PP Ormas, dan UUJN sedangkan apabila kita mengkaji dari teori hukum H.LA. Hart mengatakan bahwa hukum itu terkadang tidak selalu berada pada ruang yang gelap maupun terang terkadang dia berada dalam ruang atau lingkup yang abu-abu.
Upaya Pencegahan dan Penanganan Eksploitasi Anak dalam Fenomena Manusia Silver di Kota Tangerang Selatan Nurhayati; Febrianty, Susanty; Anedea, Tahta
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/hk6yzj52

Abstract

Fenomena manusia silver, yakni praktik anak-anak yang dicat tubuhnya dengan warna perak untuk mengamen atau mengemis di jalanan, mencerminkan bentuk eksploitasi anak yang semakin marak di wilayah perkotaan, termasuk Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah: pertama, faktor-faktor yang mendorong anak-anak terlibat dalam fenomena manusia silver; kedua, upaya, hambatan, dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mencegah serta menangani praktik eksploitasi anak tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris (applied law research) dengan menggabungkan kajian normatif atas ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya pada kasus konkret di lapangan. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap anak-anak, orang tua, aktivis sosial, dan pejabat terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam manusia silver didorong oleh faktor ekonomi, minimnya akses pendidikan, serta lemahnya pengawasan keluarga. Upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanganan telah dilakukan melalui program perlindungan anak, penertiban, serta sosialisasi hukum, namun masih terkendala keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga, dan resistensi sosial. Penelitian ini merekomendasikan langkah komprehensif berupa peningkatan kesejahteraan keluarga, penguatan regulasi, serta optimalisasi peran pemerintah dan masyarakat dalam melindungi anak dari praktik eksploitasi.
Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan oleh Anak (Studi Perkara Nomor 10/PID.SUS-Anak/2020/PT SMG) Wardhana, Kresna Wisnu; Rochmani, Rochmani
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/3g0bve68

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara yang akan membangun negara baik secara fisik maupun mental, sehingga anak harus tumbuh dan berkembang menjadi orang yang baik. Dari data BNNP Jawa Tengah dapat dilihat adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika, dan diantaranya merupakan anak-anak oleh karena itu untuk mencegah agar anak tidak terjerumus menjadi pengguna narkotika perlu dilakukan penegakan hukum terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum menggunakan data sekunder dengan meneliti bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan sumber lain berupa buku atau bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan penyalahgunaan narkotika dan penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak melakukan penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh  faktor internal yaitu usia anak dan rasa ingin tahu serta faktok ekternal yaitu  keluarga dan lingkungan dan dalam penegakan hukum pada perkara Nomor 10/PID.SUS-Anak/2020/PT SMG yaitu anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 127 ayat (1) huruf a dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan syarat umum dan khusus namun sebaiknya Hakim perlu mempertimbangkan merehabilitas pelaku Narkotika Anak agar Anak diberi kesempatan untuk pemulihan kesehatan dan kondisi seperti semula.
Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Lobster Bertelur di Bandara Internasional Minangkabau Oktoriny, Fitra; Jemmy, Marisa; Yunimar; Hariyanto, Dedi
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/z6y1cn31

Abstract

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Lobster Bertelur di Bandara Internasional Minangkabau. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya pelanggaran dalam pengiriman lobster bertelur meskipun telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum, kendala, serta upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan lobster bertelur di Bandara Internasional Minangkabau. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan optimal karena masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha akibat rendahnya pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendala utama meliputi pemeriksaan fisik secara acak, keterbatasan jumlah petugas dan sarana prasarana, serta kurangnya komunikasi efektif dengan pemilik barang. Upaya yang diperlukan adalah peningkatan sosialisasi regulasi dan keterlibatan langsung pemilik barang dalam proses pengiriman.

Page 388 of 388 | Total Record : 3878

 384   385   386   387   388 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue