cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,862 Documents
 383   384   385   386   387 
Peningkatan Pemahaman Hukum terhadap Dampak Pelecehan Seksual Kepada Anak Di Keluarahan Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur Elda, Tresia; Erza, Elfitri Kurnia; Nadilla, Indah
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v8i1.2486

Abstract

Pelecehan Seksual merupakan kejahatan serius terhadap kemanusiaan, dengan dampak yang luar biasa, terutama terhadap generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan pelecehan seksual kepada anak merupakan kejahatan transnasional, karena jumlah peningkatan pelecehan seksual terhadap anak terutama makin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan pemahaman hukum terhadap dampak pelecehan seksual kepada anak, dimana masyarakat diberikan penyuluhan serta pemahaman bagaimana bentuk katagori dari pelecehan seksual yang sering terjadi dan bagaiamana dampak dari pelecehan seksual tersebut baik kepada korban dan pelaku yang harus senantiasa ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang secara serius agar tidak ada lagi terdapat masyarakat yang melakukan pelecehan seksual kepada anak. Agar anak dapat menjalankan aktivitas dimana pun dengan baik dengan lingkungan ramah anak dan taat pada aturan sehingga dapat menjadi anak yang teladan dan berprestasi. Dalam kaitannya dengan Indonesia, sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut konsep negara hukum terdapat tiga asas dasar, yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).
Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Kebocoran Data Nasabah Dalam Perbankan di Era Digital Ndruru, Mawatulo; Gulo, Immanuel Frans Franata; Hulu, Andi Martin; Priyangka, Trisha Mahsuri; Fitriyani Pakpahan, Elvira
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v8i1.2503

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas regulasi dan implementasi perlindungan data nasabah dalam perbankan digital, serta evaluasi penegakan hukum terkait kebocoran data. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitik, meliputi analisis peraturan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan analisis kualitatif untuk mengevaluasi regulasi, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan solusi. Hasil menunjukkan kekurangan dalam implementasi perlindungan data di perbankan digital, dengan kasus seperti kebocoran data di Bank Syariah Indonesia (BSI) menyoroti perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat. Rekomendasi mencakup peningkatan kebijakan keamanan data, kolaborasi antara bank, otoritas pengawas, dan nasabah, serta penegakan hukum yang lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah, bank, dan nasabah dalam meningkatkan perlindungan data pribadi serta berkontribusi pada pengembangan model penegakan hukum.
Kriminalisasi Berlebihan (Overcriminalization) sebagai Faktor Struktural Overcrowding Lapas dalam Sistem Peradilan Pidana Yofarrel, Mohammad
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v8i1.2504

Abstract

Artikel ini membahas permasalahan overcrowding atau kepadatan berlebih pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia sebagai dampak dari kebijakan kriminalisasi yang berlebihan. Kebijakan hukum pidana yang masih mengedepankan pemenjaraan terhadap pelanggaran ringan dan non-kekerasan, seperti penggunaan narkotika untuk diri sendiri, telah menyebabkan tingginya angka penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas ideal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan kriminalisasi berlebihan diterapkan serta kontribusinya terhadap kepadatan lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan analisis dokumen kebijakan, data resmi lembaga pemasyarakatan, dan studi literatur akademik. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas narapidana merupakan pelaku tindak pidana ringan atau pengguna narkotika dengan barang bukti dalam jumlah kecil. Kebijakan ini terbukti tidak efektif dalam menurunkan angka kejahatan, serta justru memperburuk kondisi lembaga pemasyarakatan dan menghambat proses rehabilitasi narapidana. Kesimpulannya, reformasi hukum pidana yang berorientasi pada selektivitas, proporsionalitas, serta penerapan alternatif pemidanaan seperti rehabilitasi dan keadilan restoratif menjadi langkah mendesak untuk mengatasi permasalahan kepadatan lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
Urgensi Sertifikasi Syariah Bagi Notaris Dalam Pemenuhan Kepatuhan Syariah Pada Akta Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Nindi, Sarah Permata; Rembrandt; Syam, Misnar
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/yg4d7g96

Abstract

Perbankan syariah di Indonesia semakin pesat, sehingga produk bank syariah mulai diminati oleh masyarakat, salah satunya akad pembiayaan murabahah. Pada pembuatan akad tersebut dibutuhkan seorang Notaris untuk menuangkan isi perjanjian dalam bentuk akta autentik. Permasalahannya banyak akad pembiayaan murabahah tersebut yang belum memenuhi kepatuhan syariah, salah satu sebabnya dikarenakan Notaris belum memahami mengenai dasar-dasar dari akad syariah, sehingga dibutuhkan seorang Notaris yang berkompeten yang harus dibuktikan dengan adanya sertifikasi syariah, namun sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang kewajiban harusnya Notaris memiliki sertifikasi syariah jika ingin membuat akta pada perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)Penetapan kualifikasi Notaris dalam mendapatkan sertifikasi syariah. (2)Urgensi sertifikasi syariah dalam pembuatan akta akad pembiayaan murabahah pada bank syariah dalam pemenuhan kepathuan syariah. (3)Kepatuhan syariah dalam akta Notaris pada akad pembiayaan murabahah pada bank syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Hasil peneltian menyatakan bahwa penetapan kualifikasi Notaris untuk mendapatkan sertiikasi syariah adalah dengan melalui beberapa proses dengan adanya pelatihan dan uji kompetensi. Urgensi adanya sertifikasi syariah bagi Notaris adalah karena melihat banyaknya faktor yang membuat akta pembiayaan tersebut belum memenuhi kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah pada akta pembiayaan murabahah masih terdapat beberapa pasal yang belum memenuhi kepatuhan syariah.
Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Air Mineral Merek Tirta Tio di Desa Parsaoran Sibisa Kec. Ajibata, Kab. Toba Sumatera Utara Sirait, Soniwati; Surabakti, Anton Diary Steward
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/k128dn23

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen air minum dalam kemasan (AMDK) merek Tirta Tio di Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba. Urgensi penelitian ini berangkat dari tingginya ketergantungan masyarakat pedesaan terhadap produk AMDK, di tengah keterbatasan akses informasi hukum serta rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-hak konsumen. Metode penelitian menggunakan studi kasus kualitatif dengan pendekatan empiris-normatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari manajer PT. Gibeon Tirta Segar selaku produsen Tirta Tio serta konsumen masyarakat Toba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif produsen telah memenuhi ketentuan hukum, ditandai dengan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta sertifikat halal, sesuai dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun secara empiris ditemukan adanya kasus produk bocor yang menimbulkan keluhan konsumen, meskipun telah ditangani perusahaan melalui mekanisme penggantian produk. Kasus ini menunjukkan kelemahan pada pengendalian kualitas (quality control) serta potensi risiko lingkungan akibat lokasi pabrik yang berdekatan dengan usaha perkebunan dan peternakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen berlangsung pada dua hal, yaitu kepastian hukum normatif melalui regulasi formal, dan keadilan substantif melalui pencegahan risiko serta penyelesaian permasalahan. Rekomendasi penelitian meliputi peningkatan pengawasan mutu, transparansi informasi produk, serta penguatan peran lembaga konsumen di wilayah pedesaan.
Reformulasi Kebijakan Sanksi Pidana Uang Kompensasi Negara Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Nesa, Mahanda Purnifa; Septianita, Hesti
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/6kz03y21

Abstract

Kompensasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua peraturan ini mencantumkan jenis tindak pidana yang dapat diberikan kompensasi oleh negara. Namun, kompensasi terkait korban tindak pidana yang pelakunya orang dengan gangguan jiwa tidak termasuk jenis tindak pidana yang dapat diberikan kompensasi. Pasalnya, korban tetap memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi dan seharusnya negara mengambil alih karena sang pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan pemerintah Indonesia terkait uang kompensasi negara terhadap kerugian akibat tindak pidana dan bagaimana formulasi kebijakan pemberian kompensasi oleh negara kepada korban tindak pidana akibat perbuatan orang dengan gangguan jiwa. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-kualitatif dan ditulis secara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki LPSK menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keterbatasan jenis tindak pidana yang dapat diberikan kompensasi. Pemerintah perlu membuat regulasi yang mengatur pemberian kompensasi kepada korban dari pelaku yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, termasuk mekanisme, sumber pendanaan serta prosedurnya.
Perbuatan Melawan Hukum oleh Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Sengketa Pembuktian Status Tanah Ulayat (Studi Putusan Nomor 285/PDT/2023/PT PDG) Hanzela, Frazila; Rembrandt; Yasniwati
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/26xs3t62

Abstract

Penelitian ini mengkaji friksi antara hukum negara dan hukum adat Minangkabau terkait sengketa tanah ulayat , berfokus pada perbuatan melawan hukum oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang bertindak melampaui kewenangannya. Menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 285/PDT/2023/PT PDG , penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus ini bertujuan (1) menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum KAN; dan (2) membedah ratio decidendi hakim. Hasil penelitian menunjukkan KAN melakukan tindakan ultra vires (melampaui kewenangan) dengan menerbitkan surat keputusan sepihak yang mengubah status tanah ulayat kaum (privat-kolektif) menjadi ulayat nagari (publik-adat). Perbuatan ini memenuhi unsur kumulatif Pasal 1365 KUHPerdata. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada superioritas living law (hukum yang hidup) di atas klaim yuridis-formal yang cacat. Hakim memprioritaskan bukti faktual akumulatif: (a) penguasaan fisik turun-temurun oleh kaum; (b) kesaksian adat sebagai "arsip hidup" ; dan (c) verifikasi pemeriksaan setempat (descente). Kombinasi bukti ini mengesampingkan klaim KAN yang tidak berdasar wewenang, sehingga produk hukumnya dinyatakan batal demi hukum (void ab initio).
Penerapan Business Judgment Rule Sebagai Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Manajemen Risiko Budhiyono, Bayu Setiadji; Suartini
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/zzqw2m60

Abstract

Kompleksitas lingkungan bisnis, khususnya dalam penggunaan instrumen lindung nilai (hedging) untuk mengantisipasi fluktuasi nilai tukar, menuntut adanya kepastian hukum agar direksi tidak dikriminalisasi apabila keputusan strategis yang diambil justru berujung pada kerugian. Prinsip Business Judgment Rule (BJR) dipandang relevan untuk memberikan perlindungan hukum, sepanjang keputusan diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, bebas dari konflik kepentingan, dan ditujukan bagi kepentingan terbaik perseroan. Rumusan masalah penelitian ini mencakup, pertama, peranan BJR dalam memberikan perlindungan hukum bagi direksi cucu BUMN pada keputusan hedging, dan kedua, batasan dan syarat penerapan BJR agar dapat menjadi dasar pembelaan hukum atas kerugian perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BJR berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus pendorong keberanian direksi dalam mengambil keputusan berbasis manajemen risiko. Namun demikian, perlindungan tersebut hanya berlaku bila syarat-syarat BJR terpenuhi. Oleh karena itu, direksi cucu BUMN disarankan untuk selalu mendasarkan keputusan hedging pada kajian risiko yang komprehensif, dokumentasi yang memadai, serta prinsip Good Corporate Governance agar perlindungan hukum dapat terjamin.
Tanggung Jawab Camat Selaku PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Akta Jual Beli Tandungan, Kevin Rantaello; Sudirman; Umar, Wahyudi
UNES Law Review Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/mqkt1f66

Abstract

Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) memiliki kewenangan penting dalam melayani masyarakat di wilayah yang belum memiliki PPAT definitif. Namun, kewenangan tersebut sering menimbulkan persoalan hukum ketika akta jual beli (AJB) yang dibuatnya dinyatakan cacat formil atau batal demi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum Camat terhadap produk hukum peralihan hak atas tanah yang batal demi hukum serta menelaah akibat hukum dari akta jual beli yang cacat formil. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Camat mencakup aspek administratif, perdata, dan pidana, tergantung pada sebab batalnya akta. Akibat hukum dari akta yang batal demi hukum adalah akta kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, sehingga peralihan hak tanah tidak sah dan harus dikembalikan pada keadaan semula. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang memperjelas batas tanggung jawab jabatan Camat serta mekanisme perlindungan hukum bagi pejabat yang bertindak dengan itikad baik.
Kekosongan Hukum dalam Perlindungan Konsumen pada Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Kritis terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Kandriana, Muhammad; Rifaid, Muhammad; Wildan, Muhammad; Mukhtar; Iksan
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/stjsnk61

Abstract

Kekosongan hukum dalam perlindungan konsumen pada lembaga keuangan syariah menimbulkan berbagai permasalahan terkait kejelasan aturan dan pelaksanaan perlindungan bagi nasabah. Artikel ini bertujuan menganalisis dan mengidentifikasi bentuk kekosongan hukum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan konsumen di lembaga keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan terkait dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat celah pengaturan yang dapat mengakibatkan lemahnya mekanisme perlindungan konsumen, khususnya terkait produk dan akad syariah yang belum diatur spesifik dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Kesimpulannya, diperlukan revisi atau pembentukan aturan khusus guna menjamin perlindungan konsumen yang adil dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan transaksi keuangan kontemporer.

Page 385 of 387 | Total Record : 3862

 383   384   385   386   387 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue