Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

jkse
Website

Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

ISSN : 20896980 EISSN : 25273280 DOI : -

Core Subject : Agriculture, Social,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Environmental Science

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi

Arjuna Subject : -

Articles 210 Documents

1 2 3 4 5

POLA HUBUNGAN KERJA NELAYAN PERAIRAN UMUM DARATAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN (Studi Kasus di Desa Berkat, Kecamatan Sirah Pulau Padang) Maulana Firdaus; Nensyana Shafitri
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Dalam kehidupan masyarakat perikanan terdapat berbagai macam hubungan kerja yangterjadi antara pemilik dan pekerja. Beberapa wilayah di Indonesia, pola hubungan kerja ini memilikikarakteristik tersendiri, seperti punggawa-sawi, juragan-pandega, tauke-nelayan. Adanya hubungankerja dalam masyarakat nelayan tidak terlepas dari kondisi sumberdaya ikan di perairan yang bersifatopen access. Sejauh ini informasi terkait pola hubungan kerja nelayan di perairan umum daratanbelum banyak diungkap. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola hubungan kerja pada nelayandi sungai dan rawa banjiran. Penelitian ini dilakukan di Desa Berkat, Kecamatan Sirah Pulau Padang,Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dilaksanakan pada bulan Mei dan Agustus 2012. Data primer dansekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam denganinforman kunci secara individual dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur. Informan ditentukansecara purposive sampling. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, serta informasi dari instansiinstansiterkait baik pemerintah dan swasta.Title: Work Pattern of Inland Water Fishers in Ogan Komering Ilir District,South Sumatra Province (Case Study on Berkat Village,Sirah Pulau Padang Sub District)In the fishing communities there were varoius working relationship between owners andworkers. In some parts of Indonesia, the pattern of employment has its own characteristics, such asretainer-mustard, skipper-owner, employer-labor relations in the presence of fishers community wereinseparable with fish resources condition in open access waters. So far information related to fisher’semployment relations pattern in inland waters has not been revealed. This study aimed to examinefishers employment pattern in inland waters. The research was conducted in Berkat Village, Sirah PulauPadang Sub District, Ogan Komering Ilir District. This research was conducted in May and August2012. Primary and secondary data were used in this study. Primary data obtained from interviews withkey informants individually using a structured questionnaire. Informants are determined by purposivesampling. Secondary data obtained through the study of literature, as well as information from relevantagencies both government and private.

KINERJA PROGRAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN (PUMP) PERIKANAN BUDIDAYA Hikmah Hikmah; Maulana Firdaus
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 1 (2017): JUNI 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja program penyaluran bantuan langsung tunai kepada masayarakat melalui program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan-Perikanan Budidaya (PUMP-PB) dengan fasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi pembudidaya ikan dalam wadah Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN). Metode penelitian menggunakan metode survei pada 12 lokasi penelitian. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa capaian kinerja input, proses dan output pelaksanaan program penyaluran bantuan langsung masyarakat melalui PUMP-Perikanan Budidaya di 12 Kabupaten/Kota secara administrasi telah sesuai dengan petunjuk teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Hal ini ditunjukkan oleh jawaban responden terhadap empat isian terkait kegiatan tersebut yaitu 100% responden menyatakan sudah sesuai dengan prosedur. Dalam pelaksanaannya, pada masih terdapat permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain adanya kelompok aspirasi, kurangnya tenaga pendamping, pencairan BLM tidak tepat waktu dan penerima BLM kurang tepat sasaran.Title: Performance Analysis Of Distribution Program Live Aid Society (BLM) Small Aquaculture Business Program (PUMP)This study aims to identify and evaluate the performance of direct cash transfer programs to the community through the small aquaculture business program (PUMP-PB) with the facilitation of business development assistance for fish farmers in the container Fish Farmers Group (Pokdakan). The research method used survey methods at 12 study sites. Methods of data analysis using qualitative descriptive analysis. The results showed that the gains of the input, process and output of the implementation of the distribution of community grants program through PUMP-Aquaculture in 12 districts / cities in administration in accordance with the technical guidance of the Directorate General of Aquaculture. This is indicated by the respondents to the four fields related to these activities is 100% of the respondents are in accordance with the procedure. In practice, the there are still problems and challenges faced by, among others, the existence of groups of aspiration, lack of assistants, not timely disbursement of BLM and less targeted recipients.

POTENSI EKSPOR NENER BANDENG INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN Achmad Zamroni; Irwan Mulyawan; Fatriyandi Nur Priyatna
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 2 (2015): DESEMBER 2015
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Produksi nener untuk kebutuhan budidaya bandeng di Indonesia secara kuantitas sudah terpenuhi,namun secara kualitas masih belum memenuhi syarat. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasikeragaan usaha nener di Indonesia, menganalisis peluang ekspor nener dan merumuskan kebijakanpengembangan nener. Lokasi survey dilakukan di Gondol dengan menggunakan snowball sebagaimetode pengambilan data. Hasil analisis secara kualitatif dan kuantitatif menunjukkan bahwa nilaiekonomi usaha nener di lokasi Gondol, Bali setiap tahunnya sebesar Rp 171.360.000.000. Potensi nilaiekspor nener yang berasal dari lokasi Gondol, Bali sebesar Rp 37.800.000.000 per tahun selama tigabulan. Sementara nilai kehilangan produksi akibat produksi nener berlebih dan tidak terserap oleh pasarbaik domestik maupun ekspor selama 9 bulan sebesar Rp 10.800.000.000 per tahun. Oleh karenaitu, rekomendasi kebijakan yang bisa diberikan terkait dengan upaya pengembangan dan pengaturanusaha budidaya nener adalah dengan memberikan rekomendasi berupa program prioritas dan langkaheksekusi yang sebaiknya dilakukan oleh direktorat jenderal teknis terkait.Title: Potency of Export of Indonesian Milkfish Jouvenile:Opportunity and ChallengesThe Quantity of milkfish jouvenile (nener) production is fit for milkfish farming in Indonesia, butthe quality is not eligilbe yet for milkfish farming. This study aims to identify the business performanceof “nener”, to analyze the export opportunities of “nener”, and to formulate policy recommendations for“nener” business development. Gondol was selected as study location by using snowball approach fordata collections. The result of this study based on qualitative and quantitative analysis shows that theeconomic value of “nener” business at Gondol is Rp 171.36 billion per year, potency of export value ofis Rp 37.8 billion per year during three months. Meanwhile, the value of lost production due to excessproduction of milkfish and not absorbed by the domestic and export market for 9 months is about Rp10.8 billion per year. Therefore, the policy recommendations that can be presented in connection withthe development effort and setting the cultivation of milkfish is to provide recommendations in the form ofprogram priorities and execution steps that should be done by the relevant technical directorate generalin Ministry for Marine Affairs and Fisheries.

INDIKATOR KEBIJAKAN USAHA PEMBANGUNAN WISATA MASAL DI PULAU-PULAU KECIL Mira Mira
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 4, No 1 (2014): JUNI 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis indikator kebijakan pembangunan wisata masaldi pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu, penelitian ini penting dilakukan karena kepulauan kecil yangsangat rentan terhadap pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Penelitian ini dilakukan padatahun 2012 di Kepulauan Seribu, yang dibiayai oleh Universite de La Rochelle. Indikator kebijakanpembangunan wisata masal ini mengacu pada parameter yang telah ditetapkan oleh Weaver (2000),Shaw et william (2002) et Cournoyer (2005). Ditinjau dari indikator kebijakan atraksi, pulau-pulau wisatayang dikelola oleh swasta menerapkan wisata masal, hal ini bisa dilihat dari karakteristik atrakasi (aspekwisata sangat dikomersialkan, bersifat generik, homogen, dan, pembangunan ditujukan secara eklusifuntuk kunjungan wisatawan, dengan tipe wisata pantai dan berjemur. Dari indikator kebijakan tekanan,aspek pembangunan wisata yang terlalu komersial di pulau yang dikelola oleh swasta membuat aspeksosial terabaikan. Untuk pulau-pulau yang dikelola oleh masyarakat dan oleh pemerintah, indikatorkebijakan wisata masal hanya bisa dilihat dari elemen musim kunjungan dan permintaan, sedangkandua elemen lainnya (volume dan asal turis), element tersebut tidak ditemukan dalam pengelolaanwisata. Ditinjau dari indikator kebijakan struktur ekonomi, pulau-pulau wisata yang dikelola oleh swastamenerapkan wisata masal, karena pembangunan wisata dilakukan secara ektensif, dan pembangunanwisata memiliki multiplier effect yang rendah terhadap masyarakat. Berbeda dengan pulau-pulau yangdikelola masyarakat lokal yang tidak menerapkan wisata masal, karena pengembangan wisata tidakdilakukan secara ektensif, dan memiliki multiplier effect yang tinggi terhadap masyarakat lokal. Kontrolpemerintah dan masyarakat terhadap aturan pembangunan wisata di pulau yang dikelola oleh swastasangat lemah.Title: Indicators of Mass Tourism Development Policy in Small IslandsThe purpose of this study is to analyze indicators of mass tourism development in small islands.The study was conducted 2012 at Seribu Archipelago (Pramuka, Panggang, Karya, Bidadari, Ayer besar,Untung Jawa, Onrust, Cipir, Kelor, and Rambut Island). Indicators of mass tourism development policyrefer to the parameters set by Weaver (2000), Shaw et William (2002) et Cournoyer (2005).The resultsof the study analysis indicates, firstly (Policy Indicators Attraction, the islands are managed by privatecompanies, practice the principles of mass tourism, because it is commercial, generic, homogen, andexclusive. Secondly, the islands are managed by government and community local, not practice theprinciples of mass tourism, because it is not extensive, eclusive, and it has high multiplier effect forlocal community. the islands are managed by private companies do not involve the local communities.Although it is expected from the management of the tourism development that they should involve thelocal communities. Control of government and society to the rule of tourist development on the island aremanaged by the private sector is very weak.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU TERLUAR DI TINJUAU DARI ASPEK KEPENDUDUKAN Fadjri Alihar
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Ada beberapa persoalan yang terkait dengan pulau-pulau terluar di Indonesia. Pertama, aspek keamanan yang berkaitan dengan aspek perlindungan dan pemeliharaan. Kedua, banyak di antara pulaupulau tersebut yang tidak berpenghuni. Ketiga, aspek pemberdayaan masyarakat. Tulisan ini mencoba mengeksplorasi berbagai data, baik hasil penelitian, naskah-naskah akademik dan berbagai data dari internet untuk memahami berbagai persoalan yang terjadi di pulau-pulau terluar Indonesia. Metoda analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia terlalu menyepelekan persoalan yang terjadi pulau-pulau terluar, padahal menyangkut harga diri dan martabat bangsa. Pemerintah dituntut untuk mendata kembali berbagai pulau-pulau terluar yang tersebar di daerah perbatasan dengan negara tetangga. Selain itu pemerintah juga dituntut mereklamasi beberapa pulau terluar karena terancam tenggelam dan ini berdampak terhadap garis perbatasan Indonesia. Untuk mengisi pulau-pulau terluar tersebut diperlukan sebuah program transmigrasi lokal yang dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan berbasis kelautan dan kepulauan.Title: Policies on The Management of The Outer Islands According to Population AspectThere are several issues related to the outer islands in Indonesia. First, security aspects relating to aspects of conservation and management. Second, many of these islands are uninhabited. Third, the aspect of community empowerment. This paper tries to explore various data, both research results, academic texts and various data from the internet to understand the various problems that occur in Indonesia’s outer islands. Qualitative descriptive analysis method was used in this study. The results of the study indicate that the Indonesian Government has undermined the problems that occur in the outer islands, even though it concerns the self-respect and dignity of the nation. The government is required to re-assessment various outermost islands scattered in the border area with neighboring countries. In addition, the government is also required to reclaim some of the outermost islands because they are threatened with sinking and this has an impact on the Indonesian border line. To fill the outer islands, a local transmigration program is needed which is equipped with marine and island-based knowledge and skills.

POSISI PRAKTEK PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BERBASIS HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL Nendah Kurniasari; Christina Yuliaty; Rismutia Hayu Deswati
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 6, No 2 (2016): DESEMBER 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Masyarakat hukum adat masih belum terlihat eksistensinya meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai perundang-undangan terkait pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Tulisan ini bertujuan memberikan penjelasan sejauhmana posisi praktek pengelolaan sumberdaya kelautan dan Perikanan berbasis hukum adat dari perspektif perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dan content analysis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengakuan tersebut merupakan pengakuan bersyarat, dimana persyaratan seringkali tidak konsisten antar satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya. Dari perspektif Undang-Undang No 27 Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014, terdapat beberapa ketidakselarasan antara praktek pengelolaan SDKP berbasis hukum adat dengan UU tersebut, diantaranya adalah 1) posisi peran masyarakat yang setara dengan dunia usaha, 2) persyaratan dalam pemberian hak istimewa kepada masyarakat hukum adat dalam mengelola sumberdaya KP tidak terjabar secara jelas, 3) mekanisme legalisasi hukum adat jelas baik dari pengertian masyarakat hukum adat sendiri maupun lembaga yang melakukan legalisasi dan verifikasi, dan 4) belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur wilayah pemanfaatan dari setiap masyarakat adat. Oleh karenanya perlu ditentukan proporsi keterlibatan pemerintahan daerah, masyarakat dan dunia usaha, perlu menentukan ormas mana yang dapat mejadi wadah aspirasi masyarakat sesuai dengan Permen No 40/2014, perlu penjelasan makna “kepentingan nasional” yang menjadi prasyarat diberikannya hak pengelolaan SDKP kepada masyarakat adat, perlu ditentukan lembaga verifikator masyarakat hukum adat, perlu peraturan daerah yang mengatur batas wilayah pada setiap kesatuan masyarakat hukum adat, dan perlu membuat trace bundle mengenai sejarah dan tata hukum adat.Title: The Position Of Marine And Fisheries Resources Management Practices Based On Adat Law In National Law PerspectiveCustomary law community has not shown its existence, though the government has enacted several legislations concerning the recognition of the community. This paper aims to provide an explanation regarding the position of marine and fisheries resources management practices based on customary law in national law perspective. The study used a qualitative descriptive analysis and content analysis.The results showed that the recognition is a conditional one and it is inconsistent among laws. There are several contradictions between practices and Law number 27/2007 juncto Law Number 1/2014. They are 1) posistion of the community role is equivalent to business world, 2) requirements in granting privileges to the customary law community in terms of marine and fisheries resources management are not clearly defined, 3) legalization mechanism of customary law is clearly explained, both customary law community definition and institutions which perform legalization and verification, and 4) the absence of legislation governing the use of the territory of each of indigenous communities. Therefore, it is necessary to determine the proportion of local government, community, and business world involvement. It is also important to determine the community organizations which may be an an inspiration of the community in accordance with Ministerial Regulation Number 40/2014. Besides that, it needs an explanation of the meaning of “national interest” which is a prerequisite to indigenous communities in order to have marine and fisheries resources management rights. Furthermore, it is important to determine the customary law community verifier institutions. Other than that, setting regional regulations governing borders of each customary law community territory is needed. Last, creating a trace bundle concerning history and customary law system is also necessary.

ANALISIS PENGAWASAN KAPAL PERIKANAN TERHADAP PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA Bayu Y. Suharto; Johnny Budiman; Denny BA Karwur
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain yaitu Philipina dan juga mempunyai karakteristik wilayah perairan yang memiliki keragaman sumberdaya hayati yang bernilai ekonomis tinggi. Permasalahan yang dihadapai saat ini adalah masih maraknya kegiatan illegal fishing yang terjadi baik dilakukan oleh kapal ikan asing ataupun kapal ikan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis stakeholder prioritas dan faktor-faktor penting dalam pengawasan kegiatan illegal fishing. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis AHP (Analisis Hirarki Proses) yaitu untuk menentukan stakeholder prioritas dan faktor-faktor prioritas dalam pengawasan kapal perikanan dan meningkatkan strategi penerapan kebijakan yang tepat dalam kegiatan pengawasanillegal fishing di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah pusat menjadi stakholder prioritas dalam pengawasan kegiatan illegal fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang didukung oleh kegiatan penegakan hukum dan peran dari pemerintah daerah. Faktor-faktor penting dalam pengawasan kegiatan illegal fishing yaitu ketersediaanya sarana, prasarana pengawasan dan anggaran pengawasan serta ditunjang dengan sumber daya manusia pengawas yang terampil dan juga sosialisasi peraturan sehingga kegiatan pengawasan kapal perikanan dapat berjalan dengan optimal.Title: Analysis of Fishing Vessel Supervision on Illegal Fishing Control in the Waters of The Regency of Sangihe Islands, IndonesiaThe regency of Sangihe Islands belongs to an area directly bordering with the neighborhood country, the Philippines and also possesses a typical marine waters with diverse highly economic living resources. Recent problem is illegal fishing practices done by either Indonesian or foreign fishing vessels. Analyze stakeholder priorities and important factors in controlling the illegal fishing activities. The study used a Hierarchy Process Analysis to determine the priority stakeholders and the priority factors in fishery vessel supervision and develop the appropriate policy implementation strategy in illegal fishing surveillance activities in the territorial waters of Sangihe Islands Regency. Results indicated that the Central Government became the priority stakeholder in supervising the illegal fishing in the waters of Sangihe Islands regency, supported by law enforcement activities and the role of the local government. Important factors in the supervision of illegal fishing activities are availability of facilities, monitoring infrastructure and supervision budget and supported by skilled human resources supervisor and also socialization of regulation so that fishery supervision activity can run optimal.

KOMPARASI HASIL TANGKAPAN NELAYAN TRADISIONAL WILAYAH PESISIR PANTAI BARAT KABUPATEN BARRU Abd. Rahim
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasiltangkapan ikan oleh nelayan tradisional berdasarkan perbedaan wilayah penangkapan ikan. Metodeanalisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini.Hasil penelitian menemukan bahwa hasiltangkapan nelayan perahu motor tempel tertinggi terdapat di Kecamatan Balusu dan terendah diKecamtan Soppeng Riaja pada Wilayah Pesisir Pantai Barat Kabupaten Barru. Hasil tangkapannelayan perahu tanpa motor tertinggi terdapat di Kecamatan Tanete Rilau dan terendah di KecamatanSoppeng Riaja. Variabel lama melaut, kekuatan mesin tempel, dummy perbedaan wilayah KecamatanSoppeng Riaja berpengaruh positif serta variabel volume bensin, pendidikan formal, dan tanggungankeluarga berpengaruh negatif berpengaruh terhadap perubahan (naik/turun) produksi hasil tangkapannelayan perahu motor tempel, sedangkan volume minyak tanah, jumlah alat tangkap, umur nelayan,dummy Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Barru tidak berpengaruh nyata.Lain halnya produksihasil tangkapan nelayan perahu tanpa motor, ditemukan bahwa jumlah tanggungan keluarga dummyKecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Barru berpengaruh positif serta lama melaut dan umur nelayanberpengaruh negatif terhadap perubahan produksi hasil tangkapan nelayan perahu tanpa motor,sedangkan yang tidak berpengaruh nyata adalah jumlah alat tangkap, pengalaman melaut, pendidikanformal, dummy Kecamatan Soppeng Riaja dan Kecamatan Balusu.Title: Fish Production Comparison of Traditional Fishers in WestCoast of Barru RegencyThis study aimed to analyze factors that affect fish caught by traditional fisher based on fishingregion. Multiple regression analysis method was used in this study. Results found that the highestnumber of fish production caught by outboard fishers was in the Balusu District and lowest production inSoppeng Riaja DIstrict on the West Coast of Barru District. Fish production of fishers with boat withouta motor was highest in the Tanete Rilau District and the lowest in the Soppeng Riaja District. Variable offishing day and outboard engines power, the difference fishing ground dummy of Soppeng Riaja Districtshowed positive effect. Variable of gasoline volume, formal education, and number of family negativelyeffect to fish production change (up/down) of outboard fishers. While the volume of kerosene, numberof fishing gear, fishers ages, dummy of Tanete Rilau and Barru District showed there were no significanteffect. In contrast to fish production of fishers with boat without a motor, it was found that the numberof family dependents give a positive effect, this condition based on dummy of Tanete and Barru RilauDistrict. Fishing day and fishers age negatively affected to change of fish production of fishers with a boatwithout a motor, whereas no significant effect was the number of fishing gear, fishing experience, formaleducation,it shown on dummy of Soppeng Riaja and Balusu District.

ANALISIS USAHA PAKAN IKAN MANDIRI (KASUS PABRIK PAKAN IKAN MANDIRI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL) Budi Wardono; Adhita Sri Prabakusuma
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 6, No 1 (2016): JUNI 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Kebutuhan pakan ikan semakin tinggi dan sebagian besar kebutuhan pakan ikan dipenuhi oleh pabrik pakan ikan komersial. Salah satu sebab mahalnya harga pakan ikan komersial adalah karena sebagian besar bahan baku tepung ikan diimpor. Pemerintah mempunyai tekad untuk dapat mandiri pakan ikan dengan membuat kebijakan mengaktifkan pabrik pakan ikan mandiri. Sebagian pabrik baru dengan kapasitas yang masih relatif rendah dan belum dikelola secara profesional. Untuk dapat bersaing dengan pabrik pakan komersial tentunya masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh pabrik pakan mandiri. Salah satunya adalah mengenai skala keekonomian pabrik pakan ikan mandiri. Tujuan penelitian untuk melakukan analisis skala usaha pakan ikan mandiri yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada pabrik pakan mandiri di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian dilakukan dengan cara studi kasus pada pabrik pakan ikan mandiri di Gunungkidul dari tahun 2012 sampai 2014. Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan: pengenalan teknologi pakan (2011), bantuan mesin dari pemerintah (2011-2014), pengembangan kelembagaan dan usaha pakan, peningkatan skala ekonomi pabrik pakan (2012 – sekarang). Hasil yang diperoleh pengembangan pabrik pakan ikan mandiri harus dapat memenuhi setidaknya dua aspek yaitu penguasaan teknologi (aspek teknokrat) dan kedua adalah penguasaan aspek sosial ekonomi budaya (penerimaan masyarakat, skala usaha dan manajemen usaha). Pengembangan kearah scaling up didasarkan pada kebutuhan pasar lokal pakan ikan dan penguasaan jaringan bahan baku dan pemasaran produk. Pada periode awal pengembangan pabrik pakan mandiri, ketersediaan bahan baku secara kontinyu menjadi titik kritis keberhasilan pengembangan pabrik pakan.Title: Analysis of Independently Fish Feed Business in The District GunungkidulFish feed needs mostly from commercial feed mills, so feed the fish tend to rise in price. The government’s efforts to reduce dependence on the commercial fish feed business policy of community based fish feed (pabrik pakan ikan mandiri). Most community-based fish feed factory capacity is still relatively low, yet continuous and managed simply. Problems faced by independent feed mills are about economies of scale. The research objective analysis of business scale community-based fish feed (pabrik pakan ikan mandiri). Research has been carried out at the feed mill “Ngudi Results” Gunung Kidul District, and is focused on a case study in 2012 to 2014. The study was conducted with several stages: the introduction of feed technology (2011), the machinery of government assistance (2011-2014), institutional development and business feed, improved economies of scale feed mill (2012 - present). The results obtained fish feed plant development must meet at least two aspects: the mastery of technology (aspect technocrats) and the mastery of social economic and culture aspects (public acceptance, financial, business scale and business management). Development towards scaling up based on local market needs and control networks fish feed raw materials and product marketing. In early period of the development aspects of the feed mill productivity and continuity becomes a critical point of feed mill successful development.

STRATEGI KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN BIBIT LOBSTER DI PERAIRAN LOMBOK Cornelia Mirwantini Witomo; Nurlaili Nurlaili
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 1 (2015): JUNI 2015
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Tujuan dari penelitian ini adalah adalah (1) untuk mengetahui kondisi umum perikanan tangkapbibit lobster mencakup ekologi sosial ekonomi; (2).mengetahui kedepan perkiraan dampak Permen KPNo 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla sp) dan Rajungan(Portunus pelagicus spp) setelah diberlakukan mencakup ekologi sosial ekonomi; (3) Menyusun strategipengelolaan pemanfaatan bibit lobster yang menjunjung nilai keberlanjutan secara ekologi, ekonomi dansosial. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskritif dengan cara wawancara dengan informankunci dan melakukan focus group discussion (FGD). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalahpenangkapan bibit lobster sudah menjadi mata pencaharian utama nelayan di Lombok Tengah danLombok Timur dan meningkatkan kesejahteraaan rumah tangga nelayan. Penangkapan bibit lobstersemakin berkembang karena para permintaan akan bibit lobster masih terbuka lebar dan bibit lobster yangmudah tertangkap diperairan Lombok Selatan tanpa menggunakan alat tangkap yang modern. Dampaksosial ekonomi yang ditimbulkan oleh Permen KP No 1 Tahun 2015 bagi nelayan penangkap bibit lobsteradalah menurunnya pendapatan nelayan karena tidak dapat lagi menjual hasil tangkapan dibawah 300gram dan berdampak kehidupan nelayan seperti menjual barang-barang yang dimiliki untuk memenuhikebutuhan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan.Strategi pengelolaan perlu melakukan pendekatansosial. Pentingnya pendekatan sosial agar implikasi kebijakan publik membawa perubahan yang positifpada masyarakat. Pengelolaan keberlanjutan bibit lobster yang dapat diberlakukan untuk memperkayaPermen No 1/2015 tanpa harus merusak lingkungan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisiradalah perlu mengatur waktu menangkap, mengatur kuota yang diperbolehkan ditangkap, mengaturukuran yang boleh ditangkap yang syarat pemanfaatan tertentu berdasarkan ukuran tersebut.Title: Strategy of Sustanibility Seed Lobster Management in LombokThe purpose of this research are to find out ecological, social and economic aspect of seed lobstercapture fisheries generally; to find out ecological, social and economic impact of Ministry Rules Number1 2015 about Lobster (Panulirus spp), Mud Crap (Scylla sp) and Swiming Crap (Portunus pelagicusspp) and to formulate management stategy for uphold sustainaibility of seed lobster The approach ofthis research using destrictive method and collect the data by depth intervew with key informan andconduct focus group discussion (FGD) The result of this research is capture of seed lobster give impactto economic household and become main activity of fisherman. Demand of seed lobster stiil wide openand seed lobster easy to catch without modern gear. Social economic impact because Minitry RulesNumber 1/2015 enactment is reduced income of fisherman because no any more to sell their seedlobster below 300 gram weight and give influence in their daily life. To fulfill their needs, they have to selltheir goods. Management strategi need social approach. The importance of this approach is the publicpolicy implication give positive change in community life. Sustainibility management of seed lobster toenrich Ministry Rules number 1/2015 without environment damage and increase human life degree areneed to set time to capture, set total allowed catch based on maximun sustainabel yield, set size allowedcatch with use certain term.

Page 2 of 21 | Total Record : 210

1 2 3 4 5

Filter by Year

2011 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 15, No 2 (2025): Desember 2025 Vol 15, No 1 (2025): JUNI 2025 Vol 14, No 2 (2024): Desmeber 2024 Vol 14, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 13, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 13, No 1 (2023): Juni 2023 Vol 12, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 11, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 11, No 1 (2021): JUNI 2021 Vol 10, No 2 (2020): DESEMBER 2020 Vol 10, No 1 (2020): JUNI 2020 Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 9, No 1 (2019): JUNI 2019 Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018 Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 7, No 1 (2017): JUNI 2017 Vol 6, No 2 (2016): DESEMBER 2016 Vol 6, No 1 (2016): JUNI 2016 Vol 5, No 2 (2015): DESEMBER 2015 Vol 5, No 1 (2015): JUNI 2015 Vol 4, No 2 (2014): DESEMBER 2014 Vol 4, No 1 (2014): JUNI 2014 Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013 Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013 Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012 Vol 2, No 1 (2012): JUNI 2012 Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zahri Nasution

Contact Email kebijakan.sosek@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA