Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

jkse
Website

Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

ISSN : 20896980 EISSN : 25273280 DOI : -

Core Subject : Agriculture, Social,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Environmental Science

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi

Arjuna Subject : -

Articles 213 Documents

1 2 3 4 5

EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN MORATORIUM KAPAL EKS ASING DAN TRANSHIPMENT TERHADAP KINERJA USAHA PENANGKAPAN IKAN Yayan Hikmayani; Rikrik Rahadian; Nurlaili Nurlaili; Rizky Muhartono
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 2 (2015): DESEMBER 2015
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian untuk melihat efektivitas kebijakan moratorium kapal eks asing dan transhipment telahdilakukan pada Bulan Maret 2015. Tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk melihat pengaruh langsungdari pemberlakuan kebijakan tersebut terhadap kinerja usaha perikanan. Lokasi penelitian dilakukan ditempat pendaratan ikan bagi kapal-kapal ikan yang terkena dampak, seperti di Bitung dan DKI Jakarta.Metode pengambilan responden dilakukan secara terpilih, yaitu instansi terkait : pelabuhan perikanan,pengawas perikanan, serta pelaku usaha. Pengambilan data terdiri dari data primer dan data sekunder.Analisis data dilakukan secara tabulasi dan diolah menggunakan statistik sederhana untuk menjawabtujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang telah diimplementasikan dilihat daritujuan untuk mengurangi illegal fishing dianggap secara nyata cukup efektif. Hal ini ditunjukkan denganmenurunnya jumlah illegal fishing. Namun demikian, di sisi lainnya kebijakan tersebut dinilai tidak efektifbagi peningkatan kinerja usaha penangkapan skala besar dan telah cukup efektif untuk meningkatkankinerja usaha penangkapan ikan skala kecil. Diharapkan keijakan ini akan diikuti oleh perbaikansistem monitoring yang baik dari pihak pemerintah agar pemberlauan kembali kapal transhipment tidakdigunakan untuk kegiatan illegal fishing, namun membangkitkan inerja usaha perikanan dari hulu ke hiliryang berkembang di Indonesia. Effectivity of Ex Foreign Ships Moratorium and Transhipment Policyon Captured Fisheries Business PerformanceThis study is aimed at investigating the effectiveness of the moratorium and transhipmentpolicies. The investigation was conducted on March 2015 in several fish-landing sites which wereheavily affected by the two policies, such as Bitung and DKI Jakarta, through surveys to acquire bothprimary and secondary data needed, with purposively chosen respondents. The data acquired were thendescriptively analyzed and tabulated, which resulted in the finding that the policies implemented thus farhad been very effective in suppressing illegal fishing. Despite their effectiveness, big fisheries businessowners in jakarta complained that the transhipment policy had caused them quite a big loss throughthe effect of a hiking fishing cost as well as reducing catch. While the big fisheries business owners inBitung complained that both policies had caused them much bigger lost by reducing the supply of input.But different stories were received by small scale fishers who felt that they had been getting more fishthan they usually had. Therefore, the moratorium policies need to be continued while the governmentpreparing to alter the transhipment policy – especially in the enhancement of the monitoring system – sothat the policies may suppress illegal fishing while creating a condition for growth of fishery businessesfrom top to bottom in Indonesia.

ANALISA KELEMBAGAAN PENGELOLA ENERGI SEBAGAI PENDUKUNG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ENERGI LAUT Rizky Muhartono; Mira Mira; Estu Sri Luhur; Siti Hajar Suryawai
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 4, No 1 (2014): JUNI 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi yang besar akan energi laut. sepertipasang surut, gelombang laut, perbedaan suhu dan salinitas. Potensi energi tersebut dapat diwujudkanmenjadi energi listrik yang siap pakai. Implementasi potensi energi ini membutuhkan perhitungan aspekteknis yang tepat, seperti lokasi yang dipilih, jenis teknologi yang akan dipakai, biaya yang dibutuhkan.Selain aspek teknis, aspek kelembagaan harus disertakan dalam perhitungan. Tulisan ini bertujuan untukmenganalisis kelembagaan pengelola energi dari aspek regulatif, normatif dan kognitif. Pengumpulandata dilakukan pada tahun 2013 di lima kabupaten yaitu, Gresik, Klungkung, Flores Timur, Raja Ampat,Bangka. Wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap mengetahui pengelolaan energi dilokasi. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian aspekregulatif terbesar pada Kabupaten Klungkung (Nusa Penida) ( 37,5%), Capaian aspek normatif terbesarterdapat di kabupaten Nusa Penida dan Flores Timur, masing-masing memiliki nilai capaian 45%, padaaspek kognitif menunjukkan bahwa nilai tertinggi (52,5%) terdapat pada Kabupaten Klungkung (NusaPenida). Prioritas lokasi untuk dikembangkan berdasarkan aspek kelembagaan (regulatif, normatif dankognitif) secara berurutan adalah Kabupaten Klungkung, Kabupaten Larantuka, Kabupaten Gresik,Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Bangka. Pada wilayah yang memiliki capaian nilai aspekregulatif rendah perlu didorong untuk membuat regulasi dan aturan yang dapat digunakan sebagailandasan dalam pengembangan energi laut. Peningkatan aspek kognitif dan normatif perlu diberikandukungan berupa penguatan sosialisasi, penguatan kapasitas masyarakat dan partisipasi masyarakat.Title: Institutional Analysis Of Energy Management To SupportMarine Energy PolicyAs an archipelago, Indonesia has a huge ocean energy potential, derived from tidal, oceanwaves, temperature and salinity differences. Ocean energy potential transformed into electrical energythat is ready to use. Utilization of energy potential requires intensive assessment on technical aspectssuch as potential location, type of technology introduced, and total cost. In addition to the technicalaspects, institutional factor should be included in the asessment. This paper aims to analyze institutionalaspect, regulative, normative and cognitive. Data collection was conducted in 2013 in five districts:Gresik, Klungkung, East Flores, Raja Ampat, Bangka. Informant interviews were carried out to determineperception of energy management at each site. Data analysis was qualitative description. The resultsshowed that the greatest achievement on the regulative aspects was Klungkung-Nusa Penida (37.5%).The highest achievement on normative aspects were Flores East and Nusa Penida district, with thevalue of 45%. While the cognitive aspect shows that the highest value (52,5%) attained in Klungkungregency. Based on Institutional Aspects (regulative, normative and cognitive), priority locations forenergy development were sequentially Klungkung regency, Larantuka regency, Gresik regency, RajaAmpat Regency, and Bangka regency. It is recommended, for areas with low value of regulativeaspects,regulations should be stipulated for ocean energy development. Improved cognitive andnormative aspects are through strengthening intensive communication with local stake holder,communityengagementand capacity building.

DAMPAK LETUSAN GUNUNG KELUD TERHADAP PELAKU USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR Maulana Firdaus; Radityo Pramoda; Maharani Yulisti
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 4, No 2 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak letusan Gunung Kelud terhadap pelaku usaha perikanan khususnya di Kabupaten Kediri. Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Mei 2014 denganfokus lokasi penelitian di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri yang merupakan sentra penghasil benih ikan lele. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Informan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa letusan Gunung Kelud sangat berdampak pada masyarakat perikanan di Kabupaten Kediri baik secara sosial maupun ekonomi. Dampak secara sosial berupa perubahan status pembudidaya, perubahan sosial dan perubahan mata pencaharian. Secara ekonomi, dampak letusan Gunung Kelud menyebabkan 274 pembudidaya di 16 kecamatan mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar 3,9 milyar rupiah. Rata-rata nilai kerugian yang dialami oleh setiap pembudidaya adalah 14,4 juta rupiah per orang yang meliputi kematian ikan, kematian benih ikan, kematian induk ikan, rusaknya kolam ikan, serta rusaknya peralatan budidaya.Title: The Impact of Mount Kelud Eruption To Fisheries Bussinessin Kediri District, East Java ProvinceThis study aims to assess the impact of the Kelud eruption on fisheries sector in Kediri. The study was conducted in April-May 2014 with a focus on research location in Pare Subdistrict, KediriDistrict which is the catfish seed production centers. Primary and secondary data used in this study. Informants were selected using purposive sampling technique. Data were analyzed qualitatively. The results showed that the Mount Kelud eruption greatly affected to the fisheries sector in Kediri, both socially and economically. Social impact in the form of changes in the status of farmers, changes in social status and changes in livelihood. Economically, the impact of the Kelud eruption caused 274 farmers in 16 districts experienced a loss with a total loss of 3.9 billion dollars. The average value of the losses suffered by each cultivator is 14.4 million dollars per person death of seeds, death of fish, damage to fishponds, and the destruction of farming equipment.

RANCANG BANGUN KEBIJAKAN PENGEMBANGN BUDIDAYA LELE MELALUI PENDEKATAN MODEL DINAMIK Budi Wardono; Prayudi Budi Utomo
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Lele merupakan salah satu komoditas perikanan ekonomis penting yang mendapat prioritasdalam Program Minapolitan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama di Kabupaten Gunungkidul.Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 yang berlokasi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Tujuan penelitian adalah menyusun model kebijakan pengembangan perikanan budidaya Ikan Leleuntukmendukung produksi perikanan budidaya melalui pendekatan model dinamik. Teknik analisisini berasumsi bahwa apabila sistem perikanan dipertahankan, permintaan Ikan Lele akan mengalamikenaikan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa permintaan meningkat dan puncaknya terjadi pada tahunke 4. Sementara itu, pasokan dari luar daerah terus meningkat pada tahun ke 4 hingga ke 10. Fluktuasiharga terjadi, tahun ke 3 hHarga lele mengalami penurunan akibat banyaknya produksi lokal terjadi padatahun ke-3., namun pPada tahun ke 5 harga mengalami kenaikan akibat kekurangan pasokan. Olehkarena itu, diperlukan kebijakan peningkatan produktivitas dan pendapatan usaha budidaya lele denganmemanfaatkan lahan-lahan potensial maupun meningkatan produktifitas usaha.Title: Constructive Design for Catfish Aquaculture DevelopmentPolicy Through Dynamic Model ApproachCatfish is one of the priority product of fisheries commodity in “Minapolitan” Program introducedby the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, particularly in Gunungkidul District, Yogyakarta Province.The study was conducted during 2011 to 2012. .This study aimed to construct the policy model for Catfishaquaculture development to support aquaculture production by using dynamic modelling approache.Technique analysis assumed that Catfish demand will increase when existing fisheries system could bemaintained. Finding shows that the demand sharply increased on the fourth year of project. Meanwhile,Catfish supply from other region would be increase on the fourth year and tenth year. Catfish price hasdecreased on the third year due to over supply of local production. However, Catfish price increasedon the fifth year due to less supply of the local product. Therefore, appropriate strategies needed toencourage increased productivity and farmers income by revitalize the potential land and increasebusiness productivity.

Back Matter and Author Guidelines Back Matter
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 1 (2015): JUNI 2015
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

KINERJA EKSPOR TUNA INDONESIA : SUATU PENDEKATAN ANALISIS BAYESIAN Risna Yusuf; Freshty Yulia Arthatiani; Hertria Maharani
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 1 (2017): JUNI 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui strategi penetrasi pasar tuna di pasar tujuan ekspor utama Indonesia. Penelitian berlangsung pada bulan March – Juli 2014 dengan metode pengumpulan data berupa studi literatur, survey dan wawancara ke informan kunci. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan bayesian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar tuna Indonesia dominan ke pasar Jepang sebesar 54%, diikuti pasar USA 24% dan pasar UE 23%. Selanjutnya komoditas dominan yang diperdagangkan adalah Tuna Kaleng dengan probabilitas sebesar 54%, yang diikuti Tuna Segar sebesar 26% dan Tuna beku sebesar 24%. Untuk daerah ekspor, lokasi ekspor dengan probabilitas tertinggi berasal dari Jakarta yaitu sebesar 49%, diikuti Surabaya sebesar 36% dan Bitung sebesar 15%. Sedangkan lokasi ekspor tersebut mendapat pasokan dari berbagai daerah. Ketiga lokasi ekspor berasal dari enam daerah dengan probabilitas Jakarta (14%), Sukabumi (21%), Jawa Timur (4%), Bitung (19%), Maluku (14%) dan Bali (26%). Pada level ini armada penangkapan yang dominan digunakan untuk ekspor tuna terdiri dari armada motor tempel (22%), dengan menggunakan jenis alat tangkap tuna handline (31% ) sebagai alat tangkap yang dominan. Oleh karena itu, untuk menjaga dan mempertahankan konsistensi kinerja tuna Indonesia, diperlukan suatu strategi pemasaran yang tepat yaitu strategi penetrasi pasar dimana pada strategi ini diperlukan berbagai upaya yang tepat agar market share perikanan tuna Indonesia terus meningkat. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan aspek penelusuran bahan baku tuna dengan memperhatikan daerah baik daerah yang mengekspor maupun daerah asal ikan tersebut ditangkap dan jumlah armada serta alat tangkap yang digunakan dalam proses penangkapan tuna Indonesia disamping upaya-upaya lain dari sisi hulu sampai hilir. Title: Performance of export tuna indonesia: A bayesian analysis approachThe purpose of this study was to determine the opportunity of Indonesian tuna in the main export markets. The study held in March -July 2014, with data collection methods such as desk study, surveys and interviews with key informants. Data collected consist primary and secondary data. Secondary data obtained from various government agencies and local institutions that related to the field fisheries are statistical data commodity export volume tuna, the policy related to tuna commodities data. Data analysis done by using bayesian approach. Results of the study showed that dominant Indonesia tuna market are Japan (54 %), followed by the USA (24 %) and the EU (23 %). The major trading are Tuna Cans with probability of 54 %, which followed Fresh Tuna 26% and Tuna canning 24 %. For the region exports, location exports with highest probability came from Jakarta that is equal to 49 %, followed by Surabaya 36% and Bitung 15 %. This location export was getting supply from various areas. The three location exports came from six districts with probability from Jakarta (14 %), Sukabumi (21 %), East Java (4 %), Bitung (19 %), Maluku (14 %) and Bali (26 %). In this level, a dominant fishing vehicle used for the export tuna consists of fleet outboard motors (22%), using fishing equipment type of tuna handline (31% ) as fishing equipment dominant. Therefore, to maintain the consistency of Indonesia's tuna performance, an appropriate marketing strategy is needed, which is a market penetration strategy in which this strategy is required to make appropriate efforts to increase the market share of Indonesia’s tuna. One of the efforts is by doing traceability aspect of tuna raw material by paying attention to the area of both exporting area and the origin of area, the number of vehicle and fishing gear used in order to catch tuna.

PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE BERBASIS SILVOFISHERY DI KECAMATAN CIBUAYA, KABUPATEN KARAWANG Yudhi Amrial; Hefni Effendi; Ario Damar
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 1 (2015): JUNI 2015
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pola pengelolaan silvofishery melalui pengoptimalanskenario kelas tambak silvofishery terpilih. Analisis penelitian menggunakan analisis trade off dengantiga alternatif skenario yaitu (1) tambak silvofishery kelas II (persentase tegakan mangrove dalam tambak(61%-80%), (2) tambak silvofishery kelas III (40%-60%), dan (3) tambak silvofishery kelas IV (<40%)serta lima kriteria yaitu ekologi, bioteknik budidaya, sosial, ekonomi dan kelembagaan. Hasil analisistrade off memperlihatkan urutan skor dari tiga skenario tambak silvofishery yaitu (1) skenario kelas IIImerupakan skenario dengan skor rataan tertinggi sebesar 56,88 disusul (2) skenario kelas II denganskor rataan 45,03 dan (3) skenario kelas IV dengan skor rataan 31,51 sedangkan bobot kriteria tertinggididapatkan pada (1) kriteria ekonomi dengan bobot 0,40 (2) kriteria ekologi dengan bobot 0,23 (3) kriteriabioteknik budidaya dengan bobot 0,16 (4) kriteria kelembagaan dengan bobot 0,13 dan (5) kriteria sosialdengan bobot 0,08. Hasil perkalian skor dengan bobot didapatkan prioritas alternatif kebijakan dalampengembangan silvofishey yaitu alternatif pertama skenario kelas III dengan total nilai (66,68), alternatifkedua skenario kelas IV (40,73) dan alternatif ketiga skenario kelas II (36,99). Implikasi kebijakan yangdapat dilakukan adalah mendorong tambak silvofishery kelas IV menjadi tambak silvofishery kelasIII. Dengan demikian, penggarap tambak diwajibkan menanam kembali mangrove hingga mencapai60% mangrove dan 40% tambak. Adapun tambak silvofishery kelas II (persentase 61-80%) dapatdijadikan Pusat Percontohan Silvofishery bagi masyarakat sekitar atau wisata berbasis pendidikan bagimasyarakat umum.Title: Mangrove Ecosystem Managemet Based on Silvofisheryin Cibuaya District, KarawangThe purpose of this study is arrange silvofishery management system with optimizing the choosenpond class scenario. Analysis that use in this study is trade off analysis with three alternative, they are(1) Class I (the percentage of mangrove stands in a fishpond more than (> 80%), (2) Class II (61 – 80%),(3) Class III (40% - 60%), dan Class IV (< 40%). The result from trade off analysis showed rangking ofscore for each class based on 5 criteria, they are (1) class III scenario, in this class the highest averageof score is 56,88; (2) class II scenario, in this class average of score is 45,03; (3) class IV scenario,in this class the highest average score is 31,51. Trade off also showed rangking of weight for eachclass, the rangking are (1) weight of economy criteria is 0,40; (2) weight of ecology criteria is 0,23; (3)weight of bioengineering cultivation criteria is 0,16; (4) weight of institutional criteria is 0,13; (5) weightof social criteria is 0,08. The result from multiplication process be obtained that the first alternativescenario is Class II (with total value 66,68), the second alternative scenario iss Class IV (40,73), and thethird alternative scenario is Class II (36,99). Therefore, Perhutani should encourage tenants Silvofisheryfourth grade (Class IV) (percentage mangrove <40%) to Class III (mangrove percentage 60%. Thus,tenants are required to replant mangrove farms in fishponds that have been deforested up to 60% and40% of mangrove fishponds. The ponds class II (percentage 61-80%) can be used as the Pilot CenterSilvofishery or education tourism for society.

EVALUASI DAN STRATEGI PENINGKATAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN PERIKANAN BUDIDAYA (PUMP PB): PENDEKATAN ANALISIS PROSPEKTIF Yayan Hikmayani; Rismutia Hayu Deswati; Zahri Nasution
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan budidaya untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan tergolongbesar, namun belum diikuti oleh tingkat pemanfaatan yang optimal. Untuk itu, sejak tahun 2011pemerintah telah mengimplementasikan Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan PerikananBudidaya (PUMP-PB) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan PUMP-PBdan mendapatkan strategi peningkatannya. Penelitian dilakukan pada empat lokasi contoh terpilih yaitudi Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Maros dan Kabupaten Hulu Sungai Utarayang masing-masing mewakili PUMP-PB lele, udang, rumput laut dan patin. Pengambilan sampelresponden ditentukan secara sengaja. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang dianalisissecara kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan analisis prospektif. Hasil penelitian menunjukkanbahwa secara umum untuk empat lokasi contoh,program PUMP-PB memiliki prospek keberhasilan yangbaik di masa datang dengan enam faktor penentunya, yaitu: tingkat dan akses teknologi budidaya,ketepatan pemilihan calon lokasi, ketepatan calon penerima bantuan, luas dan status lahan, ketepatanturunnya bantuan dan dukungan kebijakan. Strategi peningkatan keberhasilan Program PUMP-PBke depan adalah meningkatkan fasilitas pemanfaatan teknologi oleh pembuidaya seoptimal mungkin,akselerasi program pelatihan untuk pembudidaya, dan dukungan institusi terkait untuk perluasan pasar.Secara khusus, prospek keberhasilan program PUMP-PB di masa datang untuk komoditas lele dankomoditas patin tergolong baik, sedangkan untuk komoditas udang dan rumput laut tergolong cukupbaik. Strategi peningkatan keberhasilan program PUMP-PB untuk komoditas lele dan patin adalahsama dengan strategi secara umum, sedangkan untuk komoditas udang dan rumput laut adalah denganmeningkatkan fasilitas akses terhadap teknologi oleh pembudidaya yang diikuti oleh peran penyediaanlembaga penyuluhan dan keterlibatan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.Title: Evaluation and Strategy on Successful Implementation of RuralDevelopment Mina Aquaculture Business Programme (PUMP PB):Prospective Analysis ApproachThe potential of aquaculture to support marine and fisheries development are considerable, butnot followed by optimal utilization yet. Since 2011, Government has implemented Business DevelopmentRural Mina Aquaculture Program (PUMP-PB) in Indonesia. This study aimed to evaluate and acquirestrategies for improving the successfull of PUMP - PB. This research was carried out at four sitesselected namely Indramayu District, Kolaka District, Maros District, Upper North River District, eachof which represented a PUMP-PB in catfish, shrimp, seaweed and catfish (pangasius). Sampling ofrespondents determined intentionally. Data used is composed of primary data that were analyzedqualitatively and quantitatively with the prospective analysis approach. The results showed that thelocation of the program’s four PUMP-PB has good success prospects in the future with six determinants,namely: level of access and technology of aquaculture, the precision of location of candidates selection, prospective recipient accuracy, land status, the timeliness of goverment assistance and policy support.Strategy of improving the success of PUMP-PB are improving facilities utilization technology by fishfarmers, accelerated training programmes for fish farmers, and related institutions to support marketexpansion. In particular, the prospects of success PUMP-PB in the future for pangasius and catfishcommodities are good, while shrimp and seaweed are good enough. Strategy for improving the successof PUMP-PB for pangasius and catfish commodities are the same as the general strategy, as for shrimpand seaweed commodity is to improve the facilities access to technology by farmers which was followedby the support of institutions to providing counseling and involvement in research and development ofmarine and fisheries sector.

SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KEPULAUAN ARU Retno Widihastuti; Lathifatul Rosyidah
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Sistem bagi hasil usaha perikanan merupakan sistem yang diberlakukan dari pemilik kapal/perahu atau juragan kepada awak kapal. Sistem bagi hasil memiliki pengaruh penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup nelayan. Dari hasil pembagian usaha, ABK mendapatkan presentase yang paling rendah jika dibandingkan dengan awak lainnya. Sehingga pada musim paceklik, ABK seringkali menemui masalah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan ini menjadi masalah abadi yang menjadikan ABK di Kabupaten Kepulauan Aru terlilit oleh hutang dengan pihak peminjam informal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem bagi hasil pada usaha perikanan di Kepulauan Aru dan menyusun opsi rekomendasi sebagai strategi dalam mengatasi permasalahan ekonomi ABK sebagai nelayan kecil. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Aru pada bulan Juli 2016. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis sistem bagi hasil pada usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Aru. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis pendapatan dari pemilik dan awal kapal/perahu. Hasil peneltian menunjukan bahwa pada sistem bagi hasil nelayan yang diberlakukan pada nelayan di Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan jenis alat tangkapnya, memiliki pendapatan diatas Upah Minimum Regional (UMR) per bulan. Meskipun demikian, nelayan ABK masih menemui kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya ketika musim paceklik.Hal ini karena nelayan masih memiliki ketergantungan pada pemilik baik ketika akan melakukan kegiatan melaut, maupun ketika akan memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin tinggi. Dari analisa tersebut, maka disarankan perlunya kebijakan yang menjamin ketersediaan modal untuk nelayan kecil dan perlu adanya pendampingan usaha dari pemerintah. Hal ini penting agar nelayan kecil tidak tergantung kepada pemilik sehingga nelayan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya pada atau bukan saat musim paceklik.Title: Profit Sharing System of Fishing Business in The Aru IslandsProfit sharing system in the fishery is a system applied by the ship / boat owner or skipper to the crew. The profit sharing system has an important role influencing in fishers’s life needs. From the results of the division of fishing business earning, crews received the lowest percentage of earning compared to other crew position members. This, in turn, creates problems for lowest level crew to fulfill their householdlife needs. Finally, these crews keep entangling with debts with informal borrowers. This study aimed at describing profit sharing system of fishing business in the Aru Islands and formulating recommendations as a strategy to overcome problem of lowest crew members as a small-fisher. Study was conducted in Aru Islands Regency in July 2016. Sampling was carried out using purposive sampling method. A qualitative analysis was used to analyze the profit sharing system in fishing business in the Aru Islands Regency. A quantitative data analysis was used to analyze the owner’s income and the start of the ship / boat. Results of the study showed that the fishers profit sharing system was applied to fishers in the Aru Islands Regency based on the type of fishing gear generating an income above the Regional Minimum Wage (UMR) per month. Even so, lowest level crew fishers still have difficulties in fulfilling their living needs, especially when the season is famine. This was because fishers still have a dependency on the owner both when going to sea activities, and when they will meet the needs of higher families. From the analysis, this study suggest the need for policies to ensure availability capital for small fishers and assistantship of fishing business from the government. This is important in order to ensuring small fishers are not dependent on the owner so that small fisher can fulfill their household needs during high and low fishing seasons.

PENGELOLAAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT BERKELANJUTAN UNTUK MASYARAKAT PESISIR PULAU PANJANG SERANG, BANTEN Permana Ari Sujarwo; Widitya Putri Fitriyanny
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 6, No 2 (2016): DESEMBER 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Budidaya rumput laut merupakan salah satu matapencaharian yang potensial di wilayah pesisir Pulau Panjang. Oleh karena itu kegiatan ini harus dikelola secara optimal dari berbagai dimensi diantaranya yaitu dimensi lingkungan, teknologi, sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan usaha budidaya rumput laut yang berkelanjutan dengan menggunakan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut yang paling dominan dari kondisi aktual pada komponen kekuatan yaitu kesesuaian perairan untuk budidaya rumput laut dan keterlindungan perairan dengan skor 0,80. Sedangkan pada komponen kelemahan atribut yang paling dominan yaitu keterbatasan modal dengan skor 0,20 dan atribut sarana pengeringan rumput laut dengan skor 0,02. Komponen peluang atribut yang paling dominan yaitu peningkatan pendapatan pembudidaya dan potensi pasar rumput laut dengan skor 0,80. Sedangkan komponen ancaman atribut yang paling dominan yaitu pencemar logam berat dengan skor 0,20 dan pencemar limbah domestik dengan skor 0,10. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan keberlanjutan budidaya rumput laut di Pulau Panjang berada pada kuadran 1 strategi SO (maxi-maxi strategy). Strategi pengelolaan keberlanjutan budidaya rumput laut dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dengan industri pengolahan, melakukan pembinaan dan pengawasan pemilihan material serta teknik budidaya rumput laut yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia, meningkatkan pengolahan pasca panen, memperkuat pembinaan dan bimbingan teknis bagi pembudidaya dalam memilih bibit rumput laut berkualitas tinggi serta memperkuat kebijakan mengenai ketersediaan jaminan modal usaha melalui pengembangan sistem peminjaman modal dengan syarat yang mudah dan bunga yang ringan untuk pembudidaya.Title: The Sustainable Seaweed Farming Management For Coastal Community In Pulau Panjang, Serang BantenSeaweed farming is one of the potential livelihood in coastal area of Pulau Panjang. Therefore this activity must be managed optimally from several dimensions such as environment, technology, social and economic. This study aimed to determine the strategy of sustainable seaweed farming management by using SWOT. The result showed that the most dominant attributes in actual condition on strength component were water suitability water for seaweed farming and protection level of sea water with score 0.80. While in the weakness component, the most dominant attributes were limited capital with score 0.20 and seaweed drying facilities with score 0.02. For opportunities component, the most dominant attributes were the increase of seaweed farmer income and potential of seaweed market with score 0.80. While in the threat component, the most dominant attributes were heavy metal pollution with score 0.20 and domestic waste pollutan with score 0.10. This study showed that strategy of sustainable seaweed farming management was located in quadrant 1 SO (maxi-maxi strategy). Strategy of sustainable seaweed farming management can be conducted by increased the cooperation between processing industry, development and control of material and farming technique selection that appropriate with Indonesia National Standard, increased post harvesting processing, strengthened development and technical guidance for seaweed farmer to choose a high quality seaweed seeds and strengthened policy about availability of capital guarantee through development of capital loan system with easy requirements and low interest for seaweed farmer.

Page 3 of 22 | Total Record : 213

1 2 3 4 5

Filter by Year

2011 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 15, No 2 (2025): Desember 2025 Vol 15, No 1 (2025): JUNI 2025 Vol 14, No 2 (2024): Desmeber 2024 Vol 14, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 13, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 13, No 1 (2023): Juni 2023 Vol 12, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 11, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 11, No 1 (2021): JUNI 2021 Vol 10, No 2 (2020): DESEMBER 2020 Vol 10, No 1 (2020): JUNI 2020 Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 9, No 1 (2019): JUNI 2019 Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018 Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 7, No 1 (2017): JUNI 2017 Vol 6, No 2 (2016): DESEMBER 2016 Vol 6, No 1 (2016): JUNI 2016 Vol 5, No 2 (2015): DESEMBER 2015 Vol 5, No 1 (2015): JUNI 2015 Vol 4, No 2 (2014): DESEMBER 2014 Vol 4, No 1 (2014): JUNI 2014 Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013 Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013 Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012 Vol 2, No 1 (2012): JUNI 2012 Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zahri Nasution

Contact Email kebijakan.sosek@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA