cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mamay Komariah
Contact Email
mamaykomariahsh@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
justisiafhunigal150@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Published by Universitas Galuh
ISSN : 23550023     EISSN : 25982591     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNIGAL, merupakan jurnal yang berisi tentang artikel penelitian (research article) di bidang ilmu hukum. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan 2 kali dalam setahun pada setiap bulan Maret dan September. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) sudah tersedia Offline Versi Cetak dengan Nomor ISSN : 2355-0023 (Cetak) dan online dengan nomor ISSN : 2598-2591 (online) , sehingga para penulis dan peneliti bisa lebih mudah mengakses hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ).
Arjuna Subject : -
Articles 226 Documents
 11   12   13   14   15 
EXECUTIVE REVIEW DAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP PERATURAN DAERAH SEBAGAI IMPLEMENTASI UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUM Taopik Iskandar; Hendi Budiaman
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i1.7235

Abstract

Negara Kesatuan Republuk Indonesia merupakan negara yang menganut supremasi konstitusi, dimana kostitusi dijadikan sumber tertib hukum yang tertinggi sehingga semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memerlukan perangkat hukum daerah atau peraturan daerah sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Otonomi daerah memberikan kewenagan kepada kepala daerah untuk membentuk peraturan daerah, akan tetapi pada saat ini banyak peraturan daerah yang ditertibkan oleh pemerintah, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga diperlukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk menghindari kekeliruan dalam pembentukan peraturan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka bagaimana pengawasan (executive review) dan (judicative review) tehadap peraturan daerah sebagai implementasi unsur-unsur negara hukum?Negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki konsep negara hukum Pancasila. Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011  Tentang Pembentukan Peraturan Prundang-undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undag-undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan mengenai hirarki perundang-undangan. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  Berkaitan dengan peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ataupun bertentangan dengan kepentingan umum dapat diuji oleh Mahkamah Agung dengan model Judicial review dan oleh Pemerintah yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri dengan model executive review sebagai unsur-unsur negara hukum.
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS PENCABULAN (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYRAKATAN KELAS 2 B KABUPATEN CIAMIS)". R. Yenni Muliani; Adi Saepulloh
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i1.7175

Abstract

Penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan pengkajian secara detail dan mendalam tentang pelaku residivis tindak pidana pencabulan. Maka dari itu dengan pengkajian secara kriminologis terkait dengan pelaku pencurian dan Pencabulan residivis sesuai dengan Bab 31 aturan tentang Pengulangan Kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai-bagai Bab terdapat Pasal 486 yang didalamnya tercantum pula pasal 289, dan Pasal 290, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Perbuatan Cabul diharapkan mampu di minimalisir agar tidak terjadi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. Dengan ini menyimpulkan apa yang menjadi permasalahan pelaku residivis melakukan tindak pidana pencabulan.
Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasiskan Nilai Keadilan Pancasila Tri Mulyani; Sukimin Sukimin; Wahyu Satria Wana Putra Wijaya
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i1.5773

Abstract

Penyelesaian perkara tata usaha negara dengan cepat dan damai senada dengan dasar negara Pancasila sangat didambakan para pencari keadilan, sehingga  tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis mendiskripsikan tentang kelemahan prosedur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, konsep mediasi dalam penyelesaian sengketa tata usaha, dan pengaturan konsep mediasi dalam penyelesaian sengekta tata usaha negara berbasiskan nilai Keadilan Pancasila.  Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya adalah jenis penelitian yaitu yuridis normatif, dengan analis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan prosedur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dapat dilihat dari tiga aspek, pertama, aspek struktur hukum diantaranya subyektivitas hakim dan ketidakmampuan pengacara; kedua, aspek substansi hukum, bahwa prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara saat ini, kurang efektif, sehingga banyak menyebabkan sisa perkara, lamanya waktu penyelesaian sengketa yang berdampak mahalnya biaya perkara yang harus dikeluarkan; ketiga, aspek budaya hukum, yaitu bahwa budaya yang tidak bisa hilang hingga saat ini adalah para pihak yang bersengketa kurang kooperatif dalam memberikan penjelasan dan memberikan alat bukti atau memberikan alat bukti yang tidak berkaitan dengan substansi perkara yang sedang dipersengketakan. Konsep mediasi dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa tata usaha, dengan melihat karakteristik sengketa tata usaha negara itu sendiri, melihat obyek sengketa dalam alternatif penyelesaian sengketa dan berpegang pada ajaran perbuatan melawan hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991. Pengaturan konsep mediasi dalam penyelesaian sengekta tata usaha negara berbasiskan nilai Keadilan Pancasila yang tepat adalah setelah acara pemeriksaan pendahuluan
PENGANGKATAN UMKM DI MASA PANDEMI MELALUI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMBERDAYAAN Endang Purwaningsih; Nurul Fajri Chikmawati
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i1.6183

Abstract

Tujuan penelitian ini  adalah untuk mendeskripsikan: 1) bentuk perlindungan hukum selama  masa pandemic covid 19 yang diterapkan bagi UMKM; 2) model pemberdayaan UMKM dalam upaya mengangkat kepentingan UMKM dalam masa pandemic. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif terapan atau penelitian normatif empiris yakni menekankan pada data sekunder didukung hasil pengamatan dan wawancara dengan pelaku UMKM, Asosiasi/Perkumpulan Pelaku UMKM,  dan Dinas Koperasi UMKM. Penelitian ini  menggunakan literary study dan didukung dengan in depth interview,  dengan statute approach, sosiologisch approach dan historish approach,  sehingga data  diperoleh baik dari kepustakaan, dukungan pengamatan maupun wawancara.  Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data primer berupa angka atau pun hasil wawancara dan pengamatan hanyalah sebagai pendukung data sekunder saja. Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer dan  bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, kebijakan dan regulasi selama pandemic, telah diberlakukan UU Cipta Kerja dan turunannya, juga kebijakan pemulihaan ekonomi nasional; namun dalam pelaksanaannya hingga saat ini belum cukup membantu pelaku UMKM yang cenderung ingin segera tumbuh dan bangkit kembali produksinya dan pemasarannya. Perlu keberpihakan dan pendampingan terus menerus selain bukti nyata fasilitasi. Penerapan kebijakan bagi UMKM di masa pandemic belum sesuai dengan harapan pemenuhan kepentingan UMKM untuk segera pulih dan bangkit
JEJAK DIGITAL SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK MENURUT PASAL 184 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Iwan Setiawan; Ibnu Rusydi; Anisa Rahmawati; Siti Hasanah
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i1.7236

Abstract

Informasi merupukan kebutuhan setiap orang untuk memenuhi pengetahuan dan rasa ingin tahu mengenai sesuatu. Informasi menjadi sebuah kebutuhan sangat primer bagi masyarakat. Saat ini dengan memanfaatkan fasilitas media dan jaringan internet,masyarakat dapat menerima dan menyebarkan informasi melalui media digital. Pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi memiliki konsekuensi yang berdampak pada perubahan pola produksi dan konsumsi informasi yang dilakukan oleh khalayak umum. Perubahan teknologi komunikasi telah mempengaruhi sistem penyebaran informasi massa. Pengguna media digital dengan platform media sosial di tanah air terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Setiap media sosial memiliki rekam jejak yang berisikan informasi atau data historis mengenai hasil penelusuran seseorang yang disebut dengan jejak digital.
KEDUDUKAN PERUSAHAAN SEBAGAI MITRA NAZHIR DAARUT TAUHID DALAM MENGELOLA ASSET WAKAF BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Aulia Hamidah Fauzia; R. Kartikasari; Helza Nova Lita
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i1.7144

Abstract

Kedudukan perusahaan sebagai mitra nazhir merupakan salah satu upaya agar asset wakaf menjadi produktif, yaitu memiliki dimensi atau aspek sosial, dan juga komersil. Diikat dengan akad-akad yang sesuai dengan prinsif syariah sesuai Pasal 43 UU Wakaf. Adapun kemitraan tersebut dilakukan dengan konsep syirkah dan harus sesuai dengan peruntukkan harta benda wakaf di akta ikrar wakaf serta tujuan yayasan. Menjadi menarik untuk dikaji dalam artikel ini, karena wakaf tidak hanya dimaknai sebagai dimensi ibadah yang monoton peruntukkannya untuk rumah ibadah, melainkan dapat diproduktifkan menjadi satu kawasan terintegrasi seperti yang dikelola oleh yayasan Daarut Tauhid yang mencakup aspek wisata, religi dan edukasi. Ditelaah dengan menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan data pendukung dari hasil diskusi dengan pengurus harian yayasan tersebut. Nazhir yayasan dapat bermitra dengan perusahaan baik itu mendirikan usaha dengan maksimal menyertakan modal yayasan maksimal 25% total kekayaan yayasan sesuai pasal 3 ayat (1) UU Yayasan No.28 tahun 2004 ataupun membuat unit usaha yang mana laba maksimalnya adalah 10% dari total bersih laba asset wakaf yang diproduktifkan. Adapun perusahaan mitra dapat berupa PT, CV, Firma ataupun Persekutuan Perdata.
PENGARUH NFT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN Alis Yulia; Rima Duana; Nina Herlina
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i1.7192

Abstract

Meskipun teknologi ini sudah ada sejak tahun 2014, namun beberapa waktu ini Media Sosial Twiter digaduhkan dengan berita mengenai Non-Fungible Token atau populer disebut dengan NFT. Sejatinya NFT bertindak seperti kepemilikan aset digital dengan bentuk NFT terpopuler adalah jpeg, gif dan video. NFT saat ini menjadi sangat populer karena mampu merevolusi bidang gaming dan barang koleksi.  Dalam segi kekayaan intelektual, NFT bisa dilihat sebagai alat penyederhanaan. Seorang pemilik hak cipta dapat memutuskan untuk mengubah hak cipta yang ia miliki menjadi NFT, sehingga mempermudah hak ciptanya untuk dijual, diperdagangkan, dan dikomersilkan. Teknologi ini mengautentikasi dan merancang salinan sah media digital. Hal ini memungkinkan seniman, musisi dan profesi lainnya untuk menjual karyanya dalam bentuk aset digital yang bisa dikoleksi. Namun teknologi dibalik NFT memiliki potensi besar dalam hal aplikasi terutama tentang dampaknya terhadap lingkungan. NFT membutuhkan energi dalam jumlah besar untuk melakukan perhitungan rumit menggunakan komputer canggih dan perangkat keras penambangan khusus. Peralatan tersebut membutuhkan banyak daya dan menghasilkan panas dalam jumlah besar, yang menghasilkan emisi karbon.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS GALENDO SEBAGAI MAKANAN KHAS KABUPATEN CIAMIS Alis Yulia; Ibnu Rusydi; Doni Cakra Gumilar
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i2.8491

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat besar, khususnya yang berkaitan dengan Indikasi Geografis. Banyak produk-produk Indikasi Geografis yang terdapat di Indonesia, salah satunya yaitu Galendo Ciamis. Akan tetapi hingga saat ini Galendo Ciamis belum terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis. Apabila hal ini dibiarkan tidak menutup kemungkinan suatu saat dapat terjadi sengketa berkaitan dengan klaim sepihak atau pembohongan publik. Indikasi Geografis memberikan kepastian hukum bagi Galendo Ciamis. Pendaftaran menjadi syarat utama agar Galendo Ciamis memperoleh perlindungan hukum. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa terkait hambatan serta upaya yang dilakukan dalam mewujudkan Indikasi Geografis terhadap Galendo Ciamis. Metode pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan jenis yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HILANGNYA HAK PILIH PENDUDUK DALAM PILKADES SERENTAK DI DESA AWILUAR KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS Hendi Budiaman; Taopik Iskandar; Ajeng Retna Asifa
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i2.8705

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang hak memilih sebagai hak konstitusional setiap warga negara dalam kehidupan berdemokrasi khususnya dalam pelaksanaan Pilkades serentak di Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Hak memilih merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan mengenai hak memilih dalam pilkades diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Pemilihan Kepala Desa serentak di kabupaten Ciamis dilaksanakan tanggal 12 April 2020. Pada bulan Maret 2020 terjadi Pandemi Covid-19, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak ditunda dan pada akhirnya dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141/Kpts.577-Huk/2020, menetapkan bahwa panitia melakukan pencatatan, perbaikan daftar pemilih yang tadinya belum berusia 17 Tahun dan pada saat tanggal 19 Desember 2020 sudah berumur 17 Tahun dan melakukan perubahan kepada masyarakat yang berstatus Tentara NasioanaI Indonesia/Polisi Republik Indonesia Ketika sudah pensiun saat 19 Desember 2020 di masukan kedalam DPT. Pemutahiran data pemilih tidak dilakukan pemutahiran data DPS terlebihdahulu sehingga yang tadinya tidak masuk dalam DPS karena belum berdomisili selama 6 bulan pada akhirnya tidak dimasukan dalam DPT. Hasil dari pemungutan suara setelah dilakukan rekapitulasi perhitungan suara dinyatakan Sdr Momon Abdul Rahman mendapatkan perhitungan suara terbanyak dengan jumlah 1525 suara yang dinyatakan sah.
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI SAHAM Tri Wahyu Nugroho
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i2.8544

Abstract

Penelitian ini membahasBagaimanakah bentuk pelanggaran Kode Etik yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta jual beli saham Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dalam pembuatan akta jual beli saham?

Page 13 of 23 | Total Record : 226

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) More Issue