cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mamay Komariah
Contact Email
mamaykomariahsh@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
justisiafhunigal150@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Published by Universitas Galuh
ISSN : 23550023     EISSN : 25982591     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNIGAL, merupakan jurnal yang berisi tentang artikel penelitian (research article) di bidang ilmu hukum. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan 2 kali dalam setahun pada setiap bulan Maret dan September. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) sudah tersedia Offline Versi Cetak dengan Nomor ISSN : 2355-0023 (Cetak) dan online dengan nomor ISSN : 2598-2591 (online) , sehingga para penulis dan peneliti bisa lebih mudah mengakses hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ).
Arjuna Subject : -
Articles 209 Documents
 13   14   15   16   17 
ANALISIS YURIDIS PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM ADAT YANG DILAKUKAN DI HADAPAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DI DESA CIHARALANG KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS) Wildan Sany Prasetiya; Meisha Poetri Perdana; Muhammad Amin Effendy
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i1.10056

Abstract

Jual beli disini dalam arti jual beli hak atas tanah atau di dalam praktik disebut dengan jual beli tanah, secara yuridis adalah hak atas tanahnya bukan tanahnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta otentik yaitu akta yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jual beli atas tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah tersebut.Di dalam kehidupan sehari-hari masih sering terjadi jual beli tanah yang hanya dilakukan oleh para pihak penjual dan pembeli saja tanpa campur tangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), terutama masyarakat di pedesaan yang masih awam akan hukum. Pelaksanaan jual beli tanah terutama di pedesaan masih banyak yang melakukan  jual beli tanah dengan akta di bawah tangan di hadapan Kepala Desa.Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan 3 (tiga) pendekatan yakni : statute approach, conceptual approach dan case approach. Sumber bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam menyusun data dan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah metode deduksi yaitu metode penyelidikan didasarkan pada asas-asas yang bersifat umum untuk menerangkan peristiwa yang bersifat khusus atau dari teori yang bersifat umum terhadap fakta-fakta yang bersifat konkrit. Kata Kunci : Jual Beli Tanah, Akta di Bawah Tangan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
ANALISIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI ) SEBAGAI INVENTOR BERDASARKAN HUKUM PATEN DAN HUKUM ISLAM Endang Purwaningsih; Irfan Islami
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i1.8915

Abstract

Subyek hukum dalam melakukan tindakan hukum tidak boleh melanggan peraturan, undang-undang, ketertiban umum, moral kesusilaan, dan agama. Kecerdasan buatan (AI) sebagai salah satu subyek hukum yang bersifat artifisial merupakan subyek hukum yang merupakan pekerja yang mempunyai profesi menerima pekerjaan yang mempunyai AI atau si pemberi kerja sehingga ketika AI melakukan suatu perbuatan melanggan hukum, tentu pemiliknya sebagai pemberi kerja dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif yuridis yakni menekankan pada data sekunder didukung hasil wawancara dengan narasumber,   mengkaji hukum positif (Paten) dan hukum islam  serta mencarikan solusi hukumnya. Penelitian menggunakan pendekatan literary study, yang didukung dengan wawancara mendalam, yang disertai statute approach, futuristic approach dan historish approach. Data yang diperoleh melalui penelitian ini dapat berupa bahan kepustakaan dan hasil wawancara.  Berdasarkan hasil penelitian, diketahui kedudukan AI dalam Hukum Paten Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, secara teknis AI akan mungkin menjadi inventor, namun AI tetap saja dikendalikan oleh manusia, oleh karena itu inventor sesungguhnya adalah manusia. Manusia sebagai subjek penemu (inventor) walaupun dikerjakan dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI. Dari sudut pandang islam, pada prinsipnya Islam selalu dapat menerima inovasi dan perkembangan sains dan teknologi. Apabila itu lebih besar manfaat dari madharatnya, maka diperbolehkan. Apabila itu bermanfaat, namun akan membuka peluang kepada madharat yg lebih besar, maka ini dilarang dengan reason preventif (sadd adz- dzari’ah).  Dinamika AI dalam komersialisasi Paten, perlindungan dan penegakan hukumnya, baik menurut hukum paten Indonesia maupun Kompilasi Hukum Islam diperlukan solusi hukum. yakni memberikan regulasi yang lebih konkrit atau revisi UU Paten.  Penegakannya sejauh ini, masih dapat diatasi dengan menggunakan norma hukum yang termuat dalam UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten.
FAIR USE HAK CIPTA ATAS COVER LAGU DNA – BTS OLEH HYBE LABELS TERHADAP KREATOR KONTEN YOUTUBE MIDIMIDI Rima Duana; Nina Herlina; Alis Yulia
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i1.9958

Abstract

Pada tanggal 6 September 2021, kreator konten Youtube midimidi mengunggah sebuah video pada saluran youtubenya berupa video musik karaoke lagu DNA milik grup vokal asal Korea Selatan BTS dengan menggunakan versi MIDI. Menelisik tentang aturan setiap pengunggahan video pada kanal Youtube, bahwa setiap proses pengunggahan video akan diperiksa keaslian audio dan visualnya. Saluran midimidi adalah saluran karaoke dan musiknya selalu dibuat semirip mungkin dengan aslinya, maka setiap video yang diunggah selalu mendapatkan peringatan klaim hak cipta karena sistem Youtube mendeteksi kemiripan karyanya dengan karya seseorang. Namun dalam hal ini, HYBE Labels selaku pemilik hak cipta atas lagu DNA milik BTS secara resmi merilis klaim hak ciptanya kepada kanal Youtube midimidi sehingga keuntungan dari monetisasi Youtube atas video BTS - DNA (KARAOKE MIDI 16 BIT) by Midimidi pada saluran Youtube midimidi sepenuhnya menjadi hak kreator konten.
IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PASAL 56 AYAT (1) KUHAP DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ATAS BANTUAN HUKUM Putri Ilmia; Lies Sulistiani; Agus Takariawan
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i1.9653

Abstract

Perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa salah satunya tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mewajibkan para pejabat berwenang dari dimulainya proses peradilan pidana hendaknya menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa sebagai perwujudan perlindungan hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa. Namun, pada proses di tingkat penyidikan maupun persidangan masih banyak ditemukan tersangka maupun terdakwa yang seharusnya didampingi oleh penasihat hukum namun kenyataannya tidak didampingi oleh penasihat hukum seperti yang terjadi pada perkara-perkara di Pengadilan Negeri Bandung.  Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan menganalisa implementasi pemberian hak atas bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dalam penyelesaian perkara pidana beserta menguraikan kendala-kendala atas pemenuhan hak tersebut. Metode penelitian dalam penulisan ini yakni deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang merupakan penelitian berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini didukung dengan data lapangan seperti wawancara pada instansi terkait. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pada praktiknya, penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP masih banyak disimpangi. Hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum memandang bahwa negara sebatas berkewajiban menyediakan atau menawarkan jasa penasihat hukum untuk mendampingi tersangka/terdakwa, untuk selebihnya menjadi keputusan dari tersangka/terdakwa itu sendiri dapat menerima atau menolak sepanjang ada pernyataan penolakan untuk didampingi oleh penasihat hukum dari yang bersangkutan. Pemeriksaan perkara pidana terhadap tersangka/terdakwa masih dapat berjalan tanpa hadirnya penasihat hukum apabila terdapat surat pernyataan penolakan untuk didampingi oleh penasihat hukum dari tersangka/terdakwa.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 PASAL 44 AYAT (4) TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA Yuliana Surya Galih; Anda Hermana
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i1.10017

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah hal ini tercermin dari diudangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Salah satu tindak pidana yang umum terjadi dalam ranah rumah tangga adalah tindak pidana kekerasan fisik. Sanksi pidana bagi pelaku KDRT dalam UU PKDRT terdapat pidana pokok yakni pidana penjara atau denda serta terdapat pidana tambahan. Namun, faktanya, sanksi pidana yang dijatuhkan hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara saja, pidana denda tidak banyak apalagi menambahkan pidana tambahan berupa konseling. Penelitian ini dibatasi dengan identifikasi masalah yaitu bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum sanksi pidana terhadap Kekerasan Fisik dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 ayat (4) sebagai pelaksanaan asas manfaat.Metode penelitian yang digunakan pendekatan bersifat Yuridis Normatif dan tipe penelitian menggunakan tipe deskriptif yaitu jenis metode penelitian yang menggambarkan dan menginterprestasi obyek secara sistematik fakta dan karakteristik obyek dan subjek yang diteliti secara tepat.  Hasil pembahasan dan kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian adalah Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  dalam  perkara   Kekerasan     dalam     Rumah     Tangga, Penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  kekerasan dalam rumah tangga dan Hambatan-hambatan dalam penanganan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI VIRTUAL PROPERTY DALAM GAME ONLINE DAN AKIBAT HUKUM DARI ANONIMITAS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI VIRTUAL PROPERTY BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Muhammad Ilham Rangga P; Efriyanto Efriyanto; Anne Gunawati
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i1.9720

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi muncul hal-hal baru dalam hukum kebendaan, yaitu virtual property. Virtual property adalah salah satu wujud perkembangan dalam hukum benda yang ada di dunia maya melalui koneksi internet. Meskipun dalam undang-undang telah ditetapkan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi, akan tetapi dalam praktek kadang-kadang terjadi suatu perjanjian jual beli dimana jika dilihat sudut aspek hukumnya dapat dipandang bahwa perjanjian dimaksud menyimpang atau tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Per. Hal ini membuat banyak masalah kepada para pemain yang melakukan transaksi melalui fitur trade. Adanya transaksi ini dapat menimbulkan anonimitas dalam melakukan transaksi sehingga melanggar syarat sahnya dalam melakukan perjanjian. Dengan permasalahan tersebut muncul sebuah pertanyaan: Bagaimanakah keabsahan perjanjian jual beli virtual property dalam game online berdasarkan KUH Perdata? Bagaimanakah akibat hukum dari anonimitas dalam perjanjian jual beli virtual property dalam game online berdasarkan KUHPer? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian ini dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan para pemain game online yang merasakan akibat dari anonimitas serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini Jika terpenuhinya dari unsur-unsur syarat sahnya dalam melakukan perjanjian, maka perjanjian virtual property dalam game online ini dapat dikatakan sah dalam hal melakukan perjanjian antara kedua belah pihak. Namun dalam perjanjian ini dapat terjadi tidak memenuhi syarat subjektif dalam perjanjian khususnya pada kecakapan. Akibat hukum dengan adanya anonimitas dalam perjanjian jual beli virtual property dalam game online, menggambarkan bahwa adanya salah satu syarat subjektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan (voidable). Apabila syarat subjektif dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi. Selama perjanjian belum dibatalkan secara hukum oleh hakim, perjanjian tetap mengikat kedua belah pihak. Dengan dapat dibatalkannya perjanjian  ini mempunyai kelemahan terhadap pembatalannya seperti, jika salah satu pihak melakukan wansprestasi dalam perjanjian ini pihak yang dapat digugat tidak jelas, serta apabila pihak yang dirugikan akan mendapatkan pembebasan jaminan.
EFEKTIVITAS TIM TERPADU PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN 34 TAHUN 2003 DI KABUPATEN CIAMIS Hendra Sukarman; Taopik Iskandar
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i1.9997

Abstract

Landreform merupakan salah satu sarana untuk memperbaiki kehidupan rakyat tani dan oleh karena itu tujuan utama yang hendak dicapai adalah meliputi tujuan ekonomi, tujuan sosial politis dan mental psikologis. Untuk melaksanakan tujuan tersebut pemerintah telah melaksanakan kegiatan redistribusi tanah. Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa Tanah. Tetapi dalam prakteknya konflik agraria selalu muncul dalam potret konflik pertanahan. Dalam proses penyelesaian konflik agraria tentunya memiliki banyak faktor dan elemen di dalamnya yang berperan dalam penyelesaian konflik. Hal ini juga berlaku dalam proses penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Maloya Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Maka dari itu, kiranya perlu diadakan suatu evaluasi terhadap program landreform yang telah berjalan agar dapat terpantau dengan baik kondisi kesiapan pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang selama ini menjadi tujuan Negara. Salah satu bentuk dari upaya evaluasi tersebut dengan Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Permasalahan Pertanahan Tingkat Kabupaten Ciamis.
KEPASTIAN HUKUM ATAS TERSEDIANYA LAPANGAN PEKERJAAN YANG LAYAK MERUPAKAN PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA Enju Juanda
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i1.10293

Abstract

Bahwasannya Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum harus menjamin terhadap pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya. Hak asasi manusia yang dalam hal ini khususnya mengenai kepastian hukum atas tersedianya lapangan pekerjaan yang layak, karena tersedianya lapangan pekerjaan yang layak akan memberikan jaminan kepada setiap orang akan mendapatkan imbalan yang layak dalam hubungan kerja. Jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi tersebut harus merupakan program jangka pendek yang tertuang dalam Pokok-Pokok Haluan Negara.
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Andriyani, Yani; Wasman, Wasman; Sukardi, Didi
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i2.10425

Abstract

AbstractThe family environment should be a place for family members to find happiness and love among family members, a place for shelter and rest from all daily activities, as well as a place for children to grow and develop physically and psychologically. With acts of domestic violence, the intent and purpose of marriage to create a happy family cannot be realized. The purpose of this research is to find out about domestic violence according to Islamic law and how to eliminate violence in the household according to Islamic criminal law. The research method used is a qualitative method that refers to legal norms contained in applicable regulations, the type of research to be used is literature. The results of this study are that Islam strictly prohibits domestic violence. However, if the violence is carried out to educate/provide teaching as justified by Islamic teachings, for example, husbands are allowed to beat their nusyûz wives only within reasonable limits and not in the form of abuse. According to the perspective of Islamic criminal law, the act of a husband who commits physical violence against his wife is a form of crime and an act that is prohibited by the Shari'a because it will cause harm and harm the safety of the wife, therefore it is included in the act of fingering.Keywords: Domestic Violence, Islamic Criminal Law AbstrakLingkungan keluarga hendaknya menjadi tempat bagi anggota keluarga untuk menemukan kebahagiaan dan kasih sayang di antara anggota keluarga, tempat berlindung dan beristirahat dari segala aktivitas sehari-hari, serta tempat tumbuh dan berkembangnya anak secara fisik dan psikis. Dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka maksud dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga bahagia tidak dapat terwujud. Tujuan penlitian ini mengetahui kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam dan bagaimana upaya pengahapusan kekerassan dalam rumah tangga menurut hukum pidana Islam. Medote penelitian yang dugunakan yaitu metode kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan yang berlaku, jenis penelitian yang akan digunakan yaitu kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Namun jika kekerasan itu dilakukan untuk mendidik/memberikan pengajaran sebagaimana yang dibenarkan oleh ajaran Islam seperti suami dibolehkan memukul istri mereka yang nusyûz hanya dalam batas yang wajar dan tidak dalam bentuk penganiayaan. Menurut perspektif hukum pidana Islam tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan jarimah.Kata Kunci : KDRT, Hukum Pidana Islam
FUNGSI DAN PERAN HUKUM ADAT DALAM STABILITAS PEREKONOMIAN NEGARA Duana, Rima; Herlina, Nina; Perdana, Meisha Poetri; Effendy, Muhamad Amin; Supriyatin, Ukilah
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i2.11797

Abstract

Hukum adat adalah sistem hukum yang berakar tradisi, norma dan nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Hukum adat memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial, termasuk dalam hal perkonomian. Dalam banyak hal, hukum adat mengatur hak kepemilikan dan penggunaan sumber daya alam, seperti lahan pertanian, hutan dan perikanan. Melalui sistem ini, masyarakat adat dapat mempertahankan tradisi berkelanjutan dalam mengelola sumber daya yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi mereka. Pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak properti masyarakat adat dapat mengurangi konflik terkait sumber daya, menciptakan stabilitas ekonomi, dan meningkatkan investasi. Hukum adat juga berperan dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi di antara anggota masyarakat. Konsep gotong royong dan solidaritas dalam hukum adat dapat memperkuat jaringan sosial dan membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mengurangi potensi ketidakstabilan sosial.

Page 15 of 21 | Total Record : 209

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) More Issue