cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mamay Komariah
Contact Email
mamaykomariahsh@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
justisiafhunigal150@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Published by Universitas Galuh
ISSN : 23550023     EISSN : 25982591     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNIGAL, merupakan jurnal yang berisi tentang artikel penelitian (research article) di bidang ilmu hukum. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan 2 kali dalam setahun pada setiap bulan Maret dan September. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) sudah tersedia Offline Versi Cetak dengan Nomor ISSN : 2355-0023 (Cetak) dan online dengan nomor ISSN : 2598-2591 (online) , sehingga para penulis dan peneliti bisa lebih mudah mengakses hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ).
Arjuna Subject : -
Articles 226 Documents
 19   20   21   22   23 
PENDEKATAN SOSIO-YURIDIS TERHADAP BAHAYA PINJAMAN ONLINE ILEGAL:ANALISA PRORAM EDUKASI INTERAKTIF UNTUK MAHASISWA Andraini, Fitika; Suliantoro, Adi; Faozi, Safik; Megawati, Wenny; Ni'am, Infijarun
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.21961

Abstract

Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan akses terhadap layanan keuangan, termasuk pinjaman online. Namun, kemunculan pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK menimbulkan risiko hukum, finansial, dan psikologis bagi masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai konsumen muda. Banyak kasus menunjukkan praktik intimidasi oleh debt collector, penyalahgunaan data pribadi, hingga bunga tinggi yang menjerat korban. Rendahnya literasi hukum dan keuangan digital di kalangan mahasiswa memperbesar kerentanan terhadap jeratan pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, analisis yuridis mengenai perlindungan konsumen muda menjadi penting untuk menemukan strategi preventif dan solusi hukum yang efektif. Penelitian ini mengkaji empat permasalahan utama: (1) analisis kerangka hukum perlindungan konsumen terhadap praktik pinjol ilegal; (2) faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum mahasiswa; (3) efektivitas regulasi dan pengawasan OJK; dan (4) pengembangan model edukasi hukum interaktif berbasis pendekatan sosio-yuridis. Penelitian difokuskan pada mahasiswa Universitas Stikubank Semarang sebagai kelompok representatif pengguna layanan digital, dengan dasar analisis pada UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan POJK No. 77/2016.Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosio-yuridis diperlukan untuk melihat permasalahan ini secara holistik, dengan menggabungkan analisis norma hukum yang berlaku yaitu UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No 11/2008 tentang ITE, serta regulasi OJK terkait Fintect lending dan kondisi sosial mahasiswa yang rentan terhadap jeratan pinjaman ilegal. Data empiris diimplementasikan melalui program dengan menggunakan metode interaktif seperti webinar, studi kasus, live quiz, hingga simulasi cek legalitas aplikasi pinjaman.Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menilai kesesuaian regulasi, efektivitas program, serta persepsi mahasiswa.
MODEL KOLABORASI MULTI-STAKEHOLDER DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENGUATAN EKOSISTEM INVESTASI PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DAERAH PENYANGGA IKN Purwaningsih, Endang; Chikmawati, Nurul Fajri; Basrowi, Basrowi
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.23223

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran multi-stakeholder dalam pembangunan ekosistem investasi pariwisata berkelanjutan di daerah penyangga Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) berdasarkan kajian normatif yuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi literatur.  Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan studi dokumen hukum dan kebijakan terkait pengembangan pariwisata dan investasi. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya harmonisasi regulasi dan koordinasi antar-pemangku kepentingan sebagai kunci keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis legalitas dan integrasi sumber daya lokal. Luaran penelitian ini merupakan model yang direkomendasikan guna tercapainya harmonisasi dan sinergi kolaborasi multi-stakeholder dalam penguatan pariswisata daerah penyangga IKN.
ARAHAN POLITIK LEGISLASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DEMOKRATIS Iskandar, Taopik; Prasetiya, Wildan Sany
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.23090

Abstract

Politik legislasi merupakan elemen fundamental dalam menentukan arah, karakter, dan kualitas produk hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum yang demokratis, pembentukan Undang-Undang tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik yang memengaruhi proses legislasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis arah politik legislasi di Indonesia dalam perspektif negara hukum demokratis serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam praktik pembentukan Undang-Undang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah politik legislasi di Indonesia secara normatif telah berpijak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dalam praktik masih didominasi oleh kepentingan politik pragmatis dan cenderung mengabaikan partisipasi publik yang bermakna. Oleh karena itu, diperlukan penguatan politik legislasi yang berorientasi pada nilai-nilai konstitusional, demokrasi substantif, dan perlindungan hak asasi manusia guna mewujudkan produk legislasi yang responsif dan berkeadilan.
PIDANA KERJA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA : ANALISIS TERHADAP POTENSI LABELING DALAM KEBIJAKAN PIDANA KERJA SOSIAL Sepsilia, Indriani; Sulistiani, Lies; Sulistyani, Wanodyo
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.21439

Abstract

Paradigma hukum pidana di Indonesia tengah mengalami pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang lebih humanis dan solutif. Salah satu manifestasi dari pergeseran tersebut adalah pidana kerja sosial yang diatur dalam KUHP baru sebagai bentuk pidana pokok. Pidana ini memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana ringan untuk memperbaiki kesalahannya melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial tanpa kehilangan martabat kemanusiaannya. Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga membangun kesadaran hukum, menumbuhkan tanggung jawab sosial, dan memperkuat reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis sosio-legal. Hasil kajian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial berpotensi menjadi instrumen strategis dalam menanggulangi tidak efektifnya pidana penjara jangka pendek, overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta menciptakan sistem pemidanaan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada kejelasan regulasi teknis, sinergi kelembagaan, serta penerimaan masyarakat terhadap paradigma keadilan baru. Oleh karena itu, perlu langkah konkret dalam merumuskan kebijakan pelaksana dan mekanisme pengawasan agar pidana kerja sosial benar-benar dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan restoratif secara utuh.
TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Prasetiya, Wildan Sany; Setiawan, Iwan; Rahmansyah, Novi
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.21946

Abstract

AbstrakTindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak sistemik terhadap sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi telah mengalami dinamika yang panjang sejak masa kolonial hingga diberlakukannya Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana korupsi menurut KUHP 2023 dan hubungannya dengan Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001 yang masih berlaku sebagai lex specialis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perUndang-Undang an dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru telah mengatur korupsi sebagai bagian dari delik jabatan, namun tidak menghapus keberlakuan Undang-Undang  khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini mempertegas prinsip lex specialis derogat legi generali, di mana Undang-Undang  khusus tetap menjadi dasar hukum utama dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA PHK MASSAL OLEH PT DANBI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Ginanjar Safaat, Ginanjar Safaat; Hidayatulloh, Arif Wahyudin; Nugraha, Dadan; Cahyadi, Cacan; Komarudin, Komarudin
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.20734

Abstract

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena PHK massal dari perspektif UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Analisis akan mencakup aspek prosedural PHK, pemenuhan hak kompensasi, tantangan yang dihadapi pekerja dalam memperjuangkan haknya, serta implikasi kasus ini terhadap sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia secara menyeluruh. Melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem perlindungan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk rekomendasi reformasi regulasi serta penguatan kelembagaan penyelesaian sengketa hubungan industrial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan analisis hukum, tetapi juga mendorong kehadiran negara dalam menjamin perlindungan hak-hak pekerja sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Page 23 of 23 | Total Record : 226

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) More Issue