cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mamay Komariah
Contact Email
mamaykomariahsh@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
justisiafhunigal150@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Published by Universitas Galuh
ISSN : 23550023     EISSN : 25982591     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNIGAL, merupakan jurnal yang berisi tentang artikel penelitian (research article) di bidang ilmu hukum. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan 2 kali dalam setahun pada setiap bulan Maret dan September. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) sudah tersedia Offline Versi Cetak dengan Nomor ISSN : 2355-0023 (Cetak) dan online dengan nomor ISSN : 2598-2591 (online) , sehingga para penulis dan peneliti bisa lebih mudah mengakses hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ).
Arjuna Subject : -
Articles 241 Documents
 21   22   23   24   25 
PENDEKATAN SOSIO-YURIDIS TERHADAP BAHAYA PINJAMAN ONLINE ILEGAL:ANALISA PRORAM EDUKASI INTERAKTIF UNTUK MAHASISWA Fitika Andraini; Adi Suliantoro; Safik Faozi; Wenny Megawati; Infijarun Ni'am
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.21961

Abstract

Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan akses terhadap layanan keuangan, termasuk pinjaman online. Namun, kemunculan pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK menimbulkan risiko hukum, finansial, dan psikologis bagi masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai konsumen muda. Banyak kasus menunjukkan praktik intimidasi oleh debt collector, penyalahgunaan data pribadi, hingga bunga tinggi yang menjerat korban. Rendahnya literasi hukum dan keuangan digital di kalangan mahasiswa memperbesar kerentanan terhadap jeratan pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, analisis yuridis mengenai perlindungan konsumen muda menjadi penting untuk menemukan strategi preventif dan solusi hukum yang efektif. Penelitian ini mengkaji empat permasalahan utama: (1) analisis kerangka hukum perlindungan konsumen terhadap praktik pinjol ilegal; (2) faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum mahasiswa; (3) efektivitas regulasi dan pengawasan OJK; dan (4) pengembangan model edukasi hukum interaktif berbasis pendekatan sosio-yuridis. Penelitian difokuskan pada mahasiswa Universitas Stikubank Semarang sebagai kelompok representatif pengguna layanan digital, dengan dasar analisis pada UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan POJK No. 77/2016.Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosio-yuridis diperlukan untuk melihat permasalahan ini secara holistik, dengan menggabungkan analisis norma hukum yang berlaku yaitu UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No 11/2008 tentang ITE, serta regulasi OJK terkait Fintect lending dan kondisi sosial mahasiswa yang rentan terhadap jeratan pinjaman ilegal. Data empiris diimplementasikan melalui program dengan menggunakan metode interaktif seperti webinar, studi kasus, live quiz, hingga simulasi cek legalitas aplikasi pinjaman.Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menilai kesesuaian regulasi, efektivitas program, serta persepsi mahasiswa.
MODEL KOLABORASI MULTI-STAKEHOLDER DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENGUATAN EKOSISTEM INVESTASI PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DAERAH PENYANGGA IKN Endang Purwaningsih; Nurul Fajri Chikmawati; Basrowi Basrowi
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.23223

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran multi-stakeholder dalam pembangunan ekosistem investasi pariwisata berkelanjutan di daerah penyangga Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) berdasarkan kajian normatif yuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi literatur.  Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan studi dokumen hukum dan kebijakan terkait pengembangan pariwisata dan investasi. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya harmonisasi regulasi dan koordinasi antar-pemangku kepentingan sebagai kunci keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis legalitas dan integrasi sumber daya lokal. Luaran penelitian ini merupakan model yang direkomendasikan guna tercapainya harmonisasi dan sinergi kolaborasi multi-stakeholder dalam penguatan pariswisata daerah penyangga IKN.
ARAHAN POLITIK LEGISLASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DEMOKRATIS Taopik Iskandar; Wildan Sany Prasetiya
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.23090

Abstract

Politik legislasi merupakan elemen fundamental dalam menentukan arah, karakter, dan kualitas produk hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum yang demokratis, pembentukan Undang-Undang tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik yang memengaruhi proses legislasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis arah politik legislasi di Indonesia dalam perspektif negara hukum demokratis serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam praktik pembentukan Undang-Undang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah politik legislasi di Indonesia secara normatif telah berpijak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dalam praktik masih didominasi oleh kepentingan politik pragmatis dan cenderung mengabaikan partisipasi publik yang bermakna. Oleh karena itu, diperlukan penguatan politik legislasi yang berorientasi pada nilai-nilai konstitusional, demokrasi substantif, dan perlindungan hak asasi manusia guna mewujudkan produk legislasi yang responsif dan berkeadilan.
PIDANA KERJA SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA : ANALISIS TERHADAP POTENSI LABELING DALAM KEBIJAKAN PIDANA KERJA SOSIAL Indriani Sepsilia; Lies Sulistiani; Wanodyo Sulistyani
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.21439

Abstract

Paradigma hukum pidana di Indonesia tengah mengalami pergeseran dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang lebih humanis dan solutif. Salah satu manifestasi dari pergeseran tersebut adalah pidana kerja sosial yang diatur dalam KUHP baru sebagai bentuk pidana pokok. Pidana ini memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana ringan untuk memperbaiki kesalahannya melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial tanpa kehilangan martabat kemanusiaannya. Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga membangun kesadaran hukum, menumbuhkan tanggung jawab sosial, dan memperkuat reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis sosio-legal. Hasil kajian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial berpotensi menjadi instrumen strategis dalam menanggulangi tidak efektifnya pidana penjara jangka pendek, overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta menciptakan sistem pemidanaan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada kejelasan regulasi teknis, sinergi kelembagaan, serta penerimaan masyarakat terhadap paradigma keadilan baru. Oleh karena itu, perlu langkah konkret dalam merumuskan kebijakan pelaksana dan mekanisme pengawasan agar pidana kerja sosial benar-benar dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan restoratif secara utuh.
TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Wildan Sany Prasetiya; Iwan Setiawan; Novi Rahmansyah
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.21946

Abstract

AbstrakTindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak sistemik terhadap sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi telah mengalami dinamika yang panjang sejak masa kolonial hingga diberlakukannya Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana korupsi menurut KUHP 2023 dan hubungannya dengan Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001 yang masih berlaku sebagai lex specialis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perUndang-Undang an dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru telah mengatur korupsi sebagai bagian dari delik jabatan, namun tidak menghapus keberlakuan Undang-Undang  khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini mempertegas prinsip lex specialis derogat legi generali, di mana Undang-Undang  khusus tetap menjadi dasar hukum utama dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA PHK MASSAL OLEH PT DANBI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Ginanjar Safaat Ginanjar Safaat; Arif Wahyudin Hidayatulloh; Dadan Nugraha; Cacan Cahyadi; Komarudin Komarudin
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.20734

Abstract

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena PHK massal dari perspektif UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Analisis akan mencakup aspek prosedural PHK, pemenuhan hak kompensasi, tantangan yang dihadapi pekerja dalam memperjuangkan haknya, serta implikasi kasus ini terhadap sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia secara menyeluruh. Melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem perlindungan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk rekomendasi reformasi regulasi serta penguatan kelembagaan penyelesaian sengketa hubungan industrial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan analisis hukum, tetapi juga mendorong kehadiran negara dalam menjamin perlindungan hak-hak pekerja sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
PELUANG PEMUDA SEBAGAI PENGGERAK UTAMA DALAM ADVOKASI BIDANG PERTANIAN Enju Juanda; Ibnu Rusydi; Doni Cakra Gumilar
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i2.24350

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang pemuda sebagai penggerak utama dalam advokasi bidang pertanian, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keterlibatan pemuda, serta mengkaji strategi penguatan peran pemuda dalam meningkatkan efektivitas advokasi guna mendukung perlindungan dan pemberdayaan petani di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, rendahnya regenerasi petani, serta berbagai persoalan pertanian seperti alih fungsi lahan, lemahnya perlindungan petani, dan ketimpangan akses terhadap teknologi serta kebijakan pertanian. Dalam kondisi tersebut, pemuda dipandang memiliki posisi strategis sebagai agent of change yang mampu mendorong transformasi pembangunan pertanian melalui kegiatan advokasi sosial, hukum, dan kebijakan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) berdasarkan teori Peter Mahmud Marzuki. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif melalui inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan sistematisasi bahan hukum yang kemudian dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuda memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak utama advokasi di bidang pertanian karena didukung oleh perkembangan teknologi digital, kemampuan inovasi, kreativitas, serta adanya dasar hukum yang memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan petani. Namun demikian, keterlibatan pemuda masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, stigma negatif terhadap profesi petani, keterbatasan akses modal dan teknologi, minimnya pendidikan advokasi, serta kurangnya ruang partisipasi dalam pengambilan kebijakan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan peran pemuda melalui peningkatan pendidikan dan literasi advokasi pertanian, penguatan organisasi kepemudaan, pemanfaatan teknologi digital, dukungan kebijakan pemerintah yang inklusif, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan pemuda dalam advokasi bidang pertanian merupakan bagian penting dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan petani serta mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Pemuda diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan dalam menciptakan sistem pertanian yang lebih modern, produktif, dan berpihak kepada kepentingan petani serta ketahanan pangan nasional
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELSAIAN KREDIT BERMASALAH KUPEDES: STUDI YURIDIS EMPIRIS PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG PALEMBANG AHMAD RIVAI Hendra Musril; Arief Wisnu Wardhana; Darmadi Djufri
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i2.26103

Abstract

Gugatan Sederhana (Small Claim Court) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dirancang untuk menyelesaiakan sengketa perdata secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, termasuk dalam pemulihan kredit bermasalah (non-performing loan) sektor perbankan. Namun, dalam praktik empiris pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang Ahmad Rivai, efektivitas penggunaan Gugatan Sederhana untuk penyelesaian Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) masih menghadapi berbagai kendala fundamental. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat keberhasilan Gugatan Sederhana dengan menggunakan pisau analisis Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) dan Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif-kuantitatif (mixed-qualitative methods). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 4 (empat) informan kunci dari pihak BRI Cabang Palembang Ahmad Rivai dan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA, sedangkan data sekunder mencakup analisis statistik portofolio NPL Kupedes serta rekapitulasi perkara Gugatan Sederhana periode 2023 hingga Juni 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pemulihan kredit (recovery rate) melalui Gugatan Sederhana hanya mencapai 28,4%, dengan tingkat eksekusi putusan yang sangat rendah (12,5%). Faktor penghambat utama terbagi ke dalam empat dimensi: (1) Substansi Hukum (pembatasan plafon nilai gugatan dan ketiadaan sita jaminan yang eksekutabel pada agunan non-Hak Tanggungan); (2) Struktur Hukum (keterbatasan SDM spesialis hukum pada unit kerja cabang serta terbatasnya kapasitas Jurusita pengadilan); (3) Sarana dan Fasilitas (kendala teknis integrasi e-Court dan penelusuran aset debitur); serta (4) Budaya Hukum (rendahnya itikad baik debitur mikro, maraknya tindak verstek, dan persepsi negatif masyarakat terhadap proses litigasi perbankan). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Gugatan Sederhana belum efektif berdiri sebagai instrumen tunggal pemulihan kredit, melainkan harus diintegrasikan dengan strategi restrukturisasi dan perbaikan pengikatan jaminan sejak tahap underwriting.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2013/PN.Kray jo Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2014/PT.Smg) Andika Setiawan Pambudi; Wenny Megawati
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i2.23359

Abstract

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku dan mengakibatkan meninggalnya orang lain menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Di satu sisi, hukum pidana menuntut adanya pertanggungjawaban atas perbuatan yang menimbulkan korban jiwa, sementara di sisi lain anak sebagai pelaku tetap harus memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2013/PN.Kray jo Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2014/PT.Smg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tetap membebankan pertanggungjawaban pidana kepada anak, namun dengan mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, serta dampak pemidanaan terhadap masa depan anak. Pertimbangan tersebut mencerminkan upaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan bagi korban, dan perlindungan hukum bagi anak, meskipun penerapan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak belum dirumuskan secara eksplisit dalam pertimbangan putusan.
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026 TENTANG PENETAPAN APBN TAHUN 2028 SEBAGAI BATAS PEMISAHAN PENDANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS Nurjani Nurjani; Hendi Budiaman; Hendra Sukarman
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i2.26348

Abstract

Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 mengenai penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2028 sebagai batas waktu pemisahan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan. Permasalahan hukum yang dikaji meliputi landasan konstitusional penetapan masa transisi tersebut, alasan pertimbangan hakim, serta implikasinya terhadap pengelolaan anggaran pendidikan berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui penafsiran sistematis dan analisis terhadap ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan APBN Tahun 2028 tidak semata-mata merupakan kebijakan administratif, melainkan mencerminkan bentuk constitutional remedy yang dipilih Mahkamah Konstitusi untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan konstitusional terhadap anggaran pendidikan, kepastian hukum, serta keberlanjutan kebijakan fiskal negara. Penundaan keberlakuan akibat hukum putusan tersebut menunjukkan penerapan model prospective constitutional ruling, yaitu pemberian masa transisi kepada pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan kebijakan penganggaran tanpa menimbulkan kekosongan hukum maupun gangguan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa pemilihan APBN Tahun 2028 merupakan bagian dari perkembangan praktik constitutional remedies dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga membentuk mekanisme implementasi konstitusi secara proporsional dan efektif.

Page 23 of 25 | Total Record : 241

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) More Issue