cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Noni Antika Khairunnisah, S.Pd
Contact Email
lpp.mandala@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
lpp.mandala@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Published by Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala
ISSN : 25989944     EISSN : 26566753     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan merupakan kumpulan artikel ilmiah ilmu sosial dan pendidikan berdasarkan hasil penelitian dan hasil kajian pustaka. Jurnal ini menggunakan Bahasa Indonesia. Terbit 3 kali setiap tahun pada bulan Maret, Juli, dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 2,437 Documents
 78   79   80   81   82 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM DALAM KONTEKS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA (Studi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2018) Takarada, Yudi
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i2.3000

Abstract

Whereas the regulation on Intellectual Property Rights law has been universally applied and accepted by the members of the World Trade Organization (WTO) by making separate rules into the positive law of each WTO member country. The existence of West Java Provincial Regulation Number 10 of 2018 concerning Intellectual Property Management including Traditional Cultural Expressions in it, can mean that the said Regulation acts as a "private legal entity" which can lead to confusion over higher laws and regulations or known as lex superiori derogat legi inferiori (higher regulations override lower regulations), in that context in Indonesia there have been various laws governing Intellectual Property law, namely: Law on Plant Variety Protection, Law on Industrial Design, Law on Layout of Integrated Circuits, Law on Trade Secrets, Law on Copyright, Law on Patents and Law on Marks and Geographical Indications. The Regional Regulation Number 10 of 2018 has the potential to abuse authority and can be categorized as a problematic regional regulation that can lead to confusion in the community.
STRATEGI PENGEMBANGAN KOMUNITAS PETERNAK SAPI DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA (STUDI KASUS: KABUPATEN BELU, NUSA TENGGARA TIMUR) Hamonangan, Adventus Daniel; Laksmono, Bambang Shergi
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 4 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v5i4.2564

Abstract

This study discusses the Community Development Strategy for Cattle Breeders in Border Areas, Belu Regency. This research on the development strategy of the cattle rancher community will be analyzed in terms of planning and policy, political and social action, and awareness and education. This study uses a qualitative method with purposive sampling. The results of this study are the first strategy in community development used in planning in making programs/policies that are bottom-up by considering the skills of the local community. Cattle raising is one of the skills in the Belu Regency. These skills then included in the government's priority program through Presidential Instruction No. 1 of 2021. The Mootaain border area in Belu Regency is given a program to provide cattle seeds and prepare a market for selling their livestock. The second strategy is to carry out political and social actions, such as participation in farmer groups and social support among farmer groups. The third strategy is awareness and education. This strategy is implemented by providing training for cattle farmers. The training provided is various, such as inseminator training, namely artificial insemination of cattle, processing of feed for ruminants, and procedures for cultivating forage for livestock. Recommendations from this research are that it is necessary to strengthen farmer group communities, support CSR in program development, and add professionals from the central government in Belu Regency. 
PROTOTIP PERILAKU PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DESA KABUPATEN MINAHASA UTARA Lumingkewas, Elvis M. C.
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 1 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i1.2879

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk menemukan, memahami, menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan masalah Pelayanan Publik; Kajian Perilaku Pelayanan Publik Pemerintah Desa Sampiri Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara dan Menemukan, Memahami, Menjelaskan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kajian Perilaku Pelayanan Publik Pemerintah Desa Sampiri Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif naturalistik. Pendekatan naturalistik dimaksudkan untuk mengkaji secara spesifik, rinci dan mendalam suatu masalah dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya guna mengungkap suatu fenomena. Sedangkan dari hasil kajian dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Kinerja Perangkat Desa diantaranya sebagai berikut : 1. Perilaku aparatur Desa Sampiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat kurang baik, hal ini terlihat dari berbagai macam permasalahan dan wawancara yang ditemukan, yang seharusnya aparatur yang tugasnya memberikan pelayanan yang baik. bagi masyarakat dalam mensejahterakan masyarakat dan desa, namun hal ini berbanding terbalik. 2. Faktor penghambat Perilaku aparatur dimana tingkat kedisiplinan dan pendidikan pegawai kantor desa yang rendah, aparatur desa Sampiri kurang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini terlihat pada belum optimalnya pencapaian kinerja yang diberikan dilihat dari kedisiplinan, jam kerja yang tidak sesuai dengan aturan Peraturan yang berlaku serta proses pelayanan yang lambat dan melelahkan membuat masyarakat kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang ingin diselesaikan. Upaya peningkatan perilaku pegawai kantor desa sampiri adalah dengan meningkatkan pendidikan pegawai kantor desa, mengontrol pegawai kantor desa sampiri, memberikan sanksi yang berat kepada pegawai, dan tidak hanya sanksi ringan karena sanksi berdampak pada aparatur. tidak takut melanggar aturan yang berlaku, seharusnya sanksi yang berlaku sesuai dengan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan sehingga aparat takut mengulangi pelanggaran disiplin. Adapun saran-saran dalam penelitian di atas, penulis merekomendasikan berupa beberapa saran, yaitu sebagai berikut: 1. Bagi “pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa agar lebih meningkatkan kinerja sebagaimana mestinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat” bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan Kepada perangkat desa sampiri diharapkan dapat melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sehingga pemerintahan desa sampiri dapat berjalan dengan baik. 2. Untuk mengatasi permasalahan perilaku aparatur desa dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, mereka harus bisa berbesar hati dalam menerima segala macam masukan, kritik dan saran untuk mengoptimalkan kinerja aparatur agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara optimal. 3. Kepada masyarakat desa sampiri untuk selalu mendukung dan tentunya memberikan nasehat kepada aparatur dalam kegiatan berupa membangun desa sampiri yang lebih baik dan masyarakat desa sampiri harus mengontrol aparatur desa sampiri.
Implementasi Prinsip Transparansi Dan Imparsialitas Dalam Pelaksanaan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Siak, Riau Lovita, Audri Julia; Adnan, M. Fachri
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 4 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v5i4.2425

Abstract

Penelitian ini bertitik tolak dari hasil wawancara peneliti kepada masyarakat yaitu dalam kegiatan penyapaian informasi seputar pilkada kepada masyarakat merasa kurang efektif, karena pada masa pandemi ini kegiatan penyampian informasi pemilu 70% dilakukan melalui sosial media sedangkan pada saat ini khususnya daerah Kabupaten Siak masih terdapat masyarakat yang  tidak terlalu aktif dalam penggunaan media sosial, ini mengakibatkan sebagian masyarakat tidak mengetahui kapan dan siapa calon pemimpin yang akan mereka pilih pada hari pencoblosan. Selain itu, pada pilkada dimasa pandemi ini masih terdapat pelanggaran-pelanggaran keberpihakan terhadap pasangan calon. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip transparansi dan imparsialitas serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Siak dengan pengambilan data dari penelitian ini yaitu di KPU dan Bawaslu kabupaten Siak dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi prinsip transparansi dan imparsialitas dalam pemilihan kepala daerah pada masa pandemi covid-19 di kabupaten siak, provinsi riau belum berjalan dengan semestinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip transparansi dan imparsialitas dalam pemilihan kepala daerah pada masa pandemi covid-19 di kabupaten siak, provinsi riau yaitu Masih Terdapat Masyarakat Yang Gaptek, Sulitnya Akses Ke Daerah Yang Terisolir, Karakter masyarakat, Adanya Ambisi  Karir Jabatan, Historis dan Sosial Budaya.
RELEVANSI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (OMNIBUS LAW) TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KERANGKA GATT-WTO Kurniawan, Adi
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 1 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i1.2731

Abstract

Pada masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, Indonesia digiring ke arah politik investasi. Dari segi domestik, Indonesia berhasil meloloskan Omnibus Law untuk penciptaan lapangan kerja. Dengan berbagai tawaran kesejahteraan melalui lapangan kerja dan peluang investasi, di satu sisi keberadaan dari Undang-undang Cipta Kerja tersebut berpotensi mengancam kepentingan lingkungan, tidak hanya bagi eksistensi masyarakat itu sendiri namun juga pada wilayah yang dimiliki serta sumber-sumber penghidupan di dalamnya. Omnibus Law dikhawatirkan akan memangkas dan mengubah konsep syarat- syarat administrasi, hal ini terkait dengan praktek usaha yang akan menyebabkan kerusakan/mengubah fungsi ruang atau lingkungan antara lain  adanya sentralisasi kebijakan, menghilangkan pelibatan masyarakat, fleksibilitas dan penyesuaian tata ruang, penghilangan izin mendirikan bangunan, reduksi atas substansi AMDAL, dan penghapusan sanksi pidana lingkungan. Selain itu Konsep Omnibus Law dimaksudkan untuk memudahkan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Namun Persoalan lingkungan hidup bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, tetapi selalu terkait dengan berbagai persoalan kehidupan bahkan kehidupan antar Negara atau persoalan hubungan antar Negara yang notabenenya memiliki irisan dengan persetujuan dalam perundingan di WTO dalam konteks pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Hal inlah yang menjadi urgensi perlu adanya komitmen Pemerintah dalam mengelola investasi yang berdasar pada kelangsungan lingkungan hidup yang berkualitas
Mengembangkan Kemampuan Sosial Melalui Metode Bermain Peran Pada Anak Usia Dini di Masa Covid-19 Safita, Maiyida; Eliza, Delfi
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 1 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i1.2692

Abstract

Education during the COVID-19 pandemic has created many things that need to be considered by providing education from parents and families, so that every child's development can develop optimally. One of the developments of children that must be developed during this pandemic is social development. This study aims to find out ways that can be done to develop social development. This research was conducted using a literature study research method, in this case the researcher used several relevant research sources in the form of previous books, articles and journals, which became the focus of this research, namely developing social skills in early childhood through role playing methods, when Children's social skills can develop optimally so that later children can solve problems and make decisions without having to depend on others in the future. From the results of the study, it can be seen that one of the most appropriate ways to develop social skills in early childhood is to use the role playing method. This can be proven from several previous research results that are relevant to developing social skills through role playing methods in early childhood.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pada Pilkada Serentak Kab 50 Kota Di Kecamatan Guguak Putri, Adella Sintyana; Putri, Nora Eka
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i2.2955

Abstract

Di Negara Indonesia dalam rangka pembentukan pemeritahan yang lebih demokratis, pelaksanaan pemilhaan kepala daerah secara lansung merupakan salah satu wujud alat demokrasi. Pilkada merupakan hak masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan politik berupa proses pemilu dalam rangka perwujudan demokrasi untuk mengasilkan wakil dan pemimpin rakyat. Partisipasi politik merupakan salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam proses politik. Di negara demokrasi, masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam politik. Ada 4 faktor yang mempengaruhi partsipasi politik yaitu kesadaran politik,kepercayaan terhadap masyarakat,faktor sosial dan faktor ekonomi. Jenis penelitian ini adalah desain kualitatif semu (quasi qualitatif designs). Penggunaan desain kuasi kualitatif/desain kualitatif semu dikarenakan pendekatan kualitatif masih dipengaruhi oleh positivism yang kuat dalam penerapanya, terutama dalam memperlakukan teori yang masih bersifat deduktif. Masyarakat sebagai subjek memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Keterlibatan masyarakat dalam momentum pilkada langsung menjadi landasan dasar bagi bangunan demokrasi.
BAHASA SIMBOL DALAM KAIN TENUN IKAT MAROBO DESA BADARAI KECAMATAN WEWIKU KABUPATEN MALAKA Seuk Asa, Sefrina Maria; Sae, Donatus
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 4 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v5i4.2552

Abstract

Kain tenun/tais marobo merupakan warisan budaya, dan menjadi salah satu cirikhas masyarakat Desa Badarai Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka. Kain tenun  (tais marobo) di Desa Badarai Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka memiliki bahasa simbol atau lambang. Bahasa simbol atau lambang mengandung filosofi. Filosofi tersebut dapat dipahami apabila ditafsirkan atau diterjemahkan. Peneliti menyebutnya dengan metasimbol karena makna symbol pada kain tenun ikat marobo/tais marobo tersembunyi di balik simbol atau lambang yang tidak dapat dilihat secara phisik. Pesan bahasa symbol tersebut lebih luas dan maknanya lebih dalam, melampaui simbol yang terpampang dalam bentuk tanda, gambar atau warna.Tais marobo mengalami sentuhan perubahan seiring perkembangan ekonomi, kreatifitas, pengetahuan dan teknologi. Perubahan tais marobo adalah menyisipkan beberapa gambar seperti burung garuda, bintang, buaya dan lain-lain. Awalnya tais marobo tidak memiliki gambar. Bentuknya polos (tanpa gambar). Warnanya merah. Tais marobo juga mengalami perluasan fungsi yakni semula hanya untuk keperluan adat menjadi usaha ekonomi kreatif, lambang identitas, seni, budaya dan lain-lain.
REGULASI PEMERINTAH INDONESIA TENTANG IMPORTASI DAGING AYAM MENTAH BERKAITAN DENGAN TBT AGREEMENT DAN SPS AGREEMENT Setiajaya, Timothy Vito
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 1 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i1.2853

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana penerapan inovasi pelayanan Kebutuhan daging ayam di Indonesia sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar 5,5 Kg/Kap/Thn. Sementara produksi daging ayam di Indonesia sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar 3,500 Ton. Dalam hal ini walaupun produksi daging ayam di Indonesia cukup tinggi namun hal tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian Indonesia perlu melakukan importasi daging ayam, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging ayam bagi masyarakat. Dalam artikel ini akan membahas mengenai aturan-aturan Pemerintah Indonesia mengenai persyaratan yang diperlukan dalam hal impor daging ayam ke Indonesia yang berkaitan dengan TBT Agreement dan SPS Agreement. Adapun rumusan masalah yakni pertama apasajakah persyaratan importasi daging ayam mentah dan kedua bagaimanakah aspek TBT Agreement dan SPS Agreement terkait importasi daging ayam mentah. Penelitian dilakukan secara normatif untuk mendapatkan hasil analisis.
PERBANDINGAN PENGATURAN DAN KONSEP BENTUK HUKUM PARTNERSHIP DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM DENGAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERDATA Victoria, Dewi Mega
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 4 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v5i4.2393

Abstract

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  terkait perbandingan  hukum bentuk Partnership di Indonesia sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata   dengan   Negara  Brunei Darussalam sebagaimana   diatur   didalam Laws of Brunei, Chapter 106 Contracts. Ada  5  poin  yang  bisa  di  kaji  dari  aturan-aturan  yang  ada  di  2  negara tersebut  berkaitan  dengan  Pertnership,  yaitu: Status Badan Hukum, Pendirian  Partnership, Organ Partnership, Tanggung Jawab dan Pembubaran Partnership. Hal tersebut merupakan sebagai referensi untuk memperbaharui regulasi Partnership  di  Indonesia  dimasa  yang  akan  datang  dengan  mengacu  terhadap regulasi  negara Brunei Darussalam. Penelitian   ini   merupakan   penelitian   hukum   normatif,   yaitu   penelitian   yang  mengutamakan  penelitian  kepustakaan  untuk  memperoleh  data  sekunder.  Pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Page 80 of 244 | Total Record : 2437

 78   79   80   81   82 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2026): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari Vol 9, No 4 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November) Vol 9, No 3 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli) Vol 9, No 2 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) Vol 9, No 1 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) Vol 8, No 4 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November) Vol 8, No 3 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli) Vol 8, No 2 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) Vol 8, No 1 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November) Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli) Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 6, No 1 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 5, No 4 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 5, No 3 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 5, No 2 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 5, No 1 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 4, No 4 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 4, No 3 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 4, No 2 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 4, No 1 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 3, No 3 (2019): JISIP: JURNAL ILMU SOSIAL DAN PENDIDIKAN Vol 3, No 2 (2019): JISIP: JURNAL ILMU SOSIAL DAN PENDIDIKAN Vol 3, No 1 (2019): JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 1 (2018): Volume 2 Nomor 1 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 3 (2018): JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 2 (2018): JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 2 (2017): Volume 1 Nomor 2 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 2 (2017): Volume 1 Nomor 2 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 1 (2017): Volume 1 Nomor 1 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan More Issue