cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iqbal Aidar Idrus Dm
Contact Email
idrusiqbal@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalofgovernment.uta45@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
ISSN : -     EISSN : 24601977     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT adalah Jurnal Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi daerah yang merupakan jurnal terbitan Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
Arjuna Subject : -
Articles 114 Documents
 6   7   8   9   10 
PERANAN BAPPEDA KABUPATEN SIMEULUE DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN (RKPK) TAHUN 2021 Riski, Riski Riski; Marefanda, Nodi; Siregar, Eva Anzani
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v7i1.5281

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Bappeda Kabupaten Simeulue dalam proses penyusunan RKPK Simeulue Tahun 2021, serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penyusunan RKPK Simeulue Tahun 2021. Penelitian ini berlokasi di Bappeda Kabupaten Simeulue, dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi, dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan Kepala Bappeda, Sekretaris Bappeda, Kabid, Kasubbid, dan staf Bidang P2EPD Bappeda Kabupaten Simeulue. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti dari analisis dokumen RKPK Simeulue Tahun 2021, serta melalui studi pustaka yang bersumber dari artikel online, tesis online, dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan tahunan yang dilakukan Pemerintah Pusat atau Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bappeda Kabupaten Simeulue dalam menjalankan peranannya sebagai penyusun RKPK Simeulue Tahun 2021 belum terlaksana dengan cukup baik, Terjadi keterlambatan penetapan Peraturan Bupati Simeulue Tentang RKPK Simeulue Tahun 2021, ±1 (satu) bulan lamanya, keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yaitu adanya mutasi dan rotasi pegawai di Bappeda Kabupaten Simeulue, belum tersedianya data perencanaan secara menyeluruh, kurangnya sumber daya manusia, adanya perubahan Permendagri No 13 Tahun 2006 ke Permendagri No 90 Tahun 2019 kemudian disempurnakan lagi ke Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020.
PERUBAHAN STATUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) MENJADI ORGANISASI TERORIS OLEH PEMERINTAH INDONESIA: SEBUAH ANALISIS DALAM PERSPEKTIF HAM Kusuma, Ardli Johan; Setiawan, M. Chairil Akbar; Ilmar, Anwar; Situmeang, Nurmasari
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : rogram Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In dealing with the conflict in Papua, the Indonesian government has made various efforts, one of which is changing the status of the Free Papua Organization (OPM) which was originally defined as an armed criminal group, then changed to a terrorist group. The focus of this research is the change in the status of the OPM to the terrorist organization. This research is analytical with an explanatory approach that explains the reasons behind the policy taken by the Indonesian government to change the status of OPM to a terrorist organization. In collecting data to build arguments in this study using a literature study approach, where data is obtained from various literature sources such as books, journals, documents or reports, and also from internet sources that are considered relevant. The findings of this study can be illustrated that the Indonesian government's policy to change the status of the OPM to a terrorist organization has been motivated by several reasons, including: OPM has met the definitive requirements as a terrorist; expanding the space for the Indonesian government to deal with the OPM, including facilitating the tracking and blocking of funding for the OPM movement; To gain legitimacy from any efforts or steps taken to confront OPM; Using the "war on terror" norm to reduce the perception of human rights violations committed by the Indonesian government.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERLAMBATAN PENETAPAN APBD DI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2021 fira, dia mus; handayani, sri wahyu
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v7i1.5619

Abstract

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan Peraturan Daerah  rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD berfungsi sebagai perencanaan, pengalokasian, pengawasan, pengesahan, penyaluran, dan pemantapan keuangan daerah. Dampak dari keterlambatan penetapan APBD adalah pelaksanaan pembangunan di daerah akan tertunda, setelah berlakunya Permendagri  Nomor 77 tahun 2020 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.  Akibat keterlambatan penetapan APBD, pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi tidak efektif dan efisien pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD di Kabupaten Simeulue tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Suatu pendekatan atau penelusuran untuk menggali dan memahami suatu fenomena sentral berguna untuk mengidentifikasi variabel-variabel masalah yang mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Simeulue Tahun 2021. Dari hasil penelitian diperoleh 5 faktor yang menjelaskan pengaruh keterlambatan APBD Kabupaten Simeulue terhadap Tahun Anggaran 2021, yaitu: (1) Pengaruh faktor komitmen dan kepentingan eksekutif. (2) Pengaruh faktor kurang baiknya hubungan komunikasi antara eksekutif dan legislatif (3) Pengaruh faktor koordinasi dan kompetensi SKPD (4) pengaruh faktor perubahan peraturan perundang-undangan dan Peraturan  Menteri Dalam Negeri (5) Pengaruh faktor latar belakang pendidikan dan terjadinya mutasi dilingkungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Faktor ini membuktikan keterlambatan penyampaian data APBD, sehingga perlu ditingkatkan kompetensi dan kualitas TPAD serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD.
KEPEMIMPINAN INOVATIF KEPALA DAERAH DI ERA PANDEMI COVID-19 : STUDI KASUS WALIKOTA SEMARANG, HENDRAR PRIHADI. Ode, Samsul
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 6, No 1 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v6i1.5979

Abstract

Leadership is an important aspect of governance. The role of a leader is needed in order to solve various problems that occur in society. Determination of the status of the Covid-19 pandemic at the global, regional and national to local levels brings with it a number of problems faced by local governments. Semarang City is one of the cities that is facing the impacts that occur due to the determination of the Covid-19 pandemic status. Hendrar Prihadi, as the mayor of Semarang, has made policies and innovations in order to respond to problems that occur in society due to the outbreak of the corona virus. The results showed that the innovative leadership style adopted by Hendrar Prihadi was able to overcome the problems faced by the community and local government of the city of Semarang. The various appreciations and awards received by the Semarang city government are proof that Hendrar Prihadi's innovative leadership style has a good role in managing governance in the city of Semarang during the Covid-19 pandemic. Keywords: Innovative Leadership, Covid-19, Hendrar Prihadi, Semarang City
ANALISIS FUNGSI PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DALAM UPAYA MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN PELABUHAN INTERNASIONAL KIJING DI KABUPATEN MEMPAWAH Sujendra, Bima; Eka, Agus
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 2 (2022): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v7i2.6088

Abstract

Penetapan Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing sebagai proyek strategis nasional tentu perlu mendapat dukungan dari semua pihak, terutama pada level pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Pemerintah Kabupaten Mempawah menjalankan fungsinya, terutama fungsi pelayanan dan fungsi pengaturan dalam mendukung pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah belum maksimal, karena masih banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Terutama pada aspek pembebasan lahan dan proses kepindahan dokumen kependudukan ke lokasi yang baru. Sedangkan pada aspek pengaturan atau regulasi, Pemerintah Kabupaten Mempawah juga belum menunjukan kinerja yang maksimal. Karena sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Mempawah belum memiliki aturan turunan untuk mendukung percepatan pembangunan Pelabuhan Kijing, terutama yang mengatur masalah pembebasan lahan dan juga kepastian layanan perpindahan masyarakat terdampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing.
PERUBAHAN STATUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) MENJADI ORGANISASI TERORIS OLEH PEMERINTAH INDONESIA: SEBUAH ANALISIS DALAM PERSPEKTIF HAM Kusuma, Ardli Johan; Setiawan, M. Chairil Akbar; Ilmar, Anwar; Situmeang, Nurmasari
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 2 (2022): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v7i2.6087

Abstract

In dealing with the conflict in Papua, the Indonesian government has made various efforts, one of which is changing the status of the Free Papua Organization (OPM) which was originally defined as an armed criminal group, then changed to a terrorist group. The focus of this research is the change in the status of the OPM to the terrorist organization. This research is analytical with an explanatory approach that explains the reasons behind the policy taken by the Indonesian government to change the status of OPM to a terrorist organization. In collecting data to build arguments in this study using a literature study approach, where data is obtained from various literature sources such as books, journals, documents or reports, and also from internet sources that are considered relevant. The findings of this study can be illustrated that the Indonesian government's policy to change the status of the OPM to a terrorist organization has been motivated by several reasons, including: OPM has met the definitive requirements as a terrorist; expanding the space for the Indonesian government to deal with the OPM, including facilitating the tracking and blocking of funding for the OPM movement; To gain legitimacy from any efforts or steps taken to confront OPM; Using the "war on terror" norm to reduce the perception of human rights violations committed by the Indonesian government.
IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA TAHUN 2021 (Implementasi Program Studi Independen Bersertifikat Sekolah Ekspor) Ode, Samsul; Marajohan Tambun, Yansen Andreas
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 2 (2022): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v7i2.6131

Abstract

Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap warga negara yang harus dan wajib dipenuhi. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kewajiban menyelenggarakan pendidikan yang merupakan tujuan negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam UUD 1945 alinea ke empat. Salah satunya diwujudkan dengan program kampus merdeka yang dibuat oleh pemerintah melalui kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi yaitu Studi Independen Bersertifikat (SIB) yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperlengkapi diri dengan kompetensi spesifik dan praktis dari para ahli dibidangnya namun tetap diakui sebagai bagian dari perkuliahan. Salah satu mitra penyelenggara Studi Independen Bersertifikat adalah Sekolah Ekspor yang merupakan lembaga pelatihan yang berfokus pada pelatihan serta pengembangan eksportir baru. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan dokumentasi dari hasil observasi yang dapat disimpulkan. Secara umum kegiatan dilakukan secara daring namun juga terdapat kegiatan luring yang terbatas pada kegiatan seminar ataupun pameran. Adapun hasil dari penelitian ini adalah mahasiswa dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan produk baik secara lokal maupun global melalui platform transaksi online. Dari kegiatan ini diharapkan mahasiswa dapat menjalankan kegiatan ekspor.
PERENCANAAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA STUDI KASUS DESA WUKIRSARI, IMOGIRI, BANTUL, DIY Hidayat, Syarif; Nurhidayatullah, Danang; Zain, Herlina Muzanah
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 2 (2022): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v7i2.6116

Abstract

Bergulirnya alokasi dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan angin segar terhadap desa di Indonesia. Tujuan pemberian dana desa ini diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan  berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu amanat dari Undang-Undang Desa, dibutuhkan kebijakan yang mendukung proses pembangunan masyarakat. Adanya dana desa memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan dari pemerintah desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang efektif dan efisien. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses perencanaan pengelolaan kebijakan dana desa, strategi kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa, dan dampak dari pengelolaan dana desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat di Desa Wukirsari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi lapangan. Informan pada penelitian ini adalah pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis perencanaan dan kebijakan ini difokuskan pada pengelolaan dana desa. Hasil dari penelitan ini menunjukkan bahwa pengelolaan kebijakan dana desa di Desa Wukirsari telah sesuai dengan regulasi yaitu Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, mulai dari proses perencanaan kebijakan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa, pemerintah desa membuat perencanaan kebijakan melalui program-program yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya. Perencanaan kebijakan ini berpedoman pada regulasi dalam Permendes PDTT yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa. Sedangkan dampak kesejahteraan dari pengelolaan dana desa ini telah dirasakan oleh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, dukungan produk unggulan desa, serta penguatan ekonomi masyarakat miskin.
Analisis Tipelogi Perubahan Kelembagaan Kesbangpol Kabupaten Serang Analysis of Typology of Institutional Changes in Kesbangpol Serang Regency hakim, agus lukman
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 2 (2022): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v7i2.5023

Abstract

Government Regulation (PP) No. 18 of 2016 concerning Regional Apparatus technical constraints related to institutional synchronization of Regional Apparatus. One of them is related to the existence of the National and Political Unity institution which is part of the regional secretariat under the coordination of Regional Assistant I Serang Regency which is regulated in detail by Regional Regulation No. 10 of 2018 concerning Amendments to the Regional Regulation of Serang Regency No. 11 of 2016 concerning the Establishment and Composition of the Serang Regency Regional Apparatus. This study is a qualitative descriptive study with the aim of providing an overview of the typology of the Kesbangpol institutional structure in accordance with applicable regulations.The results showed that based on general and technical factor assessments of mapping the intensity of government affairs and determining the workload of the Kesbangpol Government of Serang Regency, a score of 800 was obtained. Thus, Kesbangpol can be used as an Agency with type A with a large workload scale. Based on regional financial considerations and the limited availability of apparatus owned by the Serang Regency Government, the type of Kesbangpol institution can be reduced to a level below it, with type B. 100 - 441 of 2019 concerning the nomenclature of regional apparatus that carries out government affairs in the field of national unity and politics with 3 types of fields, namely: a) The fields of ideology, national insight and economic, socio-cultural, religious resilience; b) Domestic politics and community organizations; c) The field of national awareness and conflict management.
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA SUAK PUNTONG Insari, Reva Dwi; Arasih, Yulanda; Marefanda, Nodi
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 8, No 1 (2022): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v8i1.5971

Abstract

Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam pembangunan pendidikan desa berkualitas merupakan salah satu tujuan SDGs yang ke empat, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta memberikan kesempatan dan dorongan bagi semua kalangan untuk dapat terus belajar sepanjang hayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat desa Suak Puntong untuk mewujudkan tujuan dari SDGs. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (penggabungan data), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada maksud serta tujuan yang akan dicapai. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kualitas pendidikan di desa Suak Puntong masih  tergolong rendah hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya minat dari anak-anak untuk melanjutkan pendidikan serta kurangnya dorongan dari orang tua untuk memotivasi anaknya. Disamping itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pendidikan belum optimal dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala dan kekurangan, sehingga desa Suak Puntong belum mampu untuk mencapai tujuan dari SDGs yakni pembangunan pendidikan desa berkualitas.

Page 8 of 12 | Total Record : 114

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2025): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 10, No 2 (2025): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 10, No 1 (2024): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 9, No 2 (2024): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 9, No 1 (2023): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 8, No 2 (2023): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 8, No 1 (2022): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 7, No 2 (2022): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 6, No 2 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 6, No 1 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 5, No 2 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 5, No 1 (2019): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 4, No 2 (2019): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 3, No 1 (2017): Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Da Vol 2, No 2 (2017): Jurnal Of Government (KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH) Vol 2, No 1 (2016): JOURNAL OF GOVERNMENT (KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH) Vol 1, No 2 (2016): JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 1, No 1 (2015): JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) More Issue