cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iqbal Aidar Idrus Dm
Contact Email
idrusiqbal@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalofgovernment.uta45@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
ISSN : -     EISSN : 24601977     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT adalah Jurnal Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi daerah yang merupakan jurnal terbitan Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
Arjuna Subject : -
Articles 109 Documents
 7   8   9   10   11 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Amantha, Goestyari Kurnia
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 9, No 2 (2024): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v9i2.7678

Abstract

Penyederhanaan Birokrasi merupakan kebijakan yang didasarkan pada keinginan pemerintah untuk menjawab berbagai permasalahan kelembagaan dan birokrasi. Pada prinsipnya kebijakan penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Pemerintah Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan penyederhanaan birokrasi. Melalui berbagai proses implementasi kebijakan mengkasilkan kinerja inplementasi yang ditandai sebagai outcome yang memiliki dampak langsung, dampak jangka menengah dan dampak jangka panjang. Memalui metode penelitian deskriptif kualitatif maka akan diuraikan bagaimana proses implementasi kebijakan berbasis outcome pada  Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui tiga tahapan penyederhanaan birokrasi kita akan melihat bagaimana kinerja implementasi. Proses Penyetaraan Jabatan pada 669 jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi dampak langsung dari implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi, hal ini diartikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah memangkas 669 jabatan struktural yang ada. Selanjutnya melalui tahapan penyetaraan jabatan bagi 503 jabatan struktural ke jabatan fungsional merubah secara langsung individu Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang tadinya menyandang posisi pejabat struktural disetarakan menjadi pejabat fungsional. Selanjutnya yang menjadi dampak jangka panjang yaitu sistem kerja yang berlaku pada Pemerintah Provinsi Lampung mulai saat ini harus berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dimana tidak lagi ada birokrasi yang bertingkat-tingkat dan lebih banyak menggunakan pendekatan kerja tim, sehingga lebih fleksibel, dinamis dan lincah.
ANALISIS DEEP ECOLOGY ARNE NAESS TERHADAP PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA UNTUK MELINDUNGI EKOSISTEM DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Dewi, Tias Rahma; Ramadhani, Najwa Adhwa; Shakira, Bella Ola; Jamal, Dhea Kamila Nur; Aisyah, Mutiara; Hidayat, Irgi Fahrezi; Angela, Deni
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 9, No 2 (2024): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v9i2.7634

Abstract

Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketimpangan dan menghilangkan Jawasentris. Kalimantan Timur terpilih menjadi kawasan untuk pembangunan Ibu Kota baru karena termasuk wilayah yang strategis dan letaknya yang tepat untuk membangun sentral pemerintahan yang baru dan berkelanjutan. Kalimantan sebagai salah satu paru-paru dunia yang terkenal akan hutannya yang membentang luas serta didalamnya terdapat flora dan fauna endemik. Pembangunan ibu kota ini menimbulkan permasalahan baru karena merusak lingkungan akibat deforestasi terhadap hutan. Hal ini menjadi fokus utama peneliti karena dalam implementasi pembangunan Ibu Kota Nusantara ini, pemerintah kurang memerhatikan aspek keseimbangan antara kepentingan manusia dengan alam. Deep Ecology menekankan seluruh makhluk hidup memiliki nilai dan hak yang sama untuk dihargai terlepas alam mempunyai manfaat bagi manusia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsep Deep Ecology Arne Naess terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk melindungi ekosistem dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis sumber data sekunder yaitu studi pustaka dari literatur mengenai Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini menunjukkan penerapan prinsip Deep Ecology dapat memberikan panduan dalam merancang pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan integrasi Deep Ecology dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk mencapai keseimbangan antara manusia dan alam.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) OLEH DP3A DI KOTA PEKANBARU Putri, Amelia Agustina
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 9, No 1 (2023): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v9i1.7287

Abstract

Upaya perlindungan terhadap keberlangsungan hidup anak-anak merupakan suatu urgensi yang harus ditindaklanjuti secara lebih intensif oleh pemerintah, mengingat bahwa anak-anak merupakan kelompok masyarakat yang seharusnya menjadi generasi emas di masa mendatang (Ilosa & Rusdi, 2020). Tindak lanjut pemerintah dalam menanggapi berbagai permasalahan hidup yang masih dihadapi anak-anak tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya kebijakan Perpres No. 25/2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Perda Kota Pekanbaru No. 7/2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Maka dari itu, penelitian ini ditujukan untuk dapat meninjau lebih lanjut terkait implementasi kebijakan Kota Layak Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian serta didukung oleh penerapan teknik pengumpulan data observasi dan kajian pustaka. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa sampai saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terus berupaya meningkatkan keberhasilan dari kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru meskipun proses implementasinya dihadapkan dengan permasalahan anggaran yang terbatas.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK DESA DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA (STUDI PADA DESA BANTUIL KECAMATAN CERBON, BARITO KUALA) Akhmad, Beni; Fibriyanita, Fika; Anhar, Deli; Junaidy, Junaidy
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 9, No 2 (2024): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v9i2.7699

Abstract

Pembangunan infrastruktur fisik desa memang sangat penting untuk meningkatkan kualitas desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur fisik desa merupakan prioritas utama yang di rencanakan oleh pemerintah Desa Bantuil. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan perencanaan pembangunan infrastruktur fisik desa di Desa Bantuil Kecamatan Cerbon. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode diskriptif. Peneliti akan menganalisis secara kualitatif yang didapatkan berupa data dari lapangan bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya menurut pandangan peneliti saat didapatkan dilapangan. Secara umum perencanaan pembangunan infrastruktur masih terkendala dengan keuangan desa karena keuangan Desa Bantuil masih di bagi lagi dengan adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Desa Bantuil merencanakan pembangunan infrastruktur dengan membuat program pembangunan infrastruktur Desa Bantuil agar mencapai target dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa pada umumnya, sehingga masyarakat bisa menikmati fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah desa dengan lebih baik. Pembangunan infrastruktur fisik desa menjadi prioritas utama dalam kegiatan desa dan rencana dalam keuangan desa setiap tahunnya. Sarana dan prasarana merupakan fokus dan tujuan dari pembangunan infrastruktur fisik desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bantuil. Kata Kunci: Pembangunan, Infrastruktur Fisik, Otonomi
ANALISIS TRANSPORTASI BERKELANJUTAN DI ASIA TENGGARA: STUDI LITERATUR DAN BIBLIOMETRICS Hakim, Muhammad Lukman; Hanif, Nita Aribah
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 9, No 1 (2023): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v9i1.7457

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi literatur dalam bidang transportasi berkelanjutan, dengan fokus khusus pada karya penulis yang telah banyak memberikan kontribusi. Dengan menggunakan metodologi analisis bibliometrik, studi ini mengevaluasi publikasi dari berbagai penulis di Asia Tenggara dalam kurun waktu tertentu. Hasil menunjukan bahwa kajian terkait transportasi berkelanjutan di negara-negara Asia Tenggara menunjukkan adanya variasi fokus dan pendekatan dalam upaya mengatasi tantangan lingkungan dan sosial yang dihadapi oleh masing-masing negara. Malaysia menekankan pada sistem transportasi, pilihan moda, dan pertumbuhan perkotaan, menunjukkan kesadaran akan pentingnya integrasi dan pengurangan emisi karbon. Indonesia berfokus pada kerangka konseptual, inovasi, dan perilaku perjalanan, menyoroti upaya mitigasi perubahan iklim melalui kajian manajemen transportasi perkotaan. Di Filipina, kebijakan pengendalian polusi, mobilitas perkotaan, dan perilaku perjalanan menjadi pusat perhatian, menggarisbawahi pentingnya survei dan penilaian risiko dalam perencanaan. Singapura, dengan pembahasan tentang kota pintar dan teknologi inovatif, menunjukkan kepemimpinan dalam integrasi teknologi canggih dan tata kelola untuk transportasi berkelanjutan. Vietnam, dengan kajian yang beragam mulai dari kendaraan listrik hingga perilaku konsumen, mencerminkan upaya negara tersebut dalam mengadopsi solusi berkelanjutan yang menyeluruh.
DINASTI POLITIK DAN KUALITAS DEMOKRASI DI PEMERINTAHAN DAERAH INDONESIA: “EVALUASI DAN PERSPEKTIF" Telaumbanua, Revorlin
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 9, No 2 (2024): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v9i2.7736

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dinasti politik terhadap kualitasdemokrasi di pemerintahan daerah Indonesia. Melalui analisis kualitatif dan kuantitatif,studi ini menyoroti bagaimana keberadaan dinasti politik dapat mempengaruhi prosesdemokrasi, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat lokal. Data dikumpulkan dariberbagai daerah di Indonesia yang memiliki sejarah kuat dinasti politik, dengan fokuspada periode pemilihan kepala daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinastipolitik seringkali menghambat perkembangan demokrasi yang sehat denganmenciptakan iklim politik yang tertutup dan tidak transparan. Namun, beberapa kasusmenunjukkan bahwa dinasti politik juga dapat memberikan stabilitas politik dankontinuitas kebijakan. Studi ini menawarkan perspektif baru mengenai bagaimanadinasti politik dapat dikelola untuk meminimalisir dampak negatifnya danmeningkatkan kualitas demokrasi di pemerintahan daerah.
STRATEGI PENGGUNAAN E-SERVICE BERBASIS APLIKASI DI TINGKAT PEMERINTAH LOKAL MELALUI PARADIGMA NILAI PUBLIK: STUDI KASUS APLIKASI JAKARTA KINI (JAKI) DKI JAKARTA Fajar, Alif Rinoko
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 9, No 1 (2023): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v9i1.7068

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat memaksimalkan penggunaan e-service aplikasi Jakarta Kini (JAKI) di masyarakat DKI Jakarta dengan menggunakan paradigma public value dari Moore. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka, penelitian ini menunjukkan bahwa Triangle Strategic atau segitiga strategis yang mengharuskan para manajer di sektor publik untuk berpikir strategis dan seimbang terhadap 3 aspek yakni legitimacy and support, operational capabilities, dan substantively valuable, telah di implementasikan dalam aplikasi JAKI. Pada aspek legitimacy and support, JAKI memiliki legitimasi dan dukungan yang tecermin dari terbitnya Pergub No.128 tahun 2017. Aspek kedua mengenai operational capabilities yang mencakup pada kesesuaian kinerja penyelenggara pelayanan publik, menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu menyelesaikan 97,4% laporan warganya yang berasal dari aplikasi JAKI, sehingga menunjukan adanya komitmen yang nyata oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai suatu organisasi penyelenggara pelayanan publik. Pada aspek ketiga substantively value yang menekankan pada pemerintah bukan hanya sebagai penyedia layanan saja, melainkan juga sebagai pencipta potensi nilai publik dan membentuk kondisi poleksosbud yang pro aktif, telah tercakup ke dalam fitur-fitur yang ada pada JAKI. JAKI memiliki fitur bernama JakPangan yang mana pada fitur ini warga Jakarta dapat mengetahui letak-letak UMKM yang menjual berbagai macam pangan dan disertai dengan harga komoditas-komoditasnya. Aplikasi JAKI juga menyediakan fitur kesejahteraan sosial untuk warga Jakarta, misalnya seperti fitur JakISPU yang memberikan informasi kadar polusi udara, JakPantau memberikan informasi ketinggian air sebagai preventif terhadap banjir, dan fitur JakWifi.
PENGARUH INVESTASI LUAR NEGERI DAN INVESTASI DALAM NEGERI TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Amar, Hattami -
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 9, No 2 (2024): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v9i2.7713

Abstract

AbstractUntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu upaya dari pemerintah, upaya tersebut berupa kebijakan. Kebijakan yang bersifat memberikan dorongan, agar pihak pemilik modal baik luar negeri maupun dalam negeri tertarik berinvestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh investasi luar negeri dan investasi dalam negeri terhadap Produk Domestik Regiona Bruto di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode yang digunakan adalah pendekatan asosiatif kuantitatif, dengan model regresi linier berganda. Variabel independen terdiri dari investasi luar negeri dan investasi dalam negeri, sedangkan variabel dependen adalah produk domestik regional bruto. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa persamaan regresi linier berganda yaitu: Y = 35.314.377,872+24.657,676X₁+4.452,316X, dengan nilai koefisien regresi untuk investasi luar negeri sebesar 24.657,676 dan koefisien regresi untuk investasi dalam negeri sebesar 4.452,316. Koefisien Korelasi  sebesar 0,962 dan Koefisien Determinasi sebesar 92,6 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi luar negeri dan investasi dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.   Kata kunci: Investasi, luar negeri, dalam negeri, Produk domestik regiona bruto
EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM KERANGKA GOOD GOVERNANCE PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA SINGKAWANG Erdi, Erdi; Rohilie, Haunan Fachry
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 9, No 1 (2023): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v9i1.7218

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Singkawang. Dalam penerapan Mal Pelayanan Publik MPP sebagaimana yang disampaikan oleh Mardiasmo tentang prinsip-prinsip good governance, pengelolaan sektor layanan publik harus dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi pelaksanaan good governance di Mal Pelayanan Publik (MPP) dilakukan dengan menggunakan prinsip yang dikemukakan oleh Mardiasmo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploritif. Dari hasil penelitian, secara keseluruhan penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Singkawang sudah berjalan maksimal. Beberapa catatan yang ditemukan yakni kurangnya sosialisasi program pelayanan melalui media sosial, dan masih kurangnya antusias masyarakat karena lebih banyak memilih untuk datang ke kantor OPD maupun Lembaga vertikal.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PASAR TRADISIONAL BAUNTUNG KOTA BANJARBARU Kuncoro, Decky; Apriliyanti, Rizki
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 10, No 1 (2024): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v10i1.7923

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan relokasi pasar tradisional Bauntung Kota Banjarbaru melalui Keputusan WaliKota Banjarbaru nomor 188.45/386/KUM/2019, tentang Tim Penyiapan Pelaksanaan dan Pemantauan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung ke Stadion Mini Gawi Sabarataan, serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan relokasi pasar tradisional Bauntung Kota Banjarbaru. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya Keberhasilan pemerintah Kota Banjarbaru dalam merelokasi pasar Bauntung mengutamakan aspek kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan atau yang disingkat BERNAS (Bersih, Nyaman, Aman, dan Sehat).  Keberhasilan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari terakomodirnya kepentingan kelompok sasaran (pedagang dan pembeli) yang menginginkan tempat (lapak/los/kios) yang layak, bersih, sehingga nyaman dalam proses jual beli. Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai pemilik kebijakan telah mempersiapkan disposisi dan struktur birokrasi yang ditetapkan melalui SK Walikota Banjarbaru nomor 188.45/386/KUM/2019 tentang Tim Penyiapan Pelaksanaan dan Pemantauan Relokasi Pedagang Pasar Bauntung. Sumberdaya baik manusia, sumberdaya finansial dan lahan juga menjadi salah satu faktor yang membantu keberhasilan kebijakan relokasi pasar.

Page 10 of 11 | Total Record : 109

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 10, No 1 (2024): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 9, No 2 (2024): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 9, No 1 (2023): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 8, No 2 (2023): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 8, No 1 (2022): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 7, No 2 (2022): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 6, No 2 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 6, No 1 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 5, No 2 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 5, No 1 (2019): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 4, No 2 (2019): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 3, No 1 (2017): Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Da Vol 2, No 2 (2017): Jurnal Of Government (KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH) Vol 2, No 1 (2016): JOURNAL OF GOVERNMENT (KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH) Vol 1, No 2 (2016): JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 1, No 1 (2015): JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) More Issue