cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iqbal Aidar Idrus Dm
Contact Email
idrusiqbal@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalofgovernment.uta45@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
ISSN : -     EISSN : 24601977     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT adalah Jurnal Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi daerah yang merupakan jurnal terbitan Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
Arjuna Subject : -
Articles 109 Documents
 7   8   9   10   11 
Pola Rekrutmen Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Di Pemilu 2019 Dwiyani, Dara Ayu; Jannah, Dejehave Al
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 8, No 1 (2022): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v8i1.6236

Abstract

Jurnal ini menguji pola rekrutmen calon legislatif DPRD DKI Jakarta di Pemilu 2019 pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penelitian ini dilakukan karena terdapat indikasi dari penelitian sebelum nya bahwa, proses rekrutmen yang dilakukan partai politik belum sesuai dengan kaidah standarisasi. Selain itu terdapat dinasti politik dalam proses rekrutmen yang dilakukan, bahkan sebagian partai politik memilih calon legislatif hanya bermodalkan ketenaraan personal. Penelitiаn ini dilаkukаn menggunаkаn metode penelitiаn kuаlitаtif deskriptif. Konsep yang peneliti gunakan yaitu Teori Rekrutmen Politik yang dikemukakan oleh Philip Аlthof dаn Michаel Rush, yaitu seleksi melalui ujiаn аtаu pelаtihаn, penyortirаn, rotаsi аtаu gilirаn, perebutаn kekuаsааn, pаtronаge, memunculkаn pimpinаn-pimpinаn alаmiаh, dan koopsi. Lantas peneliti menemukan bahwa, polа rekrutmen yаng diterаpkаn oleh PDI Perjuаngаn iаlаh polа rekrutmen terbukа. Terbukа dаlаm hаl ini sumber rekrutmen berаsаl dаri internаl dаn eksternаl pаrtаi. Polа rekrutmen PDI Perjuаngаn menerаpkаn sistem “Berjenjаng dаn Kombinаsi”. Berdаsаrkаn konsep penelitian, PDI Perjuangan terkonfirmasi mengunakan seleksi pemilihаn dengаn ujiаn dаn pelаtihаn, penyortiran, rotasi dan giliran, memunculkan pimpinan-pimpinan alamiah dan koopsi. Namun terdapat dua konsep yang tidak diterapkan oleh PDI Perjuangan dalam melakukan rekrutmen yaitu dengan cara perebutаn kekuаsааn, dan pаtronаge. Output yаng dihаsilkаn dаri proses rekrutmen ini ialah DPD PDI Perjuаngаn mengutаmаkаn sikаp loyаlitаs dаn dedikаsi bаgi bаkаl cаlon legislаtif.
Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kabupaten Nagan suriati, suriati; husna, cut asmaul
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 8, No 1 (2022): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v8i1.6437

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait kualitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber data yang dilakukan menggunakan data primer dan data skunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dilihat dari indikator sebagai berikut: Pertama, Tangible: (buktifisik) memberikan kemudahan sesuai kebutuhan dan sudah memadai. Kedua, Reability (keandalan) kemampuan dalam memberikan kualitas pelayanan dengan cepat dan dapat meningkatkan ekonomi. Ketiga, Responsivenes (respon) petugas merespon menangani keluhan masyarakat dengan cepat. Keempat, Empaty (empati) rasa kepedulian petugas kepada disabilitas karena sudah memberikan pelatihan pada program. Kelima, Assurance (jaminan) memberikan sikap sopan sehingga terciptanya kenyamanan dalam program tersebut. Adanya faktor penghambat yang mempengaruhi kualitas pelayanan dalam program penyandang disabilitas yaitu belum tersediannya bibit ikan di daerah sehingga harus dipesan, transportasi tidak ada karena kurang anggaran, dan terdapat Faktor pendukung dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan seperti pembuatan kolam sudah tersedia, saat panen ikan di ambil ke tempat, menjaga kualitas air.
MANAJEMEN KRISIS : KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM KAMPANYE KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA: STRATEGI DAN PENDUKUNG Setiawan, Anang; Fridayani, Helen Dian; Zain, Herlina Muzanah
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 8, No 1 (2022): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v8i1.6562

Abstract

Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia di mulai sejak bula Januari 2021 dengan kementerian Kesehatan sebagai stakeholder utama dari program tersebut. Proses kampanye kebijakan vaksinasi covid-19 terdapat startegi dan dukungan. Kampanye kebijakan vaksinasi Covid-19 dilakukan dengan strategi dan dukungan penuh dari berbagai aspek. Dimulai dari aspek komunikasi, aspek perencanaan vaksin, aspek kepemimpinan yang kuat hingga aspek keamanan dan keagamaan. Semua aspek tersebut memiliki kontribusi selama pelaksanaan kampanye Vaksinasi Covid-19. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian kesehatan dilakukan dengan penyebaran informasi melalui akun twitter @kemenkesRI, akun sosial media instansi pemerintahan lainnya di Republik Indonesia, pamflet, iklan di saluran televisi nasional dan radio, konferensi pers. dan pemberitahuan di halaman media sosial Kementerian Kesehatan. Perencanaan kampanye vaksinasi covid-19 di Indonesia dilakukan setelah bahan vaksin tiba di Indonesia dan penentuan kebutuhan anggaran untuk vaksin covid-19. Adanya dukungan yang kuat dari pemimpin salah satunya oleh bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia dengan menggunakan akun sosial medianya. Stretegi dan dukungan yang lain dilakukan dengan bentuk tindakan Presiden Jokowi melakukan vaksin covid-19 dan disiarkan langsung melalui media sebagai bentuk meyakinkan masyarakat khususnya pada vaksin yang aman dan kementerian kesehatan bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia melakukan keuji halalan dari vaksin covid-19 sehingga masyarakat dapat percaya terhadap keberadaan vaksin yang aman dan hala
PENERAPAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BERBASIS WEBSITE DI KELURAHAN MARUNDA Zakiyah, Ummi
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 8, No 1 (2022): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v8i1.6649

Abstract

Pelayanan terpada satu pintu merupakan inovasi baru untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan administrasi dari pemerintahan. Kelurahan Marunda adalah satu kelurahan yang sudah merapapkan pelayanan terpadu satu pintu di Jakarta Utara. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memaparkan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu pada tingkat kelurahan. Penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kelurahan Marunda, yaitu Pelayanan PTSP sudah efektif karena masyarakat bisa mengajukan permohonan melalui online, yaitu melalalui web jakevo.jakarta.go.id dan pelayanan.jakarta.go.id. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan  PTSP di Kelurahan Marunda sudah memadai. Serta Koordinasi antara pimpinan dan bawahan pada Pelayana Terpadu Satu Pintu di Kelurahan Marunda sudah terjalin dengan baik. Keberhasilan Kelurahan Marunda dalam penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menjadi acuan bagi kelurahan yang lainya segera menerapakan pelayanan terpadu juga guna memudahakan masyarakat mendapatkan layanan adminitrasi.
Negara dan Perannya dalam Pembinaan Anak Terlantar (Studi Kasus Pembinaan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Depok) Rohma, Sofyatun; Zakiyah, Ummi; Jannah, Dejehave Al
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 8, No 2 (2023): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v8i2.6912

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Depok dalam pembinaan anak terlantar melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKS-A), untuk melihat bagaimana negara menerapkan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data diperoleh melalui tahapan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada beberap informan kunci seperti Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial, anak didik LKS-A, hingga masyarakat sekitar. Hasil dan kesimpulan dari penelitian adalah program pembinaan anak terlantar diawali dengan penerimaan anak binaan melalui program seleksi dan dilanjutkan dengan rangkaian program pelayanan. Program pelayanan dimulai dari peningkatan pengetahuan, pembinaan perilaku, kesehatan, dan pembinaan soft skill. Secara teoretis, implementasi kebijakan pembinaan bagi anak-anak terlantar menurut Van Meter dan Van Horn dilakukan berdasarkan lima indikator yakni standar dan sasaran program, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana,hingga lingkungan sosial ekonomi. Dari kelima indikator tersebut, standar dan sasaran program, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, hingga lingkungan sosial ekonomi menjadi faktor pendorong implementasi program pembinaan anak terlantar. Sedangkan indikator sumber daya menjadi salah satu faktor penghambat.
PERUBAHAN IKLIM SEBAGAI GOVERNMENTALITY: REZIM PRAKTIK UNTUK ADAPTASI DI PEKALONGAN Nurhidayatullah, Danang; Sugiyanto, Sugiyanto
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 8, No 2 (2023): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v8i2.6651

Abstract

Penelitian ini mengkaji rezim praktik pemerintahan Kota Pekalongan dalam kebijakan adaptasi perubahan iklim. Melalui konsep governmentality Foucault, rezim praktik akan diidentifikasi berdasarkan rasionalitas politik, teknologi, identitas, dan lembaga yang beroperasi dalam konteks lokal.  Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis kebijakan adaptasi perubahan ikllim, data dikumpulkan melalui Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rezim Kota Pekalongan secara diskursif merekonstuksi pertanggungjawaban upaya adaptasi perubahan iklim kepada individu/ masyarakat terdampak untuk mengatasi risiko perubahan iklim. Melalui implementasi program kampung iklim dan pendampingan adaptasi masyarakat pesisir oleh NGO/ lembaga swasta, rezim Kota Pekalongan mengintervensi dengan mentransfer pengetahuan yang dibentuk oleh rasionalitas dan teknologi secara depolitsisasi dan teknokrasi. Hal ini juga berdampak pada pelimpahan tanggungjawab baru terhadap komunitas lokal dengan nilai solidaritas dan keahlian lokal yang dimanfaatkan. Oleh karena itu, rezim Kota Pekalongan alih-alih mengatur kebijakan adaptasi perubahan iklim secara komprehensif, kekuasaan dijalankan untuk memerintah dari kejauhan.
WILL INDONESIA EMPLOY THE KEYNESIAN THEORY TO PROTECT ITS ECONOMY IN THE CASE OF A GLOBAL RECESSION IN 2023? Fridayani, Helen Dian; Setiawan, Anang
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 8, No 2 (2023): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v8i2.6554

Abstract

The World once more experienced an economic catastrophe in 2020, just 12 years after the global financial crisis. The global pandemic known as Covid-19 is the cause of the current crisis, which has an entirely different impact on the economy than the previous global financial crisis. The effect of the recession this time on Indonesia will be through three things, such as exports, investment, and purchasing power. Meanwhile, the thing that will be most felt by individuals is losing their jobs, although it is predicted that it will not be too significant either. Seeing this reality, the government especially Indonesia should immediately improve in facing the threat of global economic recession. A bleak period marked by negative economic growth for two consecutive quarters cannot be underestimated. In urgent times, the government must at the same time maintain people's purchasing power, control inflation, increase exports, and encourage investment growth. The government must not be slow to act because the signs of recession are in sight. This research is qualitative research that is a literature study (library research) that uses books and other literature as the main object. The result of this study is in maintaining domestic economic stability, Indonesia still refers to the Keynesian theory which suggests that the government must intervene in economic activities in a country
Creating Image : Studi Tentang Pembentukan Citra Ade Kartika dalam Konstelasi Pemilihan Umum Daerah 2019 Samsa, Alrdi
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 8, No 2 (2023): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v8i2.6650

Abstract

Studi ini akan memaparkan proses creating image atau dalam hal ini pembentukan citra calon kandidat dewan dalam konstelasi Pemilihan Umum Legislatif Daerah Tahun 2019. Fokus studi ini akan melihat bagaimana ketua tim sukses membentuk Ade Kartika sehingga bisa melekat identitas keterwakilan perempuan yang dihadirkan olehnya. Peran dan fungsi PR Politik yang dalam hal ini adalah ketua tim sukses Ade Kartika akan menjadi penting untuk dilihat karena bagaimanapun dalam politik proses pembentukan citra adalah salah satu elemen yang terpenting. Metode Penelitian mengguanakan studi kasus, dengan melihat bagaimana pergerakan tim sukses dalam pemenangan Ade Kartika. Hasilnya bahwa ternyata tahapan pembentukan image branding melibatkan banyak faktor yang diantaranya telah teruarai.
Kampanye Politik Melalui akun Twitter @aniesbaswedan Sebagai Calon Presiden pada Generasi Z Wahyudi, Sugeng
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 8, No 2 (2023): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v8i2.6820

Abstract

Pembentukan citra merupakan salah satu bentuk yang dilakukan oleh politikus dalam mendapatkan citra baik. Berbagai cara dilakukan untuk membangun citra. Anies Baswedan merupakan salah satu politikus yang sedang membangun citra untuk menjadi calon presiden, dimana Anies Baswedan menggunakan media sosial twitter dalam membentuk citranya. Peran persuasif sangat penting dalam pembentukan citra. Dengan menggunakan metode kualitatif dan dengan menggunakan teori Image building dan paradigma yang digunakan yaitu paradigma interpretif., dan hasil penelitian yang didapatkan pada saat wawancara kebeberapa informan dan observasi yang dilakukan pada media sosial twitter Anies Baswedan, maka hasil penelitian ini yaitu,  unggahan yang dilakukan akun twitter @aniesbaswedan yang menarik dan komunikasi persuasif  dengan mengunggah secara masif kegiatan Anies Baswedan yang dilakukan oleh akun twitter @aniesbaswedan ini sudah dapat dikatakan berhasil dalam pembentukan citra Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.
EKSISTENSI KEWENANGAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Mahardika, Muhammad
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 9, No 1 (2023): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v9i1.7280

Abstract

Pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja yang di dalamnya juga mengatur terkait menghapus, merubah, dan melakukan pengaturan baru terhadap keputusan pasal dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mempengaruhi terhadap kewenangan daerah secara otonom dalam melaksanakan perijinan usaha yang tentu perlu dilaksanakan dengan memperhatikan dampak lingkungan. Metode penelitian menggunakan Metode analisis bahan hukum kualitatif dengan Metode pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori serta telaah pustakawan yang didukung dengan pendapat para ahli terkait yaitu ahli yang berkompeten dibidangnya. Tujuannya penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca ditetapkannnya Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur perubahan UU Lingkungan pada substansi persetujuan lingkungan.

Page 9 of 11 | Total Record : 109

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 10, No 1 (2024): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 9, No 2 (2024): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 9, No 1 (2023): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 8, No 2 (2023): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 8, No 1 (2022): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 7, No 2 (2022): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 6, No 2 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 6, No 1 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 5, No 2 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 5, No 1 (2019): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 4, No 2 (2019): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 3, No 1 (2017): Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Da Vol 2, No 2 (2017): Jurnal Of Government (KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH) Vol 2, No 1 (2016): JOURNAL OF GOVERNMENT (KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH) Vol 1, No 2 (2016): JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 1, No 1 (2015): JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) More Issue