cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iqbal Aidar Idrus Dm
Contact Email
idrusiqbal@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalofgovernment.uta45@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
ISSN : -     EISSN : 24601977     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
GOVERNMENT adalah Jurnal Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi daerah yang merupakan jurnal terbitan Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
Arjuna Subject : -
Articles 109 Documents
 7   8   9   10   11 
PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN BANGKA Amar, Hattami; Arkum, Darol
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 10, No 1 (2024): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v10i1.8077

Abstract

Salah satu indikator kemajuan suatu negara atau daerah dalam membangun wilayahnya adalah berhasilnya menurunkan tingkat kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bangka. Jenis penelitian bersifat kombinasi kuantitatif dan kualitatif menggunakan model Sequential Explanatory. Pengumpulan data sekunder dari Badan Pusat Statistik, pengumpulan data primer melalui wawancara dan Fokus Grup Diskusi dengan narasumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB dan IPM secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangka periode 2013-2022. Tidak signifikannya pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan disebabkan para penganggur bukan dari kalangan penduduk miskin. Kesimpulannya bahwa penurunan tingkat kemiskinan  merupakan hasil kerjasama berbagai pihak, yakni Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, kelurahan/Desa serta pihak swasta dan masyarakat. Melalui berbagai program/kegiatan pemberdayaan ekonomi dan berbagai bantuan yang telah dilakukan dalam rangka menanggulangi tingkat kemiskinan. Masyarakat tak mampu perlu diberdayakan dengan membangun budaya swadesi melalui penyebaran pengetahuan teknik pembuatan barang dan jasa secara mandiri, lewat jalur pendidikan/pemasyarakatan serta memperbesar investasi padat pekerja berkesinambungan.
HWAWEI DALAM RIVALITAS TIONGKOK-AMERIKA Jannah, Dejehave Al; Nofiana, Fita
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 10, No 1 (2024): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v10i1.8055

Abstract

Studi ini mendiskusikan pemboikotan Huawei oleh Amerika Serikat karena diduga digunakan sebagai alat spionase Pemerintah Tiongkok. Fokus kajian akan memaparkan klaim Amerika Serikat akan terjadinya perang siber yang dimotori oleh Tiongkok melalui Huawei. Oleh karena itu, penelitian ini dikerangkai melalui dua konsep besar, yaitu keamanan dan perang siber di mana kajian literatur digunakan sebagai metode penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan, bahwa ketakutan Amerika atas ancaman serangan siber cukup beralasan mengingat Tiongkok berhasil mengembangkan teknologi Artificial Intelligance (AI) dan telah terbukti melakukan beberapa kejahatan siber pada perusahaan-perusahaan, lembaga, hingga bank Amerika dan Eropa. Meskipun demikian, fakta tersebut hanyalah sedikit permasalahan antara Amerika dan Tiongkok. Perang siber hanyalah sebagian kecil dari potongan kue yang lebih besar, yaitu rivalitas antar negara.
TANTANGAN MOBILITAS BERKELANJUTAN SEBAGAI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA Hanif, Nita Aribah
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 10, No 1 (2024): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v10i1.8098

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam menerapkan salah satu agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yakni mobilitas berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan memanfaatkan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yang diadopsi dari kajian penelitian terdahulu, media massa online dan data resmi pemerintah. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik interaktif model. Triangulasi data yang digunakan berupa triangulasi sumber data untuk menguji validasi data yang didapatkan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan multidimensi dalam merealisasikan konsep mobilitas berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi berupa komitmen kebijakan, keterbatasan infrastruktur pendukung, dan sosial. (1) Rendahnya komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pengalihan transportasi pribadi menuju transportasi publik menjadi tantangan paling utama. (2) Ketimpangan penyediaan infrastruktur yang memadahi baik kuantitas dan kualitas transportasi publik maupun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) menjadi alasan keengganan masyarakat beralih pada transportasi berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT). (3) Sebagian besar transportasi publik di Indonesia belum menerapkan aspek inklusivitas. Temuan ini dapat menjadi evaluasi sekaligus masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki setiap komponen tantangan guna mewujudkan mobilitas berkelanjutan sebagai manifestasi dalam mitigasi perubahan iklim.
Analisis Kinerja KPU dalam Kesuksesan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Pasca PILKADA Pakpahan, Milton
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 10, No 1 (2024): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v10i1.8223

Abstract

Penilitian ini ini bertujuan untuk menganalisis kinerja KPU dalam penyelenggaraan PILKADA dan dampaknya terhadap pemerintahan pasca PILKADA.Metode yang digunakan dalam penilitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi variabel dan indikator penelitian yang tepat mengenai PEMILU. Penggunaan Strutctural Equation Modeling (SEM) untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi yang diharapkan dapat memberi informasi yang optimal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberhasilan Pilkada (Y1) merupakan variabel mediasi penuh dalam memediasi hubungan hubungan Kinerja KPU (X1) terhadap Keberlanjutan Pasca Pilkada (Y2). Keberhasilan Pilkada (Y1) juga merupakan variabel mediasi penuh dalam memediasi hubungan Kinerja Bawaslu (X2) terhadap Keberlanjutan Pasca Pilkada (Y2). Di sisi lain, Keberhasilan Pilkada (Y1) adalah variabel mediasai dalam memediasi hubungan antara Partipasi Masyarakat (X3) terhadap Keberlanjutan Pasca Pilkada (Y2).
DAMPAK DINASTI POLITIK TERHADAP DEMOKRASI LOKAL: KEKUASAAN POLITIK KELUARGA RATU ATUT DI PROVINSI BANTEN Remanu, Alifah Jasmine Kallista; Ramadhani, Najwa Adhwa; Dewi, Tias Rahma; Azzahra, Ahren Jasmine; Ridwan, Ridwan
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 10, No 2 (2025): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v10i2.8427

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik politik dinasti dijalankan oleh keluarga Ratu Atut, serta dampaknya terhadap demokrasi lokal di Provinsi Banten. Dinasti politik merupakan praktik kekuasaan yang dijalankan oleh elite politik yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan serta berlangsung selama beberapa tahun untuk menduduki jabatan-jabatan strategis guna mempertahankan kekuasaan didalam suatu wilayah. Dalam kasus keluarga Ratu Atut di Banten, mereka membangun jaringan kekuasaan yang kuat melalui kepemimpinannya di Banten selama beberapa periode dan menempati posisi-posisi yang strategis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena dianggap relevan untuk memahami secara mendalam praktik dinasti politik Ratu Atut dan keluarganya sehingga dapat memengaruhi demokrasi lokal di Banten. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dinasti politik dapat berpengaruh terhadap demokrasi tingkat lokal. Dinasti politik yang dilakukan keluarga Ratu Atut menyimpang dari prinsip demokrasi yang seharusnya menjadi landasan utama dalam pelaksanaan desentralisasi. Praktik ini menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap Sumber Daya Alam (SDA) yang berpotensi merugikan masyarakat Provinsi Banten. Selain itu, praktik ini juga berdampak pada terbatasnya kontestasi politik yang adil dan terbuka, menghambat partisipasi politik, melemahkan akuntabilitas, serta mendorong pengambilan keputusan yang berpihak pada kepentingan keluarga. Konsentrasi kekuasaan inilah yang pada akhirnya membuka ruang untuk mereka melakukan praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan hal ini, diperlukan peran pemerintah lokal untuk meningkatkan pendidikan politik masyarakat agar lebih peduli terhadap rekam jejak dan kompetensi dari calon pada pemilihan umum serta peningkatan regulasi khusus untuk membatasi praktik politik dinasti untuk menciptakan ruang yang adil, transparan, dan aspiratif bagi masyarakat.
PERAN PROFESIONALISME PIMPINAN DALAM KETERCAPAIAN EFEKTIVITAS ORGANISASI PADA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG Fadilah, Ailsa Salsabila Putri
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 10, No 2 (2025): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v10i2.8425

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara profesionalisme kepemimpinan dan efektivitas organisasi pada Inspektorat Provinsi Lampung, dengan fokus pada penerapan gaya kepemimpinan transformasional. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme Inspektur yang tercermin dalam kualifikasi pendidikan, pengalaman karier, sertifikasi profesional, serta dukungan terhadap pengembangan SDM dan tata kelola transparan berkontribusi secara signifikan terhadap efektivitas fungsi pengawasan internal. Melalui kerangka efektivitas organisasi yang mencakup tahapan input, konversi, dan output, ditemukan bahwa profesionalisme kepemimpinan berperan penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga capaian organisasi, yang ditandai dengan diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan tahun 2023. Temuan ini menegaskan bahwa profesionalisme dan gaya kepemimpinan transformasional merupakan kunci dalam membentuk organisasi publik yang kredibel, akuntabel, dan berorientasi hasil. Penelitian ini merekomendasikan replikasi praktik terbaik dalam kepemimpinan profesional di instansi pengawasan lainnya untuk memperkuat tata kelola sektor publik.
IMPLEMENTASI LAYANAN ANTAR JEMPUT IZIN BERMOTOR (AJIB) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (UPPMPTSP) KECAMATAN KOJA Jabur, Hendrikus; Jannah, Dejehave Al
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 10, No 2 (2025): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v10i2.8079

Abstract

Sesuai dengan Undang-Undang No.25 tahun 2009 bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara serta penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Dalam rangka memberikan pelayanan pemerintahan yang optimal kepada masyarakat UPPMPTSP Kecamatan Koja melakukan inovasi pelayanan publik yang saat ini dikembangkan DPMPTSP adalah Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait Implementasi Layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) Dalam Meningkatkan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPPMPTSP) Kecamatan Koja dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori dari Meter dan Horn dengan pengukuran 6 (enam) Indikator yaitu: Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, Sikap para pelaksana (Disposisi), Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Untuk itu narasumber yang digunakan pada penelitian, antara lain adalah Kepala Unit UPPMPTSP Kecamatan Koja, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Koja, Petugas Antar Jemput Izin Bemotor, dan Staf Teknis IMB, serta Masyarakat Kecamatan Koja. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasian Layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya Layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) masyarakat sebagai pengguna layanan dapat menghemat waktu serta lebih menghemat biaya dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
ANALISIS WORK OVERLOAD TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN NGANJUK Ramadhan, Afif Satriyo; Kurniawati, Risky Dyah; Widianto, Fahmi; Hijri, Yana Syafriyana
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 10, No 2 (2025): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v10i2.8517

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban kerja berlebih (work overload) terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk. Dalam konteks birokrasi pemerintahan daerah, fenomena work overload menjadi isu yang signifikan karena berimplikasi pada penurunan produktivitas dan efektivitas kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode analisis interaktif yang mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kerja yang tinggi diakibatkan oleh tingginya volume tugas, kurangnya sumber daya manusia, lemahnya koordinasi, serta kebiasaan menunda pekerjaan. Meskipun Dinas telah menerapkan sistem e-Kinerja dan menyediakan sumber daya pendukung seperti pelatihan dan bimbingan teknis, ketimpangan distribusi tugas masih terjadi, terutama pada triwulan ketiga. Temuan ini menegaskan relevansi teori Job Demands–Resources (JD-R), di mana ketidakseimbangan antara tuntutan kerja dan sumber daya memengaruhi motivasi serta performa pegawai. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya redistribusi beban kerja, peningkatan pelatihan manajemen waktu, optimalisasi sistem pemantauan kinerja, serta integrasi perencanaan program dengan analisis beban kerja aktual agar kinerja pegawai dapat meningkat secara berkelanjutan.
MANAJEMEN REKRUTMEN INKLUSIF: DESAIN KEBIJAKAN AFIRMATIF BAGI PERANGKAT DESA DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN NEGARA Suparmin, Agus; Suharmanto, Suharmanto
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 10, No 2 (2025): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v10i2.8566

Abstract

Perangkat desa memegang peranan strategis dalam sistem pemerintahan desa dan pelaksanaan pelayanan publik di tingkat akar rumput. Meskipun demikian, mereka masih belum memperoleh akses yang adil terhadap sistem kepegawaian negara, khususnya dalam proses rekrutmen ASN. Reformasi kebijakan melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) justru menghapus afirmasi bagi tenaga non-ASN, termasuk perangkat desa yang telah lama mengabdi. Artikel ini merupakan studi kebijakan normatif yang bertujuan merumuskan kerangka kebijakan rekrutmen alternatif yang mengintegrasikan prinsip meritokrasi dengan rekognisi atas pengabdian jangka panjang. Metode yang digunakan adalah kajian literatur, telaah peraturan perundang-undangan, serta analisis wawancara dengan perangkat desa dan pemangku kepentingan terkait. Hasil analisis menunjukkan pentingnya penyusunan jalur seleksi khusus, pemberian bobot nilai tambah atas masa pengabdian, serta penyusunan skema jaminan sosial dan pensiun yang adil. Reformulasi kebijakan ini menjadi penting tidak hanya untuk menciptakan keadilan administratif, tetapi juga untuk memperkuat profesionalisme pemerintahan desa secara berkelanjutan. Temuan ini berkontribusi dalam memperluas wacana meritokrasi yang lebih inklusif dalam sistem birokrasi nasional, khususnya pada level pemerintahan desa, sekaligus menjadi dasar bagi perumusan jalur transisi afirmatif berbasis pengabdian.

Page 11 of 11 | Total Record : 109

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 10, No 1 (2024): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 9, No 2 (2024): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 9, No 1 (2023): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 8, No 2 (2023): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 8, No 1 (2022): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 7, No 2 (2022): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 6, No 2 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 6, No 1 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 5, No 2 (2020): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 5, No 1 (2019): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 4, No 2 (2019): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 3, No 2 (2018): Jurnal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah Vol 3, No 1 (2017): Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Da Vol 2, No 2 (2017): Jurnal Of Government (KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH) Vol 2, No 1 (2016): JOURNAL OF GOVERNMENT (KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH) Vol 1, No 2 (2016): JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 1, No 1 (2015): JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) More Issue