cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan
Published by Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
ISSN : 2087295X     EISSN : 26142813     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Negara Hukum is a journal containing various documents, analyzes, studies, and research reports in the field of law. Jurnal Negara Hukum has been published since 2010 and frequently published twice a year.
Arjuna Subject : -
Articles 245 Documents
 5   6   7   8   9 
Pengaruh Globalisasi Ekonomi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Sumber Daya Alam di Indonesia Trias Palupi Kurnianingrum
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v1i1.278

Abstract

The economic globalization has influenced natural resources legislation. It happens because the basic values of neo economic-liberalism has slipped into the current of globalization, which causing the natural resources legislation can be cancelled by the constitutional court because is not incompatible with the spirit nationalism of our nation. This is what truly happended in Indonesia if an economic constitutional policy is controlled by the constitution of 1945, so the impact is our constitutional wont allow the market mechanism walking freely without a state interference. To overcome this situation, the constitution must collaborate with market mechanism.
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERATURAN DESA DALAM MENJAGA KELESTARIAN HUTAN MANGROVE DI DESA SURODADI, KECAMATAN SAYUNG, KABUPATEN DEMAK Dian Cahyaningrum; Endah Setyowati
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v2i1.186

Abstract

Mangrove forest has some advantages, that it needs to be protected. To protect the mangrove forest, there is local law Number 004/IX/GERHAN/2004 in Surodadi. That local law is so efective, be obeyed and well done by local people. There are three factors that influence the effectiveness of local law. They are regulations, law enforcement officer, and local people. The law factor, the process of local law making so participatory approach and the substantives of local law give some advantages to local people. The law enforcement officer factor, the officers enforce and socialize the local law well; the local law also get supporting and admittance from the regional government. The local people factor, local people realize the local law is so important to protect the mangrove forest which give some advantages to them.ABSTRAKHutan mangrove memiliki manfaat penting, oleh karenanya perlu dijaga kelestariannya. Dalam rangka menjaga kelestarian hutan mangrove, di desa Surodadi dibentuk Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004 tentang Pelestarian Hutan Mangrove. Peraturan desa tersebut cukup efektif, ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh warga desa. Ada tiga faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004, yaitu faktor hukum (peraturan desanya), faktor aparat, dan faktor masyarakat. Faktor hukum, proses pembuatan Peraturan Desa partisipatif dan substansinya mendatangkan manfaat bagi warga desa. Faktor aparat, aparat menegakkan dan mensosialisasikan Peraturan Desa dengan baik; peraturan desa juga mendapat dukungan dan pengakuan dari pemda setempat. Faktor masyarakat, adanya kesadaran masyarakat bahwa Peraturan Desa dapat menjaga kelestarian hutan mangrove yang bermanfaat bagi warga desa.
Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia) Prianter Jaya Hairi
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 9, No 2 (2018): JNH VOL 9 NO. 2 November 2018
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1127.375 KB) | DOI: 10.22212/jnh.v9i2.1048

Abstract

The legal arrangement of additional penalty for repetition of crime (recidivism) as stipulated in Indonesian Criminal Code has been considered quite complicated to be executed. The draft of the New Indonesian Penal Code Bill brings changes to the concept of recidivism. This study intends to examine the concept of recidivism in the doctrine, in its current arrangement, in the draft of the New Indonesian Penal Code Bill, and to examine the implications of the concepts’ changing for criminal law enforcement in general. In the discussion it is known that the existing Criminal Code, applied the concept of special recidivism with the intermediate system, that will be transformed into a system of "Algemene Recidive" or a general recidive, which means that it would no longer differentiates the type of crime or group of repeated offenses. The draft of the New Indonesian Penal Code Bill stipulates that the period of time a person is charged due to a recidive is an additional "5 (five) years" after undergoing all or part of the principal punishment imposed or after the principal criminal sentence has been abolished, or when the crime was committed, the previous sentences has not been expired (still serving a criminal sentence). Some of the implications of these changes are to include a relatively simpler concept of recidivism in the draft Criminal Code compare to what is currently regulated in the Criminal Code. Therefore, this concept will make it easier for law enforcers to implement recidivism. Implementation of the concept of recidivism should be followed by changes in criminal procedural instruments (RUU KUHAP) and other regulations related to technical procedures in each law enforcement agency. Changes in the recidivist system also need to be followed by efforts to reform the penitentiary system, so that the level of recidivism would not increased.AbstrakPengaturan hukum mengenai pemberatan hukuman karena pengulangan tindak pidana (residivisme) yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini dipandang cukup rumit untuk diterapkan. RUU Hukum Pidana membawa perubahan terhadap konsep residivisme. Artikel ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana konsep residivisme dalam doktrin, dalam pengaturannya saat ini, dalam draft RUU Hukum Pidana, serta mengkaji implikasi perubahan konsep tersebut bagi penegakan hukum pidana secara umum. Dalam pembahasan diketahui bahwa KUHP yang selama ini berlaku, menerapkan sistem residivis khusus dengan sistem antara, akan diubah menjadi sistem “Algemene Recidive” atau recidive umum, yang artinya sudah tidak lagi membedakan jenis tindak pidana atau kelompok jenis tindak pidana yang diulangi. RUU Hukum Pidana diantaranya mengatur bahwa jangka waktu seseorang dikenakan pemberatan akibat recidive ialah “5 (lima) tahun” setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa (masih menjalani pidana). Beberapa implikasi dari perubahan tersebut antara lain bahwa konsep recidivis dalam draf RUU Hukum Pidana relatif lebih simpel dibandingkan dengan yang diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini. Oleh sebab itu konsep tersebut akan lebih memudahkan penegak hukum dalam penerapannya. Penerapan konsep residivis perlu diikuti dengan perubahan instrumen hukum acara pidana (RUU KUHAP) serta peraturan lain terkait prosedur teknis di masing-masing lembaga penegak hukum. Perubahan sistem residivis juga perlu diikuti dengan upaya pembenahan terhadap sistem pembinaan lembaga pemasyarakatan, agar tingkat residivisme tidak semakin tinggi.
KEWENANGAN NEGARA DALAM PENGUASAAN TANAH: REDISTRIBUSI TANAH UNTUK RAKYAT (THE AUTHORITY OF THE STATE IN LAND TENURE: REDISTRIBUTION OF LAND TO THE PEOPLE) Denico Doly
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 8, No 2 (2017): JNH Vol 8 NO. 2 Tahun 2017
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.613 KB) | DOI: 10.22212/jnh.v8i2.1053

Abstract

State control over land is mandated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. The state is mandated to carry out the management and utilization of land based on the spirit of community welfare. Agrarian reform in land sector is a way to reorganize or restructure land management and utilization. State control over land can be found in term of regulation, management, policy, administration, and supervision. The state control over land needs to be specifically regulated in a law governing the land. One form of state control over land is redistribution. The redistribution of land for the people is controlled with its first step of identification on Land Objects for Agrarian Reform (TORA) followed by land management as part of Agrarian Reform. Further, in order to support land redistribution program, the government can impose moratorium on land use for business-oriented development, restrict land tenure and control, control land prices, and revoke any rights to unutilized land. AbstrakPenguasaan negara terhadap tanah merupakan amanat yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Negara diamanatkan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang didasari oleh semangat mensejahterakan masyarakat. Pembaruan agraria di bidang pertanahan merupakan salah satu bentuk perombakan atau penataan ulang terhadap pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Penguasaan negara terhadap tanah dapat berupa pengaturan, pengelolaan, kebijakan, pengurusan, dan pengawasan. Bentuk penguasaan negara terhadap tanah ini perlu diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang yang mengatur tentang pertanahan. Salah satu bentuk penguasaan negara yaitu dengan melakukan redistribusi tanah. Redistribusi tanah untuk rakyat dilakukan dengan mengidentifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) untuk kemudian dikelola sebagai bagian dari Reforma Agraria. Selain itu, dalam rangka mendukung program redistribusi tanah, pemerintah dapat melakukan moratorium penggunaan tanah untuk pembangunan yang berorientasi pada bisnis, membatasi kepemilikan dan penguasaan tanah, pengendalian harga tanah, dan mencabut hak atas tanah yang tidak dimanfaatkan.
UPAYA PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM Denico Doly
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 6, No 2 (2015)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v6i2.252

Abstract

KPI as an independent state agencies set out in the Broadcasting Act is considered to has not been able to carry out the functions, duties, and authority to the fullest. This is because the main problems some various problems that exist within the KPI. Institutional and implementating regulations are the main problem for the KPI in carrying out its functions, duties, and authority. KPI institutional strengthening efforts is needed to resture the problem within the KPI. Restoring effort is done by strengthening KPI, changing KPI, changing institutional structure of KPI, and stipulating legal instruments that can support the performance of KPI. ABSTRAKKPI sebagai lembaga negara independen yang diatur dalam UU Penyiaran dinilai belum dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya secara maksimal. Hal ini dikarenakan berbagai permasalahan yang ada dalam tubuh KPI. Kelembagaan dan peraturan pelaksana undang-undang merupakan permasalahan utama bagi KPI dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Upaya penguatan kelembagaan KPI perlu dilakukan dengan melakukan pembenahan dalam tubuh KPI. Adapun pembenahan ini dilakukan dengan mempertegas kelembagaan KPI, merubah struktur kelembagaan KPI, dan memberi perangkat hukum yang dapat menunjang kinerja KPI.
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN (INTELLECTUAL PROPERTY AS BANKING CREDIT GUARANTEE) Trias Palupi Kurnianingrum
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 8, No 1 (2017): JNH VOL 8 NO. 1 Tahun 2017
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v8i1.936

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) basically have an economic value. Globally, the IPR can be used as a collateral to obtain a bank loan internationally. The arrangement of the new materials related to IPR as an object of credit guarantee already arranged in Article 16 Paragraph (3) Law No. 28 Year 2014 regarding Copyright and Article 108 Paragraph (1) Law No. 13 Year 2016 regarding the Patent. This new arrangement regarding the IPR assets as a collateral of bank loan indirectly can be a motivation for the creators, inventors to be more productive in order to create new inventions. This also mean that state appreciate the inventors for their creation. Unfortunately, although its already regulated in legal act the implementation still having some obstacles. The limited protection periods of the IPR’s ownership, the lack of concepts of due diligence, the IPR’s assets appraisal, and the IPR’s appraisal institution and the absence of the juridical support in form of regulation related to the IPR as collateral and the revision of the Bank Indonesia Regulation No. 9/6/PBI/2007 concering the bank credit collateral can be consider as the major factors why bank cannot accepted the IPR assets as an object of bank credit guarantee. In order to implemented the renewal concepts, its required firm juridical support and detailed regulation about the IPR’s assets as an object of bank credit guarantaee, and the existance of the IPR’s apparaisal institution in Indonesia.ABSTRAKHak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai nilai ekonomis. Dengan adanya perkembangan masyarakat global, HKI dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Pengaturan materi baru terkait HKI sebagai objek jaminan kredit sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 108 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten secara tidak langsung menjadi landasan motivasi bagi para kreator, pencipta, inventor untuk lebih produktif dalam menciptakan karya-karya baru. Ini berarti juga menjadi dasar adanya pengakuan dan pelindungan bahwa negara menghargai karya mereka. Meskipun sudah dinyatakan tegas dalam peraturan perundangundangan namun pemberlakuan tersebut masih mengalami kendala. Jangka waktu pelindungan HKI yang terbatas, belum adanya konsep yang jelas terkait due diligence, penilaian aset HKI, dan lembaga appraisal HKI di Indonesia, serta belum adanya dukungan yuridis baik dalam bentuk peraturan terkait aset HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan maupun revisi mengenai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum terkait agunan kredit menjadi salah satu faktor utama mengapa pihak bank belum dapat menerima HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan. Untuk mewujudkan konsep pembaharuan tersebut, diperlukan dukungan yuridis yang tegas dan detail terkait aset HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan, sosialisasi secara menyeluruh, serta adanya lembaga appraisal HKI di Indonesia.
PROBLEM KEKERASAN SEKSUAL: MENELAAH ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGANNYA (SEXUAL VIOLENCE PROBLEMS: ANALYZING THE DIRECTION OF GOVERNMENT POLICY IN HANDLING THE PROBLEMS) Prianter Jaya Hairi
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 6, No 1 (2015)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v6i1.243

Abstract

Sexual violence cases is flourishing lately, Komnas Perempuan data showed that sexual violence cases in Indonesia increasing yearly. The data demonstrate how feeble the law protection of sexual violence in Indonesia. Sexual violences rule of law actually has already exist, but in fact substantially still far from adequate, that is why the rule then considered as not capable to fighting sexual violence during this time. In this study, the author meant to analyse what policy that the government should take to overcome sexual violence in Indonesia. From the analysis, comprehended that during this time the government indeed have done varied efforts to overcome sexual violence, including penal and non-penal ways, but in fact still not effective yet. Therefor, in the future it required to improve the government policy. Such as that the government need to do criminalization for the new form of sexual violence in KUHP Revision or in the draft law of sexual violence. Beside that, the government also need to improve non-penal efforts through activity such as help program or social education, cultivate community sanity through moral and religion education, patrol activity on a regular basis by cops in every dangerous places such as factory or school. ABSTRAKKasus kekerasan seksual semakin marak akhir-akhir ini, data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat terus setiap tahunnya. Hal ini membuktikan masih lemahnya perlindungan hukum dalam kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia. Peraturan hukum terkait kekerasan seksual sebenarnya sudah ada, namun secara substansi ternyata masih memiliki banyak kekurangan sehingga dianggap belum bisa menanggulangi kekerasan seksual selama ini. Dalam kajian ini penulis bermaksud untuk menganalisis persoalan bagaimana seharusnya pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia. Dalam pembahasan dipahami bahwa selama ini pemerintah memang telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi kekerasan seksual, baik secara penal maupun non penal, namun dalam kenyataannya masih belum efektif. Oleh sebab itu, di masa yang akandatang diperlukan peningkatan terhadap langkah dan kebijakan pemerintah. Di antaranya bahwa pemerintah perlu melakukan kebijakan kriminalisasi terhadap bentuk-bentuk baru kekerasan seksual baik melalui Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau dalam Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan upaya nonpenal melalui kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral dan agama. pengawasan oleh polisi dan aparat keamanan di tempat-tempat yang rawan kejahatan seksual seperti dipabrik dan sekolahan.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XI/2013 TERHADAP PENERBITAN AKTA KELAHIRAN (IMPLICATIONS OF THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 18/PUU-XI/2013 TO ISSUANCE OF THE BIRTH CERTIFICATE) Trias Palupi Kurnianingrum
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 5, No 1 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v5i1.211

Abstract

The legal impact of decision of Indonesian Constitutional Court No. 18/PUU-XI/2013 has led the transitional authority related to the delay’s register birth certificate which formerly carried out by the District Court, now has been conducted by the Office of Population and Civil Registration. On the one side, this decision is considered very encouraging but on the other side its considered to be trigger legal issues, especially about the validity of the document and the determination of the legal status of children. Thus, the transitional authority must be addressed carefully by the Office of Population and Civil Registration in establishing legal standing for the status of the child.ABSTRAKPutusan MK No. 18/PUU-XI/2013 telah berimplikasi terhadap adanya peralihan kewenangan pencatatan keterlambatan akta kelahiran yang semula merupakan kewenangan Pengadilan Negeri menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Di satu sisi keputusan ini dinilai sangat menggembirakan, karena proses pengadilan dianggap memberatkan, namun di sisi lain juga dapat memicu persoalan hukum. Persoalan hukum tersebut berkenaan dengan pengujian keabsahan dokumen dan penentuan status hukum anak. Dengan demikian peralihan kewenangan tersebut harus disikapi dengan hati-hati oleh Disdukcapil khususnya dalam menetapkan kedudukan hukum bagi status anak.
Preface JNH Vol. 8 No. 1 Harris Sibuea
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 8, No 1 (2017): JNH VOL 8 NO. 1 Tahun 2017
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.554 KB)

Abstract

ASPEK HUKUM LARANGAN MEMPEKERJAKAN PRT ANAK (LEGAL PROHIBITION EMPLOY CHILD DOMESTIC WORKERS IN INDONESIA) Luthvi Febryka Nola
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 3, No 2 (2012)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v3i2.234

Abstract

The existence of child domestic workers in Indonesia was quite large. This condition made the author wanted to know the perspective of Indonesian law against child domestic workers. The results of the study showed that current regulation prohibits employment of children as domestic workers as likely to cause economic exploitation of children. The prohibition was being ignored because of the lack of sanctions for trespasser. Therefore, the author recommended that The Draft Law for Domestic Workers provided strict penalties for employers of child domestic workers.ABSTRAKKeberadaan PRT anak di Indonesia cukup besar. Kondisi ini membuat penulis ingin mengetahui perspektif hukum Indonesia terhadap keberadaan PRT anak. Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa peraturan yang ada saat ini telah melarang mempekerjakan anak sebagai PRT dengan dasar telah terjadi eksploitasi ekonomi. Namun larangan tersebut tidak di indahkan karena ketiadaan sanksi bagi pihak yang melanggar. Oleh sebab itu penulis merekomendasikan supaya dalam RUU PRT dicantumkan larangan mempekerjakan PRT beserta sanksi bagi pihak yang melanggar serta beberapa aturan pendukung lainnya, seperti pengawasan.

Page 7 of 25 | Total Record : 245

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2010 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2024): JNH VOL 15 NO 2 NOVEMBER 2024 Vol 15, No 1 (2024): JNH VOL 15 NO 1 JUNI 2024 Vol 14, No 2 (2023): JNH VOL 14 NO 2 NOVEMBER 2023 Vol 14, No 1 (2023): JNH VOL 14 NO 1 JUNI 2023 Vol 13, No 2 (2022): JNH VOL 13 NO 2 NOVEMBER 2022 Vol 13, No 1 (2022): JNH VOL 13 NO 1 JUNI 2022 Vol 12, No 2 (2021): JNH VOL 12 NO 2 November 2021 Vol 12, No 1 (2021): JNH VOL 12 NO 1 JUNI 2021 Vol 11, No 2 (2020): JNH Vol 11 No 2 November 2020 Vol 11, No 1 (2020): JNH Vol 11 No 1 Juni 2020 Vol 10, No 2 (2019): JNH Vol 10 No. 2 November 2019 Vol 10, No 1 (2019): JNH VOL 10 NO. 1 Juni 2019 Vol 9, No 2 (2018): JNH VOL 9 NO. 2 November 2018 Vol 9, No 1 (2018): JNH VOL 9 NO. 1 Juni 2018 Vol 8, No 2 (2017): JNH Vol 8 NO. 2 Tahun 2017 Vol 8, No 1 (2017): JNH VOL 8 NO. 1 Tahun 2017 Vol 7, No 2 (2016): JNH VOL 7 NO. 2 Tahun 2016 Vol 7, No 1 (2016): JNH VOL 7 NO. 1 Tahun 2016 Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 1 (2010) More Issue