cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan
Published by Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
ISSN : 2087295X     EISSN : 26142813     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Negara Hukum is a journal containing various documents, analyzes, studies, and research reports in the field of law. Jurnal Negara Hukum has been published since 2010 and frequently published twice a year.
Arjuna Subject : -
Articles 245 Documents
 7   8   9   10   11 
PELAKSANAAN UU NO. 4 TAHUN 1990 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM: ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN DAN KOORDINASI ANTARA PERPUSTAKAAN DAERAH DENGAN PIHAK TERKAIT Luthvi Febryka Nola
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 2, No 2 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v2i2.216

Abstract

Obligation of handing over library material according to Law No.4/1990 involved many parties. Therefore, coordination between the parties became important. This writing would focus on coordination based on the authority Perpusda as local library. The purpose of this research were determining the form, inhibiting factors and effective coordination arrangements between Perpusda and stakeholders. It was a descriptive research that using literature study as a data collection. The data analysis used the qualitative approach. This research found that form of coordination were internal and external. Coordination between the parties to be hampered due to the violation of the terms of coordination and lack of legal awareness.ABSTRAKKewajiban serah simpa karya cetak dan karya rekam menurut UU No. 4/1990 melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu koordinasi antara para pihak menjadi penting. Penulisan ini akan difokuskan kepada koordinasi berdasarkan kewenangan Perpusda. Adapun tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui bentuk, faktor penghambat dan pengaturan koordinasi yang efektif antar Perpusda dengan para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan studi perpustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Dari penelitian dapat diketahui bentuk koordinasi antar Perpusda dengan para pihak dalam rangka serah simpan karya cetak dan karya rekam adalah intern dan ekstern. Koordinasi antara para pihak ini terhambat akibat minimnya sosialisasi, kurang optimal upaya penegakan hukum dan lemahnya subtansi UU No. 4/1990 serta peraturan pelaksananya. Oleh sebab itu, revisi terhadap UU No. 4/1990 perlu dilakukan, terutama terkait kejelasan subjek hukum dan batasan kewenangan antara para pihak.
IMPLIKASI AKSESI PROTOKOL MADRID BAGI INDONESIA (IMPLICATIONS OF THE MADRID PROTOCOL ACCESSION FOR INDONESIA) Novianti -
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 7, No 2 (2016): JNH VOL 7 NO. 2 Tahun 2016
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v7i2.931

Abstract

Accession to the Madrid Protocol plan by the Government of Indonesia, on the one side, reap the pro and contra of various opinions. The opinion that arise in the community caused by concerns over the negative impact of the accession protocols of which were related to the role of a patent agent to be reduced because the brand owner can easily register its brand directly to some countries belonging to the Madrid Protocol. Problems in this paper that the implication of accession to the Madrid Protocol for Indonesia. As for the purpose of this article is to determine the implications of accession to the Madrid Protocol for Indonesia. The analize showed accession to the Madrid Protocol implications on some of the things that adjustments Act in the field of brands through a revised Trademark Law and the readiness of human resources in the field of brand. In addition, in acceding to the Madrid Protocol should also determine the advantages and disadvantages as the implications of accession to the Protocol.ABSTRAKRencana aksesi Protokol Madrid oleh Pemerintah Indonesia, menuai berbagai sikap pro dan kontra. Sikap yang timbul di masyarakat disebabkan oleh kekhawatiran dampak negatif atas aksesi protokol tersebut, di antaranya terkait dengan peran konsultan HKI menjadi berkurang karena pemilik merek dapat langsung dengan mudah mendaftarkan mereknya ke beberapa negara yang tergolong dalam Protokol Madrid tersebut. Permasalahan dalam tulisan ini yakni mengenai implikasi aksesi terhadap Protokol Madrid bagi Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui implikasi aksesi Protokol Madrid bagi Indonesia. Hasil dari kajian ini menunjukkan aksesi terhadap Protokol Madrid berimplikasi terhadap beberapa hal yakni penyesuaian Undang-Undang di bidang Merek melalui revisi UU Merek dan kesiapan sumber daya manusia di bidang merek. Selain itu, dalam melakukan aksesi terhadap Protokol Madrid juga harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian sebagai implikasi dari aksesi Protokol tersebut.
ANALISIS YURIDIS PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DALAM KONSEP WELFARE STATE (JURIDICAL ANALYSIS OF GOOD PUBLIC SERVICE IN ORDER TO CREATE GOOD GOVERNANCE IN THE CONCEPT OF WELFARE STATE) Dyah Adriantini Sintha Dewi
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v5i2.239

Abstract

Good public service is a right and a dream of every citizen, especially in the concept of the welfare state that promotes public welfare. However, maladministration is largely being found which cause ill treatment to society. Therefore, there is a need to have on analysis on providing good public service in order to create good governance. There are at least three elements to consider in the creation of good public service, namely 1) openness, 2) supervision, 3) justice. Opennes is necessary so that people know the government is work plan, and able to participatite in supervision process to avoid irregularities in the mean time, to bring about justica, regulation or policy making process should follow a number simulaneous phases of: problem formulation, policy agenda, alternative politicies selection, and policy decision as one solid system. There is a need for cooperation between the government and the community for good governance to come about.ABSTRAKPelayanan pubik yang baik merupakan hak dan dambaan bagi setiap warga negara, terutama dalam konsep welfare state yang mengutamakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, namun saat ini masih banyak terjadi maladministrasi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Untuk itu perlu dianalisa bagaimana mewujudkan pelayanan publik yang baik sebagai sarana mewujudkangood governance. Paling tidak ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terwujudnya pelayanan publik yang baik, yaitu 1) keterbukaan, 2) pengawasan, 3) keadilan. Keterbukaan diperlukan agar masyarakat mengetahui rencana kerja pemerintah dan melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan. Sementara itu, untuk mewujudkan keadilan, maka proses pembuatan peraturanatau kebijakan harus dilakukan melalui tahapan: perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan sebagai sebuah sistem yang harus dipenuhi secara bersama. Perlu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkannya.
POLITIK HUKUM PIDANA PEMBERIAN PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA (CRIMINAL LAW POLITICS IN THE PROVISION OF SUSPENSION OF DETENTION CASE INVESTIGATION) Puteri Hikmawati
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 5, No 1 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v5i1.207

Abstract

Criminal procedure law entitles a suspect or defendant to request a suspension of detention, with or without a guarantee of money or people. However, the provisions of the Criminal Procedure Code are not exhaustive set of procedures, leading to problems in its implementation. This paper analyzes surety regulations in the Criminal Code and its implementation, as well as surety regulations in the Criminal Procedure Bill, based on the research conducted in East Java and East Kalimantan. The results of this research are expected to be an input for the House of Representatives to discuss the Criminal Procedure Bill. Based on the research, the Criminal Procedure Code does not fully provide procedures for granting the surety, the amount of money guarantee, and legal consequences of the guarantor if the suspect or defendant that he fled guarantee. In addition, the provisions of the Criminal Procedure Code surety cause confusion in the bill, so it can create legal uncertainty, therefore, the need to be reformulated.ABSTRAKHukum acara pidana memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk meminta penangguhan penahanan, dengan atau tanpa jaminan uang atau orang. Namun, ketentuan dalam KUHAP tidak secara lengkap mengatur tata caranya, sehingga menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Tulisan ini menganalisis pengaturan penangguhan penahanan dalam KUHAP dan pelaksanaannya, serta pengaturan penangguhan penahanan dalam RUU KUHAP, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi DPR RI dalam membahas RUU KUHAP. Berdasarkan hasil penelitian, KUHAP tidak secara lengkap memberikan ketentuan mengenai tata cara pemberian penangguhan penahanan, besarnya uang jaminan, dan akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang ia jamin melarikan diri. Selain itu, ketentuan penangguhan penahanan dalam RUU KUHAP menimbulkan kebingungan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kembali.
Back Cover JNH Vol. 8 No. 2 Harris Sibuea
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 8, No 2 (2017): JNH Vol 8 NO. 2 Tahun 2017
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

KEDUDUKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA INTERNASIONAL: STUDI TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMa SOSEK-MALINDO (POSITION IN THE LOCAL GOVERNMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION: STUDY ON THE COOPERATION AGREEMENT SOCIAL ECONOMIC-MALINDO) Novianti -
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 3, No 2 (2012)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v3i2.230

Abstract

Malindo Socio-Economic Cooperation Agreement is an international agreement made by the governments of Indonesia and Malaysia in the form of cooperation in social and economic fields. Given the Treaties made by the Government on behalf of the state is necessary to note the various national provisions that apply the Act No.24 Year 2000 on the Creation and the Ratification of Treaties and Law No. 32 of 2004 on Regional Government and Law No.37 of 1999 on Foreign Relations, which confirms the area have plans to do International agreements with other countries should first consult and coordinate with the Ministry (central government). Therefore implementation of Malindo socio-economic cooperation agreement by the local government is an arm of central government authority.ABSTRAKPerjanjian Kerjasama Sosek-Malindo merupakan perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam bentuk kerjasama di bidang sosial dan ekonomi. Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah atas nama Negara perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Internasional dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang menegaskan daerah yang memiliki rencana untuk melakukan perjanjian Internaional dengan negara lain harus terlebih dahulu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Pemerintah Pusat). Oleh karena itu pelaksanaan perjanjian kerjasama Sosek-Malindo oleh pemerintah daerah merupakan kewenangan pemerintah pusat.
PENGHAPUSAN TAHAPAN PENYELIDIKAN DALAM RUU TENTANG HUKUM ACARA PIDANA Marfuatul Latifah
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 4, No 1 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v4i1.198

Abstract

The Removal of Investigation at Criminal Law Procedure bill, would change the system of criminal law procedure in Indonesia. This paper intends to analyze the removal of investigation and the consequences. Considers that the investigation have been used for over thirty years at the criminal justice system in Indonesia and many criminal offences solved by using the investigation method, for example Narcotics and Corruption. It might be caused fundamental change in the practice of criminal procedure law and raises barriers to the completion of the criminal cases in particular fond-case.ABSTRAKPenghapusan tahapan penyelidikan dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana akan mengubah sistematika hukum acara pidana di Indonesia. Tulisan ini bermaksud mengkaji penghapusan penyelidikan dan konsekuensi yang akan ditimbulkan. Mengingat penyelidikan telah digunakan selama lebih dari tiga puluh tahun di dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia dan banyak tindak pidana yang menggantungkan pemecahan perkara melalui tahapan penyelidikan seperti tindak pidana narkotika dan tindak pidana korupsi, hal tersebut dapat mengakibatkan perubahan mendasar dalam praktik hukum acara pidana dan menimbulkan hambatan bagi penyelesaian perkara pidana khususnya tindak pidana temuan.
Perlindungan Ham Dalam Prosedur Penentuan Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris Di Indonesia (The Human Rights Protection On Determining Suspected Terrorism And Terrorist Organization’s Procedure In Indonesia) Marfuatul Latifa
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 9, No 1 (2018): JNH VOL 9 NO. 1 Juni 2018
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.97 KB) | DOI: 10.22212/jnh.v9i1.999

Abstract

The procedure of identification individual and entity in Consolidated United Nation Security Council Sanctions List of Suspected Terrorist Organization, that issued by the UN Security Council are considered not give the real protection for human rights in particular, the fair trial principle. Due to the absence of the pleading/clarification mechanism for the object that affected. The United Nations has sought to improve the procedure of inclusion in the Consolidated United Nations Security Council Sanctions List Of Suspected Terrorist Organizations and Individuals by adopting the due process of law model in the process of identity determination on the list. the amendment of the procedure has not been sufficient to provide human rights protection for individuals subject to the list, because it has not implemented due process of law properly. It proven by the lack of an authorized, free and open judiciary to decide whether a person should be identified the list. Indonesia also issued a list of suspected terrorists and terrorist organizations but the listing procedure only involves the judicial authorities only as a legitimate giver of the list through determination. it is necessary to refine procedures for identity-seeking on the suspected Terrorist List and terrorist organizations to conform with the agreement in Amendment to Law no. 15 of 2003, which states that an organization of terrorism can also be established through a court decision AbstrakProsedur pencantuman identitas pada Consolidated United Nations Security Council Sanctions List of Suspected Terrorist Organizations and Individual yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sampai saat ini dianggap belum melindungi hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat internasional, khususnya prinsip untuk mendapatkan persidangan yang adil (fair trial). Hal tersebut karena tidak tersedianya pembelaan/klarifikasi dari objek yang akan dan/atau telah ditetapkan dalam daftar tersebut. PBB telah berupaya memperbaiki prosedur pencantuman identitas pada Consolidated United Nations Security Council Sanctions List of Suspected Terrorist Organizations and Individual dengan mengadopsi due process of law model dalam proses pencantuman identitas. Perubahan prosedur tersebut sampai saat ini masih belum cukup memberikan perlindungan HAM bagi individu yang menjadi subjek karena belum menerapkan due process of law secara utuh. Hal tersebut dibuktikan dengan masih belum adanya pihak peradilan yang berwenang, bebas, dan terbuka untuk memutuskan apakah sesorang patut dicantumkan identitasnya dalam daftar tersebut. Indonesia juga mengeluarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris. Prosedur yang digunakan dalam mencantumkan identitas orang, organisasi, dan/atau korporasi dalam daftar tersebut telah berupaya menghadirkan pihak yudisial, namun prosedur pelibatan pihak yudisial hanya sebatas pemberi legalitas dari daftar melalui penetapan. Perlu dilakukan penyempurnaan prosedur bagi pencatuman identitas dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris untuk menyesuaikan dengan kesepakatan dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa sebuah organisasi terorisme dapat juga ditetapkan melalui putusan pengadilan agar perlindungan HAM bagi subjek yang telah/akan dicantumkan di daftar dapat terwujud.
Tipologi Kejahatan Perampokan di Indonesia Prianter Jaya Hairi
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v1i1.280

Abstract

The robbery cases which being ocurred in Indonesia currently are not just usual type such as house robbery with sharp weapon, but armed robbery with bank as target, jewelry stores, vehicle dealers, and pawnshop. There are many kind of robberies, each typology has a different approach how to overcome it. Therefore, to find a strategy which more responsif and accurate, demand a good comprehension concerning the typology of robbery. The purpose of this study is to find our about typology of robbery in Indonesia. This is library research, which means more deeply anlyze secondary data collected. The data which being search is about general typologies of robbery as well as news and information concerning robbery cases that taken place in Indonesia. Based on the result of the research which had been done, researcher concluding that: First, typology Based on the Occasion, namely robbery based on the target and robbery based on the tactics of the execution all things occured in Indonesia. Second, typology Based on the Offender, namely four general typology of robbery (profesional robbers, opportunist robbers, addict robbers, and alcoholic robbers), alltypes of the robbers are exist in Indonesia. From the invertigation concerning robbery cases in Indonesia, researchcer discover another classification which is not exist in general typologies of robbery, namely: recidivist robbers type, amateur robbers type, aggravated robbers type, and impostor robbers type.
PELUANG PENERAPAN CYBER NOTARY DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Luthvi Febryka Nola
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v2i1.187

Abstract

This paper discussed about the opportunity at the cyber notary’s application in Indonesia. Cyber Notary was a concept of notary authority based on the implementation of information technology. The author thought that the development of science, technology and world trade, made Indonesia need to adopt the concept of cyber notary. The application of this concept would enhance the role of notary within the framework of the national economic development. So, the author recommended that the concept of cyber notary should be adopted in notary law changes. But, Indonesia could not fully adopt this concept because it came from the common law countries which had difference authority and verification system with Indonesia. Beside that, principle of effective regulatory changes should be applied in the process of notary law changes because there were many regulations concerning the authority of notary.ABSTRAKTulisan ini membahas mengenai peluang penerapan konsep cyber notary dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsep cyber notary merupakan suatu konsep mengenai pelaksanaan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi. Penulis berpandangan bahwa perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi serta dunia perdagangan dewasa ini membuat Indonesia perlu mengadopsi konsep ini. Penerapan konsep ini akan meningkatkan peranan notaris dalam rangka pembagunan ekonomi bangsa. Jadi penulis merekomendasikan agar konsep cyber notary perlu dipertimbangkan untuk digunakan dalam perubahan UU JN. Akan tetapi Indonesia tidak dapat sepenuhnya mengadopsi konsep ini karena berasal dari negara common law yang kewenangan dan sistem pembuktiannya berbeda dengan Indonesia. Disamping itu, prinsip perubahan peraturan yang efektif haruslah menjadi perhatian dalam proses perubahan UUJN karena banyaknya peraturan menyangkut kewenangan notaris.

Page 9 of 25 | Total Record : 245

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2010 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2024): JNH VOL 15 NO 2 NOVEMBER 2024 Vol 15, No 1 (2024): JNH VOL 15 NO 1 JUNI 2024 Vol 14, No 2 (2023): JNH VOL 14 NO 2 NOVEMBER 2023 Vol 14, No 1 (2023): JNH VOL 14 NO 1 JUNI 2023 Vol 13, No 2 (2022): JNH VOL 13 NO 2 NOVEMBER 2022 Vol 13, No 1 (2022): JNH VOL 13 NO 1 JUNI 2022 Vol 12, No 2 (2021): JNH VOL 12 NO 2 November 2021 Vol 12, No 1 (2021): JNH VOL 12 NO 1 JUNI 2021 Vol 11, No 2 (2020): JNH Vol 11 No 2 November 2020 Vol 11, No 1 (2020): JNH Vol 11 No 1 Juni 2020 Vol 10, No 2 (2019): JNH Vol 10 No. 2 November 2019 Vol 10, No 1 (2019): JNH VOL 10 NO. 1 Juni 2019 Vol 9, No 2 (2018): JNH VOL 9 NO. 2 November 2018 Vol 9, No 1 (2018): JNH VOL 9 NO. 1 Juni 2018 Vol 8, No 2 (2017): JNH Vol 8 NO. 2 Tahun 2017 Vol 8, No 1 (2017): JNH VOL 8 NO. 1 Tahun 2017 Vol 7, No 2 (2016): JNH VOL 7 NO. 2 Tahun 2016 Vol 7, No 1 (2016): JNH VOL 7 NO. 1 Tahun 2016 Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 1 (2010) More Issue