Articles
151 Documents
<![CDATA[KEBIJAKAN ENERGI TERBARUKAN: STUDI KASUS INDONESIA DAN NORWEGIA DALAM PENGELOLAAN SUMBER ENERGI BERKELANJUTAN ]]>
<![CDATA[Kiki Apriliyanti]]>;
<![CDATA[Darlin Rizki]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v49i2.3684
<![CDATA[Negara Nordik telah menjadi teladan bagi negara-negara yang akan melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Norwegia merupakan salah satu negara yang berhasil dengan pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 98% dari kebutuhan energi nasional. Keunggulannya membuat negara ini pun melakukan kampanye hijau hingga mencetuskan program NICFI dan REDD+ terkait upaya pengurangan karbon dan deforestasi sebagai tindak lanjut transisi energi. Indonesia sebagai negara yang kaya akan potensi energi baru terbarukan pun telah bekerja sama dengan Norwegia tentang program transisi energi ini. Namun, sejak adanya banyak perbedaan antara kedua negara, maka kebijakan dalam bidang yang sama pun harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing negara, sehingga output yang dihasilkan berbeda. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengkaji kebijakan energi baru terbarukan Indonesia dengan perbandingan negara-negara Kawasan Nordik yang dinilai telah mampu memanfaatkan energi terbarukan secara optimal dengan mempertimbangkan upaya pengurangan karbon, deforestasi dan dampak lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan di mana sumber data didapat dari regulasi energi baru terbarukan kedua negara dan penelitian terdahulu terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kebijakan energi baru terbarukan berbasis kebijakan keamanan energi, Norwegia lebih unggul terkait pembatasan dan pencadangan energi, sedangkan untuk diversifikasi Indonesia lebih beragam potensinya. Akan tetapi, dalam tindak lanjut dampak lingkungan pasca transisi Indonesia dan Norwegia memiliki perbedaan. Cadangan energi yang dimilikinya mengantarkan Norwegia menjadi suplier bagi negara adidaya, sedangkan Indonesia cenderung memanfaatkan sumber dayanya sesuai dengan kepentingan nasional. Kata kunci: Indonesia; Norwegia; Kebijakan; Energi Terbarukan]]>
<![CDATA[THE EFFECT OF SELF-EFFICACY AND WORKLOAD ON EMPLOYEE PERFORMANCE THROUGH MEDIATING VARIABLES OF JOB SATISFACTION ]]>
<![CDATA[Reza Farly Salampessy]]>;
<![CDATA[R. Adjeng Mariana F]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 49 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v49i2.3744
<![CDATA[The purpose of this study is to determine the impact of self-efficacy and workload on employee performance through the mediating variables of job satisfaction in regional financial and asset management institutions in West Java Province. The importance of knowing and analyzing employee performance is the fundamental reason for government activities and government goals in West Java Province to be achieved optimally. This study adopted a quantitative approach using primary and secondary data. The research data was collected using a questionnaire-form instrument, measured using Likert scale. The sample of this study included 122 government officials as respondents. The collected data is then analyzed gradually, starting from testing the validity and reliability of the question items on the research instrument, then testing classical assumptions so that the data can be used for the next stage. Additionally, the data were analyzed by conducting multiple regression to determine the direct impact of self-efficacy variables and workload on employee performance. The path analysis used in this study aimed to identify the indirect effects of self-efficacy variables and workload on employee performance through job satisfaction variables. The research results show that self-efficacy and workload have a significant impact on employee performance, with a determination value of 67.4%. Job satisfaction can have a positive and significant impact of 11.4%. The analysis results of the job satisfaction variable path can mediate the impact of self-efficacy and workload on employee performance. Key words: Self-Efficacy; Workload; Job Satisfaction and Performance.]]>
<![CDATA[ANALISIS KESIAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENGHADAPI IMPLEMENTASI DELAYERING ]]>
<![CDATA[Virginia Dewi Iswandari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4023
<![CDATA[Keberhasilan implementasi suatu perubahan dipengaruhi oleh tingkat kesiapan individu maupun kolektif serta bagaimana implikasi perubahan tersebut pada lingkungan kerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan pegawai untuk berubah pada organisasi sektor publik dengan konteks perubahan delayering. Data penelitian terbagi menjadi dua, data kuantitatif dikumpulkan melalui survei terhadap 225 pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang sedang dalam proses implementasi kebijakan delayering, sementara data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara terhadap pejabat struktural di lingkungan BPPK yang nantinya akan terdampak delayering. Pengolahan data dilakukan dengan Structural Equation Method (SEM) berbasis Covariance-Based Structural Equation Modelling (CBSEM) dengan aplikasi LISREL, sementara data kualitatif diolah dengan aplikasi RQDA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum change beliefs memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan pegawai untuk berubah, namun secara rinci tidak semua dimensi dalam change beliefs menunjukkan pengaruh yang sama. Dimensi change efficacy dan principal support memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan pegawai untuk berubah. Sedangkan dimensi lainnya tidak menunjukkan pengaruh yang sama. Hal ini menjadi indikasi bahwa kedua faktor tersebut memegang peranan yang paling penting pada keberhasilan implementasi inisiatif delayering pada objek penelitian. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk melakukan analisis kesiapan pegawai dalam menghadapi delayering pada instansi pemerintahan lainnya atau untuk jenis jabatan lainnya. Kata Kunci: Kesiapan Pegawai Untuk Berubah; Change Beliefs; Delayering; Sektor Publik.]]>
<![CDATA[PERIZINAN EKSPOR SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DENGAN IMPLEMENTASI CITES DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Annisa Nurfadjri]]>;
<![CDATA[M. Syaprin Zahidi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4033
<![CDATA[Artikel ini merupakan hasil penelitian yang membahas perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dengan implementasi CITES di Indonesia. CITES merupakan konvensi perdagangan internasional yang mengatur tentang spesies flora dan fauna yang terancam punah. Melimpahnya sumber daya alam hayati dan ekosistem Indonesia telah menimbulkan permasalahan terkait perdagangan satwa secara ilegal yang mengancam kelangsungan hidup satwa liar yang berada pada daftar terancam punah. Penelitian ini akan memberikan pemahaman secara lebih jelas tentang bagaimana sistem perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan implementasi CITES di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Pemerintah Indonesia dalam meminimalisir perdagangan ilegal dan perburuan satwa langka berupaya menetapkan perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES yang diatur melalui Permendag 19 tahun 2021 Jo. 12 Tahun 2022. Dalam mengatur perdagangan satwa liar yang terancam punah pemerintah Indonesia menerapkan sistem perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang melalui implementasi CITES. Implementasi CITES di Indonesia memainkan peran penting dalam mengatur perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang dengan memastikan bahwa ekspor yang dilakukan diawasi untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat mengancam populasi dan ekosistem spesies satwa liar. Hal tersebut dilakukan dengan upaya memonitoring izin resmi ekspor satwa liar yang termasuk dalam Appendix II dengan membatasi dikeluarkannya izin ekspor untuk menjaga spesies satwa liar. Adapun syarat perizinan kegiatan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang yaitu dengan memperhatikan asal usul spesies melalui persetujuan otoritas keilmuan dengan melampirkan bukti SATS-DN yang menunjukan legalitas asal usul spesies. Kata kunci: CITES; Ekspor; Satwa Liar; Perizinan; PE-TASL]]>
<![CDATA[RELASI ADAT DAN PEMERINTAHAN DI PAPUA SELATAN: ANALISIS KELEMBAGAAN ]]>
<![CDATA[Sutiyo Sutiyo]]>;
<![CDATA[Petrus Polyando]]>;
<![CDATA[Florianus Aser]]>;
<![CDATA[Teguh Ilham]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4064
<![CDATA[Sistem otonomi khusus di Papua Selatan telah menempatkan adat sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan menjelaskan relasi adat dan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan yang terjadi saat ini dan merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat otonomi khusus. Adat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai, aturan, dan tradisi setempat yang dipatuhi oleh masyarakat untuk mengatur interaksi, menyelesaikan persoalan, dan mengartikulasikan kepentingan bersama. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat di Papua Selatan masih menjadi aturan yang mengikat kehidupan, kelembagaan yang memfasilitasi interaksi, dan media untuk mengartikulasikan kepentingan. Selain dari pembentukan MRPS, penataan struktur dan tata kelola pemerintahan ternyata belum mampu menampung keluasan esensi otonomi khusus di bidang adat. Relasi antara adat dengan pemerintah daerah belum integratif, dimana pola yang terjadi digambarkan sebagai “birokrasi yang terpisah dari adat”. Kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan harmonisasi dan integrasi adat dengan pemerintah daerah adalah penguatan wewenang gubernur di bidang adat, pembentukan perangkat daerah tersendiri yang akan mengurusi persoalan adat, dan penciptaan aturan main yang tidak serba tertulis namun lebih pada penciptaan kesepakatan guna mengikuti dinamika persoalan yang berkembang.Kata Kunci: Otonomi Khusus Papua; Adat; Kelembagaan]]>
<![CDATA[ANALISIS POTENSI EKONOMI PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAI DAERAH PENYANGGA DALAM PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA (NUSANTARA) ]]>
<![CDATA[Anindita Primastuti]]>;
<![CDATA[Afif Syarifudin Yahya]]>;
<![CDATA[Afni Nooraini]]>;
<![CDATA[Alma’arif Alma’arif]]>;
<![CDATA[Murtir Jeddawi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4077
<![CDATA[Kebijakan pemindahan Ibukota Negara Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sejak tahun 2021 diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia secara umum dan daerah penyangga secara khusus. Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare adalah daerah penyangga yang berbatasan laut dengan Ibukota Nusantara. Sebagai daerah penyangga dan menjadi daerah penyupai utama makanan dan kebutuhan di Kalimantan Timur sebelum adanya IKN, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare harus menyiapkan perangkat kebijakan dan memaksimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan focus group discussion (FGD). Adapun informan dalam penelitian ini adalah perangkat daerah dan pakar yang memiliki hubungan fungsional dengan kebijakan pembangunan dan potensi daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare memiliki potensi ekonomi yang besar sebagai daerah penyangga IKN. Sementara dari segi kesiapan kebijakan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare tidak menempatkan kebijakan khusus dalam rangka mengantisipasi kebijakan pemindahan ibukota, melainkan kebijakan pembangunan daerah yang ada saat ini dimaksimalkan untuk kepentingan internal daerah. Kata Kunci: Pemindahan Ibukota; Potensi Ekonomi; Perencanaan Pembangunan Daerah; Kebijakan Pemerintah Daerah.]]>
<![CDATA[TRACKING THE ROLE OF LEMBAGA ADAT TANA SAMAWA AS AN INFORMAL DEMOCRATIC INSTITUTION IN THE LOCAL POLITICAL ARENA IN SUMBAWA ]]>
<![CDATA[Johan Wahyudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4092
<![CDATA[This study aims to explain how informal democratic institutions, such as aristocracy and customary institutions, interact with formal democratic institutions within the framework of modern state institutions. This study was conducted in the Sumbawa Regency by considering the Lembaga Adat Tana Samawa (Tana Samawa Customary Institution) which is the embodiment of the revitalization of the Sumbawa Sultanate as an informal democratic institution. This study aims to further trace how aristocracy in Sumbawa, represented by Tana Samawa Customary Institution (LATS), plays a role in local democracy. This study uses Helme and Levitsky's analytical framework to examine how informal institutions are positioned relative to formal institutions as seen in four typologies; (1) complementary informal institutions, (2) accommodating informal institutions, (3) competing informal institutions, and (4) substitutive informal institutions. By interviewing Sumbawa LATS administrators, Sumbawa regional leaders, and document studies, this research shows that LATS Sumbawa Regency can complement the role of formal institutions and accommodate formal institutions. Keywords; Informal Democracy, Formal Democracy, Lembaga Adat Tana Samawa (LATS), Sumbawa]]>
<![CDATA[PERUBAHAN BUDAYA KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL SETELAH ADANYA PANDEMI COVID 19 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA ]]>
<![CDATA[Siti Zulaika]]>;
<![CDATA[Abdul Ravi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4126
<![CDATA[Pandemi COVID-19 membuat manusia terlalu nyaman dengan bekerja dari rumah (WFH), mengakibatkan pekerja melupakan tugas dan kedisiplinan saat pandemi mereda. Kembali bekerja di kantor (WFO) tidak disukai banyak pekerja, terutama generasi muda yang enggan meninggalkan kenyamanan tiga tahun bekerja di rumah. Penelitian ini menganalisis perubahan budaya kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan, Kalimantan Utara, setelah pandemi COVID-19. Metode kualitatif eksploratif dengan pendekatan induktif digunakan dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan dua tema utama perubahan budaya kerja: perubahan lingkungan kerja (teknologi, fasilitas, motto organisasi, gaya kepemimpinan, dan sistem penghargaan) dan perubahan perilaku individu (ketidakpatuhan terhadap waktu dan berpakaian). Kesimpulannya, Penelitian ini mengidentifikasi 25 label dari 7 kategori terkait perubahan budaya kerja Pegawai Negeri Sipil pasca pandemi COVID-19.Kata Kunci: Perubahan Budaya Kerja, Pegawai Negeri Sipil, Pandemi Covid 19]]>
<![CDATA[IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC GOVERNMENT IN SUMEDANG REGENCY ]]>
<![CDATA[Herman Suryatman]]>;
<![CDATA[Ella Lesmanawaty Wargadinata]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4138
<![CDATA[This research was aimed at providing a detailed overview of the current e-government implementation in Sumedang Regency, developing scenarios and alternatives for sustainable e-government implementation, assessing its roles in enhancing community welfare by 2030 and formulating e-government strategies for the next six years based on constructed scenarios. Qualitative methods, specifically exploratory descriptive research using scenario planning analysis by Woody Wade were employed. Data analysis utilized the SOAR tool framework. The research results showed that first, the future of e-government in Sumedang Regency hinges on two dimensions: Digital leadership and digital literacy. Second, there are four developed scenarios for e-government implementation: Cloudy, Bright, Storm, and Rain. The first scenario was the Cloudy scenario, which is a scenario in which the digital leadership of regional leaders in Sumedang Regency is strong, but the digital literacy of state officials and citizens is low. The second is the Bright Scenario, a scenario in which the digital leadership of regional leaders in Sumedang Regency is strong and the digital literacy of state officials and citizens is high. The third is the Storm Scenario, a scenario in which the digital leadership of regional leaders in Sumedang Regency is weak and the digital literacy of state officials and citizens is low. The fourth, is the Rain Scenario, a scenario in which the digital leadership of regional leaders in Sumedang Regency is weak, but the digital literacy of state officials and citizens is high.Keywords: E-Government; Digital Leadership; Digital Literacy; Scenario Planning]]>
<![CDATA[ANALISIS STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN ]]>
<![CDATA[Nirwana, Tian]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33701/jipwp.v50i2.4121
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standardisasi sarana dan prasarana (sarpras) pemadam kebakaran. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif serta teknik pengumpulan data kualitatif berupa studi dokumentasi dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan mengenai standardisasi sarpras pemadam kebakaran belum menjelaskan persyaratan standar pada masing-masing jenis sarpras. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan sarpras pemadam kebakaran di daerah. Masing-masing kecamatan belum memiliki 2 (dua) mobil pemadam kebakaran dan 1 (satu) pos sektor pemadam kebakaran. Waktu tanggap penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di hampir seluruh provinsi di Indonesia melebihi waktu tanggap sebesar 15 (lima belas) menit sejak informasi atau laporan diterima dan petugas tiba di lokasi dan siap melakukan penyelamatan dan evakuasi. Bangunan gedung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran di provinsi juga masih ada yang bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), belum berbentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan persyaratan standar masing-masing jenis sarpras pemadam kebakaran, menetapkan tarif spesifik atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari jasa sertifikasi sarpras pemadam kebakaran, dan menjadi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dengan menerbitkan sertifikat standardisasi sarana pemadam kebakaran dengan memperhatikan standar produk yang berlaku di Indonesia dan pada sistem perdagangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kata kunci: Standardisasi; Sarana dan Prasarana; Bencana; Kebakaran; Pemadam Kebakaran]]>
