Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA

jihd
Website

Published by Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

ISSN : 23553278 EISSN : 26564041 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara adalah merupkan jurnal yang diterbitkan dari Fakultas Hukum UNSURYA, jurnal yang fokus pada permasalahan hukum yang mencakup semua aspek hukum

Arjuna Subject : -

Articles 157 Documents

1 2 3 4 5

KEMERDEKAAN BERAGAMA MENURUT UUD 1945 Muhammad Syahnan Harahap
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Kemerdekaan beragama adalah Hak Asasi Manusia yang bersifat Fundamental. Tidak dapat diganggu gugat. Melekat secara otonom pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 perlu dijabarkan dalam suatu Undang-Undang berikut peraturan pemerintahnya. Dialog antar umat beragama harus dikembang suburkan, termasuk penyuluhan hukum, dalam kerangka membangun kesadaran hukum. Sehingga warga masyarakat merasakan adanya keadilan dan kepastian hukum Kemerdekaan Beragama di Indonesia.Abdul Qodir Djaelani, Menelusuri Kekeliruan Pembaharuan Pemikiran Islam Nurcholis Madjid, Penerbit Yadia, Bandung, 1994 (Ahmad Ali, 2001: 7). A. Mansur Effendi, Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994 B. Arif Sidharta, Makalah Filsafat Hukum Dalam Konteks Ideologi Negara Pancasila, 2013 Furnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Penerbit Alumni Bandung, 1979 I. Bambang Sugiharto, Postmodernisme tantangan Bagi Filsafat, Penerbit Kanisius Yogyakarta, 1996 Lili Rasidi, Kuliah Filsafat Hukum Pascasarjana Unpad, 1991 M. Rasjidi, Filsafat Agama, 1978 UUD 1945, Penerbit Setia Kawan Jakarta

PENGUJIAN UNDANG – UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP UUD-45 DI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM Nunuk Sulisrudatin
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 4, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Pemasyarakatan pada dasarnya adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien pemasyarakatan) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari pemidanaan dalam Tata Peradilan Pidana di Indonesia. Undang- undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menegaskan bahwa “Sistem Pemasyarakatan” adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, Yang dibina, dan Masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga ia kemudian dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

PERBEDAAN KONSEPSI RECHTSTAAT DAN THE RULE OF LAW SERTA PERKEMBANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Muhammad Syahnan Harahap
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Dua konsepsi negara hukum sama-sama memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dan sama-sama membatasi tindakan penguasa melalui hukum. Perkembangan dua konsep negara hukum itu tidak hanya berpengaruh terhadap perkembangan hukum pada negara itu, akan tetapi berpengaruh terhadap perkembangan hukum di dunia dan negara-negara bekas jajahannya. Merealisir negara kesejahteraan, manusia tidak hanya semata-mata menjadi manusia teknokrat, Negarawan , Politisi, Manager dan Ilmuwan. Akan tetapi harus menjadi warga yang baik dan berkesusilaan.

KEJAHATAN-KEJAHATAN INTERNASIONAL (TINDAK PIDANA INTERNASIONAL) DAN PERANAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNATIONAL Indah Sari
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 1 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

International criminal law is “the law which determines what national criminal law will apply to offences actually committed if they contain an international element”. Beside that, the definition of international criminal law in the meaning of the territorial scope of municipal criminal law, the meaning of internationally prescribed municipal criminal law, in the meaning of municipal criminal law common to civilized nations, in the meaning of international co-operation in the administration of municipal criminal justice An international crimes is such an act universally recognized as a criminal which is considered a grave matter of international concern and for some valid reason cannot be left within the exclusive jurisdiction of the state, that would have control over it under normal circumstances. In the context of international criminal law, the International Criminal Court is a permanent court formed by the United Nations based on Statute of Rome 1998. The Court designated as an instrument to prosecute people who commit any international crimes.

ASPEK HUKUM PENGGUNA JASA TRANSPORTASI UDARA KOMERSIL Nurlely Darwis
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 2 (2017): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

As an archipelago, Indonesia definitely need transportation services in order to connect the islands one and other, and also between countries. The high rate of consumers has indicated the opportunities of transportation services as a lucrative business. Air transport Enterprises for the mobility of people and goods within and between the countries play role as an encourage and driven instruments of regional growth and developments. Therefore it is necessary to have the clear regulation of rights and responsibilies of the carrier. There should also other special regulations to ensure legal protection for air passengers as has been stated in the Act 8 of Consumer Protection 1991, and the Act 1of Aviation 2009.

IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA PERJANJIAN BAKU DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PARA PIHAK Niru Anita Sinaga
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Abstrak :Perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak didalamnya sudah ditulis hal-hal yang akan diperjanjikan, umumnya para pihak hanya mengisi data-data yang bersifat informatif, tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi. Perjanjian baku dibutuhkan, terutama dalam bisnis perdagangan. Tujuan perjanjian baku sama dengan tujuan perjanjian pada umumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut haruslah memperhatikan: Syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, Asas-asas yang terdapat pada hukum perjanjian, Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-undang no. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Ketentuan Pencantuman Klausula Baku, Kehati-hatian dengan mempelajari terlebih dahulu isi dari perjanjian sebelum ditandatangani. Namun dalam pelaksanaannya sering menimbulkan masalah dan kontroversi. Disatu pihak menganggap perjanjian baku tersebut tidaklah melanggar azas kebebasan berkontrak seperti yang terdapat pada Pasal 1320 juncto Pasal 1338 KUHPerdata. Dilain pihak menganggap perjanjian baku melanggar asas kebebasan berkontrak. Yang sering menjadi permasalahan dalam perjanjian baku adalah tentang: Pencantuman klausula eksonerasi yakni klausula yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab yang semestinya dibebankan pada pihak penyedia; Dalam perjanjian baku keberadaan asas kebebasan berkontrak kurang atau tidak mutlak dengan tidak adanya kesempatan bernegosiasi, dll. Pembahasan dalam penelitian ini adalah membahas tentang: Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam perjanjian baku dan Bagaimana implementasi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian baku dalam mewujudkan keadilan para pihak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian baku, hendaklah diselesaikan dengan: Memperhatikan hal-hal yang harus ada dalam perjanjian baku antara lain: Syarat sahnya perjanjian, Asas-asas hukum perjanjian, Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Undang-undang no. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kehati-hatian dengan mempelajari terlebih dahulu isi dari perjanjian sebelum ditandatangani. Kata kunci: Perjanjian baku, Asas kebebasan berkontrak. Abstract :The standard agreement is a written agreement made by one of the parties in which the things that will be agreed to have been written, generally the parties only fill in the data that is informative, does not have the opportunity to negotiate. Standard agreements are needed, especially in the trading business. The purpose of the standard agreement is the same as that of the agreement in general. To achieve this goal must pay attention: The legal requirements of the agreement in Article 1320 of BW, Principles contained in the contract law, the provisions contained in the Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely the Provisions on the Inclusion of a Standard Clause, Prudence by first studying the contents of the agreement before signing. But in its implementation it often creates problems and controversies. On the one hand it considers the standard agreement does not violate the principle of freedom of contract as contained in Article 1320 in conjunction with Article 1338 of BW. On the other hand, the standard agreement violates the principle of freedom of contract. What is often a problem in the standard agreement is about: Inclusion of an exoneration clause, namely a clause that contains conditions that limit or even remove the responsibility that should be charged to the provider; In the standard agreement the existence of the principle of freedom of contract is less or not absolute in the absence of opportunities for negotiation, etc. The discussion in this study is to discuss about: What things should be considered in the standard agreement and How the implementation of the principle of freedom contracts with the standard agreement in realizing the justice of the parties. The method used is normative juridical. If there is a dispute regarding the standard agreement, it should be resolved by: Paying attention to the things that must be in the standard agreement, among others: Terms of valid agreement, legal principles of the agreement, the provisions contained in the Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Prudence by first studying the contents of the agreement before signing Keywords: Standard agreement, Principle of freedom of contract.

TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM IMPLEMENTASI UU No. 13 TAHUN 2006 Ojaruddin Ojaruddin
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

empty

KASUS BULLYING DALAM KALANGAN PELAJAR (SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGI) Nunuk Sulisrudatin
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Akhir-akhir ini berita kasus bullying di Indonesia kembali muncul ke permukaan. Berita kasus bullying di sebuah sekolah menengah atas di Jakarta seakan menjadi fokus pembahasan media massa dalam negeri. Seakan rantai yang tak pernah putus, bullying terus mewarnai dunia pendidikan Indonesia tanpa pengentasan serius. Sebenarnya bullying bukan hanya ada dalam dunia pendidikan, tetapi juga dalam keluarga, dunia kerja, dan lain-lain. Apalagi di dunia anak jalanan, betapa anak-anak itu seringkali dibully oleh preman-preman yang lebih tua dan kekar perawakannya. Ini semua seakan menyadarkan kita betapa bullying sudah menjadi masalah global yang serius. Tindak pencegahan sejak dini melalui pendidikan moral, penerapan hidup bersama yang penuh kekeluargaan dan tanggung jawab, serta penataan hukum menjadi langkah awal efektif untuk mengurangi tindak bullying di masyarakat. Tindak penyelesaian melalui jalur hukum tentu langkah terakhir dan dibutuhkan kerjasama serta dilaksanakan secara terus-menerus oleh semua pihak tanpa terkecuali, mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara.

MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DARI PEMBUKTIAN TERBALIK DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) Mangisi Simanjuntak
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

In a formal criminal law system of Indonesia , especially the Code of Criminal Procedure , it is understandable that the burden of proof regarding the existence of criminal offenses committed by the accused is on the Prosecution . In its development , the burden of proof which was originally in the hands of the Prosecution and then shifted to the defendant the burden particularly on corruption. In this case the defendant claimed that he played an active role not as a criminal . The defendant in the courtroom that will make all the burden of proof and if it can not prove the defendant was found guilty of committing a crime . This concept was later called by the reversal of the burden of proof ( the reversal burdenof proof)

HAL-HAL POKOK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA Niru Anita Sinaga
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Abstrak :Dunia usaha saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam menjalankan usahanya para pengusaha banyak memilih dalam bentuk Perseroan Terbatas, antara lain karena: Modal/saham, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, serta kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perseroan terbatas adalah: Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang. Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum, yang pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris, yaitu sebesar saham yang dimasukkannya ke dalam Perseroan tersebut. Agar maksud dan tujuan pendirian suatu Perseroan Terbatas dapat tercapai maka harus memperhatikan beberapa persyaratan yang ditetapkan dalam UU Perseroan Terbatas. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Pengaturan dibidang Perseroan Terbatas telah mengalami beberapa kali perubahan. Saat ini diatur dalam Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang terdahulu, dengan maksud agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum saat ini dan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Pengaturan tentang Perseroan Terbatas telah diatur sedemikian rupa, namun dalam pelaksanaannya sering mengalami permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut haruslah mengetahui hal-hal pokok pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia, antara lain: Perseroan Terbatas secara umum; Unsur-unsur Perseroan Terbatas; Prosedur dan tata cara pendirian; Syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas; Modal dan saham; Organ-organ Perseroan Terbatas; Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS), Direksi, Dewan Komisaris; Go public Perseroan Terbatas: Tata cara dan prosedur go public, Konsekuensi perseroan yang go public; Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pemeriksaan dan pembubaran Perseroan Terbatas.Kata kunci: Hal-hal pokok, Perseroan TerbatasAbstract : The business world is currently experiencing rapid growth. In carrying out their business, many entrepreneurs choose in the form of a Limited Liability Company, among others because: Capital / share, having wealth separated from the wealth of their partnership, shareholders have limited responsibility, the separation of functions between stockholders and managers or directors, has a commissioner which functions as a supervisor, and the highest authority is at the General Meeting of Shareholders (GMS). The limited liability company is: a legal entity which is a capital alliance, established under an agreement, engages in business activities with a substantially all-share capital, and meets the applicable requirements of law. Limited Liability Company is a legal subject with the status of a legal entity, which in turn carries limited liability for shareholders, members of the Board of Directors and Commissioners, which is equal to the shares entered into the Company. In order to achieve the aims and objectives of establishing a Limited Liability Company, it must pay attention to several requirements stipulated in the Limited Liability Company Law. The aims and objectives as well as business activities do not contradictory with the provisions of laws and regulations, public order and / or morality. The arrangements in the Limited Liability Company have been amended several times. Currently regulated in Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company replaces the previous law, with the intention to be more in line with current legal developments and can accommodate the needs of the community. The regulation of Limited Liability Company has been arranged in such a way, but in its implementation often experience problems. To solve this problem, it must know the main points of the establishment of Limited Liability Company in Indonesia, among others: Limited Liability Company in general; Elements of a Limited Liability Company; Procedures and setting of establishment; Conditions for the establishment of a Limited Liability Company; Capital and shares; Organs of a Limited Liability Company; General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Directors, Board of Commissioners; Go public Limited Liability: Procedures and procedures go public, Consequences of the company go public; Merger, consolidation, acquisition, segregation, inspection and dissolution of Limited Liability Company.Keywords: Key points, Limited Liability Company

Page 3 of 16 | Total Record : 157

1 2 3 4 5

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 16 No 1 (2025): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 15, No 2 (2025): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 15 No 2 (2025): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 15 No 1 (2024): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 14 No 2 (2024): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 14 No 1 (2023): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 13, No 2 (2023): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 13 No 2 (2023): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 13 No 1 (2022): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 12, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol 11, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 11, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 10, No 2 (2020): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 10, No 1 (2019): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 2 (2017): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 1 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 1 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 4, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dr. Niru Anita Sinaga, S.H, M.H

Contact Email
fakultashukumunsurya@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
fakultashukumunsurya@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta timur,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dr. Niru Anita Sinaga, S.H, M.H

Contact Email fakultashukumunsurya@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official fakultashukumunsurya@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta timur, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dr. Niru Anita Sinaga, S.H, M.H

Contact Email
fakultashukumunsurya@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
fakultashukumunsurya@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta timur,

Dki jakarta

INDONESIA